Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • DKI masih cermati efisiensi kebijakan masuk kantor tiga hari

    DKI masih cermati efisiensi kebijakan masuk kantor tiga hari

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih mencermati efisiensi kebijakan masuk kantor hanya tiga hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN).

    “Saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah pengertian dengan sama-sama kita menindaklanjuti (follow up) mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA (work from anywhere) atau bekerja dari rumah (work from home/WFH) nanti,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis.

    Penegasan itu untuk menindaklanjuti ketentuan resmi pemerintah tentang aturan baru bagi ASN pada 2025 yakni hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya WFA.

    Teguh menyebut, pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan yang sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat.

    “Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, kami sebagai Pemerintah Daerah pastinya juga akan mengikuti,” ucap Teguh.

    Pemerintah secara resmi menerapkan aturan baru bagi ASN pada 2025.

    Berdasarkan kebijakan ini, ASN hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya diberlakukan sistem bekerja dari mana saja (WFA).

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudah Arifin, yang menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien.

    Dengan fleksibilitas kerja tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal berkat dukungan digitalisasi yang terus berkembang.

    Ia juga menegaskan bahwa ASN di seluruh Indonesia diharapkan menyikapi aturan ini secara positif dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja.

    Meskipun ada perubahan sistem, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga. Bahkan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ASN menjadi lebih adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pekerjaan di era modern.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga September 2023, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemprov DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petugas temukan 63 ikan predator di Kramat Jati Jaktim

    Petugas temukan 63 ikan predator di Kramat Jati Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta menemukan 63 ikan predator di Showroom Predator Batu Ampar, Jalan Pos Inerbang Nomor 15 RT 10/RW 3, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis.

    Ikan predator tersebut ditemukan saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pedagang ikan predator di kawasan tersebut.

    “Total ada 63 ikan predator yang kami temukan usai kami lakukan pengecekan dan pengawasan di Showroom Predator Batu Ampar ini,” kata Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas KPKP DKI Jakarta, Nian di Jakarta.

    Sebanyak 63 ikan predator itu terdiri dari beberapa jenis seperti aligator sebanyak 11 ekor, arapaima (1), piranha (18), peacock bass (31) dan Esox Americanus ada dua ekor.

    Sidak ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) pedagang ikan predator di Jalan Pos Inerbang Nomor 15 RT 10/RW 3, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Nian menyebut, ikan predator ini dapat berdampak pada masyarakat dan berbahaya bagi populasi ikan di Indonesia.

    “Dulu pernah ikan terlalu besar di Jatiluhur akhirnya mengganggu lewatnya kapal. Jadi ikan ini sangat predator, memiliki daya tahan tubuh yang kuat,” katanya.

    Ini bukan ikan-ikan lokal tapi impor yang memang berbahaya bagi endemi ikan-ikan lokal.

    Selain itu, Nian menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengedukasi pedagang ikan hias untuk tidak memperjualbelikan ikan-ikan yang dilarang karena akan mendapat sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

    Tim Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha agar menyerahkan secara sukarela untuk dimusnahkan ikannya atau membuat pernyataan siap untuk diproses lebih lanjut sesuai perundangan yang berlaku.

    Saat sidak berlangsung, pemilik Showroom Predator Batu Ampar, Fikri (30) mengaku tidak mengetahui ikan mana saja yang berbahaya dan tidak boleh dijual.

    “Jalan empat bulan, ini masih baru. Alhamdulillah, nilai positifnya kita jual ikan yang diperbolehkan saja. Nah dari yang jual-jual saja kita terima,” katanya.

    Dia mengaku awalnya tidak tahu kalau ikan-ikan tersebut dilarang dipelihara. “Saya cari tahu itu masih simpang-siurlah. Ya udah kalau, misalkan, kementerian pada kebsini, saya Alhamdulillah,” kata Fikri.

    Fikri menyebutkan dirinya mendapat jenis ikan predator tersebut dari orang yang berbeda-beda. Sedangkan pembeli ikan predator lebih sedikit peminatnya dibandingkan ikan hias.

    “Karena kan orangnya atau pedagangnya yang ke sini yang nawari beda-beda. Peminatnya juga sedikit, harganya sekitar Rp2-5 juta. Sebulan paling laku 5-7 ekor. Paling mahal yang besar bisa Rp10 juta,” katanya.

    Meskipun merasa rugi, namun dia bersyukur karena telah mendapatkan sosialisasi dari pihak berwajib agar tidak sembarangan menerima ikan dari pedagang yang berkunjung ke tokonya.

    “Ya kalau rugi ya rugi, tapi untuk kedepannya lebih baik lagi, Alhamdulillah diberikan kemudahan saja. InsyaAllah kedepannya lancarlah setelah kejadian ini. Pedagang lain juga bisa antisipasi sehingga cari uangnya lurus saja,” katanya.

    Turut mendampingi tim Dinas KPKP DKI Jakarta antara lain tim dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (PSDKP) Jakarta dan Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 kilogram di wilayah Jakarta Barat. 

    Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

    Ia didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Uswanto.

    “Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. 

    Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

    “Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. 

    KLIK SELENGKAPNYA: PDIP Sarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Berkantor di IKN. Rocky Gerung Minta Istana Dijadikan Pangkalan gas 3 Kg Dijaga Gibran.

    Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025,” tuturnya.

    Menurut Kennth, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. 

    Hal itu yang menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. 

    “Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu,” imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. 

    Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. 

    “Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. 

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. 

    Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata,” paparnya.

    Selain itu, ia juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. 

    Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

    “Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol,” tuturnya.

    Kenneth pun memberikan lima rekomendasi untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram tersdistribusi dengan aman.

    Pertama,  ia meminta Pertamina dan agen atau pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.

    “Kemudian menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi. Rekomendasi ketiga memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri,” kata Kenneth.

    Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.

    “Dan terakhir mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah

    PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memberi keterangan kepada media. ANTARA/Ho-PAM Jaya

    PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya memperluas program bantuan tandon air bagi pelanggan dengan kondisi pasokan airnya rendah (low supply) agar mereka tidak sulit air di jam sibuk.

    “Program ini untuk daerah ‘low supply’, agar malam harinya masyarakat bisa mengisi air dan tidak harus berebut saat jam-jam sibuk. Bantuan ini memang ditujukan bagi masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, program bantuan tandon air ditujukan untuk membantu masyarakat kecil, terutama di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar tidak mengalami kesulitan air. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah menyalurkan tandon air di Pademangan, Jakarta Utara, sebanyak 54 unit dan juga akan menyalurkan total 1.000 tandon air ke beberapa wilayah lain yang mengalami kondisi serupa.

    Beberapa daerah yang telah dipetakan kata Arief, sebagai penerima bantuan antara lain Duri Kosambi, Pademangan dan Kota Tua. Menurut Arief, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota dewan yang memiliki konstituen di wilayah ‘low supply’, terus dilakukan agar program ini bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Tahun ini, total ada 1.000 tandon yang akan kami berikan kepada masyarakat,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa program tersebut merupakan langkah nyata perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air secara lancar. Menurut dia, dengan adanya tandon air ini, diharapkan warga bisa memiliki cadangan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Program bantuan tandon air untuk wilayah dengan pasokan air rendah (low supply) mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta. Salah satu anggota DPRD DKI, Wa Ode Herlina, menyambut baik langkah ini sebagai solusi konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.

    “Kami mendukung penuh inisiatif PAM Jaya dalam menyalurkan tandon air bagi masyarakat di wilayah ‘low supply’. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan warga, terutama dari kelompok MBR, tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat jam-jam sibuk,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Serba-serbi ‘Kado Ultah’ Cek Kesehatan Gratis dari Pemerintah

    Serba-serbi ‘Kado Ultah’ Cek Kesehatan Gratis dari Pemerintah

    Jakarta –

    Program Cek kesehatan gratis (CKG) Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) sudah dimulai. Apa saja serba-serbi seputar program yang menjadi ‘kado ultah’ buat warga ini?

    Adapun program ini dimulai serentak di puskesmas seluruh Indonesia hari ini. Kemenkes membatasi 30 orang per hari agar warga tak lelah antre panjang.

    “Sehari 30, kalau misalnya ternyata penuh di hari berikutnya. Jadi kalau 1 orang, misalnya dia ulang tahun di bulan Maret, maka dia punya waktu satu bulan untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas yang jadi rujukannya,” kata Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya kepada wartawan di Puskesmas Beji, Depok, Senin (10/2/2025).

    Azhar mengatakan per puskesmas yang memberi layanan CKG akan dibatasi sebanyak 30 pasien per hari. Hal ini guna dokter maupun pasien tak lelah dengan antrean panjang.

    “Tergantung kapasitasnya tapi kita batasi dulu 30 (per puskesmas) supaya dokternya nggak capek, nggak jadi beban, masyarakat juga antreannya nggak terlalu panjang,” ucapnya.

    Azhar menuturkan setiap warga punya masa berlaku 1 bulan untuk cek kesehatan gratis. “Nah ini untuk yang ulang tahun di bulan Januari, Februari sama Maret ini vouchernya atau tiketnya itu berlaku sampai bulan April jadi yang bulan Januari sudah lewat nggak usah khawatir,” jelasnya.

    Syarat untuk cek kesehatan gratis dengan cara offline juga mudah hanya dengan menunjukkan KTP.

    “(Cara daftar offline) bawa KTP ulang tahunnya. Cukup itu, cukup KTP aja. Enggak perlu (lampirkan BPJS) karena ini adalah kewajiban negara terlepas dari program BPJS walaupun nanti tindaklanjutnya pake BPJS,” ucapnya.

    Tiap Orang Dapat Anggaran Rp 2 Juta

    Pemerintah pun membeberkan rentang anggaran untuk tiap orang. Pemerintah menganggarkan tiap orang mendapat manfaat mencapai Rp 2 juta.

    “Memang cukup bervariasi antara satu orang dengan orang lain dan dikirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 sampai Rp 2 juta,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Asnawi Abdullah, kepada wartawan usai peninjauan di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Senin (10/2).

    Asnawi pun berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan program itu. Seperti diketahui, CKG bisa diakses masyarakat pada momen ulang tahunnya.

    “Jadi sayang sekali kalau hadiah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sebuah keluarga,” jelas dia.

    Asnawi melanjutkan, fungsi CKG ini untuk mendeteksi penyakit-penyakit berat di masyarakat, sehingga nantinya dapat dilakukan langkah pencegahan penyakit agar tidak semakin parah.

    “Kita upayakan bagaimana mengendalikan faktor resiko tapi bagi yang terdeteksi, misalnya kalau misalnya TB (Tuberculosis) kemudian kita ikuti langkah berikutnya adalah melanjutkan pengobatan TB sebagaimana program standar yang selama ini ada,” ucapnya.

    Selanjutnya setelah hasil keluar, bakal ada rekomendasi bagi pasien untuk menindaklanjuti diagnosis dokter. Pasien bisa mendapat tindakan medis di Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit tertentu.

    “Tentu kita harapkan semua terdaftar di BPJS hasil dari pemeriksaan ini. kemudian diteruskan memanfaatkan BPJS, begitu kita dorong agar semua tetap aktif sebagai anggota BPJS,” ungkapnya.

    Apa saja manfaat dari program CKG ini? Baca halaman selanjutnya.

    Bisa Untuk Cek Kesehatan Mental

    17 Ribu Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis di Hari Pertama (Foto: Agung Pambudhy)

    Salah satunya Puskesmas Beji, Depok yang juga menyediakan skrining kesehatan mental.

    “Ada (cek kesehatan mental) selain kalaupun kami tidak CKG, skrining kesehatan mental kita tetap lakukan,” kata Penanggungjawab CKG Puskesmas Beji, Asmarini Ratnaningsih kepada wartawan di Puskesmas Beji, Depok, Senin (10/2).

    Dia mengatakan layanan skrining kesehatan mental tak hanya untuk program CKG. Di luar program itu, warga tetap bisa mengecek kesehatan mental.

    “Jadi bukan hanya pasien CKG saja, tapi pasien CKG dilakukan skrining. Di luar pasien CKG pun kami melakukan pemeriksaan kesehatan mental,” ujarnya.

    Asmarini menjelaskan untuk cek kesehatan mental, pasien akan mengisi form berupa pertanyaan. Lalu, akan dijumlah dan dikonklusi untuk menentukan status mental pasien.

    “Skriningnya itu ada form tersendiri nanti berupa pertanyaan pertanyaan. Nanti dijawab oleh pasien lalu dijumlahkan hasilnya berapa dikonklusi, kesimpulannya seperti apa status mentalnya,” jelasnya.

    Asmarini menuturkan skrining akan dilakukan oleh perawat dan dokter. Apabila ditemukan kelainan kejiwaan, maka akan diarahkan untuk berkonsultasi ke psikolog.

    “Kebetulan kalau skrining ini dilakukan oleh tenaga kesehatan perawat dan dokter kalau memang ternyata ditemukan ada kelainan kami akan konsultasi kan psikolog,” tuturnya.

    Target CKG di Jakarta

    Foto: Devi Puspitasari/detikcom

    Program ini juga telah dimulai di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 9,2 juta warga yang mengikuti cek kesehatan gratis saat ulang tahun selama tahun 2025.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya belum berencana menambah tenaga di puskesmas meski ada program cek kesehatan gratis. Dia yakin jumlah tenaga yang ada sudah cukup.

    “Sampai saat ini kita belum perlukan penambahan lagi tapi andaikata jumlah target sasaran itu kan untuk pemeriksaan ini kan ada sekitar 9,2 juta pastinya nanti akan makin banyak,” kata Teguh saat meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Teguh mengatakan pihaknya akan tetap memantau jumlah warga yang mengikuti cek kesehatan gratis. Dia mengatakan bisa saja ada penambahan jika jumlah warga yang mengikuti cek kesehatan gratis semakin banyak.

    “Kita pasti akan diskusikan usul-usul itu, kalau makin banyak lagi (peserta), kita juga harus berpikir nantinya habis sejauh ini belum,” ujarnya.

    Teguh mendapati 20 masyarakat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan gratis. Meski begitu, jumlah tersebut masih kurang dari kuota per hari yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yakni 30 orang. Teguh pun berharap informasi soal cek kesehatan gratis ini bisa tersosialisasi dengan baik.

    “(Kuota) 30 orang itu per puskesmas per hari. Tadi di Pulogadung baru 20 orang. Makanya kemudian nanti seiring dengan waktu juga semakin banyak,” kata Teguh.

    Bantu Warga yang Gaptek

    Foto: 17 Ribu Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis di Hari Pertama (Agung Pambudhy)

    Warga juga dibantu untuk memakai layanan program ini. Kepala Puskesmas Cakung Junaidah mengatakan ada petugas khusus untuk membantu warga yang gagap teknologi (gaptek).

    “Sudah kita pikirkan sih. Jadi di front itu sudah siap, petugas kita sudah dilatih untuk membantu pasien-pasien yang misalnya ada juga yang tidak punya HP, tidak punya kuota, ada yang gaptek, ada nenek-nenek yang tidak bisa, itu semuanya dibantu,” ujar Junaidah di Puskesmas Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Pantauan detikcom di lokasi, warga yang hendak mengikuti cek kesehatan gratis harus mendatangi meja pengecekan tiket. Ada dua orang petugas yang akan membantu warga memastikan telah memiliki aplikasi SATUSEHAT dan tiket cek kesehatan gratis telah muncul di aplikasi mereka.

    Warga yang sudah terdaftar akan diberikan gelang kertas sebagai penanda bahwa peserta cek kesehatan gratis. Hal itu dilakukan sebagai pembeda dengan pasien yang hendak berobat.

    “Di bagian front langsung dipasang tanda pengenal bahwa mereka itu peserta CKG, bukan peserta sakit gitu ya, dan mereka merupakan pasien prioritas, ada penanda di gelangnya ya,” ujar Junaidah.

    Bisa Cek Kanker

    Foto: Warga menunjukkan aplikasi Satu Sehat Mobile untuk pemeriksaan kesehatan gratis di UPTD Puskesmas Puter, Bandung. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

    Puskesmas Cipayung, Jakarta Timur membuka berbagai layanan. Salah satunya cek kanker.

    “Kalau perempuan ada skrining kanker payudara, ada skrining kanker leher rahim, itu pemeriksaan IVA test dan HPV DNA,” kata Kepala Puskesmas Cipayung, Endang Sri Wahyuningsih, di Puskesmas Cipayung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Selain deteksi dini kanker payudara dan rahim, cek kesehatan gratis di Puskesmas Cipayung dapat mendeteksi penyakit kanker paru-paru dan kanker usus besar. Dia mengatakan tenaga kesehatan dan fasilitas serta alat-alat kesehatan yang tersedia di Puskesmas Cipayung siap melayani warga.

    “Tentu tenaga kesehatan, kemudian laboratorium, kemudian Poli Gigi, kemudian bahan-bahan pemeriksaan laboratorium, jadi kalau dari alat-alat kesehatan sudah siap seperti EKG siap, nakes juga siap, ada dokter, perawat, bidan. Karena pemeriksaannya menyeluruh, untuk bayi baru lahir, balita, usia sekolah, dewasa dan lansia,” jelasnya.

    Endang mengatakan ada sembilan warga yang mendaftar lewat aplikasi SATUSEHAT. Namun, hanya ada empat orang yang datang ke Puskesmas Cipayung.

    Kata Warga

    FotSeorang warga yang berulang tahun menunjukkan aplikasi pemeriksaan kesehatan gratis saat peluncuran program CKG di Puskesmas Ciater, Serpong, (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

    Salah seorang warga, Siti Syarifah (27) mengaku senang bisa cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji, Depok. Sebab, pemeriksaan ini lengkap.

    “Kalau untuk pendapat aku sih, aku senang banget ya karena untuk cek gratis dan lengkap itu dengan biaya Rp 0 gratis itu sangat senang aja aku,” kata Siti kepada wartawan di Puskesmas Beji, Depok, Senin (10/2/2025).

    Meski ulang tahunnya terlewat, Siti tetap berusaha dari Citayam menuju Beji untuk mendapatkan layanan CKG. Dia mengaku mendapat informasi layanan CKG dari tetangga dan sosial media.

    “Untuk ulang tahun aku sebenarnya sih sudah lewat ya mbak tanggal 21 Januari kemarin, cuma masih bisa diterima gitu. Kalau untuk info ini aku dapat info dari kader dan tetangga aku sih dan sosmednya puskesmas juga ada,” jelasnya.

    Siti mengaku alur pendaftaran untuk CKG mudah dipahami. Hanya butuh menginstall aplikasi Satu Sehat, dia mendapati pemeriksaan kesehatan lengkap.

    Sementara itu, salah satu lansia, Ugraneta (63), mengatakan mendapat informasi dari media sosial kalau pemerintah akan memberikan CKG kepada masyarakat yang berulang tahun. Genap berusia 63 tahun pada awal Februari, Ugraneta nampak antusias mendaftarkan diri di hari peluncuran program CKG.

    Ugraneta bercerita kepada detikcom saat ditemui di Puskesmas Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Ugraneta mengaku tidak kesulitan saat mendaftar karena sudah terbiasa berobat jantung menggunakan aplikasi SATUSEHAT. Meski sudah sering berobat, Ugraneta mengatakan terdapat beberapa cek kesehatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya.

    Misalnya seperti cek daya ingat hingga cek keseimbangan. Menurutnya cek kesehatan seperti itu sangat penting, apalagi untuk lansia seperti dirinya.

    “Tes daya ingat, nah itu penting, iya kan. Ternyata saya ada yang lupa satu aja gitu, karena dipancing-pancing, ini ngomongin, ini dipancing, terus balik lagi ke situ, lupa. Ternyata akhirnya masih ingat,” ujar Ugraneta.

    Warga lain juga senang dengan program ini. Seorang warga Ciater, Tangerang Selatan, Poppy (30), mengaku terbantu program ini.

    Poppy mengikuti program Cek Kesehatan Gratis hari pertama di Puskesmas Ciater. Dia bercerita sempat khawatir ada penyakit berat di tubuhnya sebelum diperiksa.

    “Saya tadi dapat antrean nomor 2, awalnya cemas takut ada penyakit, takut ketahuan ada ini itu, ternyata pas diperiksa alhamdulillah nggak ada,” kata Poppy saat berbincang dengan detikcom seusai pemeriksaan di Puskesmas Ciater, Senin (10/2/2025).

    Berkat pemeriksaan hari ini, Poppy tak lagi cemas akan kondisi fisiknya saat ini. Terlebih hasil diagnosis dokter keluar dengan cepat.

    “Yang sebelumnya cemas, khawatir, sekarang udah nggak lagi. Kalau lihat hasilnya, berarti tinggal gimana kitanya jaga diri ya,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 6

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Asa Warga Tak Sirna Meski Pemprov Tegaskan Rusun Tak Bisa Selamanya

    Asa Warga Tak Sirna Meski Pemprov Tegaskan Rusun Tak Bisa Selamanya

    Jakarta –

    Warga Jakarta penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bersuara menyampaikan harapan ke pemerintah. Mereka tak ingin masa tinggal dibatasi.

    Wacana itu muncul setelah muncul tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    Simak permasalahannya dan harapan warga sebagaimana dirangkum detikcom.

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Tunggakan itu berasal dari 17.031 unit rusunawa yang ada.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dimintai konfirmasi, Kamis (6/2/2025).

    Kepala DPRKP Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto juga telah menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rusunawa dianggap dibutuhkan. Dia menyebut pembatasan masa tinggal agar warga punya hunian, tak lagi menyewa.

    “Pembatasan masa tinggal di rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi ada housing carrier yang jelas,” kata Kelik saat dihubungi, Jumat (7/2).

    Kelik menerangkan saat ini Dinas Perumahan menyalurkan dana KPR berupa penyaluran fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengen bunga 5 persen dan masa tenor sampan 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat.

    Penolakan Warga Marunda Jakut

    Rusunawa Marunda, Jakarta Utara (Jakut). (Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom)

    DPRKP menyebut Rusun Marunda, Jakarta Utara, terbanyak warganya yang menunggak sewa bulanan sejak 2010. Salah satu warga pun mengungkap alasannya menunggak bayar sewa.

    Warga Blok A 5 S Nurhayati (62) menuturkan, selama 14 tahun tinggal di Rusun Marunda ini, baru empat bulan terakhir mengalami menunggak bayar sewa. Katanya, harga sewa yang naik sampai Rp 60 ribu membuat keluarganya nunggak belakangan ini.

    “Mau gimana, anak saya gajinya UMR aja mepet, cuma Rp 5,3 juta. Anaknya masih kecil-kecil, banyak kebutuhan, belum ngasih makan ponakannya dua. Mereka sudah sekolah juga SD sini. Sebelum naik, bayaran ke rusun lancar saja,” ujar Nurhayati saat ditemui detikcom di Rusun Marunda, Sabtu (8/2).

    Nurhayati tinggal bersama satu anak dan empat cucunya di satu rumah lantai 4. Anak Nurhayati adalah perempuan tulang punggung keluarga.

    Anak Nurhayati menghidupi enam orang, yakni dua anak kandung dan dua ponakannya. Di tengah impitan ekonomi itu, anak Nurhayati harus mencari uang sendiri dengan menjahit.

    Keluhkan Sulit Cari Rumah di Kota

    Warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengaku tak setuju wacana pembatasan masa tinggal. Mereka menilai mencari rumah di tengah kota saat ini menjadi hal yang sulit.
    Adalah Marlina yang merupakan korban kebakaran di Kampung Bali, Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Perempuan berusia 68 tahun ini diakomodasi Pemprov untuk tinggal di Rusunawa Pasar Rumput seusai kehilangan rumah.

    “Iya, kalau Ibu di sini korban kebakaran. Yang di Manggarai, yang tanggal 13 Agustus kemarin,” kata Marlina ditemui di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

    Marlina bersama sang suami yang berusia 70 tahun mengaku sangat terbantu dengan hunian yang diberikan sementara oleh Pemprov. Dia berharap bisa tinggal di Rusunawa Pasar Rumput selamanya.

    “Kalau buat saya sih, kayaknya kalau rusun ini nggak terlalu penting, dipakai sementara. Kalau saya sih nggak setuju (waktu dibatasi), lebih baik untuk selamanya lah,” ujar Marlina.

    Dia mengaku sulit untuk membangun rumah baru di Jakarta. Marlina mengatakan tak masalah untuk membayar sewa di Rusun Pasar Rumput jika diizinkan ke depannya.

    “Karena ibu masalahnya belum ngebangun (rumah). Aku belum bayar bulanan karena korban. Bayar air sama listrik, kalau bisa pindah kalau rumah udah selesai. Ada rezekinya, sehat, panjang umur,” tambah dia.

    Kata Pj Gubernur

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. (Fawdi/detikcom)

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi buka suara soal rencana pembatasan masa tinggal bagi penghuni rusunawa. Teguh mengatakan aturan pembatasan masa tinggal itu masih dikaji.

    “Ini kita kan sedang masih mengkaji ya, tentu saja nanti kita akan memberikan suatu kebijakan yang terbaiklah. Kita juga memahami situasi yang sekarang, tapi kita juga harus, masyarakat juga memahami, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata Teguh di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

    Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi yang terbaik untuk warga penghuni Rusunawa. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil tindakan gegabah mengenai pembatasan masa hunian Rusunawa.

    “Tapi nanti kita akan bicarakan, kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa. Kami tidak ingin gegabah langsung ambil keputusan,” ucapnya.

    Menurut Teguh solusi untuk tunggakan sewa Rusunawa masih terus dikaji. Dia mengatakan jumlah tunggakan sewa Rusunawa terbilang besar.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Arsip foto – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun).

    “Saya minta Dinas PRKP segera menyudahi kegaduhan yang ditimbulkan, kebijakan ini ngawur,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

     Menurut dia, penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.

    “Kasihan rakyat kecil ini, baru menghela nafas usai masalah elpiji sekarang diresahkan lagi dengan batasan waktu sewa rusun,” katanya.

    Ida mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PRKP, Kelik Indriyanto dan langsung dipublikasikan tersebut merupakan langkah yang gegabah. “Ini ujug-ujug, tidak ada angin tidak ada hujan,” katanya.

    Dia mendesak pernyataan Kelik Indriyanto dicabut. “Tolong jangan membuat kegaduhan. Saya minta pernyataan ini segera dicabut dulu agar penghuni rusun tahu dan bisa kembali bisa tenang menjalani kehidupan,” ujarnya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, tidak ada jaminan mereka yang sudah menghuni rusun selama enam tahun sudah mapan ekonominya.

    “Sangat potensial meski sudah menghuni Rusun enam tahun mereka belum punya kemampuan membeli rumah. Sebab, mereka juga ada pengeluaran untuk membayar sewa setiap bulan,” kata dia.

    Ida berharap Dinas PRKP punya kepekaan sosial. Apalagi mereka mengetahui banyak penghuni rusun yang masih menunggak pembayaran sewa.

    “Mereka punya data ada tunggakan sewa rusun secara kumulatif mencapai Rp95,5 miliar. Harusnya ini menjadi gambaran bahwa perekonomian warga yang tinggal di rusun itu belum baik. Jangan Dinas PRKP tidak peka penderitaan rakyat,” katanya.

    Ida menilai jika kebijakan pembatasan waktu sewa Rusun dibatasi, maka akan membawa dampak negatif terhadap penataan kota yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Baru-baru ini dilakukan secara masif pemindahan warga kolong tol ke rusun. Kalau kebijakan pembatasan waktu sewa ini diterapkan, bukan mustahil mereka akan nekat lagi tinggal di kolong tol, bantaran kali dan lokasi lain yang bukan peruntukannya,” tegas Ida.

    Ia memastikan, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Termasuk, mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak.

    “Jelas menjadi program Mas Pram dan Bang Doel untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak ada rakyat Indonesia yang tinggal di kolong tol atau jembatan, ini menjadi perhatiannya Bu Megawati,” katanya.

    Ida menyarankan Dinas PRKP sebaiknya justru fokus pada pemberdayaan warga rusun, terutama bagi penghuni rusun yang menunggak sewa. Lakukan pendekatan secara manusiawi dan ditanya apa yang menjadi kendala tidak bisa membayar sewa.

    “Kalau ada yang menganggur, carikan pekerjaan, diikutkan pelatihan kerja atau berwirausaha supaya punya penghasilan yang baik,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi buat rakyat bukan memukul atau menghardik mereka yang tidak mampu.

    Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa yang saat ini sudah memasuki tahapan finalisasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) memang dibutuhkan.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada ‘housing carrier’ yang jelas (urutan pilihan dan transisi tempat tinggal),” kata Kelik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2).

    Pembatasan masa tinggal di rusunawa, kata dia, memang dibutuhkan karena rusunawa merupakan tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

    Setelah penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 1 Tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati rusunawa yang dikelola DPRKP.

    Untuk meringankan masyarakat agar memiliki hunian, DPRKP juga menyalurkan dana KPR berupa penyaluran Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan bunga 5 persen dan masa tenor sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI batasi layanan cek kesehatan gratis untuk 30 orang per hari

    Pemprov DKI batasi layanan cek kesehatan gratis untuk 30 orang per hari

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati (kiri) bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta usai meninjau kesiapan Puskesmas Kecamatan Tebet untuk program Cek Kesehatah Gratis, di Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025). Program Cek Kesehatan Gratis akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI batasi layanan cek kesehatan gratis untuk 30 orang per hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi layanan cek kesehatan gratis untuk 30 orang per hari sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan guna menghindari antrean membludak.

    “Tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah menentukan kuota 30 orang, kami akan membatasi kuota sampai 30,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Minggu.

    Walau begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak menutup kemungkinan untuk menerima jumlah pasien lebih dari kuota yang disediakan. “Kalau kami mampu melayani lebih dari itu kami akan buka kuota lebih dari itu,” kata Ani.

    Cek kesehatan gratis merupakan langkah untuk mengurangi risiko kesehatan, mendeteksi dini berbagai penyakit dan mencegah kematian yang tidak perlu dan dapat dicegah.

    Pada tahap awal, sebanyak 44 Puskesmas di Kecamatan se-Jakarta telah siap untuk melayani warga yang akan menjalani cek kesehatan gratis. Begitu juga dengan tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana.

    Pemprov DKI Jakarta menyiagakan petugas kesehatan yang saat ini tersedia sehingga tak ada penambahan jumlah personel.

    “Kami sudah melakukan simulasi, sudah menghitung dan sejauh ini kami berkesimpulan sudah bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada,” kata dia.

    Masyarakat yang ingin memanfaatkan cek kesehatan gratis dapat mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM).

    Setelah itu, mengisi data profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas atau klinik yang terdaftar di SSM.

    Langkah berikutnya memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30).

    Masyarakat wajib mengisi formulir skrining mandiri setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi SSM pada H-7.

     

    Selanjutnya, masyarakat bisa datang ke Puskesmas atau klinik sesuai tempat dan tanggal yang telah dipilih di aplikasi tersebut.

    Dalam pelaksanaan, masyarakat akan langsung diarahkan pada ruang layanan sesuai kategori usia.

    “Di Puskesmas itu ruang layanannya sudah dibagi per lantai sesuai klaster. Kalau anak-anak dibawa ke lantai anak-anak. Kalau dewasa ke lantai dewasa. Itu untuk memecah antrean juga,” kata Ani.

    Setelah diperiksa dan ditemukan risiko penyakit tertentu, masyarakat akan dianjurkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kalau sakit, sakitnya bisa diobati di Puskesmas, kami langsung lakukan pengobatan di Puskesmas. Kalau harus akses RSUD, ya ke RSUD melalui skema JKN,” ujar Ani.

    Sumber : Antara

  • Forum Purna Pejabat DKI akan tanam pohon-lepas benih ikan di ponpes

    Forum Purna Pejabat DKI akan tanam pohon-lepas benih ikan di ponpes

    Jakarta (ANTARA) – Forum Purna Pejabat (FPP) DKI Jakarta berencana menanam pohon produktif dan melepas benih ikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren (Ponpes) Wisata Karian La Tansa, Lebak, Banten.

    “Kegiatan tersebut merupakan implementasi misi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penanaman pohon produktif,” kata Ketua Umum FPP DKI Jakarta Syahrul Effendi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.

    Syahrul mengatakan kegiatan kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil listrik Chery, Yayasan Benyamin Suaeb dan Pondok Pesantren La Tansa, Lebak, Banten.

    Rencana pelaksanaan kegiatan ini pada Sabtu (15/2) dan akan dilepas oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi dan jajaran.

    Kegiatan ini, lanjut dia, merupakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh kota Jakarta sebagai resapan air sumber air baku, mengurangi polusi dan emisi karbon.

    Menurutnya, masalah polusi udara dan minimnya ruang hijau di perkotaan mendorong perlunya penanaman pohon secara masif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari.

    “Melaksanakan program kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan FPP DKI Jakarta ini sebagai dukungan konkret atas suplai air baku minum sebesar empat meter kubik (m3)/detik ke Jakarta dari waduk Karian, Lebak, Banten,” ujarnya.

    Lokasi tanam di Pesantren Wisata Karian La Tansa sudah dikonsultasikan kepada ahli pertanian dan perikanan untuk standar penanaman dan perawatan pohon dan pelepasan ikan.

    Sejumlah bibit juga telah disiapkan yakni 200 bibit durian dan sekitar 100 bibit tanaman produktif khas Betawi, sebagai simbol kerja sama dimulainya aglomerasi.

    Jenis-jenis tanaman tersebut sudah terindikasi geografis dari Dinas KPKP DKI dan diangkut truk terbuka Dinas Perhubungan DKI yang akan ditanam di Banten.

    Antara lain yakni salak Condet, duku Condet, alpukat Cipedak, rambutan rapiah, belimbing dewi, jambu air dan sukun.

    Kegiatan nantinya dilanjutkan pelepasan ikan mujair dan nila untuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi Ponpes La Tansa.

    Kemudian, kegiatan juga dilakukan konvoi pelepasan di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta oleh Pj. Gubernur Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025 pukul 08.00 WIB dan akan diterima di Waduk Karian, Lebak oleh Pimpinan Pondok Pesantren La Tansa, K.H. Aan Kurnia (alias Apoy, musisi Wali Band) dan pengasuh Ponpes La Tansa dan pengasuh Ponpes Daar El Qolam, Tangerang, K.H. Adrian Mafatihullah Kariem.

    Diharapkan dalam pelestarian ini, masyarakat sekitar mampu mengembangkan ketahanan pangan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

    KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

    JABAR EKSPRES – Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 telah resmi dicairkan sejak 4 Februari 2025. Namun, masih banyak siswa yang statusnya dibatalkan dengan berbagai alasan, termasuk skala prioritas, dan telah mengajukan penyanggahan. Hal ini menjadi perhatian banyak orang tua dan siswa yang berharap agar dana KJP Plus dapat segera masuk ke rekening mereka.

    Keresahan ini semakin meningkat setelah banyaknya pertanyaan yang diajukan di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @upt.p4op. Para orang tua dan siswa yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima KJP Plus kini bertanya-tanya, kapan pencairan dana bagi mereka yang telah mengajukan penyanggahan akan dilakukan.

    Sejumlah komentar dari netizen di media sosial menggambarkan betapa besarnya harapan mereka terhadap pencairan dana KJP Plus:

    Baca juga : Daftar KJP Plus Tahap 1 Tahun 2025 Dibuka, Cukup Siapkan 6 Dokumen Ini

    “Kita yang dibatalkan kapan min? Udah pengajuan ulang yang katanya akhir Januari akan cair, tapi ternyata cuma PHP. Sekarang disuruh nunggu lagi sampai Maret, habis Maret nunggu lagi? Jangan cuma PHP dong.”“Mana nih Komisi F yang kemarin katanya mau bantu siswa yang dibatalkan KJP-nya? Katanya akhir Januari, tapi sampai sekarang gak ada bukti.”“Gimana nih min? Katanya yang dibatalkan akan diaktifkan kembali, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Bahkan data saya tidak ditemukan.”“Kalau memang nggak bisa cair rata untuk semua, lebih baik nggak usah ada KJP sekalian. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.”

    Itulah sebagian keluhan dari para siswa dan orang tua yang merasa tidak mendapatkan kejelasan soal pencairan KJP Plus setelah mereka mengajukan penyanggahan.

    Baca juga : Dana KJP Plus Kapan Dibuka Kembali? Ini Syarat dan Jadwal untuk Pencairan Tahap 2

    Bagi siswa yang ingin memastikan status pencairan KJP Plus Tahap II Tahun 2024 setelah mengajukan penyanggahan, berikut langkah-langkah pengecekannya:

    Kunjungi situs resmi KJP Plus di kjp.jakarta.go.idKlik menu “Pencairan”Pilih opsi “Periksa Status Penerimaan KJP” di pojok kiri atasMasukkan NIK, tahun penerimaan KJP, dan pilih Tahap I atau II untuk verifikasi KJP PlusKlik menu “Cek”Status penerima akan muncul pada layar selanjutnya