Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    “Ini ‘job fair’ gelombang satu, karena ada gelombang berikutnya. Yang kita sediakan hari ini 2.000 lowongan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Pihaknya memfasilitasi kegiatan tersebut karena Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempunyai beban tanggung jawab ada dua. Yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran

    Bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan tenaga kerja tentu ada kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Hari menyebutkan, lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    “Kalau kita bicara statistik, struktur ketenagakerjaan, pengangguran di Jakarta itu hampir 338 ribu orang. Ini hampir 115 ribu orang itu kebanyakan SMA,” katanya.

    Selain itu, Hari mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 4.000 pengunjung di “job fair” tersebut.

    “Kalau target kita dari 4 ribu yang hadir berarti bisa terserap 50 persen Alhamdulillah. Kan nanti ada gelombang berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima semuanya dari dua ribu lowongan pekerjaan yang ada,” katanya.

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024, persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat, yakni 6,75 persen, Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen) dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerima KJP dan lansia Jakarta dapat fasilitas gratis masuk museum

    Penerima KJP dan lansia Jakarta dapat fasilitas gratis masuk museum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan masuk museum secara gratis bagi warga dengan tiga kategori, yakni penyandang disabilitas, lanjut usia dan peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany mengatakan, layanan gratis untuk tiga kategori tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Tagunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum Pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu yang mulai berlaku 20 Januari 2017.

    “Alasannya, dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan rekreasi khususnya bagi masyarakat tertentu, yaitu penyandang disabilitas, penduduk usia lanjut dan peserta didik penerima KJP,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Adapun layanan gratis ini berlaku pada hari Selasa hingga Jumat (kecuali hari libur nasional dan cuti bersama) di museum-museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan.

    Museum-museum yang dimaksud, yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum MH Thamrin, Museum Joang 45, Museum Seni Rupa&Keramik, Museum Wayang dan Museum Tekstil.

    Lalu, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Si Pitung, Taman Benyamin Suaeb dan Museum Arkeologi Onrust.

    “Tujuan diberikannya (layanan gratis ini) juga guna mewujudkan pelayanan rekreasi di museum yang aman, nyaman dan murah,” kata Linda.

    Lalu, bagi mereka yang ingin memanfaatkan layanan ini bisa menunjukkan KTP atau KJP pada petugas museum.

    Saat ini sudah ada satu museum, yakni Museum Wayang yang disematkan teknologi dan pengalaman imersif, yakni dinding dan lantai di sebuah ruangan diproyeksi bergerak sehingga menyuguhkan suasana baru bagi pengunjung.

    Pengunjung disuguhkan pengalaman yang unik terkait gambaran wayang nusantara dan pesan-pesan khusus di dalamnya.

    Teknologi dan pengalaman serupa juga nantinya diterapkan di Museum Sejarah (Jakarta) dan Museum Bahari.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI akan umumkan pendaftaran mudik gratis pada Maret 2025

    Pemprov DKI akan umumkan pendaftaran mudik gratis pada Maret 2025

    Pemprov DKI akan umumkan pendaftaran mudik gratis pada Maret 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan pendaftaran peserta mudik gratis pada pertengahan Maret 2025.

    “Keputusannya pertengahan Maret. Silahkan tunggu, nanti kami umumkan. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi pendaftar,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

    Saat ini mudik gratis dalam proses lelang oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI. Setelah ada pemenangnya, baru akan ada persiapan dan pengumuman pendaftarannya.

    Menurut dia, adapun prasyarat pendaftar mudik gratis tahun ini dari Pemprov DKI Jakarta tak jauh berbeda dari tahun lalu.

    Tahun lalu, calon peserta harus menyertakan kelengkapan administrasi yang diperlukan yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP DKI, dan STNK (apabila membawa motor). dan setiap pendaftar bisa menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK.

    Setelah berhasil mendaftar, calon peserta melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi terdekat.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta menambah unit bus sebanyak 21 persen tahun ini yakni menjadi 293 unit bus untuk arus mudik dan 228 bus angkutan balik.

    “Karena tahun lalu banyak yang berharap ikut mudik gratis tapi karena kuota kita sudah penuh, mereka tidak terangkut. Kapasitas busnya kami tambah,” katanya.

    Dia menambahkan, Pemprov DKI juga menyiapkan sebanyak 10 armada truk untuk mengangkut sekitar 600 unit sepeda motor milik warga yang berangkat mudik dan pulang kembali usai merayakan Lebaran di kampung halaman.

    “Kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk penyelenggaraan program Mudik Gratis 2025,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI sempurnakan cerobong asap di RDF Plant Rorotan agar tidak berbau

    DKI sempurnakan cerobong asap di RDF Plant Rorotan agar tidak berbau

    supaya  asap yang keluar tidak banyak lagi dan tidak berwarna hitam, dan sudah dijamin tidak berbau

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyempurnakan cerobong asap di fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara agar tidak lagi mengeluarkan bau tidak sedap yang mengganggu permukiman.

    “Ini ada improvement (penyempurnaan) di bagian cerobong supaya asap yang keluar tidak banyak lagi dan tidak berwarna hitam, dan sudah dijamin tidak berbau,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa.

    Dia juga memastikan alat penghilang bau atau deodorizer telah berfungsi secara sempurna, begitu juga dengan cairan penghilang bau, instalasi pengolahan air limbah (Waste Water Treatment Plant/WWTP) beroperasi sesuai standar serta filter karbon diaktifkan untuk menyerap partikel bau yang tersisa.

    “Kami juga memasang alat pemantau kualitas udara. Jadi nanti kami memang akan sangat transparan atau dapat dilihat masyarakat terhadap laporan kualitas udara,” ujar dia.

    Adapun terkait dana kompensasi bagi warga terdampak bau, Asep menegaskan tak ada pemberian dana.

    Dan kalau kembali apakah ada dana kompensasi. Saya tegaskan hingga saat ini memang tidak ada wacana pemberian kompensasi sepertihalnya di Bantar Gebang, Bekasi.

    “Karena memang ini sampah kita dan ini adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengolah sampah secara baik,” ujar dia.

    RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

    Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

    Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

    “Bukan residunya adalah 2.500 dikurang 875 sama dengan sekitar 1.625 ton. Sampah Jakarta 70-80 persen adalah air. Di saat dilakukan pemrosesan di sini airnya itu dikurangi sampai di bawah 20 persen,” ujar Asep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan agar penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2026 untuk memperhatikan sinergi dan sinkronisasi dengan pembangunan nasional.

    “Oleh karenanya, penyusunannya mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita yang diseleraskan dengan prioritas pembangunan, fokus pembangunan hingga program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar tercapai kesinambungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah,” kata Rano dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045, kata Rano, maka penyusunan arah kebijakan Jakarta 2026 tak hanya mengacu pada delapan prioritas nasional, namun juga 17 program prioritas nasional, serta mengimplementasikan delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran untuk menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.

    Rano pun meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menguatkan sinergi dan kinerja dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kota Jakarta.

    Untuk itu, Rano mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 digelar sebagai wadah untuk saling bersinergi sekaligus bertukar pikiran demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta.

    “Sebagaimana arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Rano.

    Pada rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan tantangan lingkup global, nasional, maupun daerah, serta mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029.

    Adapun isu-isu strategis pembangunan Jakarta untuk 2026 yaitu kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan dinamis dan responsif dan pemerataan pembangunan.

    Rano juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab enam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, melalui peningkatan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah dan peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai.

    Selain itu, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan terakhir peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapan Bantuan KLJ 2025 Cair? Cek Status Penerima di Link Resmi

    Kapan Bantuan KLJ 2025 Cair? Cek Status Penerima di Link Resmi

    PIKIRAN RAKYAT – Kartu Lansia Jakarta atau KLJ merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada warga lanjut usia (lansia) yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Seperti namanya, fokus utamanya adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar lansia, seperti akses kesehatan, kecukupan pangan, dan kebutuhan pokok lainnya.

    Pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menyalurkan bantuan KLJ bagi lansia yang telah memenuhi syarat administrasi dan kriteria kelayakan yang ditetapkan.

    Jadwal Pencairan KLJ 2025

    Jika menilik tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana bantuan KLJ akan dilakukan secara bertahap dalam empat periode sepanjang tahun. Berikut adalah jadwal pencairan dana KLJ 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Pencairan dana dilakukan langsung melalui transfer ke rekening Bank DKI yang dimiliki oleh masing-masing penerima bantuan, sehingga prosesnya lebih efisien dan transparan.

    Cara Mengecek Status Penerima KLJ 2025

    Sebelum menerima bantuan, lansia yang berdomisili di DKI Jakarta perlu memastikan status kepesertaan mereka dalam program KLJ.

    Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah mereka memenuhi syarat sebagai penerima manfaat sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) milik pemerintah. Berikut cara untuk melakukan pengecekan status penerima bantuan KLJ:

    Melalui Website Resmi SILADU Jakarta

    Akses situs resmi Sistem Layanan dan Data Terpadu (SILADU) Jakarta di https://siladu.jakarta.go.id. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Klik tombol “Cek”. Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan status penerima berdasarkan data yang tersedia. Besaran Dana Bantuan KLJ 2025

    Untuk tahun 2025, besar dana bantuan yang diberikan kepada setiap penerima KLJ tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 300.000 per tahap. Dengan pencairan dana yang dilakukan empat kali dalam setahun, total bantuan yang diterima oleh setiap lansia akan mencapai Rp 1.200.000 selama satu tahun penuh.

    Dana ini diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para lansia, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

    Persyaratan Menjadi Penerima KLJ

    Untuk mendapatkan bantuan KLJ, lansia harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

    Berusia 60 tahun ke atas. Memiliki KTP DKI Jakarta yang masih berlaku. Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Dinsos DKI Jakarta. Berasal dari keluarga dengan status ekonomi kurang mampu yang telah diverifikasi oleh petugas sosial.

    Para lansia dan keluarganya diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Dinsos DKI Jakarta guna memastikan status penerima bantuan mereka agar bisa mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BUMD pangan diminta ikut stabilkan harga menjelang Ramadhan

    BUMD pangan diminta ikut stabilkan harga menjelang Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan perlu mengantisipasi lonjakan harga menjelang dan selama Ramadhan, mengingat perusahaan daerah itu bukan hanya mencari keuntungan semata.

    “Kita memiliki BUMD pangan yang seharusnya lebih aktif dalam mengantisipasi isu ini,” kata Dimaz di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, BUMD pangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan masyarakat.

    Ia menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam mengantisipasi lonjakan harga. BUMD pangan, kata dia, tak sekadar mencari keuntungan. Tetapi, memiliki tugas untuk menjaga harga tetap stabil agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga.

    Dimaz menyarankan agar BUMD pangan dapat memainkan peran strategis dalam menekan harga melalui berbagai mekanisme. Seperti, operasi pasar dan program pasar murah.

    Selain itu, dia mendorong Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah konkret melalui dinas terkait.

    “Pemprov DKI juga perlu mengambil inisiatif melalui dinas terkait seperti Dinas UMKM atau PD Pasar Jaya untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.

    Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, tambah dia, diharapkan lonjakan harga kebutuhan pokok dapat ditekan, sehingga masyarakat Jakarta dapat menjalani ibadah pada bulan Ramadhan dengan lebih tenang dan nyaman.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar 193 titik di wilayah setempat sebagai lokasi operasi pasar untuk memastikan kestabilan harga dan stok pangan menjelang Ramadhan.

    “Kalau di Jakarta, kita sudah punya ‘timeline’ (jadwal) sendiri. Artinya, kita ada di 193 titik,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/2).

    Meskipun kegiatan bertajuk ‘Operasi Pasar Besar-besaran’ mulai dilakukan dalam skala nasional pada Senin (24/2), Rano menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah membuat perencanaan operasi pasar sebelum Kementerian Pertanian mengumumkan program tersebut pada Rabu (19/2)..

    “Ini bukan karena pemerintah pusat melakukan. Kita sudah punya rencana itu. Jadi, alhamdulillah kalau pun pemerintah pusat juga melakukan, itu kan semakin meriahlah artinya,” ungkap Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak bus gratis untuk mudik sehingga bisa mencegah masyarakat pulang kampung memakai sepeda roda dua.

    “Lebih bermanfaat perbanyak bus gratis,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dalam perkembangannya, sepeda motor kerap dipakai untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat mudik Lebaran.

    Merujuk survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengemukakan sepeda motor menduduki peringkat kedua pilihan pemudik setelah mobil pribadi.

    Tahun 2022, jumlah pemudik sepeda motor 14,9 juta orang (18,7 persen), lalu pada tahun 2023, sebanyak 25,13 juta orang (20,30 persen).

    Namun, pada tahun 2024, pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat keempat, yakni 31,12 juta orang (16,07 persen).

    “Masyarakat cenderung memakai transportasi umum, yaitu kereta antarkota dan bus antarkota,” kata Djoko.

    Dia juga mendesak pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang.

    Selain itu, sambung dia, sepeda motor merupakan kendaraan yang paling berisiko atau rentan, karena tubuh kita tidak dilindungi oleh bagian kendaraan tersebut.

    “Membawa anak-anak menggunakan sepeda motor sangat rawan terhadap kecelakaan dan kesehatan anak. Melarang anak-anak mudik menggunakan sepeda motor, memang harus memperbanyak kapasitas mudik gratis menggunakan bus dan kereta api,” ujar dia.

    Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan sebanyak 293 armada bus mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025. Jumlah ini lebih banyak ketimbang tahun lalu yakni 259 unit bus.

    Selain itu, Pemprov DKI juga kembali menyiapkan 10 armada truk untuk mengangkut kendaraan roda dua pemudik. Truk ini nantinya melayani kota-kota yang menjadi tujuan terbanyak para pemudik.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Link Daftar Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

    Link Daftar Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyediakan armada mudik gratis untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Sebanyak 293 unit bus disiapkan saat arus mudik, dan 228 unit bus saat arus balik.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pihaknya akan memberangkat bus-bus tersebut ke 20 kota di enam provinsi saat arus mudik. Sementara, saat arus balik, bus yang disiapkan oleh pihaknya juga akan diberangkatkan dari 20 kota menuju Jakarta.

    “Permintaan mudik gratis tahun 2024 cukup tinggi, dan banyak masyarakat yang belum terlayani, maka tahun 2025 ada penambahan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dikutip dari Antara pada Senin, 24 Februari 2025.

    Tak hanya menyediakan armada bus, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyiapkan 10 truk untuk mengangkut kendaraan roda dua para pemudik saat arus mudik maupun arus balik.

    “Dengan disediakannya angkutan truk ini kita harapkan para pemudik yang biasanya menggunakan roda dua akan menggunakan bus, dan motornya diangkut memakai truk,” ujarnya.

    Lantas, kapan pendaftaran mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta dibuka? Sejauh ini, belum ada informasi pasti mengenai hal tersebut.

    Meski begitu, masyarakat yang berminat mendaftar mudik gratis Pemprov DKI Jakarta bisa menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Berdasarkan pelaksanaan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta tahun lalu, berikut dokumen-dokumen yang perlu disiapkan:

    Dokumen untuk Daftar Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta KTP DKI. Kartu Keluarga (KK). STNK (apabila membawa motor). Setiap pendaftar bisa menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK. Link Daftar Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

    Pendaftaran mudik gratis Pemprov DKI Jakarta biasanya dilakukan secara online lewat website https://mudikgratis.jakarta.go.id/auth/login. Setelah itu, peserta diminta untuk melakukan verifikasi secara langsung ke lokasi verifikasi terdekat sesuai jadwal yang ditentukan.

    Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran program mudik gratis biasa akan ditutup sewaktu-waktu ketika kuota sudah terpenuhi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News