Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Ombudsman

  • Gunung Lewotobi Meletus Lagi, Semua Rute Penerbangan di Bandara Lombok Terdampak – Espos.id

    Gunung Lewotobi Meletus Lagi, Semua Rute Penerbangan di Bandara Lombok Terdampak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Penumpang di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat belum berangkat, karena penerbangan dibatalkan dampak letusan gunung Lewotobi Laki-Laki Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu (13/11/2024) (ANTARA/Akhyar Rosidi)

    Esposin, MATARAM — PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan semua rute penerbangan domestik maupun internasional baik keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Lombok terdampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Semua rute penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok terdampak letusan gunung Lewotobi atau tidak ada aktivitas penerbangan hari ini,” kata Humas Bandara Lombok Arif Haryanto di Lombok Tengah, Rabu (13/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Rute penerbangan yang dibatalkan maupun delay di antaranya rute penerbangan internasional tujuan Kuala Lumpur, Singapura baik yang datang maupun berangkat.

    Kemudian rute penerbangan domestik yang dibatalkan dan delay di antaranya tujuan Jakarta, Denpasar Bali, Surabaya, Yogyakarta, Sumbawa dan Bima.

    “Dua rute penerbangan internasional dan enam rute penerbangan domestik,” katanya.

    Sementara itu, berdasarkan data sementara hingga siang ini jumlah penerbangan yang dibatalkan mencapai 30 penerbangan dari semua maskapai penerbangan. Sedangkan beberapa rute penerbangan lain masih ada yang delay dan kemungkinan dibatalkan, karena arah semburan abu vulkanik gunung Lewotobi masih ke arah barat.

    “Artinya yang masih delay ini kemungkinan bisa batal, tergantung kondisi letusan gunung Lewotobi,” katanya.

    Ia mengatakan bagi penerbangan yang dibatalkan, para penumpang menerima informasi dan broadcast melalui WhatsApp dan SMS dari pihak maskapai yang menginformasikan terkait perubahan jadwal penerbangan (reschedule) ke penerbangan esok dan terkait mekanisme refund.

    Penumpang yang memutuskan untuk refund, oleh pihak maskapai diberikan pengembalian 100 persen dari harga tiket.

    “Staf maskapai standby di kantor customer service maskapai untuk penanganan penumpang,” katanya.

    Untuk penerbangan yang ditunda (delayed), para penumpang ditempatkan di ruang tunggu dan diberikan penjelasan oleh pihak maskapai. Situasi penumpang di ruang tunggu kondusif dan personel bandara stand by.

    “Jumlah penumpang yang terdampak itu sekitar 6.000 penumpang berdasarkan jumlah penumpang per hari sebelumnya di Bandara Lombok baik yang datang maupun yang berangkat,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melarang siapapun untuk beraktivitas pada radius tujuh kilometer dari puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki, kecuali tim petugas SAR gabungan atas rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM dengan tujuan keselamatan.

    Gunung Lewotobi Laki-Laki merupakan salah satu gunung api aktif di NTT yang hampir sepanjang tahun ini aktivitas vulkaniknya secara fluktuatif meningkat.

    Badan Geologi Kementerian ESDM meningkatkan statusnya menjadi level IV (Awas) mulai Ahad (3/11) pukul 24.00 Wita. Peningkatan status tersebut berdasarkan hasil evaluasi aktivitas periode 23 Oktober – 3 November 2024 pukul 18.00 Wita.

    Merujuk hasil analisa dari Badan Geologi keberadaan desa yang terpaut sekitar tujuh kilometer (zona bahaya) dari bukaan kawah gunung api tidak hanya berpotensi terkena lontaran material vulkanik, tapi juga banjir lahar dingin gunung Lewotobi Laki-Laki di masa mendatang.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Meriah! Festival UMKM Generasi Cerdas Finansial UKSW Bersama OJK, BI, dan BNI – Espos.id

    Meriah! Festival UMKM Generasi Cerdas Finansial UKSW Bersama OJK, BI, dan BNI – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Suasana Festival Generasi Cerdas Finansial Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital, Selasa (5/11/2024).(Istimewa)

    Esposin, SALATIGA – Suasana lapangan sepak bola Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tampak riuh dengan semangat generasi muda yang antusias menyambut Festival UMKM Generasi Cerdas Finansial Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital, Selasa (5/11/2024). 

    Dihelat dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), festival ini menghadirkan paduan antara edukasi, inovasi, dan kreasi dalam satu harmoni yang utuh.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Bukan sekadar perhelatan biasa, festival ini dimulai dengan sebuah momen simbolik yang kuat. Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami bersama Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, dan Direktur Network and Services BNI, Ronny Venir, berdiri di depan kanvas besar untuk melukis sebuah karya ekspresionis. 

    “Setiap warna yang kita torehkan adalah harapan dan simbol cinta pada lingkungan, pada bangsa, dan pada kehidupan. Kampus kita adalah simbol pengetahuan yang tumbuh untuk keberlanjutan. Bersama-sama, kita mencintai bumi dan menjawab tantangan bangsa,” ujar Rektor Intiyas.

    Seusai simbolisasi, festival pun dimulai dengan energi yang semakin berlipat. Stand-stand pameran ramai dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum yang ingin melihat hasil inovasi anak-anak muda yang berbakat.

    Di sudut Young Entrepreneur Progressive and Outstanding (YOUR PROUD), program dari Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan (DIK) UKSW terpajang dua produk unggulan yang telah menembus pendanaan dari Kemendikbud Ristek dalam program P2MW 2024: Asa Space dan Bahiti.

    Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan Prof. Eko Sediyono menyatakan, festival ini menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pelatihan yang selama ini mereka dapatkan. Kerja sama dengan BNI, OJK, dan BI membuka jalan bagi UKSW untuk menampilkan wirausahawan muda berbakat yang mendukung visi UKSW sebagai entrepreneurship research university,” ujarnya.

    Direktur DIK Dr. Linda Ariany Mahastanti, S.E., M.Sc., menambahkan bahwa dalam festival ini, UKSW turut merangkul UMKM binaan DIK dari Salatiga untuk turut hadir. 

    “Harapannya, UMKM lokal dapat memperluas pasar mereka dan merasakan manfaat dari keberadaan festival ini, sehingga UKSW tidak hanya berdampak pada civitas academica, tetapi juga masyarakat sekitar,” tambahnya. 

    Di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang lalu lalang, Novelia Asian, salah satu pemilik Asa Space, menyambut festival dengan gembira. 

    “Kami sangat senang dapat mengikuti acara ini. Ramai sekali! Ini kesempatan langka untuk memperkenalkan produk kami ke khalayak luas. Sejauh ini, acara ini adalah yang paling banyak pengunjungnya dan benar-benar jadi tempat yang laris manis untuk berjualan!” ujar mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) ini.

    Teknologi Ramah Lingkungan 

    Tidak ketinggalan, Fakultas Sains dan Matematika (FSM) turut memamerkan dua inovasi terbaru mereka, buah riset dari Program Dana Padanan Kedaireka 2024. Di antaranya adalah Generator Air Berbahan Baku Udara yang dikembangkan hasil kolaborasi FSM dan Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer (FTEK).

    Felix Marcellino, salah satu anggota tim riset, menjelaskan bagaimana alat ini mampu “menyulap” udara menjadi air dengan prinsip pemanasan udara yang sederhana namun brilian. 

    “Inovasi ini sangat berarti, karena bisa membantu kebutuhan air di masa depan,” katanya sambil tersenyum bangga.

    Di sudut lain, FTEK menampilkan karya spektakuler mereka, “Echo Ride Sunstation” yang dirancang untuk mengisi daya motor listrik dengan tenaga matahari. Inovasi ini adalah langkah nyata UKSW untuk menghadirkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan visi kampus sebagai rumah bagi ilmu yang berdampak.

    Festival semakin meriah dengan hadirnya beragam penampilan dari etnis di UKSW, serta siswa SD, SMP, dan SMA Kristen Satya Wacana. Tari Tradisional Kekeplokan, band dan dance SMP, hingga paduan suara dan tarian SMA mengalun memenuhi lapangan. Selain itu, stand Kantor perwakilan BI provinsi Jateng, BNI, photo booth, dan lainnya juga turut memeriahkan festival.

     Di antara para pengunjung, Esi Lacosta, alumni Prodi Psikologi Fakultas Psikologi, berbagi kesannya. 

    “Ini acara yang sangat seru. Selain banyak stand inovatif, UKSW juga menyediakan voucher makanan yang bikin harga lebih murah. Terima kasih, UKSW!” ucapnya. 

    Benedicta Felicia dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga menambahkan, “Stand YOUR PROUD sangat menarik. Saya senang bisa melihat berbagai karya wirausaha muda di sini. Acara ini benar-benar seru,” pungkasnya.

    Festival Generasi Cerdas Finansial ini adalah wadah pertemuan antara ide, visi, dan aksi, yang menjelma dalam karya dan kolaborasi. Kegiatan ini turut mendukung UKSW dalam kontribusinya dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 4 Pendidikan Berkualitas, SDGs 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, SDGs 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan SDGs 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Polisi Sita Rp2,6 M dari Istri Buron Kasus Judi Online Komdigi – Espos.id

    Polisi Sita Rp2,6 M dari Istri Buron Kasus Judi Online Komdigi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (Freepik).

    Esposin, JAKARTA — Polda Metro Jaya kembali menyita uang senilai Rp2,6 miliar dari istri buronan kasus judi daring (online/judol), di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berinisial A alias M.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    “Istri A ini berinisial D dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh A alias M. Dar tangan tersangka D penyidik menyita beberapa barang bukti antara lain uang tunai total Rp2.687.599.000,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/11/2024). 
     
    Ade Ary memerinci uang yang disita terdiri dari mata uang rupiah senilai Rp2.075.299.000, kemudian pecahan mata uang Dolar Singapura ⁠(SGD) sebanyak 3.000 SGD atau senilai sekitar Rp35.100.000 dan juga mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak US$37.000 atau senilai sekitar Rp577.200.000.
     
    “Selain itu penyidik juga menyita 58 buah perhiasan, enam ponsel, dua unit mobil, dua buah jam tangan mewah dan satu buku tabungan, ” katanya sebagaimana dilansir Antara. 
     
    Ade Ary juga menambahkan penyelidik terus melakukan pendalaman dengan kecermatan dan kehati-hatian secara intensif untuk menangkap para pelaku serta mengajukan pemblokiran rekening.

    “Kami tegaskan bahwa Polri berkomitmen terus mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Kementerian Komdigi, para bandar dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan tindak pidana perjudian maupun tindak pidana pencucian uang, ” ucapnya.

    Polda Metro Jaya hingga saat ini telah menetapkan sebanyak 18 tersangka dalam kasus judi daring (online/judol) yang juga melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
     
    Mereka terdiri 18 orang tersebut yaitu 10 pegawai Komdigi dan delapan warga sipil.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    Hari Pertama Gibran Buka Layanan “Lapor Mas Wapres”, Ada yang Puas dan Kecewa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Layanan pengaduan ”
    Lapor Mas Wapres
    ” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dibuka mulai Senin (11/11/2024) kemarin.
    Pada hari pertama, layanan ini menerima 55 aduan dari masyarakat berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek.
    Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; hingga Manado, Sulawesi Utara.
    Beragam tanggapan pun diberikan masyarakat pada hari pertama.
    Ada yang merasa kecewa karena tidak dapat nomor antrean dan harus kembali keesokan harinya, ada pula yang senang karena pelayanan yang diberikan cenderung ramah.

    Pelayanan ramah
    Salah satu warga yang mengadu ke layanan Lapor Mas Wapres pada hari pertama kemarin adalah seorang pengemudi ojek online (ojol), Fathoni Rahman.
    Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan pengaduan yang baru saja dibuka kemarin.
    Ia mengetahui layanan tersebut dari postingan di akun Instagram Wakil Presiden.
    “Sangat ramah, sangat terbuka sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak,” kata Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden, Senin (11/11/2024).
    Adapun pengaduannya seputar pemindahan rusun tempat tinggalnya dari Rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput, lantaran ia harus berobat ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) bolak-balik karena menderita autoimun.
    Sementara itu, istrinya bekerja di Menteng, Jakarta Pusat.
    Penghasilannya dari pekerjaan ojek online terbatas untuk ongkos bolak-balik ke rumah sakit. Biaya ongkos sekaligus parkir jika menggunakan kendaraan pribadi turut ia perhitungkan saat harus kontrol ke rumah sakit.
    Terlebih, Rusun Nagrak yang terletak di Jakarta Utara kerap dilewati truk-truk besar.
    “(Jarak dari rusun ke RSCM) 27 kilometer. Belum saya parkir di RSCM, motor. Kalau saya sakit, saya enggak bisa (naik motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik lagi kereta ke Stasiun Cikini, bolak balik,” ucap dia.
    Sementara itu, masyarakat lainnya harus menelan kekecewaan lantaran jam layanan sudah habis.
    Layanan hanya diberikan pada pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB, dengan kuota maksimal hanya 50 orang.
    Salah satu warga yang belum sempat terlayani adalah Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum, John Sumarna.
    Ia datang jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur, untuk melaporkan mafia tanah.
    “Ini tadi lebih 50, kami disarankan untuk kembali besok pagi,” kata John Sumarna di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
    Dia berharap, layanan pengaduan bisa membantunya menangani mafia tanah yang merugikan beberapa kliennya.
    Salah satu klien yang seorang petani misalnya, mengalami perampasan paksa oleh mafia tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) palsu, padahal yang bersangkutan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Korban sejatinya sudah melapor kepada pihak kepolisian saat terjadi perampasan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, korban justru diamankan pihak kepolisian.
    Ia pun mengaku sudah melaporkan kasus serupa sejak lama, sejak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
    Kendati demikian, lanjutnya, pihak-pihak sebagai tempat dirinya melapor dahulu sudah berakhir masa kerjanya. Oleh karenanya, ia ingin meminta petunjuk siapa lagi yang bisa menangani masalah ini.
    “Saya mau minta petunjuk siapa yang menangani untuk keadilan kepada korban bisa diberikan,” ucap John.

    Harap masalah cepat terselesaikan
    Sejumlah harapan juga dilayangkan oleh pengadu yang sudah merasakan layanan tersebut.
    Mereka berharap dengan melapor langsung kepada Gibran, masalah-masalahnya dapat lebih cepat terselesaikan
    Salah satu harapan itu datang dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Reski.
    Ia berharap Wapres segera mengecek permasalahan yang menimpa 31 orang temannya yang terkena tindakan skorsing oleh rektor universitas karena menyampaikan kritik.
    Meski kata dia, BEM sudah melaporkan kasus ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Ombudsman RI.
    “Tapi belum ada hasil sampai hari ini. Harapannya bisa diatensi cepat supaya kawan-kawan bisa kembali mengakses kuliah, dapat pelayanan akademik dan bisa melanjutkan perkualiahan dengan lancar kembali,” jelasnya.

    Diproses dalam 14 hari
    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengungkapkan, 55 aduan yang masuk pada hari pertama akan diproses dalam waktu 14 hari sesuai standar baku.
    Waktu itu diperlukan untuk proses analisis dan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    Dengan kata lain, pihak Sekretariat Wakil Presiden akan mengkategorikan terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian diserahkan dan dikoordinasikan oleh K/L maupun pemda.
    “Untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Sapto.
    Selama masa tunggu itu, masyarakat bisa mengecek perkembangan pelaporan di WhatsApp pengaduan 0811 1704 2207 dan laman setwapres.lapor.go.id.
    Pengecekan dilakukan dengan melampirkan nomor registrasi pelaporan, yang didapat usai laporan disampaikan kepada petugas di ruang pengaduan masyarakat (dumas).
    Secara bersamaan, pihaknya akan membuat rekap harian untuk disampaikan kepada Gibran.
    Harapannya laporan tersebut bisa digunakan untuk mengambil kebijakan strategis.
    “Infonya (Wapres akan mengecek setiap hari), seperti itu, sesuai arahan. Jadi memang beliau sangat memerlukan rekap laporan harian, bulanan, kita laporkan. Mudah-mudahan jadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan,” jelas Sapto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Liputan6.com, Paser – Di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim menggelar sosialisasi istem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Tak hanya sekadar menjelaskan soal sistem kanal aduan terintegrasi itu, Diskominfo Kaltim juga melatih warga menggunakannya. Satu per satu warga desa diajak menggunakan ponsel pintar untuk mencoba aplikasi pengaduan publik.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Mardiasih menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal aduan resmi. Sebab jika menggunakan saluran lain seperti media sosial, bisa berdampak hukum.

    “Kalau bapak-ibu mengeluh di media sosial, terus salah, maka bisa kena UU ITE. Tapi kalau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, identitas pelapor dilindungi bahkan bisa melapor menggunakan anonim,” katanya Mardiasih saat menjadi narasumber sosialisasi tersebut pada Selasa (15/10/2024) silam.

    SP4N-LAPOR! merupakan kanal aduan masyarakat di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.

    Melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduan berkadar pengawasan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.

    “Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, masukan, dan aspirasi, terkait layanan publik dan permohonan informasi,” ujarnya.

    Sosialisasi tersebut sekaligus pelatihan, bertujuan agar warga setempat mengetahui pemanfaatan dan tata cara pelaporan aduan.

    “Adapun yang diadukan berupa layanan yang tidak sesuai standar dan kebijakan pemerintah, perilaku aparatur, adanya KKN, masalah lingkungan, dan kritikan terhadap layanan pemerintah,” kata Mardiasih.

    Melalui aplikasi SP4N LAPOR!, masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah jika takut menyampaikan pendapatnya.

    Mardiasih. menambahkan sosialisasi itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia guna menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau ada oknum-oknum atau perusahaan yang merusak lingkungan, masyarakat juga bisa melapor ke aplikasi SP4N LAPOR!,” tuturnya.

  • Ombudsman Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Informal

    Ombudsman Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Informal

    Temuan di beberapa daerah menunjukkan bahwa banyak pekerja informal yang kesulitan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena faktor ekonomi. Pekerja informal yang tidak terikat dengan perusahaan atau pemberi upah cenderung tidak aktif sebagai peserta. Selain itu, untuk pekerja yang tidak mampu membayar iuran, kebijakan PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah masih belum seragam. Hanya Kota Makassar yang memiliki peraturan yang mengatur PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng, Ombudsman RI akan merekomendasikan agar pekerja informal, seperti petani dan nelayan, yang kesulitan membayar iuran, dapat memperoleh perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Untuk itu, kami mendorong agar Kemenko bersama kementerian terkait dapat menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memastikan petani dan nelayan dapat menerima bantuan iuran PBI,” tambahnya.

    Semua langkah ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah serta meningkatkan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI). Hal ini sangat penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas.

    Terpisah, Kepala Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja informal, akan diperkuat agar lebih banyak pekerja yang terlindungi.

    “BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama pekerja informal, bahkan di daerah pelosok. Berbagai kanal pembayaran dan pendaftaran telah kami sediakan untuk membantu peserta yang mendaftar secara mandiri, seperti kerja sama dengan Brilink, PT Pos, dan Perisai. Kami sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan oleh Ombudsman, yang akan menjadi dasar kami untuk meningkatkan cakupan perlindungan,” tutup Mintje.

     

    Simaklah video pilihan berikut ini: 

    Dilaporkan ke Ombudsman Soal Bansos, Bupati Banjarnegara Santuni Pelapor Rp200 Ribu

  • Lagi-lagi Damkar Depok Jadi Sorotan karena Viral Keluhan Petugas

    Lagi-lagi Damkar Depok Jadi Sorotan karena Viral Keluhan Petugas

    Jakarta –

    Pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Lagi-lagi petugas Damkar Depok, Sandi Butar Butar, viral mengeluhkan alat pemadam kebakaran di tempatnya bertugas.

    Dirangkum detikcom, Senin (11/11/2024), Sandi dulu memviralkan ‘room tour’ alat operasional yang dianggap tidak berfungsi dengan baik. Terbaru, Sandi kembali viral karena mengeluhkan mobil damkar bermasalah hingga menyebabkan empat orang terkena luka bakar.

    Dalam video viral, Minggu (10/11), Sandi awalnya mengungkit mobil damkar yang digunakan belum diperbaiki. Dia menyebut-nyebut nama Kadis Damkar Depok Adnan Mahyudin dalam protesnya tersebut.

    “Assalamualaikum. Untuk Bapak Kadis Adnan Mahyudin ya, ini kita baru balik TKP Kebakaran di Tirta Mandala Sukmajaya, Pak. Ada empat orang. Luka bakar, Pak. Luka bakar. Siapa yang tanggung jawab, Pak? Bapak bilang, nih, unit ini ya di Kejaksaan bilang kemarin sudah dibenerin. Di Ombudsman ngomong sudah dibenerin. Faktanya apa? Warga masyarakat melihat. Ini operator, Pak. Ini operator,” kata Sandi dalam video yang dilihat detikcom.

    “Lu dikasih tahu nggak?” tanya Sandi.

    “Nggak,” ujar rekan Sandi.

    Dia menyebutkan ada empat orang yang mengalami luka bakar. Sandi meminta Kadis Damkar Depok memperhatikan keselamatan petugas.

    “Empat orang, Pak, kena luka bakar. Tadi warga nilai, Pak. Kita masuk, Pak. Kita masuk, Pak. Gas bocor. Bapak Adnan Mahyudin, ya, Kepala Dinas Damkar. Otak, Pak, dipakai, Pak. Untuk keselamatan anggota Bapak, Pak,” ujar Sandi.

    Kadis Damkar Depok Buka Suara

    “Betul, ada empat karyawan luka bakar. Jadi bukan petugas pemadam kebakaran pemadam kena luka bakar, tapi karyawan luka bakar sebelum petugas kami hadir dalam penanggungan atau pemadam kebakaran,” kata Adnan.

    Dia mengatakan empat orang itu diduga mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan barang-barang di lokasi. Dia juga menyebutkan mobil damkar yang digunakan dalam kondisi baik.

    “Kalau menurut laporan dari bidang operasional dan kepala UPT di lapangan bahwa kemungkinan, saya juga kurang tahu. Kemungkinan mereka ingin menyelamatkan barang pribadi atau barang toko yang ada di toko,” ucapnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

  • Kajian Ombudsman Ungkap Adanya Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

    Kajian Ombudsman Ungkap Adanya Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

    Jakarta, CNBC Indonesia– Ombudsman Republik Indonesia menyebut disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah turut berdampak pada perlindungan sosial ketenagakerjaan. Disharmonisasi regulasi ini menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.

    “Isunya memang di tingkat regulasi. Berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada, namun masih umum. Ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert dikutip Jumat (8/11/2024).

    Secara nasional klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua.

    Dalam situasi demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani di Indonesia yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia.

    Temuan di beberapa daerah menunjukkan banyak masyarakat, khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay). Hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif.

    Menurut Robert, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI).

    “Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB (Surat Keputusan Bersama) yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran PBI,” katanya.

    Dia menegaskan harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengungkapkan, program jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

    “Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan di-cover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD. Kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus.

    Sementara itu, Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif.

    “Kami terus meningkatkan pelayanan kami. Sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja. Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

    (rah/rah)

  • Pemkot Jakpus tingkatkan pelayanan publik dan SDM di jajaran kelurahan

    Pemkot Jakpus tingkatkan pelayanan publik dan SDM di jajaran kelurahan

    Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai tugasnyaJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) meningkatkan pelayanan publik termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran kelurahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev).

    “Monev ini bertujuan memperkuat layanan publik pada jajaran pemerintahan mulai dari administrasi, kondisi SDM, termasuk inovasi,” kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany di Kelurahan Johar Baru, Rabu.

    “Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai tugasnya atau on the track. Lalu dalam pelaksanaannya jangan sampai merasa sendiri tidak ada yang mendampingi,” ujar Denny.

    Kegiatan monev ini membahas berbagai aspek mulai dari administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian, kondisi bangunan dan inovasi dari pihak kelurahan.

    Secara umum, Denny menilai pelayanan publik di Kelurahan Johar Baru sudah berjalan baik.

    Menurut Denny, selama ini penilaian ombudsman terhadap kinerja layanan publik di Jakarta Pusat sudah cukup baik. Namun, penilaian itu baru berbasis unit dan diharapkan ke depannya penilaian ini bisa berbasis kewilayahan.

    Denny berharap jajaran di Kelurahan Johar Baru bisa terus fokus, profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas layanan publik, mencegah potensi pelanggaran aturan, dan melakukan pembinaan demi mewujudkan Jakarta Pusat kuat yang dimulai dari tingkat kelurahan.

    “Kalau mengenai perbaikan bangunan dan adanya kekosongan jabatan, akan kami rekomendasikan di tingkat kota agar bisa ditindaklanjuti,” ucap Denny.

    “Seperti tadi mengenai penanganan manajemen hubungan pelanggan (CRM) kami akan perkuat dengan membentuk tim khusus yang menindaklanjuti CRM agar lebih maksimal,” kata Siswanto.

    Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat sudah menggelar monev di Kantor Lurah Kampung Bali, Tanah Abang, Rabu (28/8). Monev tersebut mengarah pada pengecekan absensi, administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan keuangan kelurahan, kondisi bangunan, kerapian ruangan dan kondisi toilet.

    Lalu, pada Senin (27/5) Pemkot Jakpus menggelar monev penanggulangan kemiskinan tahun 2024 yang dihadiri seluruh seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di 8 kecamatan dan 44 kelurahan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Pilgub Lampung, Mirza Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    Debat Pilgub Lampung, Mirza Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    Liputan6.com, Lampung – Menanggapi hasil penilaian Ombudsman yang menempatkan Provinsi Lampung dalam zona kuning dengan nilai indeks kepatuhan pelayanan publik sebesar 72,74 pada triwulan 1 tahun 2024, calon gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan rencananya untuk melakukan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik di daerah setempat.

    Pernyataan itu disampaikan Rahmat Mirzani Djausal saat debat publik kedua, pada segmen menjawab pertanyaan dari panelis yang digelar oleh KPU Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu malam (2/11/2024).

    Mirza menilai bahwa pelayanan publik yang efektif menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat.

    “Pelayanan publik adalah garda terdepan dari pemerintahan yang bekerja baik. Jika layanan kepada masyarakat dijalankan dengan maksimal, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbangun,” ujar Mirza.

     “Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melakukan berbagai inovasi agar pelayanan publik dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Lampung,” tambahnya. 

    Mirza menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, terjangkau, dan inklusif tanpa diskriminasi. Ia berjanji untuk menciptakan layanan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa pilih kasih. 

    “Kami tidak ingin ada masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Kami akan memastikan layanan publik dapat diakses oleh semua kalangan,” tegasnya.

    Salah satu langkah utama yang akan dilakukan Rahmat bersama timnya adalah menerapkan digitalisasi pada layanan publik. 

    “Digitalisasi adalah kunci untuk mencapai pelayanan yang efektif dan efisien. Kami akan memperkuat layanan publik berbasis digital dan mengoptimalkan hotline pengaduan masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan dipantau dan diselesaikan dalam waktu 24 jam agar masalah masyarakat cepat teratasi,” jelas dia.

    Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik, dengan memastikan SDM yang profesional dan melayani masyarakat dengan tulus.

     “Semua ini tentunya harus didukung dengan SDM yang baik dan melayani masyarakat sepenuh hati,” ungkapnya.

    Bersama calon wakilnya, Jihan Nurlela, ia berkomitmen untuk membangun birokrasi yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat.

     “Kami siap menghadirkan pemerintahan yang baik dan melayani masyarakat dengan adil demi kemajuan Lampung,” pungkasnya.

     

    Detik-Detik Heboh Letusan Kawah Panas Kesongo Blora Lenyapkan Belasan Kerbau