Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Forum Purna Pejabat DKI akan tanam pohon-lepas benih ikan di ponpes

    Forum Purna Pejabat DKI akan tanam pohon-lepas benih ikan di ponpes

    Jakarta (ANTARA) – Forum Purna Pejabat (FPP) DKI Jakarta berencana menanam pohon produktif dan melepas benih ikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren (Ponpes) Wisata Karian La Tansa, Lebak, Banten.

    “Kegiatan tersebut merupakan implementasi misi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penanaman pohon produktif,” kata Ketua Umum FPP DKI Jakarta Syahrul Effendi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.

    Syahrul mengatakan kegiatan kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil listrik Chery, Yayasan Benyamin Suaeb dan Pondok Pesantren La Tansa, Lebak, Banten.

    Rencana pelaksanaan kegiatan ini pada Sabtu (15/2) dan akan dilepas oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi dan jajaran.

    Kegiatan ini, lanjut dia, merupakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh kota Jakarta sebagai resapan air sumber air baku, mengurangi polusi dan emisi karbon.

    Menurutnya, masalah polusi udara dan minimnya ruang hijau di perkotaan mendorong perlunya penanaman pohon secara masif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari.

    “Melaksanakan program kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan FPP DKI Jakarta ini sebagai dukungan konkret atas suplai air baku minum sebesar empat meter kubik (m3)/detik ke Jakarta dari waduk Karian, Lebak, Banten,” ujarnya.

    Lokasi tanam di Pesantren Wisata Karian La Tansa sudah dikonsultasikan kepada ahli pertanian dan perikanan untuk standar penanaman dan perawatan pohon dan pelepasan ikan.

    Sejumlah bibit juga telah disiapkan yakni 200 bibit durian dan sekitar 100 bibit tanaman produktif khas Betawi, sebagai simbol kerja sama dimulainya aglomerasi.

    Jenis-jenis tanaman tersebut sudah terindikasi geografis dari Dinas KPKP DKI dan diangkut truk terbuka Dinas Perhubungan DKI yang akan ditanam di Banten.

    Antara lain yakni salak Condet, duku Condet, alpukat Cipedak, rambutan rapiah, belimbing dewi, jambu air dan sukun.

    Kegiatan nantinya dilanjutkan pelepasan ikan mujair dan nila untuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi Ponpes La Tansa.

    Kemudian, kegiatan juga dilakukan konvoi pelepasan di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta oleh Pj. Gubernur Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025 pukul 08.00 WIB dan akan diterima di Waduk Karian, Lebak oleh Pimpinan Pondok Pesantren La Tansa, K.H. Aan Kurnia (alias Apoy, musisi Wali Band) dan pengasuh Ponpes La Tansa dan pengasuh Ponpes Daar El Qolam, Tangerang, K.H. Adrian Mafatihullah Kariem.

    Diharapkan dalam pelestarian ini, masyarakat sekitar mampu mengembangkan ketahanan pangan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

    KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

    JABAR EKSPRES – Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 telah resmi dicairkan sejak 4 Februari 2025. Namun, masih banyak siswa yang statusnya dibatalkan dengan berbagai alasan, termasuk skala prioritas, dan telah mengajukan penyanggahan. Hal ini menjadi perhatian banyak orang tua dan siswa yang berharap agar dana KJP Plus dapat segera masuk ke rekening mereka.

    Keresahan ini semakin meningkat setelah banyaknya pertanyaan yang diajukan di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @upt.p4op. Para orang tua dan siswa yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima KJP Plus kini bertanya-tanya, kapan pencairan dana bagi mereka yang telah mengajukan penyanggahan akan dilakukan.

    Sejumlah komentar dari netizen di media sosial menggambarkan betapa besarnya harapan mereka terhadap pencairan dana KJP Plus:

    Baca juga : Daftar KJP Plus Tahap 1 Tahun 2025 Dibuka, Cukup Siapkan 6 Dokumen Ini

    “Kita yang dibatalkan kapan min? Udah pengajuan ulang yang katanya akhir Januari akan cair, tapi ternyata cuma PHP. Sekarang disuruh nunggu lagi sampai Maret, habis Maret nunggu lagi? Jangan cuma PHP dong.”“Mana nih Komisi F yang kemarin katanya mau bantu siswa yang dibatalkan KJP-nya? Katanya akhir Januari, tapi sampai sekarang gak ada bukti.”“Gimana nih min? Katanya yang dibatalkan akan diaktifkan kembali, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Bahkan data saya tidak ditemukan.”“Kalau memang nggak bisa cair rata untuk semua, lebih baik nggak usah ada KJP sekalian. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.”

    Itulah sebagian keluhan dari para siswa dan orang tua yang merasa tidak mendapatkan kejelasan soal pencairan KJP Plus setelah mereka mengajukan penyanggahan.

    Baca juga : Dana KJP Plus Kapan Dibuka Kembali? Ini Syarat dan Jadwal untuk Pencairan Tahap 2

    Bagi siswa yang ingin memastikan status pencairan KJP Plus Tahap II Tahun 2024 setelah mengajukan penyanggahan, berikut langkah-langkah pengecekannya:

    Kunjungi situs resmi KJP Plus di kjp.jakarta.go.idKlik menu “Pencairan”Pilih opsi “Periksa Status Penerimaan KJP” di pojok kiri atasMasukkan NIK, tahun penerimaan KJP, dan pilih Tahap I atau II untuk verifikasi KJP PlusKlik menu “Cek”Status penerima akan muncul pada layar selanjutnya

  • Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 

    Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendesak aparat terkait untuk menertibkan praktik penyalahgunaan penggunaan air tanah oleh oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang mengenakan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuninya.

    Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya. 

    “Ternyata banyak PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,” ujar Ima Mahdiah kepada wartawan, Jum’at (7/2).

    Politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Diharapkan, Arief dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait adanya kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Jangan sampai nanti misalkan kita tidak naikkan (tarif air), ternyata kita masih banyak kerugian. Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan,” jelasnya.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan apartemen berbeda dengan rumah tapak. Sesuai Permendagri, ungkapnya, PAM Jaya hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya. 

    Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena merasa kemahalan.

    Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.  Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya akan terus menjalankan fungsi pelayanan kepada ma6secara adil dan merata. Dia menegaskan, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tamhut Jakbar kembali tanam pohon di TPU Joglo Zona 8 Kembangan Jakbar

    Tamhut Jakbar kembali tanam pohon di TPU Joglo Zona 8 Kembangan Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat kembali menanam pohon di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Joglo Zona 8, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat.

    Kasudin Tamhut Jakbar Dirja Kusuma di Jakarta, mengatakan, penanaman pohon jenis tabebuya tersebut untuk menghijaukan lahan, terutama lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Menciptakan kota Jakarta yang semakin hijau. Kami akan menanam di wilayah Jakarta Barat pada areal yang masih kosong, terutama pada lahan aset Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

    Menurut dia, pohon tabebuya yang ditanam itu bermanfaat membantu penyerapan polusi udara dan mencegah erosi tanah.

    “Untuk perawatannya, kami menugaskan sejumlah petugas untuk menyiram pohon agar bisa tumbuh dan berkembang,” jelasnya.

    Sudin Tamhut Jakbar telah menanam sebanyak 1.960 pohon sepanjang tahun 2024, yang jenisnya bervariatif yakni tabebuya, bungur, wali songo dan lainnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator desak penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS ditertibkan

    Legislator desak penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS ditertibkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak aparat untuk menertibkan praktik penyalahgunaan air tanah oleh oknum pengelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang mengenakan tarif air PAM kepada para penghuninya.

    “Ternyata banyak PPRS, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya mengambil PAM dan setengahnya mengambil air tanah,” kata Ima melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ima mengungkapkan bahwa banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah, namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya.

    “Ini yang seharusnya ditertibkan terlebih dahulu,” katanya.

    Ima juga meminta kepada Perumda PAM Jaya memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait adanya kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan apartemen berbeda dengan rumah tapak, hal ini sesuai Permendagri di mana perusahaan hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya.

    Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena merasa kemahalan.

    Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima. Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya akan terus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

    Dia menegaskan, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadhan, Pemkot Jaktim akan lakukan operasi pasar

    Jelang Ramadhan, Pemkot Jaktim akan lakukan operasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harga menjelang Ramadhan 2025.

    “Ya, operasi pasar pasti akan dilakukan. Biasanya di bulan Ramadhan untuk menjaga agar harga sembako tetap stabil,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat ditemui di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat.

    Operasi pasar itu biasanya dilakukan bersama dengan tim pengendali inflasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Selain itu, Pemkot Jaktim juga akan memastikan seluruh bahan pangan tersebut dalam kondisi baik, sehingga layak untuk dikonsumsi warga.

    “Biasanya menjelang Idul Fitri (juga kita lakukan) kita memastikan tentu bersama dengan tim pengendali inflasi dari Pemprov Jakarta,” kata Iin.

    Pemprov DKI Jakarta biasanya secara rutin melakukan pengecekan stok dan harga pangan dalam upaya mengendalikan angka inflasi terutama pada saat hari-hari besar keagamaan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI akan diskusi ulang soal kuota elpiji 3 kg dengan pemerintah pusat

    DKI akan diskusi ulang soal kuota elpiji 3 kg dengan pemerintah pusat

    kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan akan melakukan diskusi ulang dengan pemerintah pusat terkait kuota gas elpiji 3 kg yang masih kurang untuk tahun 2025.

    Diketahui, kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen. Sehingga, Eli mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikan ulang hal ini dengan pemerintah pusat.

    “Tadi disampaikan kita akan melakukan diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat terhadap kuota yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, tentang usulan terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi) karena saat sekarang ini memang HET DKI Jakarta lebih rendah dari HET daerah sekitar (Bogor, Depok, Bekasi),” kata Eli saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat.

    Sebelumnya Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku kebutuhan elpiji 3 kg belum tercukupi.

    Sebab, pengajuan kuota yang diajukan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan 2024.

    “Padahal kebutuhan meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” kata Teguh.

    Di sisi lain, Teguh memastikan Pemprov Jakarta selalu mengikuti perkembangan ketersediaan elpiji 3 kg. Pemprov Jakarta juga akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho juga sudah menjelaskan pemerintah pusat mengurangi kuota gas elpiji bersubsidi pada 2025 ini.

    Hari menjelaskan, sejak awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT. Sementara realisasi penyaluran di 2024 sebesar 414.134 MT.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator DKI apresiasi penambahan pos pengaduan kekerasan

    Legislator DKI apresiasi penambahan pos pengaduan kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengapresiasi penambahan sembilan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

    “Saya kira kita harus memberikan dukungan yang cukup untuk korban supaya bisa membantu mereka. Saya juga apresiasi penambahan sembilan pos pengaduan ini, karena ini makin memperkuat Jakarta sebagai Kota Ramah Anak, Perempuan, dan Keluarga,” kata Oman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pendampingan korban kekerasan harus benar-benar difasilitasi salah satunya melalui penyediaan pos pengaduan.

    “Supaya dia (korban) tidak diakses pelaku. Dengan demikian dapat melindungi korban,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Jakarta sebagai kota yang ramah anak perempuan dan keluarga, sudah semestinya mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.

    Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menambah sembilan Pos Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

    Dengan penambahan tersebut, kini terdapat 44 pos pengaduan yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Pulau Seribu.

    Kehadiran pos pengaduan kekerasan itu sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan layanan akses bagi korban kekerasan.

    Pos pengaduan kekerasan akan menjadi wadah pelaporan, mendapatkan bantuan hukum, layanan psikologis, serta pendampingan secara gratis.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki dua mobil pelayanan konseling bagi keluarga di Jakarta yang menghadapi permasalahan terkait ketahanan keluarga seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Hadirnya mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelaporan kasus-kasus kekerasan, serta meningkatkan akses layanan serta mempercepat penanganan kasus.

    Data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 ini mencapai 2.041 kasus.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan hingga 54 persen

    Modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan hingga 54 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Sabtu (1/2) bisa mengurangi intensitas hujan di Jakarta sebanyak 38 – 54 persen.

    “Pada saat Selasa (4/2) siang, ada hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di Jakarta, namun intensitasnya tidak terlalu lama dan tidak menimbulkan banjir atau genangan di Jakarta,” kata Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DKI Jakarta Michael Sitanggang di Jakarta, Rabu.

    OMC dilakukan BPBD DKI bersama Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI Angkatan Udara dan PT RAI sejak Sabtu (1/2) hingga 6 Februari 2025, melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Teknik yang digunakan yakni penyemaian awan dengan menaburkan garam (NaCl) berukuran sekitar 20-30 mikron untuk menghalau hujan yang berpotensi masuk ke wilayah Jakarta.

    Cara itu tidak menghilangkan awan hujan sama sekali, namun membuat prematur awan hujan sebelum masuk ke kawasan daratan Jakarta.

    “Awan hujan yang ada akan diprematurkan dan dikurangi intensitasnya sebelum masuk wilayah Jakarta. Diharapkan hujan tidak turun di wilayah Jakarta dan turun lebih cepat di perairan Jawa atau perairan Kepulauan Seribu tanpa menimbulkan kerugian atau dampak di wilayah Banten atau Jawa Barat,” jelas Michael.

    Adapun lokasi penyemaian garam dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) kali ini diprioritaskan di barat, barat laut, dan barat Jakarta. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat awan bertumbuh yang berpotensi menyebabkan hujan lebat.

    Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melaksanakan tiga tahap OMC yakni pada 7-9 Desember 2024, lalu tahap dua pada 13-16 Desember 2024, serta tahap tiga pada 25-31 Desember 2024.

    Michael menyebutkan OMC pada periode awal Desember sampai periode Natal 2024 dan Tahun Baru tersebut bisa mengurangi intensitas hujan sebanyak 28 persen hingga 69 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Modifikasi cuaca, DKI prioritaskan penyemaian garam di barat Jakarta

    Modifikasi cuaca, DKI prioritaskan penyemaian garam di barat Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan lokasi penyemaian garam dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) di barat, barat laut, dan barat Jakarta.

    Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Michael Sitanggang mengatakan lokasi ini dipilih karena merupakan tempat awan bertumbuh yang berpotensi menyebabkan hujan lebat.

    “Awan ini bertumbuh. Kami pantau selama empat hari terakhir memang lebih banyak berada di kawasan barat, barat laut dan barat daya Jakarta. Jadi, di dalam kurang lebih empat hari terakhir ini lokasi sasaran-sasaran target yang menjadi pertimbangan prioritas kami,” ujarnya dalam kegiatan bertema “Operasi Modifikasi Cuaca” di Jakarta, Rabu.

    OMC dilaksanakan dengan melakukan penyemaian atau menabur Natrium Klorida (NaCl/garam) ke kumpulan awan untuk mengurangi intensitas curah hujan di suatu kawasan. Lokasi penyemaian pun bisa berubah-ubah tergantung di mana awan bertumbuh.

    Modifikasi cuaca kali ini dilaksanakan melalui Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur sejak Sabtu (1/2) hingga 6 Februari 2025, sehingga diharapkan upaya ini dapat minimalisir potensi hujan atau potensi banjir yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laksanakan (OMC) selama enam hari, dari tanggal 1 Februari sampai nanti tanggal 6 Februari yang mudah-mudahan bisa membantu khususnya yang tinggal dan beraktivitas di Jakarta untuk kita minimalisir potensi hujan atau potensi banjir yang terjadi,” ujar Michael.

    Adapun sejak Sabtu (1/2) lalu, sebanyak empat sorti penerbangan sudah dilakukan, dengan setiap sorti penerbangan melakukan penyemaian sebanyak 800 kilogram NaCl.

    Dengan begitu, total selama 4 kali pelaksanaan sortir penerbangan menghabiskan sebanyak 3.200 kilogram NaCl.

    “OMC DKI Jakarta berhasil mengurangi curah hujan sebesar 50-60 persen dari prediksi yang dirilis BMKG sebelum dilakukan proses penyemaian awan dalam operasi,” kata Michael.

    OMC merupakan upaya untuk merekayasa cuaca yang berfungsi mereduksi potensi pertumbuhan awan yang menyebabkan hujan lebat atau membuat awan hujan saat kondisi kekeringan. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melaksanakan tiga tahap OMC yakni pada 7-9 Desember 2024, lalu tahap dua pada 13-16 Desember 2024, serta tahap tiga pada 25-31 Desember 2024.

    Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan operasi ini mampu mengurangi intensitas hujan hingga 67 persen, sehingga menurunkan risiko banjir dan genangan di Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025