Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pemprov DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk atasi banjir 

    Pemprov DKI kembali lakukan modifikasi cuaca untuk atasi banjir 

    pelaksanaan OMC juga perlu dilakukan daerah lain bukan hanya di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah upaya mengatasi banjir di Ibu Kota paling lambat pada 6 Maret 2025.

    “Saya meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, (awan hujan) didorong untuk ke laut. Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90 persen lebih adalah kiriman,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Jakarta, Selasa.

    Pramono berpendapat curah hujan di Jakarta belakangan hari terakhir cukup rendah. Adapun banjir di Jakarta terjadi bila curah hujan mencapai di atas 150 mm per hari atau melebihi daya tampung saluran air.

    Saluran air baik yang utama maupun pendukung hanya bisa menampung curah hujan 100 mm hingga 150 mm per hari.

    “Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi bebannya menjadi banjir kalau di atas 150 mm. Nah yang di atas (wilayah hulu) 150,180, bahkan 200 mm itu semuanya terjadi di atas,” ujar Pramono.

    Menurut dia, pelaksanaan OMC juga perlu dilakukan daerah lain bukan hanya di DKI Jakarta. Hal ini lantaran masalah banjir harus ditangani secara nasional.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan OMC dilakukan selama lima hari.

    “Nanti kita akan lihat hari ini BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah melakukan OMC. Kami nanti mungkin besok atau paling lambat Kamis kami akan melakukan modifikasi cuaca,” ujar dia.

    Pemprov DKI sudah beberapa kali melakukan OMC sejak beberapa bulan terakhir, yang terbaru Operasi pada periode 14-21 Februari 2025. Kegiatan tersebut dikatakan mampu mencegah potensi bencana banjir.

    Pelaksanaan OMC bertujuan memitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam mengurangi risiko banjir akibat curah hujan ekstrem.

    Selain OMC, Pemprov DKI juga mengupayakan sejumlah hal guna mengatasi banjir di Jakarta termasuk membuka Pintu Air Manggarai, dan memantau berbagai pintu air, agar bisa mengatur aliran air.

    Dengan demikian, air tidak membebani kawasan Jakarta Timur, khususnya yang dialiri Kali Ciliwung. Ini karena beban Kali Ciliwung sudah terlalu besar, sehingga butuh keputusan yang bijak dalam mengatur pintu air tersebut.

    Pramono mengatakan Pemprov DKI juga fokus pada penanganan banjir dalam jangka panjang. Upaya yang dilakukan yakni pengerukan sedimen atau lumpur di sungai, waduk, dan kali serta membangun sumur resapan.

    “Sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi dibuat di saluran-saluran air,” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, juga membuka diri untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemimpin daerah terdampak banjir guna mengatasi masalah tersebut.

    “Karena penyelesaian tidak bisa parsial hanya Jakarta. Bahkan saya mendapatkan laporan yang sekarang ini dampaknya besar ada di Bekasi,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    Tayang: Selasa, 4 Maret 2025 18:00 WIB

    Tribunnews/Taufik Ismail

    MODIFIKASI CUACA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    “Karena ini banjir, masalahnya juga ada kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus, makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    OMC ini ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Pemerintah juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat turut serta menambah upaya modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan.

    Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemprov DKI kata dia bisa menggunakan dana siap pakai.

    “Iya dana siap pakai,” katanya.

    Pratikno mengatakan bahwa modifikasi cuaca dilakukan hingga pekan kedua Maret ini.

    Karena berdasarkan prediksi BMKG, hujan lebat masih akan mengguyur Jabodetabek hingga minggu kedua Maret.

    “Karena itu kita akan coba turunkan kurangi,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang Lebaran 2025, pemerintah dan berbagai BUMN kembali mengadakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang kampung. Program ini menawarkan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan kapal laut, bahkan beberapa menyediakan layanan untuk pemudik yang membawa sepeda motor.

    Pendaftaran dibuka mulai awal Maret 2025 melalui berbagai platform online, dengan kuota terbatas dan persyaratan yang bervariasi.

    Beberapa instansi yang menyelenggarakan program ini antara lain Kementerian BUMN dengan 100.000 kuota melalui aplikasi Mitra Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui aplikasi yang sama dan situs mudikgratis.dephub.go.id, serta Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan layanan khusus bagi warga Jawa Tengah di Jabodetabek. Selain itu, Jasa Raharja juga membuka pendaftaran melalui tautan yang diumumkan di media, dan Dishub Jawa Barat melalui aplikasi Sapawarga.

    Pemerintah daerah juga turut berpartisipasi. Pemkab Bandung menyediakan mudik gratis melalui situs bandungkab.go.id/mudikgratis, dengan rute Bandung-Solo dan Bandung-Yogyakarta.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 293 bus dan 10 truk untuk mengangkut sepeda motor, melayani 20 kota di enam provinsi. Pendaftaran dilakukan melalui link resmi yang diumumkan oleh Dishub DKI Jakarta. Program mudik gratis ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik.

  • Menko AHY: Proyek NCICD Krusial Lindungi Pesisir Utara Jawa – Page 3

    Menko AHY: Proyek NCICD Krusial Lindungi Pesisir Utara Jawa – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengecek hasil pembangunan proyek tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara.

    AHY memperkirakan, tanggul pantai setinggi 4,8 meter tersebut mampu melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob hingga 2034.

    “Tanggul laut di pesisir utara Jakarta ini kita bangun 4,8 meter diatas permukaan air laut, ini bisa sampai dengan 2033,” ujar AHY di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Tanggul pantai NCICD Kalibaru sendiri merupakan salah satu dari proyek penahan banjir yang berlokasi di pesisir utara Jakarta. Total, ada 33 km proyek tanggul pantai di Jakarta Utara yang menjadi tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Pelindo II.

    Tak hanya tanggul pantai, pemerintah juga berencana menyiapkan proyek lebih besar untuk menghadang banjir. Dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Namun, tahap konstruksinya saat ini masih dipikirkan.

    “Lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir untuk mencegah terjadinya penurunan muka tanah. Apakah kita perlu tanggul yang lebih besar lagi, sering dikatakan sebagai giant sea wall, nah kita sedang pelajari lebih dalam lagi,” ungkapnya.

    Di samping pembangunan tanggul, AHY melanjutkan, pemerintah juga meminta warga pesisir Jakarta untuk tak lagi memakai air tanah. Sehingga permukaan tanah tidak terus mengalami degradasi.

  • Wagub Rano ajak warga yang terdampak banjir tinggal di rusun

    Wagub Rano ajak warga yang terdampak banjir tinggal di rusun

    Memang kita perlu waktu. Masyarakat Jakarta enggak terbiasa tinggal di rusun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak warga Jakarta, khususnya warga yang tinggal di rawan banjir agar dapat tinggal di rumah susun (rusun) milik Pemprov Jakarta, sehingga mereka dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.

    “Saya selalu menyosialisasikan di kesempatan ini. Ayo kita pindah ke rumah susun (rusun),” ujar Rano usai meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

    Rano mengatakan Pemprov DKI telah merampungkan pembangunan rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rusun dengan tiga tower (menara), itu kira-kira memiliki total hampir 800 kamar.

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Doel itu, rata-rata rusun yang disediakan Pemprov Jakarta memiliki dua kamar, kemudian dilengkapi berbagai fasilitas seperti air bersih dan sarana olahraga.

    Namun, lanjut dia, agar warga mau pindah ke rusun memang butuh waktu karena mereka tak terbiasa tinggal di rusun.

    “Memang kita perlu waktu. Masyarakat Jakarta enggak terbiasa tinggal di rusun. Tapi tidak ada cara lain. Jakarta enggak akan selesai dalam waktu lima tahun. Harus berkesinambungan,” kata dia.

    Meskipun, warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, namun Pemprov DKI bisa membantu membangun rusun tak jauh dari lokasi tersebut.

    Namun, Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi. Rusun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.

    Oleh karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.

    “Rusun barangkali aman buat yang di atas. Makanya, program pusat yang namanya normalisasi kita lanjutkan. Bahkan, yang namanya Giant Sea Wall itu masuk program struktur nasional. Selain pusat, Pemprov DKI juga wajib melakukannya,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

    PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

    Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

    Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

    Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

    Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

    Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

    Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

    Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

    Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

    Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

    Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

    1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    2. Bendungan Way Apu
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    3. Bendungan Jragung
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    4. Bendungan Mbay
    Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    5. Bendungan Bulango Ulu
    Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    6. SPAM Regional Wosusokas
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    7. SPAM Regional Benteng-Kobema
    Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    11. North Hub Development Project Selat Makassar
    Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    13. Biorefinery Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
    Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

    15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
    Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

    16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
    Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    17. Pengembangan KEK Galang Batang
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
    Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    22. Kawasan Industri Bantaeng
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    25. Kawasan Industri Pulau Ladi
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    26. Kawasan Industri Fakfak
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

    27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    35. Kawasan Industri Futong
    Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    36. Kawasan Industri Pulau Penebang
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    38. Kawasan Industri Alumina Toba
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    40. Kawasan Industri Tabuk
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    41. Kawasan Industri Rimau
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

    43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

    44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

    45. Jalan Tol Serang-Panimbang
    Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    48. Jakarta Sewerage System
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

    (hal/kil)

  • DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen

    DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    DPRD DKI sebut tarif PAM JAYA lebih murah dari air jerigen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 23:07 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa merespons positif terkait penyesuaian tarif yang ditetapkan PAM JAYA pada awal 2025. Ia mengatakan, warga Jakarta tak perlu khawatir dengan penyesuaian tarif tersebut.

    Menurutnya, tarif yang dipatok oleh PAM JAYA masih sangat terjangkau untuk warga kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketimbang membeli air jerigen yang biasanya dijual dengan cara berkeliling ke rumah-rumah menggunakan gerobak.

    “Tarif yang dikeluarkan, penyesuaian oleh PAM JAYA itu tentunya jauh lebih murah daripada beli air jeriken atau gerobak,” ujar Andri saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Namun, Andri tak memungkiri, BUMD DKI Jakarta itu harus terus meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Termasuk juga memperhatikan segi ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

    “PAM JAYA tidak bisa meninggalkan juga sisi bisnis, tapi juga harus mengutamakan pelayanan sebagai kakinya Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.

    Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, langkah penyesuaian tarif yang diambil oleh PAM JAYA sudah tepat, guna menyukseskan cakupan layanan 100 persen air siap minum pada 2030. Apalagi, 17 tahun terakhir PAM JAYA tidak melakukan penyesuaian tarif.

    “Karena sekitar 17 tahun ya, tidak pernah ada penyesuaian,” ungkap Andri.

    Sebelumnya, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menyampaikan, pertimbangan yang matang telah dilakukan perihal penyesuaian tarif baru. Terlebih, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama.

    Ia mengungkapkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan.

    “Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 meter kubik, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan,” ujar Arief beberapa waktu lalu. 

    Sebagai informasi, PAM JAYA mengumumkan tarif baru berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Penerapan tarif baru berlaku mulai Januari 2025, dan muncul dalam tagihan air Februari 2025.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tarif air PAM Jaya lebih murah dibandingkan air jeriken

    Tarif air PAM Jaya lebih murah dibandingkan air jeriken

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa mengatakan bahwa tarif yang dipatok oleh PAM Jaya masih terjangkau untuk warga kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibanding membeli air jeriken.

    “Tarif yang dikeluarkan oleh PAM Jaya itu tentunya jauh lebih murah daripada beli air jeriken atau gerobak,” kata Andri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Andri menyatakan meski tarif air lebih murah, tetapi BUMD DKI Jakarta itu harus terus meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Termasuk juga memperhatikan segi ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

    Ia mengatakan bahwa langkah penyesuaian tarif yang diambil oleh perusahaan daerah sudah tepat, guna menyukseskan cakupan layanan 100 persen air siap minum pada 2030.

    Apalagi 17 tahun terakhir PAM Jaya tidak melakukan penyesuaian tarif. “Perusahaan tidak bisa meninggalkan sisi bisnis, tapi juga harus mengutamakan pelayanan sebagai kakinya Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyampaikan, pertimbangan yang matang telah dilakukan perihal penyesuaian tarif baru. Terlebih, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama.

    Ia mengungkapkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 meter kubik (m3) per bulan.

    “Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 meter kubik, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan,” kata dia.

    Perumda milik Pemprov DKI yang melayani air bersih itu mengumumkan tarif baru berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Penerapan tarif baru berlaku mulai Januari 2025 dan muncul dalam tagihan air Februari 2025.

    Kenaikan tarif air tersebut mendapatkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama warga yang tinggal di apartemen dan rumah susun, karena kenaikan yang dirasakan mereka mencapai 71,3 persen.

    Hal itu lantaran perhitungan yang digunakan PAM Jaya mengacu pada harga progresif, mengingat pelanggan di rumah susun atau apartemen menggunakan meter induk sehingga penggunaannya langsung melebihi batas atas yang ditetapkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI siap kolaborasi dengan PSSI untuk benahi akses JIS

    Pemprov DKI siap kolaborasi dengan PSSI untuk benahi akses JIS

    Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyinkronkan pembenahan infrastruktur transportasi publik dan lahan parkir di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Saya hari ini menerima Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin. Kemudian, saya mendapatkan surat dari Ketua Umum Perbasi Budisatrio Djiwandono yang meminta beberapa nama atlet untuk disetujui memiliki KTP Jakarta, yang nantinya akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Pramono mengaku masih mendapat keluhan masyarakat terkait JIS. Maka dari itu, kolaborasi Pemprov DKI dan PSSI akan dimaksimalkan demi kepentingan publik.

    Sejumlah pembenahan dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan, seperti kemudahan akses transportasi publik dan penyediaan lahan parkir agar masyarakat lebih mudah menjangkau JIS.

    Ia berharap pengunjung JIS dapat memarkir kendaraan di Ancol yang memiliki lahan parkir cukup luas. Akan disediakan juga bus antar-jemput (shuttle bus) dari Ancol menuju JIS.

    “Transportasi dan parkir di JIS masih sering menjadi keluhan masyarakat. Karena JIS tidak terlalu jauh dari Ancol, sedangkan Ancol memiliki (lahan) parkir yang mencukupi, akan sangat baik bila terkoneksi dengan baik,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan, hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Pramono adalah melakukan sinkronisasi transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, baik LRT Jakarta maupun MRT Jakarta.

    “Ini harus menjadi solusi agar pelayanan publik menjadi maksimal. Saya rasa Presiden Prabowo juga sama ingin ada efisiensi yang bisa memaksimalkan pelayanan publik,” kata Erick.

    Selain itu, lanjut Erick, ke depannya akan ada banyak pertandingan sepakbola, khususnya di bulan Juni-Juli. Sehingga, tidak mungkin hanya menggunakan Gelora Bung Karno saja.

    “Maka, kita ingin JIS disinkronisasikan dan dimanfaatkan untuk pertandingan. Memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta. Tadi Gubernur Pramono sudah memberikan arahan untuk menyinergikan kegiatan tim nasional yang ada di PSSI, seperti yang sudah dilakukan untuk Persija,” kata Erick.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI siap dukung program Mudik Lebaran Gratis hingga penerapan WFA

    DKI siap dukung program Mudik Lebaran Gratis hingga penerapan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendukung secara penuh dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk progam Mudik Lebaran Gratis, termasuk rencana penerapan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) mulai 24 Maret 2025.

    “Kami berdiskusi secara mendalam dan mendengarkan banyak hal. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik Lebaran ini, termasuk kalau nanti Pemerintah Pusat menerapkan WFA,” kata Pramono usai menerima kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi untuk membahas kolaborasi tersebut.di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penerapan WFA dapat mencegah terjadinya penumpukan penumpang atau kendaraan saat mudik Lebaran.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyiapkan program mudik gratis bagi warga Jakarta dengan mengerahkan 520 bus.

    Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan program mudik gratis berjalan lancar.

    “Hal lain secara khusus, saya sampaikan kepada Menteri Perhubungan, (sehabis Idul Fitri) pasti akan ada pendatang baru (ke Jakarta) yang mungkin jumlahnya menjadi lebih besar. Untuk itu, perlu kita antisipasi sejak awal. Saya akan memanusiakan siapapun di Jakarta, namun tetap harus kita tangani dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari bagi Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, Kota Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang baru untuk mencari lapangan kerja.

    Jakarta tidak bisa menutup diri, karena itu ia akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk kependudukan.

    “Jakarta di bawah kepemimpinan saya, pasti terbuka dan lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan. Kami akan merumuskan strategi penanganan pendatang baru ini,” kata Pramono.

    Sementara itu, Dudy mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta ini, selain bersilaturahmi, juga berkoordinasi terkait masalah transportasi publik dan persiapan Angkutan Lebaran 2025.

    Ia pun berterima kasih kepada Pramono yang memberikan dukungan penuh terhadap kesiapan Angkutan Lebaran 2025.

    “Kami mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Pramono. Terima kasih Pak Gubernur. Jakarta merupakan daerah asal para pemudik yang cukup besar. Sehingga, harapan kami, apabila melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI, maka penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bisa berjalan dengan baik,” kata Dudy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025