Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

  • KemenUMKM Raih Predikat Informatif di Anugerah Informasi Publik 2025

    KemenUMKM Raih Predikat Informatif di Anugerah Informasi Publik 2025

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai institusi yang baru terbentuk setahun lalu sukses meraih predikat ‘Informatif’ dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Predikat ini merupakan penghargaan tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh KIP.

    Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian UMKM untuk menjadi institusi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan terbuka dalam pengelolaan informasi publik.

    “Alhamdulillah, prestasi ini menunjukkan komitmen Kementerian UMKM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujar Arif, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Selain itu, KIP juga memberikan penghargaan khusus kepada Kementerian UMKM sebagai Badan Publik Baru yang dinilai mampu melakukan percepatan penerapan keterbukaan informasi publik serta menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, meskipun baru resmi terbentuk pada 21 Oktober 2024.

    Penilaian tersebut dilakukan KIP melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.

    Arif berharap predikat Informatif ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Capaian tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian UMKM untuk terus memberikan layanan publik yang berkualitas dan responsif.

    Dalam kesempatan yang sama Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, mengapresiasi komitmen seluruh badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja bersama agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal,” ujar Rospita.

    Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90-100), Menuju Informatif (80-89,9), Cukup Informatif (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (

    Pelaksanaan IKIP sejalan dengan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan bertanggung jawab.

    Informasi publik Kementerian UMKM dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain situs resmi umkm.go.id, akun media sosial resmi, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Call Center 106, serta layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlokasi di Kantor Kementerian UMKM, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan.

    (akd/ega)

  • Pemkab Tuban Buka Peluang Investasi Demi Memperluas Industri dan Perdagangan

    Pemkab Tuban Buka Peluang Investasi Demi Memperluas Industri dan Perdagangan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban buka peluang investasi melalui Forum Investment tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Mustika pada 27 November 2025. Serta dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    Wakil Bupati (Wabup) Tuban Drs. Joko Sarwono, menyoroti pentingnya peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyebut penanaman modal mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Sebab, investasi dapat memperluas kegiatan industri dan perdagangan, meningkatkan daya beli serta membuka lapangan kerja baru.

    “Salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi karena sektor ini mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Wabup Tuban.

    Selain itu, menurutnya Bupati Tuban juga menekankan perlunya mengenalkan potensi unggulan daerah kepada calon investor. Karena produk unggulan dan investasi merupakan dua elemen yang saling memperkuat dan menentukan daya saing daerah.

    “Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring penyampaian LKPM sesuai amanat regulasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, pihaknya menegaskan bahwa forum bisnis menjadi strategi efektif dalam promosi investasi dan mempertemukan calon investor dengan peluang usaha, tetapi juga membuka ruang pertemuan langsung melalui sesi one on one meeting agar kolaborasi dapat terwujud secara konkret.

    “Kami berharap Tuban Investment Forum Tahun 2025 ini sebagai ajang mempromosikan potensi investasi Kabupaten Tuban kepada para calon investor agar bersedia menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Tuban,” terang Wabup.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tuban, dra. Esti Surahmi, Apt. menyampaikan forum bisnis ini diikuti sebanyak 100 peserta dari pelaku usaha, perangkat daerah, asosiasi bisnis dalam dan luar negeri serta calon investor.

    “Harapannya meningkatkan realisasi investasi serta menarik lebih banyak investor, menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan bertujuan mempromosikan potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Tuban,” tutup Esti Surahmi. [dya/aje]

  • Taman Ismail Marzuki ditargetkan jadi sentral sinema di Jakarta

    Taman Ismail Marzuki ditargetkan jadi sentral sinema di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat menjadi sentral sinema di Jakarta sebagai upaya mewujudkan kota global.

    “Tentu semua tahu yang namanya Taman Ismail Marzuki. Ini akan kita jadikan head of the movie central film atau sentral sinema di Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam acara IdeaTalks di Jakarta Internasional Convention Center (JICC), Sabtu.

    Dia mengatakan Jakarta memiliki banyak infrastruktur sehingga harus dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin.

    Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan berbagai strategi sebagai upaya mewujudkan Jakarta menjadi kota sinema dalam kurun waktu dua tahun.

    “Ini yang sedang kita benahi, yang mudah-mudahan dalam waktu dua tahun, makanya target saya 2027 yang namanya film komisi sudah bukan berbentuk, tapi sudah berjalan,” ucap Rano.

    Dia pun mengaku memiliki harapan besar untuk mewujudkan film yang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga sebuah cerita tentang kota, mimpi, keberagaman, dan semangat warganya.

    “Karena itu, membangun ekosistem film berarti membangun jati diri kota, menjadikannya tempat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga kaya makna dan inspirasi bagi dunia,” ujar Rano.

    Saat ini, kata dia, Pemprov DKI merancang lembaga bernama Komisi Film Jakarta (Jakarta Film Commission) untuk mewujudkan kota sinema yang berbudaya dan berseni.

    Menurut dia, Jakarta saat ini dikembangkan sebagai ikon kota budaya dan seni sehingga secara tidak langsung Jakarta sudah mendeklarasikan diri menjadi kota sinema dengan segala industrinya.

    Terlebih, sambung dia, hampir semua negara memiliki Komisi Film, seperti Korea, Hongkong, Tokyo dan Belanda.

    Leih lanjut, Rano menuturkan pembentukan “Jakarta Film Commission” dibuat sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Fungsinya, yaitu mencakup fasilitasi perizinan, database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab dekatkan layanan administrasi ke warga lewat Peduli Pulau

    Pemkab dekatkan layanan administrasi ke warga lewat Peduli Pulau

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menggelar program kegiatan Pelayanan Terpadu Keliling atau Peduli Pulau untuk mendekatkan layanan administrasi kepada warga Pulau Harapan, Jumat.

    “Kami berupaya mendekatkan layanan publik kepada masyarakat pulau. Semua bisa dilakukan di satu lokasi, mulai dari pembuatan paspor, dokumen kependudukan, hingga layanan pajak dan BPJS,” kata Kepala Unit Pelayanan Penanaman Modal (UPPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu Erwin di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah instansi lintas sektor, dan dalam kegiatan yang digelar pada Jumat, sebanyak 48 pelayanan diberikan kepada masyarakat.

    Dia merinci pelayanan tersebut, antara lain dari Dukcapil Kelurahan Pulau Harapan yang meliputi pelayanan Kartu Keluarga (KK) sebanyak empat dokumen, Kartu Identitas Anak (KIA) dua dokumen, satu KTP dan enam konsultasi.

    Kemudian dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok meliputi pelayanan lima penerbitan paspor baru, dua penggantian paspor, dan satu paspor hilang.

    Sementara itu, Polres Kepulauan Seribu menerbitkan tiga lembar SKCK, dan KP2KP Kepulauan Seribu melayani delapan warga terkait NPWP dan SPT serta empat aktivasi Coretax.

    Selain itu, BPN Jakarta Utara menerima lima konsultasi, PA Jakarta Utara satu konsultasi, KSOP dua konsultasi pas kapal, dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat satu pendaftaran serta tiga konsultasi.

    Erwin pun memastikan program Peduli Pulau digelar secara bergiliran di berbagai pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan pelayanan publik secara merata.

    Pada kesempatan yang sama, Lurah Pulau Harapan Yusuf menuturkan program tersebut sangat membantu warga pulau yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk mengurus dokumen ke daratan Jakarta.

    “Warga merasa terbantu karena semua pelayanan bisa diurus dalam satu hari tanpa harus menyeberang jauh,” ungkap Yusuf.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengelola Tebet Eco Park tegur komunitas fotografi yang lakukan pungli

    Pengelola Tebet Eco Park tegur komunitas fotografi yang lakukan pungli

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, menegur komunitas fotografi yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada pengunjung sebesar Rp500 ribu.

    “Untuk tindak lanjutnya, kita sudah melakukan panggilan, klarifikasi dan teguran terhadap komunitas tersebut,” kata Kasi Taman Kota pengelola Tebet Eco Park Dimas Ario Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi terhadap komunitas tersebut sebelum ramai di media.

    Ke depannya, pengelola Tebet Eco Park berkomitmen menggencarkan sosialisasi larangan pungutan liar di kawasan tersebut.

    “Nanti juga mensosialisasi di media sosial dan spanduk, tidak ada pungli terkait kegiatan fotografi yang bersifat nonkomersil di taman,” ucap Dimas.

    Lebih lanjut, dia pun menegaskan warga dapat beraktivitas di taman, salah satunya memotret di ruang terbuka hijau tersebut secara gratis, selama tidak dalam bentuk komersial.

    Dia menjelaskan kegiatan komersial yang dimaksud itu, seperti bazaar, produk bermerek dan sebagainya, yang nantinya diarahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Dengan demikian, dia mengatakan pihak dinas tidak melarang aktivitas fotografi di dalam area taman, dari komunitas maupun perorangan.

    Sebelumnya, viral di media sosial pengunjung yang ingin melakukan sesi foto dikenai tarif hingga Rp500 ribu oleh kelompok tertentu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

    Kejadian itu viral setelah salah satu pemilik akun berkomentar di Instagram @tebetecopark, yang mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500 ribu kepada fotografer yang ingin memotret di Tebet Eco Park.

    Pengunjung yang ditegur oleh komunitas tersebut mengaku mendapat penjelasan dari anggota komunitas bahwa hanya fotografer berizin yang boleh memotret di kawasan itu.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Tebet Eco Park merupakan kawasan ruang publik yang bebas pungli. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen segera menertibkan oknum komunitas fotografi yang mematok harga biaya memotret sebesar Rp500 ribu itu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengelola tegaskan warga dapat beraktivitas di Tebet Eco Park gratis

    Pengelola tegaskan warga dapat beraktivitas di Tebet Eco Park gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, menegaskan warga dapat beraktivitas di taman, salah satunya memotret di ruang terbuka hijau tersebut secara gratis dan tidak ada pungutan liar (pungli).

    “Iya, gratis, selama tidak komersial, ya,” kata Kasi Taman Kota pengelola Tebet Eco Park Dimas Ario Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan kegiatan komersial yang dimaksud itu, seperti bazaar, produk bermerek dan sebagainya nanti akan diarahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Dengan demikian, dia menegaskan pihak dinas tidak melarang aktivitas fotografi di dalam area taman, dari komunitas maupun perorangan.

    “Dari pihak dinas maupun teman-teman di lapangan tidak mengeluarkan izin khusus,” ucap Dimas.

    Sebelumnya, viral di media sosial pengunjung yang ingin melakukan sesi foto dikenai tarif hingga Rp500 ribu oleh kelompok tertentu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

    Kejadian itu viral setelah salah satu pemilik akun berkomentar di Instagram @tebetecopark, yang mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500 ribu kepada fotografer yang ingin memotret di Tebet Eco Park.

    Pengunjung yang ditegur oleh komunitas tersebut mengaku mendapat penjelasan dari anggota komunitas bahwa hanya fotografer berizin yang boleh memotret di kawasan itu.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Tebet Eco Park merupakan kawasan ruang publik yang bebas pungli. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen segera menertibkan oknum komunitas fotografi yang mematok harga biaya memotret sebesar Rp500 ribu itu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapur MBG Jakarta Bakal Kantongi Sertifikat Higiene, Target Selesai Dua Minggu Megapolitan 4 Oktober 2025

    Dapur MBG Jakarta Bakal Kantongi Sertifikat Higiene, Target Selesai Dua Minggu Megapolitan 4 Oktober 2025

    Dapur MBG Jakarta Bakal Kantongi Sertifikat Higiene, Target Selesai Dua Minggu
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam dua minggu mendatang.
    Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
    “Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Ani menjelaskan, Pemprov DKI bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat penerbitan SLHS bagi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    Saat ini, dari 180 SPPG di Jakarta, semuanya masih dalam proses mendapatkan sertifikat.
    Selain sertifikasi, Pemprov DKI juga menggelar pelatihan bagi penanggung jawab SPPG dan penjamah makanan.
    Pelatihan ini ditujukan agar hidangan MBG aman dikonsumsi, termasuk oleh anak-anak, sehingga risiko keracunan bisa diminimalkan.
    “Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus agar bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik,” kata Ani.
    Dukungan Pemprov DKI juga mencakup inspeksi rutin pada setiap SPPG.
    Menurut Ani, sebagian besar pengelola kooperatif dan berkomitmen menjalankan program sesuai ketentuan.
    “Kalau ada yang tidak sesuai, akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, supaya kami dapat memberikan sertifikat laik sehat secara cepat. Ini adalah proses percepatan dan sesudah itu akan ada pengawasan,” ujarnya.
    Langkah ini menjadi perhatian penting setelah tercatat 60 siswa dari 10 lokasi di Jakarta mengalami keracunan akibat hidangan MBG.
    Hasil laboratorium menyebutkan sebagian besar kasus dipicu oleh bakteri.
    Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat pada September 2025 mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
    Kebijakan ini muncul setelah Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait makanan MBG beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jakarta Targetkan Seluruh Dapur MBG Tersertifikasi dalam Dua Minggu

    Pemprov Jakarta Targetkan Seluruh Dapur MBG Tersertifikasi dalam Dua Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan semua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal itu untuk memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan [untuk semua dapur MBG],” kata Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu.

    Ani mengatakan Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan SLHS untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari 180 SPPG di Jakarta, kata dia, semuanya belum memiliki SLHS dan masih berproses mendapatkannya.

    Selain SLHS, Pemprov DKI juga melatih penanggung jawab dari SPPG dan penjamah makanan untuk memastikan hidangan pada program MBG aman dikonsumsi, termasuk oleh peserta didik sehingga risiko keracunan dapat dihindari.

    “Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus agar bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik,” kata Ani.

    Hal itu menjadi bagian dari dukungan Pemprov Jakarta supaya program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan hal positif terhadap penerima, termasuk anak-anak.

    Dukungan yang diberikan juga termasuk melakukan inspeksi pada SPPG. Menurut Ani, semua pengelola SPPG kooperatif dan berkomitmen menjalankan program sesuai ketentuan.

    “Kalau ada yang tidak sesuai, akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, supaya kami dapat memberikan sertifikat laik sehat secara cepat. Ini adalah proses percepatan dan sesudah itu akan ada pengawasan,” kata Ani.

    Dinas Kesehatan Jakarta mencatat sebanyak 60 siswa dari 10 lokasi di Jakarta mengalami keracunan usai menyantap hidangan dalam program MBG. Berdasarkan hasil laboratorium sebagian besar penyebab keracunan makanan adalah bakteri.

    Sementara itu pada September lalu, pemerintah pusat mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas MBG. 

  • Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Jakarta harus siap menjadi tempat yang ramah, mudah digapai dengan syarat dan ketentuan yang masuk akal bagi pelaku industri film

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta yang bersiap menuju kota global punya sederet mimpi besar. Setelah menyandang predikat sebagai kota literatur pada tahun 2021 dari UNESCO, kini Ibu Kota bercita-cita menjadi kota sinema.

    Cita-cita tersebut bukan hal yang mustahil terwujud, apalagi karena industri film telah menjadi bagian penting yang menggerakkan perekonomian kreatif di Jakarta.

    Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2024, subsektor film, animasi, dan video tumbuh lebih tinggi (6,22 persen) jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan (5,04 persen).

    Optimisme menjadi kota sinema juga didukung 141 rumah produksi yang ada, sebanyak 80 persennya berdomisili di Jakarta. Rumah produksi tersebut menghasilkan sebanyak 42.331 judul film yang masuk Lembaga Sensor Film dan 285 di antaranya lulus sensor.

    Langkah mewujudkan kota sinema yang berbudaya dan seni pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan hingga kebutuhan lainnya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata menyatakan siap memfasilitasi sineas untuk syuting di Jakarta melalui platform Filming in Jakarta.

    Fasilitas yang disiapkan termasuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Experience Board (JxB).

    Tujuannya bukan sekadar ingin Jakarta sebagai lokasi syuting, tetapi juga memperlihatkan kota sebagai ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhan.

    Apalagi Jakarta sejak era produksi film negara telah menjadi latar bagi rumah produksi untuk menciptakan film yang menggambarkan kehidupan, dinamika, serta perkembangan kota dan masyarakatnya seperti “Njai Dasima”, “Si Doel Anak Sekolahan”, “Janji Joni” hingga film-film modern yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional.

    Lalu untuk semakin menarik minat sineas menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting, lembaga bernama Komisi Film Jakarta akhirnya diinisiasi untuk dibentuk sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Fungsinya bukan hanya tentang perizinan, namun juga database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film.

    Ini seperti yang dimiliki kota-kota di dunia seperti Busan, Korea Selatan; Hong Kong, Tokyo; Jepang, hingga kota di Belanda.

    Dukungan pun diberikan oleh sejumlah lembaga festival film, seperti diungkapkan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri Festival Film Cannes, Prancis pada Mei 2025.

    Adapun Komisi Film Jakarta menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Ini lantaran sektor film menjadi sebagai salah satu prioritas utama di antara pembangunan infrastruktur lainnya.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)