Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Operasi Modifikasi Cuaca Mulai Hari Ini – Halaman all

    Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Terapkan Operasi Modifikasi Cuaca Mulai Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai Sabtu, 1 Februari hingga Kamis, 6 Februari 2025. 

    Langkah ini diambil sebagai respons terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta.

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terulangnya kejadian serupa yang dapat mengakibatkan bencana. 

    “BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang potensi cuaca hujan yang dapat terjadi hingga 6 Februari mendatang,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Operasi ini akan berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma, menggunakan pesawat Cesna milik TNI AU dengan jumlah penerbangan mempertimbangkan dari weather forecaster & Flight Scientist BMKG.

    Kegiatan OMC akan berlangsung setiap hari dari pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB, dengan pengawasan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pelaksanaan tidak mengganggu penerbangan komersial dan militer.

    Sekretaris Bapan Penanggulangan Bencana Daerah Marulitua Sijabat menyampaikan dengan pelaksanaan OMC ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meminimalisir risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah Jakarta.

    “OMC bertujuan untuk mengubah pola curah hujan, sehingga dapat mengurangi intensitas hujan yang terjadi dalam waktu singkat,” tuturnya.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan menambahkan, dengan mengurangi curah hujan, potensi genangan air dan banjir dapat diminimalkan.

    “OMC merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang lebih luas. Dengan mengurangi curah hujan, OMC berkontribusi pada penurunan risiko bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir,” ucapnya. 

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di akhir Tahun 2024 telah berhasil melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari 25 hingga 31 Desember 2024, yang terbukti efektif dalam mengurangi intensitas hujan dan memitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

    Operasi ini berhasil menurunkan curah hujan hingga 38 persen berdasarkan data satelit GSMAP dan 28 persen berdasarkan model prediksi.

    Selama enam hari operasional, BPBD melakukan 10 penerbangan, menyemai garam (NaCl) ke awan dengan total durasi sekitar 19 jam 36 menit. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan dalam curah hujan, dengan puncaknya mencapai 40 mm pada 25 Desember. 

  • DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur. Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam padi di Jawa Timur

    DKI tanam padi di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur.

    Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.)

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Ilustrasi – Sejumlah petani beraktivitas di lahan sawah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. (ANTARA/Louis Rika)

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (31/1/2025).

    Penandatanganan adendum berdasarkan kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.

    “Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujar Adhy.

    “Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” harapnya menambahkan.

    Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 Juni 2021 dan akan berakhir pada 3 Juni 2026. Adhy menyebut, ke depannya kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.

    “Di antaranya bidang pangan; pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sdm; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan,” terang Adhy.

    Adhy menambahkan, Jawa Timur bisa menjadi partner kerja sama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.

    “Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut- turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,

    “Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.

    “Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan,” katanya.

    Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.

    “Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia,” terangnya.

    Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.

    “Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi,” jelasnya.

    Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.

    “Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan,” tegasnya.

    Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.

    “Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan,” katanya.

    Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.

    “Dan Insya Allah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan,” jelasnua.

    Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerja sama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).

    “Kami optimistis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi,” harapnya.

    Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.

    “Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan,” ungkapnya.

    “Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, buka suara mengenai usulan yang dilontarkan anggota tim transisi, Nirwono Joga mengenai wacana empat hari kerja.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin meluruskan hal yang belum dan masih menjadi debatable. 

    Memang salah seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang empat hari,” kata Pramono saat syukuran kemenangan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono menegaskan bahwa usulan itu belum menjadi keputusan yang akan diterapkannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

    “Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama lima hari,” kata Pramono.

    Kendati begitu, Pramono menginginkan bisa menerapkan sistem kerja work from anywhere atau fleksibel dari mana saja.

    Pramono mengatakan, hal itu sebagaimana yang pernah diterapkannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

     “Tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from anywhere seperti yang selama ini saya lakukan ketika saya menjadi Sekretaris Kabinet,” kata Pramono.

    Sebelumnya, usulan empat hari kerja itu disampaikan Nirwono Joga saat diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah juga telah mengklarifikasi terkait hal tersebut.

    Ima menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari tim transisi kendati Nirwono Joga memang bagian dalam tim tersebut.

    Namun, Ima menyebut usulan itu merupakan pandangan pribadi Nirwono Joga selaku Pakar Tata Kota yang disampaikannya dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja. 

    Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima kepada media, Kamis (22/1/2025).

    Menurut Ima, usulan itu sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Wanita yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata Ima.

    Kendati begitu, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono Joga yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta.

    Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” ujar Ima.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jakarta Terbitkan Ingub Efisiensi Anggaran: Perjalanan Dinas hingga Studi Banding Dipangkas – Page 3

    Jakarta Terbitkan Ingub Efisiensi Anggaran: Perjalanan Dinas hingga Studi Banding Dipangkas – Page 3

    Teguh mengatakan, dengan diberlakukannya Ingub tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Berapa jumlah efisiensinya baru akan kita ketahui setelah nanti menggelar Rapat Pimpinan dengan semua SKPD, sekitar tanggal 6 Februari dapat kami sampaikan,” ucap Teguh.

    Oleh karenanya, ujar Teguh, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan efisiensi dan penyesuaian belanja daerah, masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab, yakni menetapkan besaran efisiensi melalui Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Lalu, membahas dan merumuskan persentase efisiensi anggaran dalam forum asisten, melakukan penyesuaian alokasi atas belanja-belanja yang mengalami efisiensi, menggeser anggaran berdasarkan hasil penyesuaian alokasi belanja.

    Kemudian, menunda seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesainya kegiatan efisiensi dan penyesuaian belanja Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi efisiensi belanja, melaporkan usulan efisiensi belanja kepada asisten yang membidangi, serta menyampaikan laporan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025.

  • Curah hujan di Jakarta saat ini hampir sama dengan tahun 2020

    Curah hujan di Jakarta saat ini hampir sama dengan tahun 2020

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bersiaga memantau cuaca di Jakarta sembari menyiapkan berbagai hal guna mengatasi kemungkinan kembali terjadinya cuaca ekstrem.

    “Kami akan terus melakukan pencermatan terhadap cuaca hari-hari mendatang di DKI Jakarta dan untuk menyiap-nyiagakan seluruh hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi cuaca ekstrem,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis.

    Teguh merujuk prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan Jakarta saat ini kemungkinan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Namun operasi modifikasi cuaca (OMC) pun belum dilakukan. “Hari ini kami masih belum melakukan modifikasi cuaca, tetapi untuk ke depannya kami sudah petakan akan melakukan apabila memang dipandang perlu,” ujar Teguh.

    Dia mengapresiasi kesigapan para petugas dan seluruh prasarana-sarana pendukung untuk menanggulangi banjir.

    Hal ini, kata dia, mengingat curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jakarta pada Selasa malam (28/1) hampir sama dengan curah hujan pada 2020.

    Teguh mencatat pada tahun 2020, curah hujan tertinggi mencapai 377 milimeter (mm), kemudian yang terendah 256 mm.

    Sedangkan, tahun ini khususnya pada 28 Januari 2025, curah hujan tertinggi mencapai 368 mm, kemudian yang terendah 264 mm.

    Kendati curah hujan tahun ini lebih rendah, Teguh menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menangani dampak hujan ekstrem.

    Dia upayakan dapat tertangani dengan cepat. Kesiapsiagaan personel, saluran pendukung dan saluran utama walaupun belum maksimal, ini sudah berfungsi dengan baik.

    “Kami juga terus bersinergi dengan berbagai pihak agar penanganan banjir dapat berjalan optimal,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD minta Pemprov DKI kembali laksanakan OMC untuk antisipasi banjir

    DPRD minta Pemprov DKI kembali laksanakan OMC untuk antisipasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan.

    “Biaya yang kita keluarkan untuk menanggulangi banjir lebih besar daripada biaya modifikasi cuaca,” kata Khorudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, ketika sudah ada prediksi dari BMKG terkait cuaca di Jakarta yang berpotensi akan menimbulkan banjir, perlu diantisipasi di antaranya dengan melaksanakan OMC.

    Ia menyatakan bahwa pengalaman OMC pada akhir tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbukti dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya.

    “Seperti tahun baru kemarin. Prediksi BMKG hujan lebat dan panjang. Ternyata setelah operasi modifikasi cuaca dilaksanakan berhasil meminimalkan hujan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, selain modifikasi cuaca, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi dengan menyiagakan pompa air di daerah yang rawan terjadi banjir.

    “Pompa juga perlu disiapkan, agar ketika hujan dengan volume besar, airnya bisa dipompa,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan kembali melakukan OMC bila Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan cuaca ekstrem bakal terjadi.

    “Kami rencanakan dalam 2-3 hari ini (melakukan modifikasi cuaca). Sepanjang memang nanti kita melihat cuacanya lebat, mengarah ekstrem, kami akan lakukan (OMC),” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Menurut dia, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) serta Asisten Pemerintahan terkait pelaksanaan modifikasi cuaca.

    “Kami tadi sudah bicara dengan Sekda, dengan Kepala BPKD dan juga Kepala BPBD yang nanti dikoordinir Asisten Pemerintahan,” ujarnya.

    Adapun terkait operasi modifikasi cuaca, pihaknya melakukan berdasarkan sejumlah aspek salah satunya dukungan kemampuan infrastruktur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ikuti Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Bakal Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsumsi ASN

    Ikuti Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Bakal Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsumsi ASN

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan bakal bakal melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor untuk efisiensi penggunaan APBD 2025.

    Hal ini dikukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    “Untuk tindaklanjut inpres terkait efisiensi, kami pemerintah provinsi sudah menyiapman instruksi gubernur. Insyaallah hari Kamis bisa kami tanda tangani,” ucapnya saat ditemui di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    “Tapi intinya kami juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sambungnya.

    Teguh bilang, saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang akan dipangkas.

    “Antara lain misalnya adalah dari (anggaran) perjanan dinas. Kemudian yang kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan baberapa lainnya,” ujarnya.

    Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang akan melanjutkan estafet kepemimpin di Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Jadi kami sudah menyiapkan, tapi belum langsung kami eksekusi. Kami sifatnya membintangi, menandai (anggaran yang akan dipangkas),” tuturnya.

    “Kemudian nanti silakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 bapak Pramono Anung dan bapak Rano Karno (yang mengeksekusi),” tambahnya menjelaskan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menambahkan, anggaran yang dipangkash itu kemudian akan dialihkan untuk menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Ia pun berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program-program unggulan Pram-Rano.

    “Munoung masih di aw tahun, mudah-mudahan kami bisa efisien, lebih baik, dan kami bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti kalau di Jakarta, pak gubernur dan wagub terpilih yang dilantij tanggal 6 Februari nanti,” kata Marullah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, DPRD Desak Pemprov DKI Atur Kuota

    Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, DPRD Desak Pemprov DKI Atur Kuota

    loading…

    Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Brando Susanto mendesak Pemprov DKI Jakarta mengatasi kelangkaan elpiji 3 Kg. Foto/SindoNews/danandaya aria putra

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto mempertanyakan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait kuota elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dibutuhkan rakyat miskin. Sebab belakangan ini, dirinya kerap menerima laporan warga yang mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 Kg.

    “Banyak laporan warga masuk ke saya. Di beberapa wilayah Jakarta, warga sulit mendapatkan elpiji 3 Kg bersubsidi. Ini tentu sangat memprihatinkan, padahal kuota pemerintah cukup dan tidak ada alasan kelangkaan,” tegas Brando, Selasa (28/1/2025)

    Brando menilai, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak memiliki peran penting dalam menentukan kuota yang tepat bagi warga yang membutuhkan elpiji 3 Kg bersubsidi di Jakarta. “Ini perlu dievaluasi, karena yang tahu dan punya data wilayah adalah Pemprov bukan Pertamina ataupun penyalurnya,” ujarnya.

    Brando menyebut kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi adalah masalah yang sangat mendesak, karena langsung memengaruhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu perlu direspons cepat oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Ini hal yang sangat urgen dan mendesak karena menyasar pada kebutuhan rumah tangga, sehingga Pemprov Jakarta secepatnya merespons hal ini. Urusan perut rakyat kecil jangan disepelekan, karena mereka sudah sulit mencari nafkah berbasis harian, bukan bulanan,” ucapnya.

    (cip)