Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu mengenai pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal tersebut diungkapkan Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tadi ditanyakan terkait Pak Sukmana (tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng), apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Saya enggak mengerti. Itu pakai peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda). Kalo perda, saya pasti tahu,” ucapnya.

    Ia menjelaskan perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015. Lahan tersebut akan dibangun rusun.

    Pemprov DKI dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi pada 7 Oktober 2015.

    Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa lahan itu bermasalah. BPK mencatat bahwa lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Lalu, pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan peraturan gubernur karena terjadi ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, pengadaan lahan tersebut pun berasal dari APBD yang didasarkan pada pergub.

    Lantaran didasari pergub, Prasetyo pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengadaan lahan tersebut.

    “Terkait Cengkareng Barat, saya enggak ngerti. Tanahnya di mana aja saya enggak tahu,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada saat itu tidak tinggal diam dengan membentuk Panitia Khusus Aset.

    “Di sini juga saya, karena temuan BPK, langsung membuat panitia khusus (pansus). Kebetulan pansus itu diketuai almarhum Gembong Warsono,” ucapnya.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA, Prasetyo tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada sekitar pukul 09.00 WIB. Politikus PDIP itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.37 WIB.

    Sebelumnya, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Prasetyo dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin ini.

    “Kami akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebut oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini, terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016.

    Kasus ini melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

    Tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Sumber : Antara

  • Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyeret dirinya.

    Sebelumnya, politisi PDI-Perjuangan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bareskrim memeriksa Prasetyo Edi lantaran namanya sempat disinggung oleh saksi dalam kasus ini.

    Prasetyo menekankan bahwa kasus itu berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Oleh karenanya, dia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

    “Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub [peraturan gubernur] kok bukan perda [peraturan daerah], kalau perda saya tahu,” ujar Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025).

    Dia kemudian menjelaskan perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar.

    Pembelian itu dilakukan antara Pemprov  DKI Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015. 

    Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan itu bermasalah. 

    “BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015,” tambahnya.

    Di tahun yang sama, kemudian terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015.

    Dalam hal ini, Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

    “Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015,” tutur Prasetyo.

    Singkatnya, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan masalah pembelian lahan, Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

    “Maka setelahnya DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025).

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

  • “Chinese New Year Fashion Exhibition” diharapkan pacu industri fesyen

    “Chinese New Year Fashion Exhibition” diharapkan pacu industri fesyen

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi berharap “Chinese New Year Fashion Exhibition” dapat memacu kemajuan industri fesyen di Indonesia, terutama di Jakarta.

    “Semoga industri busana di Jakarta terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional,” kata Teguh di kegiatan bertajuk “Wisdom in the Old Town: A Lunar Celebration” yang digelar di House of Tugu, Kota Tua, Jakarta Barat, Senin.

    Dia juga berharap kegiatan itu menjadi upaya dalam mempromosikan Kota Tua Jakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

    Di samping itu, “House of Tugu” merupakan salah satu destinasi yang turut berperan dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. Selain itu, hadirnya tradisi peranakan (Tionghoa) yang telah berkembang selama berabad-abad turut menambah khazanah industri busana di Indonesia.

    Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi para desainer Indonesia serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menjadi representasi atas semangat dan kreativitas dalam mempersembahkan karya terbaik yang telah diakui di kancah internasional.

    Tak hanya Teguh, “Chinese New Year Fashion Exhibition” ini pun turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

    Selain itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titik Soeharto, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata serta Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI sepekan, permintaan daging sapi di Ramadhan hingga RDF Plant

    DKI sepekan, permintaan daging sapi di Ramadhan hingga RDF Plant

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir, mulai dari DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik. Selain itu bau di sekitar RDF Plant Jakarta sudah bisa diatasi.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    1. DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik paling tinggi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi saat Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah daging sapi merupakan komoditi yang mengalami peningkatan permintaan paling tinggi di masyarakat yakni mencapai 17,38 persen dari kebutuhan normal.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal yakni 5.901 ton per bulan.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Bau di sekitar RDF Plant Jakarta sudah bisa diatasi

    Jakarta (ANTARA) – Bau di fasilitas pengolahan sampah modern Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta, yang dirasakan warga Rorotan, Jakarta Utara saat pra-pengujian sistem dan alat pada akhir pekan lalu sudah dapat diatasi.

    “Seluruh sistem pengendalian bau sudah disempurnakan dan siap beroperasi optimal untuk memastikan RDF Plant berjalan tanpa dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” kata Project Manager Pembangunan RDF Plant Jakarta KSO Wika-Jaya Konstruksi Angga Bagus dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Legislator: Kenaikan tarif PAM sebesar 71,3 persen rugikan dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo berpendapat kenaikan tarif air bersih yang mencapai 71,3 persen bagi kelompok K III dapat merugikan dunia usaha.

    “Ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan upah minimum provinsi (UMP),” kata Francine di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Ilustrasi – Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta, Rorotan Jakarta Utara, pengolahan sampah modern siap beroperasi kembali. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/am.

    4. DKI buka kerja sama dengan Korsel melalui festival stroberi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Kota Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan melalui penyelenggaraan “Nonsan Strawberry Festival 2025” di salah satu mal kawasan Jakarta Selatan sejak Kamis (13/2) hingga Minggu (16/2).

    “Jakarta menjadi salah satu kota yang dipilih untuk pelaksanaan ‘Nonsan Strawberry Festival’. Kami juga diundang untuk bisa menjadi salah satu peserta (festival buah di Nonsan) pada akhir Maret 2025,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balaikota Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DKI masih cermati efisiensi kebijakan masuk kantor tiga hari

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih mencermati efisiensi kebijakan masuk kantor hanya tiga hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN).

    “Saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah pengertian dengan sama-sama kita menindaklanjuti (follow up) mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA (work from anywhere) atau bekerja dari rumah (work from home/WFH) nanti,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gak Cuma Jualan, Jaga Lingkungan Jadi Komitmen Chery di Indonesia

    Gak Cuma Jualan, Jaga Lingkungan Jadi Komitmen Chery di Indonesia

    Jakarta –

    PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyadari keberlangsungan ekosistem lingkungan menjadi perhatian bersama. Demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan, Chery Sales Indonesia bersama Forum Purna Pejabat (FPP) Pemprov DKI Jakarta, berpartisipasi dalam penanaman pohon produktif di Waduk Karian, Pesantren La Tansa Lebak, Banten.

    Dalam siaran pers yang diterima detikOto, program kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan yang digagas FPP DKI Jakarta, merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif dalam menjaga kelestarian alam. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren (Ponpes) La Tansa, yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Karian.

    “Chery bersama FPP Pemprov DKI Jakarta dengan penuh semangat menginisiasi gerakan penghijauan melalui penanaman berbagai jenis pohon produktif serta pohon khas Jakarta yang ikonik, seperti Alpukat dan Cempedak yang kaya manfaat,” tutur Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan.

    Rifkie menambahkan pemilihan jenis pohon produktif ini diharapkan juga memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Lebak dan sekitarnya.

    “Dengan demikian, program tersebut menciptakan sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan,,” Rifkie menambahkan.

    Sebagai wujud komitmen terhadap mobilitas berkelanjutan dan kepedulian lingkungan, Chery melepas unit kendaraan terbaiknya yang didominasi kendaraan listrik (EV), antara lain Chery OMODA E5 dan Chery J6 yang tampil fenomenal di industri Otomotif Tanah Air. Acara pelepasan dilangsungkan di Balai Kota DKI Jakarta dan diresmikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jakarta, Sigit Wijatmoko.

    Demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan, Chery Sales Indonesia bersama Forum Purna Pejabat (FPP) Pemprov DKI Jakarta, berpartisipasi dalam penanaman pohon produktif di Waduk Karian, Pesantren La Tansa Lebak, Banten. Foto: dok. Chery Sales Indonesia

    Rombongan kemudian bergerak menuju Lebak, Banten, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan meliputi penanaman sekitar 300 bibit pohon dan pelepasan 200 bibit ikan. Kegiatan ini menjadi simbolisasi sinergi dan dimulainya aglomerasi dalam upaya pelestarian lingkungan.

    Adapun kegiatan tersebut sejalan dengan visi keberlanjutan global Chery yang mengusung tema For Us For Future. Sebagai perusahaan otomotif yang terus berinovasi dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan, Chery juga aktif dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di berbagai negara.

    Di tingkat global, Chery telah bekerja sama dengan UNICEF untuk peningkatan kesejahteraan anak-anak dan perlindungan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Sementara di Indonesia, Chery terus memperkuat kontribusinya melalui berbagai program keberlanjutan, termasuk inisiatif bersama FPP Pemprov Jakarta. Diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah besar dalam membangun lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

    “Ini adalah wujud nyata dari komitmen Chery dalam mendukung ekosistem berkelanjutan. Tidak hanya melalui teknologi kendaraan ramah lingkungan, melainkan juga melalui aksi nyata dalam pelestarian alam,” tutup Rifkie.

    (lth/rgr)

  • Hindari Sengeketa Lahan, Warga Muara Angke Dapat SHGB di Atas HPL Pemprov DKI

    Hindari Sengeketa Lahan, Warga Muara Angke Dapat SHGB di Atas HPL Pemprov DKI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional resmi menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) bagi masyarakat yang tinggal di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, setelah dilakukan pengukuran terdapat 587 bidang lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang dihuni masyarakat di wilayah Kampung Bermis, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Untuk itu, penerbitan SHGB bagi masyarakat ini dilakukan dalam rangka menghindari konflik lahan antara masyarakat dan Pemprov ke depan. Di samping itu, penerbitan SHGB tersebut juga dilakukan guna melindungi keutuhan aset Pemprov.

    “Ini sejarahnya dulu tanah ini kan tanah kawasan pelabuhan ikan, punyanya pemprov HPL-nya. Diokupasi masyarakat bertahun-tahun, sudah berpuluh puluh tahun, mungkin dari tahun 1970an,” jelas Nusron saat ditemui di Muara Angke, Minggu (16/2/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Nusron menjelaskan bahwa pihaknya resmi menerbitkan 5 SHGB pada masyarakat yang tinggal di atas HPL Pemprov DKI Jakarta tersebut.

    Nantinya, proses sertifikasi bakal terus dilanjutkan mengingat total bidang lahan yang ditempati warga masih sangat banyak mencapai 587 bidang dari total luas sebesar 9,7 hektare HPL milik Pemprov DKI.

    “Ini menjadi pembelajaran juga kepada pemprov kalau punya aset, supaya tidak diokupasi masyarakat ya sebaiknya dirawat. Digunakan apa untuk taman, atau digunakan untuk rusun atau apa sehingga tidak diokupasi masyarakat,” tegas Nusron.

    Nusron memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar Muara Angke tersebut setidaknya memiliki kesempatan tinggal hingga 80 tahun mendatang apabila proses perpanjangan SHGB disetujui oleh pemilik HPL.

    Adapun, masyarakat yang tercatat menghuni HPL milik Pemprov DKI Jakarta tersebut di antaranya berasal dari suku Betawi, Makassar, hingga Jawa.

    “Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun. Sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Itu sudah hampir sama kaya SHM, dan bisa diperjualbelikan juga,” pungkasnya.

  • JPO Kolong Flyover Kalibata Dibuka Seperempat Bagian Untuk Anak Sekolah JPO Kolong Flyover Kalibata Dibuka Seperempat Bagian Untuk Anak Sekolah

    JPO Kolong Flyover Kalibata Dibuka Seperempat Bagian Untuk Anak Sekolah JPO Kolong Flyover Kalibata Dibuka Seperempat Bagian Untuk Anak Sekolah

    Jakarta –

    Jembatan penyeberangan orang (JPO) kolong flyover Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), yang sempat ditutup, kini dibuka hanya seperempat bagian dari lebarnya. Hal tersebut dilakukan agar anak sekolah bisa tetap melintasi JPO.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2025), gerbang yang menutup akses JPO masih terpasang dan hanya terbuka sebagian di bagian bawah. Akses yang dibuka berukuran sekitar 80×50 cm.

    Di atas JPO terdapat spanduk bertuliskan ‘Mohon maaf jembatan penyeberangan orang (JPO) ditutup sementara, hanya bisa dilalui untuk anak sekolah’. Lalu di bawahnya ada logo polisi hingga Pemprov DKI Jakarta.

    Meski ada tulisan tersebut, warga berusia dewasa tetap melintas. Mereka berusaha masuk ke celah yang dibuka dengan membungkukkan badan hingga berjalan jongkok.

    Atin (52) yang berjualan di sekitar JPO menyampaikan gerbang yang menutup akses JPO sudah dibuka sejak Senin (10/2). JPO itu hanya dibuka pagi hingga sore pukul 18.00 WIB.

    “Alhamdulillah sekarang udah dibuka. Cuma ya gitu, sebagian aja. Ya paling nggak, bisa buat jalan anak-anak sekolah. Kasihan kalau harus lewat flyover, apa manjat-manjat,” kata Atin saat ditemui detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2025).

    Atin melanjutkan, setelah penutupan JPO ini memang tidak terdengar lagi ada tawuran saat malam di sekitar sana. Dia pun berharap tawuran tak terjadi lagi jika JPO dibuka kembali.

    “Ini kan dibukanya cuma sampai sore jam 6. Pokoknya biar anak sekolah bisa lewat aja. Kemarin emang sudah nggak kedengeran ada tawuran, ya semoga nggak ada tawuran lagi,” harap dia.

    Pedagang kaki lima (PKL), Nono (40) bersyukur karena akses sudah dibuka, meski sempit. Dia tidak perlu lagi lewat flyover untuk membawa-bawa dagangannya.

    “Sekarang sudah bisa lewat, kemarin sebulan itu saya lewat atas terus. Harus keluar ongkos tambahan buat naik angkot cuma buat nyeberang,” ujar Nono.

    Dengan pembukaan akses meski sebagian, Nono bisa menghemat sampai Rp 6 sampai 10 ribu. Dia juga khawatir karena beberapa kali mencoba jalan lewat flyover justru mengganggu lalu lintas hingga takut tertabrak.

    “Bisa hematlah kalau lewat sini. Kalau lewat atas, terus saya jalan. Biasanya kalau udah habis kan udah nggak berat ya, nah itu kadang diklakson busway, ngeri saya. Trotoar nggak ada juga di sana,” jelas Nono.

    Jembatan itu awalnya dibuat untuk mobilitas para siswa untuk cepat sampai ke sekolah. Namun ternyata malah menjadi akses melakukan tawuran.

    “Karena kejadiannya itu buat perlintasan tawuran di situ, jadi kemarin ada korban, juga setahun yang lalu,” kata dia.

    Kini, setelah JPO dibuka kembali, pihaknya menyesuaikan dengan jam masuk dan pulang anak sekolah untuk memudahkan mobilitas mereka. Diperkirakan jembatan ini juga akan tetap dibuka pada bulan Ramadan.

    Untuk mengantisipasi tawuran terulang kembali, di samping jembatan tersebut juga sudah disediakan Posko Tiga Pilar yang dijaga oleh organisasi dan masyarakat sekitar.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sudin Tamhut tanami lahan kosong TPU Kembangan Utara dengan tabebuya

    Sudin Tamhut tanami lahan kosong TPU Kembangan Utara dengan tabebuya

    Kami tanami agar menciptakan Kota Jakarta yang semakin lestari, indah, dan hijau

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat menanami lahan kosong di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Basmol Zona 7, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dengan jenis tabebuya pink, Jumat.

    Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma menyebut penanaman pohon bertujuan untuk penghijauan dan pemanfaatan aset lahan kosong Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami tanami agar menciptakan Kota Jakarta yang semakin lestari, indah, dan hijau,” kata Dirja.

    Dirja menjelaskan jenis pohon tabebuya memiliki kemampuan untuk menyerap polusi udara dan mencegah erosi tanah.

    “Untuk perawatannya, kami menugaskan sejumlah personel untuk menyiram pohon agar bisa tumbuh dan berkembang,” jelasnya.

    Diketahui, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat telah menanam sebanyak 1.960 pohon sepanjang tahun 2024.

    Dirja menyebut seribu lebih pohon sudah ditanam untuk penghijauan umumnya ditanam di taman, jalur hijau dan lahan-lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Selama tahun 2024 lalu yang ditanam sekitar 1.960 pohon. Jenisnya variatif, ada tabebuya, bungur, wali songo dan lain-lain. Kebanyakan kita pohon keras, tapi berbunga,” ungkap Dirja.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik paling tinggi

    DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik paling tinggi

    permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal yakni 5.901 ton per bulan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi saat Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah daging sapi merupakan komoditi yang mengalami peningkatan permintaan paling tinggi di masyarakat yakni mencapai 17,38 persen dari kebutuhan normal.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal yakni 5.901 ton per bulan.

    Menurut Eliawati, permintaan komoditas pangan lainnya juga akan mengalami kenaikan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Adapun komoditas pangan lainnya yang juga naik permintaannya saat Ramadhan dan Idul Fitri yakni daging ayam. Permintaan daging ayam naik 17,20 persen atau 1.652 ton, sementara kebutuhan normal 9.602 ton per bulan.

    Lalu, bawang merah yang naik 10,67 persen atau 245 ton, sementara kebutuhan normal 2.300 ton per bulan.

    Eliawati memastikan ketersediaan atau stok pangan strategis tersebut saat Ramadhan dan Idul Fitri cukup aman.

    “Baik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan saat ini sudah melakukan antisipasi melalui pengisian di gudang-gudang penyimpanan,” kata dia.

    Eliawati menambahkan Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD secara rutin melakukan pangan keliling sepanjang tahun yang dilaksanakan di kantor kelurahan atau kecamatan serta rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

    Bahan pangan yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, telur, cabe, bawang, produk peternakan (aneka jenis daging sapi daging ayam serta olahan peternakan) dan produk perikanan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghargaan untuk keluarga pahlawan nasional tidak dihentikan

    Penghargaan untuk keluarga pahlawan nasional tidak dihentikan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pemberian penghargaan bagi janda pahlawan, keluarga pahlawan dan janda perintis kemerdekaan tidak dihentikan, melainkan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut sebelumnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

    Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, diketahui bahwa tunjangan bagi janda pahlawan, keluarga pahlawan dan janda perintis kemerdekaan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional.

    Pemberian penghargaan ini tetap berjalan, tetapi kini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat. “Kami telah mengusulkan data penerima kepada Kementerian Sosial RI agar mereka tetap mendapatkan haknya,” ujar Premi.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa para penerima manfaat tetap memperoleh penghargaan sesuai skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    Untuk itu, koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial terus dilakukan agar proses penyaluran berjalan optimal.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk mendukung keluarga pahlawan melalui berbagai inisiatif lain, termasuk pemberian dana hibah kepada Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) guna mendukung program dan kegiatan organisasi keluarga pahlawan.

    Dengan koordinasi yang erat antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat diharapkan kesejahteraan janda pahlawan, keluarga pahlawan dan janda perintis kemerdekaan tetap terjamin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025