Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Bayar Pajak Kendaraan Sekarang, Bunga Keterlambatan Dihapus Otomatis!

    Bayar Pajak Kendaraan Sekarang, Bunga Keterlambatan Dihapus Otomatis!

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan bagi masyarakat melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 dan berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

    Pembebasan Sanksi Secara Jabatan, Berlaku Otomatis Tanpa Pengajuan

    Dalam kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan secara jabatan, atau dengan kata lain, tanpa perlu pengajuan permohonan dari Wajib Pajak.

    Melalui mekanisme otomatis (by system) sanksi bunga keterlambatan akan langsung dihapus saat Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat atau mengirim surat permohonan. Proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

    Siapa yang Berhak dan Kapan Berlaku

    Pembebasan sanksi administratif ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang melakukan pembayaran pokok pajak antara 10 November hingga 31 Desember 2025.

    Selama periode tersebut, sistem akan otomatis menyesuaikan dan menghapus sanksi bunga keterlambatan bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan, tanpa memerlukan langkah tambahan.

    Tujuan Kebijakan

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan sanksi administratif ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat:

    Mendorong peningkatan kepatuhan pajak masyarakat;
    Mempermudah proses administrasi pembayaran pajak kendaraan;
    Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pelunasan kewajiban pajak tanpa beban tambahan bunga;

    Langkah Mudah Dukung Pembangunan Jakarta Tanpa Beban Sanksi

    Lewat kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan sebelum 31 Desember 2025. Dengan begitu, warga bukan hanya terbebas dari sanksi bunga keterlambatan, tetapi juga ikut berperan dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

     

    (*)

  • Pemprov Jakarta Luncurkan JakScan, Aplikasi Skrining Mandiri untuk Deteksi Risiko Tuberkulosis

    Pemprov Jakarta Luncurkan JakScan, Aplikasi Skrining Mandiri untuk Deteksi Risiko Tuberkulosis

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Jakarta Smart Check and Notify (JakScan) yang memungkinkan masyarakat melakukan skrining mandiri untuk mengetahui risiko tuberkulosis (TB), serta memberikan panduan dan notifikasi untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    Pemprov DKI berharap JakScan dapat menjadi alat bantu masyarakat yang mudah digunakan, responsif, dan terintegrasi dengan layanan masyarakat.

    “Ini adalah langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat deteksi dini, memperbaiki rujukan kasus, dan memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan yang tepat,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, mengatakan pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TB secara mandiri.

    Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menanggulangi TB agar target Eliminasi TB 2030 dapat tercapai.

    “Kami memastikan setiap warga Jakarta tahu, berani memeriksakan diri, dan berobat sampai tuntas,” kata Ani.

  • 5
                    
                        Menara Saidah, Bayangan Kemegahan yang Terbengkalai di Tengah Megaproyek Jakarta
                        Megapolitan

    5 Menara Saidah, Bayangan Kemegahan yang Terbengkalai di Tengah Megaproyek Jakarta Megapolitan

    Menara Saidah, Bayangan Kemegahan yang Terbengkalai di Tengah Megaproyek Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di antara hiruk-pikuk kendaraan di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, berdiri sebuah menara yang seolah berhenti dalam waktu.
    Menara Saidah
    , dengan tiang-tiang korintus dan fasad bergaya Romawi klasik, kini hanya menjadi bayangan kemegahan masa lalu yang perlahan memudar di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota.
    Bangunan setinggi 28 lantai itu pernah menjadi simbol kemajuan kawasan bisnis Cawang pada awal 2000-an.
    Namun, hampir dua dekade berlalu, ia menjelma menjadi monumen bisu menggambarkan rumitnya tata kelola ruang Kota Jakarta dan lemahnya penegakan hukum terhadap aset-aset terabaikan.
    Penelusuran
    Kompas.com
    , Jumat (7/11/2025), menunjukkan bahwa Menara Saidah kini seperti artefak kota yang terlupakan.
    Di depan gedung, pagar seng berwarna abu-abu kusam setinggi dua meter membentang sepanjang sisi jalan, dengan tulisan besar berwarna merah:
    DILARANG MASUK
    .
    Setiap hari, orang-orang melintas hanya beberapa meter dari bangunan ini tanpa pernah benar-benar tahu apa yang tersisa di balik pagar itu.
    Begitu pagar seng dibuka oleh petugas keamanan, suasana berubah drastis. Sunyi. Hanya terdengar dengung mesin kendaraan dari kejauhan dan lolongan anjing penjaga di bawah naungan pohon besar yang tumbuh liar di depan lobi.
    Dua pos jaga kecil berdiri di sisi kanan dan kiri gerbang, terbuat dari kayu lapuk yang sebagian atapnya sudah bocor.
    “Kami jaga empat orang, siang malam bergantian,” ujar Juliadi (40), salah satu penjaga yang sudah bekerja di sana sejak 2014.
    “Tugasnya cuma jaga biar enggak ada yang masuk tanpa izin. Banyak anak muda penasaran, kadang nekat manjat pagar,” lanjutnya.
    Di halaman depan, lantai marmer yang dulu berkilau kini tertutup debu, pecahan genteng, dan dedaunan kering.
    Rumput liar tumbuh menembus sela ubin, membentuk lanskap alami yang menelan keanggunan desain arsitektur klasik Eropa yang dulu diagungkan.
    Fasad bangunan menampilkan enam pilar besar berwarna hijau tua dengan ukiran emas yang kini memudar. Ornamen berbentuk bunga teratai di atas atap lobi menghitam akibat jamur dan cuaca.
    Di bagian dalam lobi utama, dua patung klasik berwarna putih, satu berbentuk bust laki-laki dan satu lagi patung singa, duduk berdiri di tengah debu.
    Kedua patung itu kotor, tertutup jelaga dan sarang laba-laba, tetapi masih menjaga aura kemewahan masa lalu.
    Di langit-langit lobi, lukisan langit berwarna biru muda dengan awan putih masih tampak samar, diapit sisa ornamen emas di tepiannya.
    Lift yang dulu menjadi penghubung antar lantai kini hanya menyisakan poros besi vertikal tanpa kabin. Kabel-kabel menjuntai dari langit-langit, berkarat, dan sebagian putus.
    Dinding-dinding di sekitar tangga darurat mengelupas, menampakkan lapisan bata merah dan kerangka besi bangunan.
    Tangga sempit menuju lantai dua dan seterusnya tak diterangi cahaya. Udara terasa lembap dan berbau besi tua.
    Lantai atas tampak seperti ruang terbuka yang membisu. Beberapa ruangan kosong masih memiliki sisa meja, sebagian besar berdebu dan berkarat.
    Di salah satu ruangan yang menghadap Jalan MT Haryono, kaca jendelanya sudah pecah, memberikan pemandangan Kota Jakarta yang terus bergerak di luar sana, di antaranya LRT melintas, mobil melaju, dan gedung-gedung baru tumbuh di sekitarnya.
    Kontras itu terasa menyesakkan seolah Menara Saidah tidak hanya ditinggalkan secara fisik, tetapi juga secara makna. Ia berdiri tegak, tetapi tak lagi menjadi bagian dari kehidupan kota.
    “Dulu pernah ada yang mau syuting, tapi itu udah lama banget,” kata Juliadi lagi.
    “Pemerintah belum pernah datang lagi. Katanya mau direvitalisasi, tapi cuma rencana,” imbuhnya.
    Sementara di sisi belakang gedung, pemandangan tak kalah miris. Dinding pembatas yang roboh memperlihatkan kontras antara kemegahan dan kesederhanaan permukiman padat warga Cikoko Timur yang hanya berjarak beberapa meter dari fondasi bangunan berlantai 28 itu.
    Area parkir bawah juga bisa dilalui dengan tangga besi melingkar di sisi kanan gedung. Area parkir ini kosong dan gelap, hanya diiringi ilalang serta bunyi dedaunan yang bergesekan di sekitar bangunan.
    Menara Saidah bukan sekadar bangunan kosong. Ia menyimpan riwayat panjang kepemilikan yang berlapis.
    Bangunan ini awalnya dibangun oleh PT Hutama Karya pada 1998 atas pesanan Mooryati Soedibyo, pendiri Mustika Ratu, dengan nama Menara Gracindo.
    Beberapa tahun kemudian, gedung itu dilelang dan berpindah tangan ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim, pemilik Merial Group.
    Sang putra, Fajri Setiawan, melakukan renovasi besar-besaran, menambah jumlah lantai dari 18 menjadi 28 dan mengganti namanya menjadi Menara Saidah, mengabadikan nama sang ibu.
    Pada awal 2000-an, gedung ini sempat digunakan oleh beberapa lembaga negara, termasuk Sekretariat Panitia Pemilu 1999 (kini KPU) dan Kementerian Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
    Namun pada 2007, seluruh aktivitas perkantoran di dalam Menara Saidah berhenti. Beredar kabar bahwa gedung miring beberapa derajat.
    Pihak pengelola, PT Gamlindo Nusa, membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa pengosongan dilakukan hanya karena masa sewa habis. Namun, sejak saat itu pintu gedung ditutup rapat.
    “Kalau bangunan sudah tidak dimanfaatkan, otomatis Sertifikat Laik Fungsi (SLF)-nya sudah tidak berlaku,” jelas Kartika Andam Dewi, Ketua Subkelompok Penggunaan Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, saat dihubungi
    Kompas.com
    .
    “Pengawasan kami bergilir, dan Menara Saidah belum termasuk daftar 2025. Mungkin baru masuk di jadwal 2026. Karena belum ada laporan aduan atau aktivitas di sana, kami belum melakukan pengawasan lanjutan,” sambungnya.
    Andam menegaskan, Menara Saidah merupakan milik swasta, bukan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta melakukan penindakan atau revitalisasi tanpa koordinasi dan izin pemilik.
    “Kalau nanti ada laporan visual bahwa bangunan itu membahayakan, baru kami bisa melakukan survei insidental,” katanya.
    Fakta ini menunjukkan kerumitan persoalan hukum dan administrasi yang membelit Menara Saidah.
    Pemprov DKI tak punya kewenangan langsung, sedangkan pemilik tidak lagi menampakkan inisiatif untuk memanfaatkan aset yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah itu.
    Upaya menyelamatkan Menara Saidah sebenarnya pernah dibahas. Pada 2016, Pemprov DKI Jakarta sempat berencana mengambil alih pemanfaatan bangunan tersebut. Namun rencana itu urung terlaksana.
    Tawaran dari Universitas Satyagama pada 2011 juga kandas karena pemilik tak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung.
    Warga sekitar mengaku sudah terbiasa melihat bangunan itu diam tanpa perubahan.
    “Dulu waktu masih ramai, memang sempat katanya mau direnovasi gitu,” kata Siti (45), pedagang di Cikoko Timur belakang gedung Menara Saidah.
    “Sayang banget ya, bangunan segede itu nganggur. Kalau bisa dimanfaatin buat kantor pemerintah atau pusat UMKM kan enak,” ujarnya.
    Pandangan serupa disampaikan Puji (29), pengemudi ojek
    online
    yang sering melintas di sana.
    “Kalau siang enggak apa-apa, tapi kalau malam sepi banget. Lihat aja catnya udah pudar, kaca banyak yang retak. Padahal di seberang udah banyak gedung baru, tapi yang ini kayak ditinggalin gitu aja,” tuturnya.
    Menurut Puji, warga sering bertanya-tanya mengapa pemerintah membiarkan bangunan strategis di tengah kota itu terbengkalai begitu saja.
    “Katanya punya swasta, tapi masa iya enggak bisa dibenerin bareng-bareng? Jadinya kayak simbol Jakarta yang setengah maju, setengah berantakan,” tambahnya.
    Bagi sebagian warga, Menara Saidah telah kehilangan maknanya sebagai simbol kemajuan.
    “Sekarang malah kalah dan kayak monumen gagalnya tata kota. Kan di kelilingi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur juga, tapi jadi satu-satunya gedung yang tidak dihuni bertahun-tahun,” ujar Tio (41), pegawai kantoran di seberang Menara Saidah.
    Pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan, persoalan Menara Saidah bukan semata bangunan mangkrak, melainkan mencerminkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola ruang kota.
    “Kelayakan bangunan itu yang paling penting adalah aspek keselamatan dan keamanan penggunaan. Kalau aman dan
    clear
    dari sengketa hukum, sebenarnya Menara Saidah sangat strategis,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    .
    Ia menilai, posisi gedung yang dekat dengan LRT, KRL, dan TransJakarta semestinya menjadi keunggulan.
    “Sangat cocok kalau dikembangkan jadi
    mixed-use building
    atau hunian
    transit oriented development
    (TOD),” katanya.
    Namun, Yayat mengingatkan bahwa revitalisasi baru bisa dilakukan jika aspek hukum dan keselamatan sudah tuntas.
    “Optimalisasi aset telantarnya harus
    clear and clean
    dulu. Kalau ada sengketa atau masalah struktur, itu harus diselesaikan dulu sebelum dibangkitkan kembali,” tegasnya.
    Yayat bahkan menilai, jika dibongkar dan dibangun ulang sebagai rumah susun terjangkau, lokasinya akan sangat diminati generasi muda yang membutuhkan hunian dekat transportasi publik.
    “Posisinya strategis banget. Dekat ke bandara, dekat ke Halim, dekat ke stasiun. Tapi ya, harus berani pemerintah turun tangan untuk memastikan kejelasan statusnya,” katanya.
    Menara Saidah kini hanya menjadi latar diam bagi perjalanan ribuan orang yang melintas setiap hari.
    Di bawahnya, bus TransJakarta melaju, LRT berderu di atas, dan KRL lewat di sampingnya, tanda Jakarta terus bergerak. Namun di tengah dinamika itu, satu bangunan dibiarkan membeku.
    “Kami enggak tahu siapa pemiliknya, siapa yang tanggung jawab. Pemerintah juga enggak pernah datang bahas. Jadinya kayak dibiarkan
    aja
    begitu,” ujar Wati (50), warga Cikoko Timur yang tinggal di belakang gedung sejak sebelum pembangunan.
    Bagi Wati, Menara Saidah bukan sekadar gedung kosong, melainkan simbol kota yang kehilangan arah dalam menata ruangnya.
    “Kalau enggak bisa difungsikan lagi, ya paling tidak dirapikan. Jangan dibiarkan kumuh begitu. Bikin kesan Jakarta ini kayak kota yang enggak dirawat,” katanya menutup percakapan.
    Menara Saidah, dengan segala kisah kemegahan dan kebisuannya, kini menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tanpa tata kelola dan kepastian hukum hanyalah ilusi kemajuan.
    Ia berdiri tegak, tapi tanpa jiwa sebuah bayangan kemegahan yang terbengkalai di tengah megaproyek Jakarta yang terus berlari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Berlaku Mulai Hari Ini!

    Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Berlaku Mulai Hari Ini!

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar pemutihan denda pajak kendaraan. Jangan sampai terlewat, catat tanggalnya!

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, 10 November hingga 31 Desember 2025 di seluruh Samsat DKI Jakarta.

    Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemutihan ini digelar untuk memberikan kemudahan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak.

    “Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta,” ujar Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam siaran persnya.

    Pemutihan denda pajak kendaraan ini akan diberikan secara otomatis. Penyesuaian dilakukan langsung melalui sistem informasi manajemen pajak daerah, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

    “Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja,” jelasnya.

    Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah serta memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat menjelang akhir tahun. Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat dan proses administrasi menjadi semakin mudah serta transparan.

    Lebih lagi, untuk memanfaatkan pemutihan denda pajak kendaraan ini, kamu nggak perlu ke kantor Samsat. Sebab, bisa juga dilakukan secara online melalui aplikasi Signal.

    “Kami ingin masyarakat merasa terbantu. Pajak daerah yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta,” pungkas Lusiana.

    Lihat juga Video ‘Ada Cicil Bayar Pajak Kendaraan di Jabar, Gimana Caranya?’:

    (dry/din)

  • DKI kenalkan JakScan untuk skrining risiko tuberkulosis 

    DKI kenalkan JakScan untuk skrining risiko tuberkulosis 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan aplikasi Jakarta Smart Check and Notify (JakScan) yang memungkinkan masyarakat melakukan skrining mandiri untuk mengetahui risiko tuberkulosis (TB), serta memberikan panduan dan notifikasi untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    “Ini adalah langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat deteksi dini, memperbaiki rujukan kasus, dan memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan yang tepat,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pemprov DKI berharap JakScan dapat menjadi alat bantu masyarakat yang mudah digunakan, responsif, dan terintegrasi dengan layanan masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TB secara mandiri.

    Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menanggulangi TB agar target Eliminasi TB 2030 dapat tercapai.

    “Kami memastikan setiap warga Jakarta tahu, berani memeriksakan diri, dan berobat sampai tuntas,” kata Ani.

    Selain melalui JakScan, Pemprov DKI juga melakukan penguatan Gerakan TOSS Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TBC, perluasan deteksi dini di rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik, serta memperkuat Kampung Siaga TBC di seluruh wilayah sebagai wadah edukasi, saling dukung, dan pendampingan bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan.

    Hingga saat ini, DKI sudah memiliki 563 Kampung Siaga TBC dan ditargetkan seluruh RW di Jakarta sudah memiliki Kampung Siaga TBC pada tahun 2030.

    Sementara itu, kasus TB di Jakarta hingga 8 November 2025 mencapai 49.029. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.331 kasus (90 persen) telah memulai pengobatan, yang menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pasien mendapatkan terapi hingga sembuh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI evaluasi standar keamanan di sekolah usai insiden SMAN 72 

    DKI evaluasi standar keamanan di sekolah usai insiden SMAN 72 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah, termasuk memperkuat prosedur keselamatan di seluruh satuan pendidikan di Jakarta usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan hal itu usai menjenguk para korban insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang masih menjalani perawatan di RS Islam Cempaka Putih dan RS Yarsi, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

    Rano dalam keterangan di Jakarta, Senin mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta berpartisipasi aktif dalam program “Jaga Jakarta” demi menjaga situasi tetap kondusif.

    “Kami memahami kekhawatiran para orang tua dan keluarga korban. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran bersama untuk lebih waspada dan memperkuat budaya keamanan di lingkungan kita,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, seluruh langkah penanganan dilakukan secara transparan, cepat, dan terkoordinasi.

    Dia memastikan seluruh siswa korban insiden mendapatkan penanganan kesehatan terbaik, pendampingan penuh, serta perawatan hingga tuntas.

    Adapun proses belajar-mengajar di SMAN 72 untuk sementara dialihkan secara daring guna mendukung pemulihan kondisi fisik dan psikologis para siswa.

    “Keselamatan siswa dan tenaga pendidik merupakan prioritas utama kami. Kami ingin memastikan bukan hanya pemulihan fisik, tapi juga kesehatan mental anak-anak dan para guru,” kata Rano.

    Lalu, seluruh biaya perawatan ditanggung penuh oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap keselamatan warga, khususnya para pelajar.

    Selain penanganan medis, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga menurunkan tim untuk melakukan asesmen dan pendampingan psikologis bagi siswa maupun tenaga pendidik yang terdampak ledakan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa seri diskusi publik kali ini mendorong kemandirian ekonomi Jakarta di tengah arus globalisasi dan diharapkan ibu kota tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

    “Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” kata Ario di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa rangkaian Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.

    Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.

    Menurut dia, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya PA GMNI membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan Jakarta.

    “Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin agar Jakarta tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan kota yang “tidak pernah tidur”.

    Menurut dia, Jakarta adalah pusat ekonomi, pemerintahan, politik, sekaligus pusat mimpi banyak orang yang datang dari berbagai daerah.

    “Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ironi sosial juga masih kuat terasa. Bayangkan, dari penerima bantuan sosial di Jakarta, 60 persen justru digunakan untuk perjudian daring. Ini fakta miris yang harus menjadi perhatian bersama.

    Menurut Aruji, semangat berdikari sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno harus kembali dimaknai secara utuh. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menegaskan kemandirian bangsa dan daerah untuk tidak bergantung pada kekuatan asing.

    “Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

    Sementara Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan ketimpangan yang terus meningkat di Jakarta.

    “Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” kata dia.

    Adapun dari Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif,” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan setempat menyiapkan pembelajaran dalam jaringan (daring) serta pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pascaledakan yang terjadi pada Jumat (7/11).

    “Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online) mulai Senin (10/11) hingga kondisi sekolah telah dinyatakan dapat digunakan kembali,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan hingga hari ini lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian. Pembelajaran akan difokuskan pada proses pemulihan dan persiapan mental siswa sebelum kembali ke sekolah.

    Ia mengatakan pembelajaran di kelas nantinya akan diisi oleh wali kelas dan psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, seperti olahraga dan seni, agar anak-anak dapat pulih dan kembali merasa aman.

    Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah juga akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat.

    “Saat ini, para petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP telah berjaga di lokasi untuk memastikan pendampingan berjalan baik,” kata dia.

    Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menyampaikan akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Ia menambahkan Mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    “Kami akan menyiapkan dukungan psikolog untuk mendampingi anak-anak selama PJJ dan proses pemulihan di sekolah,” kata dia

    Ia menambahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh.

    “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh korban, guru, dan siswa SMAN 72 Jakarta agar dapat pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun psikologis, serta kembali menjalani kegiatan belajar dengan aman dan nyaman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 602 Ribu Warga Jakarta Main Judi Online, Reaksi Rano Karno Tak Terduga

    602 Ribu Warga Jakarta Main Judi Online, Reaksi Rano Karno Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, buka suara soal dampak sosial judi online di masyarakat. Menurut dia berdasarkan laporan PPATK, 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online dengan transaksi Rp 3,12 triliun.

    “Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat jodi online. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

    Dikatakan Rano, persoalan judi online ini merupakan dampak dari shock culture digitalisasi yang 20 tahun lalu pernah diungkapnya dalam sebuah tulisan. Lebih lanjut dijelaskan Rano, kehadiran judi online sulit untuk dibendung lantaran bagian dari dampak digitalisasi dunia tanpa mengenal batas.

    Karena itu, upaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan, menurut Rano, adalah membangun kesadaran bahwa judi online itu merugikan dan berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat.

    Foto: Ilustrasi Judi Online (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Ilustrasi Judi Online (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Upaya itu, menurutnya, harus dilakukan bersama-sama secara masif dan tidak bisa hanya bergantung dari satu sektor saja.

    Disebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi pelaku judi online yang lima ribu diantaranya diduga penerima program Bantuan Sosial (Bansos) seperti KJP, dan KJMU. Diakui Rano, meski bantuan itu diperuntukkan bagi anak, namun lantaran kartu ATM program dipegang orang tua, akan sulit melakukan pencegahan.

    Ditegaskan Rano, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berupaya mensiasati untuk mengatasi persoalan itu. Ia berharap, upaya edukasi seperti yang dilaksanakan Kejaksaan RI saat ini, bisa terus berlanjut secara massif ke berbagai tempat, bahkan hingga pelaksana car free day setiap pekan.

    Diakui Rano, upaya edukasi melalui pameran dan layanan oleh Kejaksaan Agung yang digelar hari ini di Lapangan Banteng tidak hanya mengedukasi warga tapi juga memberikan kesan positif, lebih dekat dengan publik.

    “Ini adalah momen untuk masyarakat tahu. Jadi penyuluhan atau event-event seperti ini, harus lebih banyak dilakukan lagi,” tambahnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Soal Korban Trauma Pasca Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Dinkes DKI Bilang Gini

    Soal Korban Trauma Pasca Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Dinkes DKI Bilang Gini

    Jakarta

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sedikitnya 28 orang menjalani perawatan intensif di rumah sakit imbas ledakan SMAN 72 DKI Jakarta. Kepala Dinkes DKI Ani Ruspitawati memastikan seluruh pembiayaan pasien ditanggung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

    “Seluruh biaya perawatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai penanganan yang diberikan oleh Rumah sakit berdasarkan kebutuhan medis pasien,” beber Ani dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (9/11/2025).

    Berdasarkan pantauan di sejumlah RS, sebagian besar korban ledakan mengalami barotrauma, yang menyebabkan nyeri telinga, gangguan pendengaran atau telinga berdenging.

    Pihaknya juga memastikan akan memberikan pendampingan psikis pada para korban dan keluarga yang terdampak. Hal ini demi memastikan seluruh korban dinyatakan pulih dari trauma.

    Konsultasi yang kemudian dibuka juga dipastikan akan mengutamakan keamanan dan kenyamanan korban. Layanan tersebut dibuka dalam program Jakcare, bisa diakses secara gratis via online.

    “Untuk konsultasi psikologis dan dukungan psikososial pasca kejadian,” tandas Ani.

    Berikut rincian perawatan korban ledakan SMAN 72 Jakarta, berdasarkan laporan Dinkes DKI Sabtu (8/11/2025):

    28 pasien sempat menjalani rawat inap65 pasien lainnya menjalani rawat jalan atau sudah diperbolehkan pulang.

    Rumah Sakit Islam (RSI) Cempaka Putih menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak menangani korban yakni 39 pasien dengan rincian:

    13 pasien dirawat inap

    26 pasien telah pulang.Selain itu, Rumah Sakit (RS) Yarsi menangani 15 pasien, di mana 14 di antaranya sempat dirawat inap. RS Pertamina menangani 7 pasien dan 1 orang masih dalam perawatan saat ini. Sedangkan 32 pasien lainnya ditangani di sejumlah puskesmas seperti, Puskesmas Kelapa Gading dan 5 orang di Klinik Bina kasih

    Hingga Sabtu sore, masih terdapat 28 orang dirawat inap di beberapa rumah sakit, yaitu 13 orang di RSI Cempaka Putih dan 14 orang di RS Yarsi, serta satu orang RS Pertamina Jaya. Sementara data dari puskesmas, seluruh pasien di puskesmas telah selesai ditangani atau dirujuk ke rumah sakit.

    Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut korban ledakan SMA 72 Jakarta Utara yang dirawat di RS Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih masih trauma.

    Kondisi Pasien Trauma

    “Tentu mereka (korban ledakan SMA 72) masih trauma ya, tentu mereka masih trauma, tapi ya pelan-pelan nanti kita dampingi,” kata Gus Ipul usai menjenguk para korban di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Minggu (9/11), dikutip dari CNN.

    Ia mengatakan pendampingan dan trauma healing itu akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, ada bantuan dari pihak RS Islam Jakarta Cempaka Putih serta Kepolisian RI (Polri).

    Akan tetapi, Gus Ipul belum bisa memberikan estimasi waktu berapa lama proses trauma healing itu selesai. Ia hanya menegaskan semuanya tergantung kondisi masing-masing korban.

    “Tim kami nanti, tentu bersama orang tua, nanti secara rutin akan bertemu. Kita akan lakukan asesmen, termasuk dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” tuturnya.

    (naf/naf)