Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) dan jajarannya agar rajin memeriksa stok elpiji tiga kilogram (kg) di lapangan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

    “Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau, dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan segera, sehingga masalah kelangkaan elpiji bisa diatasi,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

    Teguh juga menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apabila terjadi antrean pembelian elpiji 3 kg.

    Dituturkan dia, terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg di Jakarta akibat kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

    Realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

    Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut

    “Yang kami ajukan itu mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2024, padahal kebutuhannya meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” tutur Teguh.

    Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, terus mencermati dan memonitor ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini bersama upaya lainnya dapat segera mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi.

    “Termasuk, juga langkah-langkah frekuensi penyesuaian harga, itu juga kita monitor,” demikian ujar Teguh.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan faktor panic buying atau pembelian berlebihan karena panik juga menjadi masalah.

    Hal ini terjadi setelah terbitnya aturan yang mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

    Menurut Hari, mekanisme demikian memang semestinya yakni dari hulu ke hilir atau dari agen ke pangkalan.

    “Namun kan kemarin ada pengecer, warung, dan sebagainya. Nah begitu dipotong sampai ke pangkalan, akhirnya orang pada ribut ngambil di pangkalan dan terjadilah panic buying, akhirnya terjadi kelangkaan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rakyat Menjerit Elpiji 3 Kg Langka, Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Pasar

    Rakyat Menjerit Elpiji 3 Kg Langka, Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Pasar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) berencana menggelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang terjadi belakangan ini.

    “Masalah (kelangkaan elpiji 3 jg) ini akan kami atasi, mungkin dengan operasi pasar,” ucap Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).

    Saat ini, Disnakertransgi DKI Jakarta pun tengah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan Dinas UMKM terkait pelaksanaan operasi pasar ini.

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini juga meminta masyarakat tak melakukan panic buying.

    “Kami kerja sama dengan pihak Pertamina dan Dinas UMKM terkait untuk bisa menstabilkan lagi. Jadi, enggak usah panic buying, normal saja pembeliannya,” ujarnya.

    Hari memastikan, saat ini stok elpiji 3 kg di Jakarta sejatinya masih cukup aman.

    Hanya saja, pendistribusiannya terganggu imbas aturan baru dari pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

    Oleh karena itu, Disnakertransgi berencana menggelar operasi pasar guna memudahkan masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Jauhari Mengingat Obrolan Terakhir Bersama Istrinya Ade Aryati (30) Sebelum kebakaran Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Stoknya masih ada, cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” kata dia

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemprov DKI resmikan 15 RTH dan TPU di Jakarta

    Pemprov DKI resmikan 15 RTH dan TPU di Jakarta

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi meresmikan 15 Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk Taman Pemakaman Umum (TPU) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI resmikan 15 RTH dan TPU di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Februari 2025 – 15:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan 15 Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk Taman Pemakaman Umum (TPU) di sejumlah wilayah daerah itu. 

    “Saya mengimbau agar setelah diresmikan, taman-taman ini terus dilakukan penataan dan perawatan. Kalau perlu ada penambahan pohon, rumput, dan tanah di TPU agar langsung dilakukan.,” kata Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, 15 RTH dan TPU yakni Taman Haji Niman, Taman Melati, Taman Pulo Gadel Indah, Taman Harendong, Taman Kampung Kerukunan, Taman Kebantenan, Taman Kasaba Marsela One, Taman Rawa Bambu Pasar Minggu, Taman Margasatwa 07, RTH Simpang Slipi, Hutan Kota Satria, Hutan Kota Pinang II, Hutan Kota Sawo Kecik, TPU Cipayung, dan TPU Rawa Terate.

    Teguh berharap agar RTH dan TPU di 15 lokasi tersebut dapat menjadi taman yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta, penataan terus dilanjutkan, sehingga betul-betul menjadi RTH yang layak, nyamandan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    Begitu juga TPU,tegasnya, agar dapat menjadi tempat pemakaman yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara mengatakan, sepanjang 2024, pihaknya telah membangun 16 RTH (termasuk TPU).

    Pembangunan RTH ini dalam rangka meningkatkan RTH di Jakarta yang tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas.

    “Pada 2024 ini, kami menambah kualitas RTH yang ada di DKI Jakarta. Dengan luas, ada yang 3.000 meter persegi, 2.000 meter persegi, hingga yang paling kecil 500 meter persegi di kawasan Tebet,” kata Bayu.

    Satu RTH lainnya yang telah diresmikan pada 21 Januari 2025 yaitu Taman Setu Biru di Jalan Haji Koco, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pembangunan taman-taman untuk menambah luas ruang terbuka hijau dan biru akan dilanjutkan pada 2025. Menurutnya, masih ada sekitar 120 taman yang belum dilakukan pembangunannya. Pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    Ke depan, kata Bayu, pihaknya akan membangun RTH dengan dua konsep, yaitu pembangunan dan penataan. Keduanya sama-sama memperbaiki kualitas taman-taman di Jakarta.

    “Mungkin akan lebih banyak kami lakukan peningkatan kualitas taman. Saat ini sedang kami rumuskan perencanaannya. Mudah-mudahan kami bisa melakukannya semaksimal mungkin tahun ini, yang tentunya kami sesuaikan dengan kemampuan kami,” kata Bayu.

    Bayu tak merinci anggaran untuk progam-program itu, termasuk sumber pendanaannya. Hingga 2023, luas RTH di Jakarta mencapai 33,34 juta meter persegi atau 5,2% dari total luas wilayah Jakarta. Angka ini masih jauh dari target ideal 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

    RTH di Jakarta terdiri dari berbagai jenis, seperti taman kota, taman interaktif, taman bangunan umum, taman rekreasi, jalur hijau dan kawasan hutan kota.

    Sumber : Antara

  • Lahan Pertanian di Jakarta Terbatas, Pemprov DKI Lanjutkan Contract Farming di Jatim

    Lahan Pertanian di Jakarta Terbatas, Pemprov DKI Lanjutkan Contract Farming di Jatim

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjalankan kerja sama produksi bahan pangan atau contract farming dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

    Kerja sama dengan produsen di luar daerah ini telah dijalankan di pemerintahan Anies Baswedan. Pada tahun 2021 Pemprov DKI menjalin kerja sama ketersediaan pangan di Ngawi, Jawa Timur, dan Cilacap, Jawa Tengah.

    Contract farming pada tahun ini dijalankan dengan peresmian penanaman padi oleh Teguh, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dan Plt Bupati Sidoarjo Subandi.

    Teguh mengaku, Pemprov DKI masih membutuhkan kerja sama penyediaan pangan. Sebab, 98 persen kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain karena lahan pertanian di Jakarta terbatas.

    “Saat ini, luas lahan pertanian di Jakarta hanya sekitar 400 hektare, sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu, 2 Februari.

    Melalui skema ini, Teguh memandang kerja sama yang dijalin bukan hanya sebatas distribusi pangan, namun juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Dalam hal ini, petani dan Pemkab Sidoarjo mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar yang akan berdampak baik untuk warga Sidoarjo,” urai Teguh.

    Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sarana pertanian kepada Pemkab Sidoarjo untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya.

    Teguh menginstruksikan PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD pangan, agar menawarkan harga beli gabah yang kompetitif bagi para mitra petani dan terus mendampingi mereka dalam penerapan praktik budidaya yang baik.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dengan bentuk kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” tandasnya.

  • Pemkab Sidoarjo Siap Dukung Program Contract Farming DKI Jakarta dengan Pemprov Jatim

    Pemkab Sidoarjo Siap Dukung Program Contract Farming DKI Jakarta dengan Pemprov Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur menjalin kerja sama melalui program contract farming untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota. Program ini diresmikan melalui acara tanam padi bersama yang digelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, pada Sabtu (1/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut, oleh PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, PJ. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setya Budi dan Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi.

    PJ. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setya Budi menyatakan bahwasannya Contract Farming ini merupakan salah satu program dari Food Station, salah satu BUMD yang ada di wilayah Jakarta.

    “Tanam padi ini merupakan program Food Station BUMD di wilayah Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan beras di Jakarta dengan keterbatasan lahan yang ada di wilayah Jakarta. Nantinya hasil dari panen nantinya akan di jadikan beras premium yang akan disebarkan di Jakarta dengan harga stabil,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama contract farming pada 4 Kabupaten di Jawa Timur, yakni Ngawi, Sidoarjo, Kediri dan Jombang dengan total luas lahan 2.200 ha.

    “Di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri, kami bekerja sama dengan UD Sahabat Tani untuk program contract farming pada lahan 800 ha dengan estimasi penyerapan 2.100 ton pada periode panen Maret-April 2025,” terang Teguh Setya Budi.

    Sementara itu, PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa program ini akan menimbulkan dampak positif bagi para petani di Jawa Timur dalam harga beli beras dan di Jawa Timur saat ini surplus stok beras.

    “Dengan program ini, kita akan menjamin dalam harga gabah atau beras bisa dibeli dengan harga tinggi sehingga membantu kesejahteraan para petani. Dan juga, di Jawa Timur sekarang ini surplus beras sehingga ini membantu pemasaran market untuk penyerapan beras,” tutur Adhy Karyono.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H.Subandi juga menyampaikan bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap program contract farming ini. Kesejahteraan petani akan lebih terjamin dan harga beras menjadi stabil di pasaran.

    “Kami mendukung penuh dan memantau program contract farming yang dilakukan Provinsi Jatim dengan Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya program ini, akan menimbulkan dampak baik bagi para petani dan Sidoarjo sendiri. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikembangkan lagi untuk kerja sama di sektor lainnya,” jelasnya. (isa/ian)

  • Bang Doel Juga Nggak Diizinkan

    Bang Doel Juga Nggak Diizinkan

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyampaikan pesan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Saat menerima gelar kehormatan “Abang” dan pin kuku macan dari Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 1 Februari 2025, ia mengingatkan agar ASN jangan pernah berpikir untuk berpoligami selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno.

    Sebagai seorang penganut monogami, Pramono menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan mentolerir praktik poligami di kalangan ASN Jakarta.

    Aturan tersebut bukan hanya berlaku untuk ASN Jakarta saja, tapi juga untuk dirinya dan Rano Karno.

    Asalkan Bukan ASN

    Ia mempersilakan bagi siapa pun yang ingin berpoligami, asalkan bukan ASN yang bekerja di Jakarta selama ia menjabat sebagai gubernur.

    Pramono juga menegaskan bahwa ASN yang melanggar larangan ini dapat dikenai sanksi berat, termasuk pemecatan.

    “Ya gak diizinkan. Kalau gak diizinkan, dilanggar kan dipecat. Bang Doel juga gak saya izinkan,” tegasnya. 

    “Udahlah pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di Kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silahkan aja. Ini bagi ASN,” lanjut Pramono.

    Pergub Jakarta Terbaru

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

    Pergub ini bertujuan untuk memberikan pedoman hukum yang jelas bagi ASN dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, terutama terkait pernikahan dan perceraian.

    Salah satu poin penting dalam Pergub ini adalah syarat bagi ASN pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri, di mana ereka harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cuaca Ekstrem Mengancam, Pemprov DKI Jakarta Terapkan Modifikasi Cuaca

    Cuaca Ekstrem Mengancam, Pemprov DKI Jakarta Terapkan Modifikasi Cuaca

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pelaksanannya akan dilakukan hingga enam hari ke depan yang dimulai pada Sabtu, 1 Februari hingga Kamis, 6 Februari 2025.

    OMC ditempuh sebagai respons terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta.

    Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Marulitua Sijabat menyampaikan risiko bencana dapat diminimalisir di wilayah Jakarta dengan melakukan OMC tersebut.

    “Dengan pelaksanaan OMC ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meminimalisir risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah Jakarta,” kata dia dalam keterangan, Sabtu, 1 Februari 2025.

    Modifikasi cuaca akan berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma. Dan bekerja sama dengan mengunakan pesawat Cesna milik TNI Angkatan Udara. Jumlah penerbangan mempertimbangkan dari weather forecaster dan Flight Scientist BMKG.

    Kapan Modifikasi Cuaca Berlangsung?

    Modifikasi cuaca akan berlangsung pada pukul 7.00 WIB hingga 17.00 WIB. Kemudian akan ada pengawasan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memastikan pelaksanaan modifikasi cuaca itu tidak mengganggu penerbangan komersial dan militer.

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terulangnya kejadian serupa yang dapat mengakibatkan bencana.

    “BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang potensi cuaca hujan yang dapat terjadi hingga 6 Februari mendatang,” kata Teguh pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Pemprov terus bersiaga memantau keadaan cuaca sekaligus menyiapkan berbagai hal untuk mengatasi kemungkinan kembali terjadinya cuaca ekstrem. Dalam langkah lenanganan banjir agar dapat berjalan optimal dengan bersinergi berbagai pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Bakal Buka Taman 24 Jam dan Putihkan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah di 100 Hari Kerja – Page 3

    Pramono Anung Bakal Buka Taman 24 Jam dan Putihkan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah di 100 Hari Kerja – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan, tak akan memberi izin poligami kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, Pramono mengaku sebagai penganut monogami atau beristri satu.

    “Ya saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria, saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen. Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan (poligami),” kata Pramono di Pondok Pesantren Putra Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, (1/2/2025).

    Dia juga memastikan, Wakil Gubernurnya Rano Karno (Si Doel) juga tidak akan memberikan izin kepada ASN DKI Jakarta untuk berpoligami. “Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan,” ujar dia.

    Pramono juga tidak segan-segan memecat ASN yang melanggar dan tetap berpoligami.

    Meski begitu, ia tak menjawab tegas apakah bakal mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang sebelumnya diteken Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

    “Sudah lah pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silahkan aja,” kata Pramono.

    Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, yang berisi juga izin poligami bagi ASN Jakarta.

    Pada Pergub ini diatur ketentuan mengenai izin bagi ASN yang ingin memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Salah satu syarat dalam Pergub menyebutkan, ASN yang ingin poligami harus memperoleh izin dari atasan.

  • DKI perkuat ketahanan pangan bersama Pemkab Sidoarjo

    DKI perkuat ketahanan pangan bersama Pemkab Sidoarjo

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan daerah produsen beras, salah satunya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menjamin ketahanan pangan bagi manusia Jakarta.

    “Sebagai langkah strategis, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan pendekatan ‘business to business’ (B to B), yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman padi serta penyerahan sarana pertanian di Dusun Semampir, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Teguh menyebutkan, skema ini kerja sama bukan hanya sebatas distribusi pangan saja, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani untuk meningkatnya kesejahteraan.

    Dalam hal ini, petani dan Pemkab Sidoarjo mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar yang akan berdampak baik untuk warga Sidoarjo.

    Menurut Teguh, Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat keterbatasan lahan produksi. Sebesar 98 persen kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain.

    “Saat ini, luas lahan pertanian di Jakarta hanya sekitar 400 hektare, sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan,” kata Teguh.

    Karena itu, Teguh menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan Jakarta dan Sidoarjo saja, tetapi juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi nasional.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD bidang pangan bekerjasama dengan daerah yang memiliki surplus produksi sehingga manfaat dari sinergi ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dengan bentuk kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” kata Teguh.

    Pada kesempatan ini, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sarana pertanian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya.

    Teguh juga berpesan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD yang bertugas menjamin pasokan pangan Jakarta, agar menawarkan harga beli gabah yang kompetitif bagi para mitra petani dan terus mendampingi mereka dalam penerapan praktik budidaya yang baik (good agricultural practices).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk kurangi potensi banjir

    DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk kurangi potensi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai Sabtu ini hingga Kamis (6/2) sebagai upaya mengurangi potensi banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    “Dengan pelaksanaan OMC ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meminimalisir risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah Jakarta,” kata Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Maruli menyebutkan, modifikasi cuaca ini dilakukan sebagai respon terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jakarta.

    Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi juga telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terulangnya kejadian serupa yang dapat mengakibatkan bencana.

    “BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang potensi cuaca hujan yang dapat terjadi hingga 6 Februari mendatang,” ujar Maruli.

    Ilustrasi – Suasana persiapan modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta. ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan, modifikasi cuaca ini untuk mengubah pola curah hujan sehingga dapat mengurangi intensitas hujan yang terjadi dalam waktu singkat.

    Lalu, menurut Yohan, dengan mengurangi curah hujan ini maka potensi genangan air dan banjir di Jakarta dapat diminimalkan.

    OMC merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang lebih luas. “Dengan mengurangi curah hujan, OMC berkontribusi pada penurunan risiko bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir,” ungkap Yohan.

    Operasi ini berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Cesna milik TNI AU dengan jumlah penerbangan mempertimbangkan dari prakirawan cuaca dan ilmuwan penerbangan (weather forecaster dan Flight Scientist) BMKG.

    Arsip foto – Petugas saat memasukkan natrium klorida (NaCl) yang akan disemai pada ketinggian antara 8.000 hingga 10.000 kaki. ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta/aa.

    OMC berlangsung setiap hari dari pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB, dengan pengawasan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pelaksanaan tidak mengganggu penerbangan komersial dan militer.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di akhir 2024 telah melaksanakan OMC pada 25-31 Desember 2024 yang dinilai terbukti efektif dalam mengurangi intensitas hujan dan memitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

    Operasi ini berhasil menurunkan curah hujan hingga 38 persen berdasarkan data satelit Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMAP) dan 28 persen berdasarkan model prediksi.

    Selama enam hari operasional, BPBD melakukan 10 sorti penerbangan, menyemai garam (NaCl) ke awan dengan total durasi sekitar 19 jam 36 menit. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan dalam curah hujan dengan puncaknya mencapai 40 mm pada 25 Desember.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025