Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

    Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

    Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

    “Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

    Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

     “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

     

    Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

    1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

    2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

    3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

    4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

    5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

    6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

    7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

    8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

    9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

    10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

    11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

    13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

    14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

    15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

    16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

    17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

    18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

    19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

    20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

    21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

    22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

    23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

    24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

    25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

    26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

    27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

    28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

    29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

  • Masjid Istiqlal jadi destinasi ngabuburit masyarakat

    Masjid Istiqlal jadi destinasi ngabuburit masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat menjadi destinasi bagi masyarakat dari berbagai wilayah untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa Ramadhan 1446 Hijriah.

    Suasana berbuka puasa di masjid yang terletak di pusat kota Jakarta ini pun menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk berbagi kebersamaan.

    Kasim (54), misalnya, pria asal Bandung, Jawa Barat, pada Rabu mengungkapkan sengaja datang untuk bertemu saudara sekaligus melaksanakan ibadah tarawih dan berbuka puasa di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

    “Istiqlal itu sangat strategis, di pusat kota, dekat stasiun, jadi mudah dijangkau. Tempatnya luas bisa nampung ribuan orang. Ditambah lagi, Istiqlal juga menyediakan takjil gratis yang pasti banyak peminatnya,” ujarnya.

    Antusiasme masyarakat juga terlihat dari penilaian Salamah (39) yang datang bersama anak-anaknya dari Pluit, Jakarta Utara. Bagi Salamah, Istiqlal menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa karena ruangannya yang luas dan nyaman.

    “Walaupun ramai, tidak sesak. Anak-anak juga bisa leluasa keliling. Ditambah lagi di depannya ada bazar takjil sama jualan, makin lengkap deh,” kata Salamah yang hampir setiap minggu mengunjungi Istiqlal.

    Para pengunjung menunggu waktu berbuka (ngabuburit) di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Yamsyina Hawnan

    Masjid Istiqlal menyediakan takjil gratis bagi para pengunjung yang dibagikan setiap hari mulai pukul 17.15 WIB. Total takjil yang disediakan bisa mencapai sekitar 6.500 takjil per hari, tergantung antusiasme jamaah.

    “Kami membagikan takjil sekitar pukul 17.30 hingga 17.40. Jumlahnya setiap hari bervariasi, mulai dari 5.000 hingga 6.500 takjil, tergantung hari dan antusiasme jamaah,” kata Mulyadi, salah satu pengurus masjid tersebut.

    Ia menambahkan bahwa takjil yang dibagikan sebagian besar berasal dari sumbangan, termasuk bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan Panglima TNI Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menyumbangkan 1.000 kotak takjil setiap hari.

    Menurut Mulyadi, antusiasme masyarakat tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Ia pun menggarisbawahi kondisi masjid akan lebih padat pada akhir pekan karena lebih banyak jamaah yang datang untuk berbuka dan tarawih.

    “Jumlah jamaah setiap hari tetap banyak, bahkan lebih banyak di akhir pekan. Jumat sampai Minggu selalu lebih ramai karena banyak orang yang datang untuk berbuka di sini,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan “panic buying”.

    ​​”Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup,” Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, beras yang ada di Jakarta jika digabungkan dari stok Bulog, Food Station dan BUMD lainnya bisa bertahan hingga enam bulan ke depan.

    Konsumsi beras masyarakat Jakarta dalam kondisi normal sebanyak 2.700 ton per hari. Sedangkan pada bulan Ramadhan terdapat peningkatan menjadi kisaran 3.000 ton per hari.

    “Pemprov DKI Jakarta sudah memetakan bahwa 9 bahan pangan strategis Jakarta masa Ramadhan dan menjelang Lebaran pada kondisi yang cukup,” katanya.

    Pekerja saat mengemas beras di gudang Food Station di Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Eli menambahkan bahwa adanya peningkatan harga saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini kebutuhan pangan sedang meningkat.

    Untuk itu, kata Eli, yang terpenting warga jangan panik sehingga melakukan pembelian secara besar-besaran (panic buying) karena ketika sudah terjadi kepanikan maka yang ada hanya menumpuk bahan pangan di rumah sehingga di pasar menjadi langka.

    “Kita sampaikan ke seluruh masyarakat Jakarta, yang pertama jangan ‘panic buying’. Karena Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan pangan,” ujarnya.

    Pada Rabu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meninjau ketersediaan stok beras di gudang Food Station yang berada di kawasan Cipinang. Dari kunjungan tersebut dipastikan stok beras dalam keadaan aman.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono janji segera realisasikan 40 program “quick wins”

    Pramono janji segera realisasikan 40 program “quick wins”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji akan segera merealisasikan 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja.

    “Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika sosialisasi dalam 100 hari pertama ada 40 program quick wins yang akan betul-betul sudah saya janjikan. Untuk itu akan kami realisasikan,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Rabu.

    Ia mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), di mana drinya sudah merumuskan agar KJP dikembalikan penerimanya seperti era gubernur definitif sebelumnya.

    Selain itu, bagi siapa saja yang ijazahnya masih tertahan atau ditahan oleh pihak sekolah karena masih menunggak biaya dan tidak bisa diambil, nantinya dapat segera diambil.

    Karena, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya tunggakan sehingga ijazah dapat diambil oleh siswa.

    “Jadi enggak boleh ada ijazah apapun yang ditahan. Jelas ya,” kata Pramono.

    Untuk diketahui, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki program prioritas untuk diatasi dalam 100 hari kerja setelah mereka dilantik pada 20 Februari lalu.

    Adapun 40 program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu{

    program yang memiliki high impact dan high implementability; program dengan high impact namun hardly/partly implementability; dan program yang partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability.

    Program yang memiliki high impact dan high implementability ditargetkan akan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah; Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP; Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik; Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih); Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan; Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi; Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi; Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali; Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR); Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun; Penguatan Rusun untuk Warga; dan Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki high impact namun hardly/partly implementability. Kemungkinan, program-program tersebut akan memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari. Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis; Sarapan Pagi Gratis; Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP; RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional; Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah; Penuntasan RW kumuh; Pengembangan Kawasan TOD; Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN; Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi; Security CCTV di permukiman; Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW; Kemudahan Pendaftaran PPSU; Aktivasi Taman Kota 24 Jam; Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna; Penyegaran JIS; dan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program-progam yang termasuk dalam kategori partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability, diantaranya:

    Pemutakhiran data BPJS; Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun); Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih; Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta; Ekosistem Pengendalian Banjir; Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu); Menjamin supply pangan melalui contract farming; Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota; Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Amnesty International temui Pramono bahas soal isu HAM

    Sekjen Amnesty International temui Pramono bahas soal isu HAM

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

    “Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi,” kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

    Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

    “Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

    “Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

    Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

    Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

    “Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

    Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

    Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

    “Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

    Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • SDA DKI alokasikan anggaran Rp3,9 triliun untuk tangani banjir 

    SDA DKI alokasikan anggaran Rp3,9 triliun untuk tangani banjir 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,9 triliun untuk menangani banjir melalui program normalisasi sungai dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.

    “Anggaran untuk penanganan banjir dialokasikan kurang lebih Rp3,9 triliun, yang difokuskan pada normalisasi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks efisiensi anggaran, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta tetap menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas.

    Pemprov DKI memastikan dana yang ada tetap digunakan secara optimal untuk menangani masalah banjir.

    Hal itu termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti pompa air, pintu air, dan perbaikan saluran drainase yang dapat langsung mengurangi dampak banjir.

    Adapun terkait normalisasi sungai, hal itu dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut meliputi pengerukan dan pelebaran sungai, serta peningkatan kapasitas waduk dan saluran drainase.

    “Program-program ini dirancang untuk menampung dan mengalirkan air dengan lebih baik, mengurangi genangan air, dan mengurangi risiko banjir kiriman yang datang dari daerah sekitar Jakarta,” kata Hendri.

    Merujuk data per 6 Desember 202, Pemprov DKI telah mengeruk sebanyak 1.026.879 meter kubik (m3) sedimen di waduk, situ, embung, kali atau sungai di lima wilayah kota guna mengantisipasi banjir.

    Dari jumlah sedimen yang dikeruk tersebut, sebanyak 587.107 m3 merupakan kubikasi pengerukan waduk/situ/embung, sementara untuk pengerukan kali/sungai mencapai 286.284 m3 dan 158.486 m3 untuk pengerukan saluran tersier atau penghubung (PHB).

    Tahun ini, DKI menargetkan sebanyak satu juta m3 lumpur dan sedimen dari 13 sungai dan waduk dapat dikeruk secara berkelanjutan. Pengerukan dilakukan hingga bulan Agustus 2025, termasuk saat Ramadhan.

    Adapun dalam mengatasi banjir kiriman dari berbagai daerah, Hendri mengatakan, Pemprov DKI membangun sinergi bersama Pemerintah Pusat, maupun dengan pemerintah daerah di hulu aliran sungai yang melintasi Jakarta.

    “Untuk mengatasi banjir kiriman, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU sangat penting,” ujar dia.

    Kementerian PU bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan infrastruktur bendungan serta normalisasi sungai yang ada di wilayah hulu, sementara Pemprov DKI lebih fokus pada penataan drainase dan pengelolaan aliran air di dalam kota dan normalisasi kali.

    Sinergi ini, tambah Hendri, memastikan penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

    Sementara itu, banjir melanda Jakarta dalam tiga hari terakhir, akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi di wilayah itu sejak Minggu (2/3).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa alat peringatan dini banjir di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

    Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

    Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

    Padahal, tegasnya, niatnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga sehingga, mereka punya jeda waktu untuk bersiap-siap menghadapi banjir.

    “Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan Kantor Kelurahan bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga harus melakukan evaluasi, jika pengadaan toa kurang efektif, maka anggarannya bisa difokuskan untuk membangun waduk, polder dan embung yang bisa berfungsi sebagai tempat parkir air.

    “Ini bisa mengurangi kemungkinan air meluap dan mengakibatkan banjir. Selain itu, normalisasi kali-kali juga harus dilakukan terus,” katanya.

    August mengajak setiap pihak, termasuk warga Jakarta untuk tetap waspada dan jangan lengah terlebih dahulu menghadapi potensi banjir yang mungkin melanda beberapa wilayah di daerah itu.

    Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa untuk banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (2/3) dan Senin (3/3), serta pada Selasa (4/3).

    Akibat hujan intensitas tinggi tersebut kata Isnawa, mengakibatkan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi bahaya dan menyebabkan Kali Ciliwung meluap.

    Kemudian, lanjut dia, hujan yang terjadi di Jakarta dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini permintaan warga terdampak banjir di Jaktim

    Ini permintaan warga terdampak banjir di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Warga terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk fokus memberikan bantuan kesehatan untuk anak korban banjir.

    “Ya, terutama yang dibutuhkan sekarang ini untuk anak-anak, khususnya kesehatannya itu,” kata salah satu warga RT 12/RW 04, Kebon Pala II, Jakarta Timur, Wahyu (45) saat ditemui di lokasi, Rabu.

    Menurut Wahyu, saat cuaca hujan ini anak-anak lebih mudah masuk angin ataupun terkena penyakit rawan lainnya seperti flu dan batuk sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan kesehatan mereka.

    “Karena yang lebih terpenting anak, saat ini cuaca hujan terus, mungkin anak-anak gampang masuk angin. Jadi, kesehatannya tolong dijaga,” ujar Wahyu.

    Apalagi, banjir sudah tinggi sejak Senin (3/3) sekitar pukul 04.00 WIB.

    Wahyu mengaku warga Kebon Pala sudah mendapatkan bantuan nasi boks dan alas tidur seperti selimut oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Kemarin (dari Senin) banjir, baru ada bantuan, datang lagi tadi subuh. Nasi boks, udah sahur, malah jam lima baru datang di kelurahan,” ucap Wahyu.

    Hal serupa dikatakan warga Kebon pala II lainnya yakni Umiana (70).

    Umiana menyebut saat banjir Selasa (4/3) masih masuk di depan halaman rumahnya, dia bersama anak dan dua cucunya langsung mengungsi di SDN Kampung Melayu 02, Jatinegara, Jakarta Timur.

    Umiana lebih mementingkan kesehatan cucunya agar tak mudah terkena flu, batuk, ataupun gatal-gatal.

    “Saya suruh sama anak saya, cucu, ke sini (tempat pengungsian). Serumah lima ada saya, anak saya, cucu dua dan mantu. Ngungsi semua tapi mantu bolak balik cek rumah,” kata Umiana.

    Menurut Umiana, Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya harus lebih mengutamakan kesehatan anak-anak korban banjir.

    Umiana berharap petugas bisa rutin mengecek dan mendata kesehatan anak dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan mudah dikunjungi.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut, hingga Rabu pagi, 85 rukun tetangga (RT) dan dua ruas jalan di Jakarta masih banjir.

    Jakarta Timur terdapat 42 RT, yakni Kelurahan Bidara Cina sebanyak tiga RT dengan ketinggian air 180 sampai 220 cm, Kelurahan Kampung Melayu sebanyak 30 RT dengan ketinggian air 40-250 cm, Kelurahan Cawang sebanyak tujuh RT dengan ketinggian air 90-220 cm, Kelurahan Cililitan sebanyak dua RT dengan ketinggian air 190-200 cm.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Link CCTV untuk Pantau Banjir di Jabodetabek – Halaman all

    Link CCTV untuk Pantau Banjir di Jabodetabek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut link CCTV untuk mengecek kondisi banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek.

    Seluruh masyarakat bisa mengecek kondisi banjir yang terjadi di Jakarta, melalui situs web Jakarta Smart City milik Pemprov DKI Jakarta.

    Lokasi dan kondisi banjir bisa dicek melalui situs web http://smartcity.jakarta.go.id/maps/.

    Saat link tersebut diklik, halaman situs web akan menampilkan sejumlah pilihan, termasuk nama-nama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    Langkah berikutnya, klik tulisan “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)”.

    Kemudian centang pilihan “CCTV Lokasi Rawan Banjir (Radius 1.000 Meter)”.

    Lalu, pilih salah satu kawasan yang ingin kamu pantau kondisi genangan banjirnya.

    Klik simbol CCTV yang muncul di peta berdasarkan lokasi.

    Nantinya, akan muncul video yang menggambarkan suasana sekitar secara real time.

    Selain itu, kamu juga bisa mengecek lokasi dan kondisi banjir melalui link situs web https://smartcity.jakarta.go.id/id/pantaubanjir/.

    Ketika link tersebut diklik, halaman situs web akan menampilkan sejumlah pilihan, termasuk Dasbor Pantau Banjir, Peta, Informasi Banjir, dll.

    Langkah berikutnya, klik tulisan Peta, kemudian pilih “Peta Banjir Berbasiskan RT”.

    Tampilan peta situs web tersebut kemudian akan menampilkan informasi wilayah yang terendam banjir di Ibu Kota.

    Selain lewat situs web tersebut, masyarakat juga bisa mengetahui titik banjir di wilayah Jabodetabek melalui Aplikasi JAKI.

    Sebelumnya, Anda harus mengunduh Aplikasi JAKI melalui Google Play Store atau di App Store.

    Cara Cek Titik Banjir di Jabodetabek Lewat JAKI:

    1. Unduh Aplikasi JAKI melalui Google Play Store atau di App Store.

    2. Buka JAKI, dan pilih fitur “JakPantau”.

    3. Pilih tombol “Info Banjir (RT)” di kanan atas layar. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke peta banjir berbasis RT.

    4. Di peta berbasis RT Jakarta, Anda dapat melihat titik-titik genangan/banjir (jika ada).

    Selain itu, terdapat rangkuman informasi jumlah RT, luas wilayah, dan daftar RT terdampak banjir serta data pintu air dan jumlah RT terdampak banjir per wilayah kota.

    LINK PANTAU BANJIR – Tangkapan layar tampilan situs web untuk pantau banjir di di Jabodetabek diambil pada Selasa (4/3/2025). Seluruh masyarakat bisa mengecek kondisi banjir yang terjadi di Jakarta melalui situs web Jakarta Smart City milik Pemprov DKI Jakarta di https://smartcity.jakarta.go.id/id/pantaubanjir/. (Tangkapan Layar Situs Web Jakarta Smart City milik Pemprov DKI)

    Di Aplikasi JAKI, Anda juga bisa Melapor adanya Genangan Banjir, caranya:

    1. Buka aplikasi JAKI, kemudian klik “Buat Laporan”.

    Khusus untuk laporan genangan/banjir, sangat disarankan memilih opsi Publik (bukan Privat/Rahasia) agar foto lokasi genangan/banjir dapat terlihat oleh petugas yang akan menanganinya.

    2. Foto genangan banjir yang kamu temukan.

    Ambil foto langsung dari aplikasi (bukan dari galeri) agar fitur geotagging berfungsi dan petugas dapat menemukan lokasi dengan tepat.

    3. Pilih kategori “Banjir” atau cari “Banjir” pada kolom pencarian

    4. Tulis deskripsi genangan dan banjir dengan detail.

    Seperti perkiraan tinggi genangan dan sebab banjir jika diketahui (bendungan jebol, saluran air penuh sampah, dll).

    5. Isi info lokasi secara lengkap, lalu “Simpan”.

    6. Tinjau ulang laporan lalu ketuk “Kirim Laporan”.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • DKI bakal terapkan rekayasa lalin di pusat perbelanjaan jelang Lebaran

    DKI bakal terapkan rekayasa lalin di pusat perbelanjaan jelang Lebaran

    Tiga kawasan itu ada di Tanah Abang, Kebon Kacang Thamrin City, dan Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) di pusat perbelanjaan terutama yang ada di tiga kawasan saat mendekati Lebaran 1446 Hijriah.

    “Tiga kawasan itu ada di Tanah Abang, Kebon Kacang Thamrin City, dan Glodok,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

    Dia belum merinci mekanisme rinci rekayasa yang akan diterapkan.

    Syafrin lalu mengatakan rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di tujuh lokasi wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung. Namun, sambung dia, rekayasa lalin baru dilakukan usai Lebaran.

    Adapun lokasi wisata yang dimaksud antara lain Ancol, Jakarta Utara; Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan; Kota Tua, Jakarta Barat; Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur; Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat; dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

    “Pada saat masa pasca Hari Raya itu biasanya akan ada lonjakan masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata Jakarta. Kami sudah identifikasi ada tujuh titik yang nantinya diantisipasi,” ujar Syafrin.

    Kemudian, khusus masa angkutan Lebaran 2025, Syafrin menyatakan Pemprov DKI Jakarta sudah siap.

    Dari sisi prasarana, Pemprov DKI sudah menyiapkan empat terminal utama untuk keberangkatan mudik yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, dan Terminal Terpadu Pulogebang.

    Selain itu, ada pula tiga terminal bantuan yaitu Terminal Grogol, Muara Angke, dan Lebak Bulus untuk membantu mengurai kepadatan penumpang di terminal utama.

    Kemudian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan membuka posko angkutan Lebaran yang akan dibuka pada 23 Maret hingga 8 April 2025.

    Sementara untuk angkutan, terdapat lebih kurang 2.800 unit bus yang akan mengangkut penumpang ke luar Jakarta.

    Lalu, untuk pengamanan selama masa angkutan Lebaran, Dishub DKI akan menyiagakan sebanyak 2.800 personel.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025