Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Ombudsman

  • Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bersedia mengemban tugas kenegaraan dalam upaya memperkuat tata kelola hukum nasional.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Polri merupakan institusi vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, katanya, dibentuk untuk menjamin ketertiban dan perlindungan warganya melalui sistem hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

    Dia menekankan, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi dari tegaknya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi fondasi kemajuan.

    Pada Jumat (7/11/2025), Prabowo menyebut reformasi Polri sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, yang harus dilakukan secara terbuka dan berani mengkaji kekurangan.

    Dia menyoroti pentingnya keterwakilan yang beragam, baik dari sisi gender maupun latar belakang profesional, untuk memperkaya perspektif dalam proses reformasi tersebut.

    Para anggota komisi disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai agama, suku, dan latar belakang politik, yang kini diberi kepercayaan besar untuk memberikan kontribusi nyata demi perbaikan institusi kepolisian.

    Lebih lanjut, Presiden meminta agar Komisi melakukan kajian menyeluruh terhadap Polri, termasuk berdialog dengan pejabat aktif maupun mantan Kapolri. Komisi diminta melaporkan hasil kerja setiap tiga bulan, dengan tugas utama memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

    Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadilan, karena hanya dengan tegaknya hukum dan keadilan, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang sejati.

    Berikut Arahan Lengkap Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri:

    Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Saudara-saudara Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.

    Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dari negara dan bangsa itu secara teratur terlindungi. Karena itu dibuat negara untuk membentuk struktur kepastian hukum, of law. Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses.

    Dan kita mungkin, kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.

    Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.

    Saya selalu katakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi saudara-saudara yang ada di meja ini, saudara-saudara adalah ini ya, enggak ada keraguan semuanya. Bisa enggak kita tambahkan komisinya? Kan ada keterwakilan, keterwakilan gender. Kan ahli-ahli hukum perempuannya ini, bisa mungkin kita tambahkan?

    Maksud saya, ini adalah saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda, ya kan? Jadi saudara oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara, sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, kita berapa Menko-Menko, ditambah tokoh-tokoh hukum. 

    Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik.

    Saudara-saudara saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara, sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-Saudara.

    Sebagian dari Saudara-Saudara memang berhak untuk istirahat, ya kan? Seharusnya saudara boleh tinggal di rumah, momong cucu, ya kan? Berkebun dan sebagainya.

    Tapi saya panggil kembali, saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat.

    Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan.

    Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Jika saudara-saudara dapat masuk, diskusi, dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian dan saya tidak batasi masa kerja komisi ini.

    Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan.

    Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan.

    Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan.

    Kita punya banyak lembaga ada ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita.

    Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

  • Fakta-fakta Kerangka di Gedung Kwitang Teridentifikasi 2 Orang yang Hilang

    Fakta-fakta Kerangka di Gedung Kwitang Teridentifikasi 2 Orang yang Hilang

    Jakarta –

    Teka-teki penemuan kerangka manusia di gedung Kwitang, Jakarta Pusat, akhirnya terjawab sudah. Keduanya teridentifikasi sebagai orang yang hilang pada saat terjadi kerusuhan Jakarta, Agustus 2025 lalu.

    Tim DVI Mabes Polri telah menyampaikan hasil pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA), pada Jumat, 7 November 2025. Hasilnya, dua kerangka tersebut identik dengan M Farhan Hamid dan Reno Syahputeradewo yang sempat dilaporkan hilang sekitar dua bulan yang lalu.

    Sebagai informasi, gedung ACC di Kwitang, Jakarta Pusat, terbakar saat terjadinya kerusuhan pada Agustus 2025. Kerangka manusia itu sendiri baru ditemukan pada Kamis, 30 Oktober 2025.

    Di sisi lain, laporan KontraS menyebutkan ada 44 orang hilang. Namun, setelah dicari tahu, ternyata 40 orang di antaranya diamankan polisi karena diduga terlibat kerusuhan pada Agustus lalu.

    Setelah keberadaan 40 orang itu sudah jelas, polisi memfokuskan pencarian kepada empat orang sisanya bernama Eko, Bima, Farhan, dan Reno.
    Singkat cerita, keberadaan Eko dan Bima sudah ditemukan, tinggal Farhan dan Reno yang belum.

    Kembali lagi ke penemuan kerangka. Ini dilaporkan pada Kamis, 30 Oktober 2025, saat pemilik gedung akan melakukan renovasi setelah bangunan lama terbengkalai karena insiden kebakaran.

    Dua kerangka manusia ini ditemukan dalam kondisi tertimbun plafon. Polisi melakukan saat itu olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa kedua jenazah ke RS Polri Kramat Jati untuk identifikasi. Berikut rangkuman selengkapnya.

    1. Identitas Dua Kerangka Adalah Farhan dan Reno

    Polisi mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka yang ditemukan dalam gedung di Kwitang, Jakarta Pusat, yang terbakar pada akhir Agustus lalu. Polisi mengatakan dua kerangka itu identik dengan DNA dari dua keluarga orang yang hilang usai kericuhan akhir Agustus.

    Karo Labdokkes Polri, Brigjen Sumy Hastry Purwanti mengatakan kerangka itu diterima dalam dua kantong jenazah. Yakni, kantong jenazah 0080 dan 0081.

    Pemeriksaan kemudian dilakukan terhadap gigi dan sampel DNA. Hasilnya, kerangka itu identik dengan sampel keluarga dari dua orang yang hilang, yakni M Farhan Hamid dan Reno Syahputeradewo.

    “Nomor posmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputeradewo anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin,” kata Karo Labdokkes Polri, Brigjen Sumy Hastry Purwanti dalam konferensi pers di RS Polri, Jakarta Timur, Jumat (7/11/2025).

    “Nomor posmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid anak biologis dari Bapak Hamidi,” sambungnya.

    2. Tak Ada Tanda-tanda Kekerasan

    Polri memastikan penyebab kematian Reno Syahputrodewo dan Muhammad Farhan Hamid, yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas di gedung yang terbakar di Kwitang, Jakarta Pusat, adalah terbakar. Polri mengatakan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada sisa kerangka Reno dan Farhan.

    “Dari pemeriksaan, itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih kita lihat, tulang panggul, memang di situ itu tidak ada kekerasan tumpul (seperti) bukti dia cedera atau terjatuh atau jatuh. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalamnya karena terbakar,” ujar Karo Labdokkes Polri, Brigjen Sumy Hastry Purwanti, di RS Polri, Jakarta Timur, Jumat (7/11).

    Sumy memastikan penyebab Reno dan Farhan tewas adalah terbakar. Dia mengatakan sisa kerangka dan organ yang diidentifikasi menunjukkan penyebab kematian mereka adalah terbakar.

    “Sehingga kami bisa menulis sebab kematiannya karena terbakar. Dan yang kedua, memang tidak ditemukan lengkap, sisa sisa organ dalam yang terbakar dengan beberapa tulang tidak signifikan bisa dinilai kekerasannya, sehingga kami juga tidak bisa menulis sebab kematian dua, karena hanya sisa sisa organ dalam yang terbakar,” imbuhnya.

    3. Farhan Sempat Gadaikan HP Sebelum Kerusuhan

    Sementara itu, Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan proses pencarian Farhan dan Reno yang dilaporkan oleh KontraS. Diketahu, pada saat pencarian tersebut, Farhan telah menggadaikan ponselnya.

    “Kemudian periodisasi tanggal 23-29 September, tim sudah mulai menganalisis pengumpulan hasil penelusuran komunikasi dan digital Saudara Farhan tanggal 3 sampai 23 September, dengan hasil kita temukan fakta bahwa Saudara Farhan telah menggadaikan handphone-nya di daerah Jakarta Utara sebelum periodisasi kerusuhan terjadi,” kata Putu.

    Pihaknya juga memeriksa keluarga, saksi, dan teman Farhan dan Reno untuk mengonfirmasi keberadaan keduanya pada akhir Agustus tersebut. Kemudian polisi menyimpulkan keduanya berada di Kwitang pada akhir Agustus lalu.

    “Kami juga mengumpulkan dan membahas hasil permintaan keterangan hasil penelusuran keluarga, teman, saksi, dan penelusuran jejak aktivitas dan saudara Reno. Kami berkesimpulan bahwa Saudara Farhan dan Saudara Reno terakhir terlihat di tanggal 29 Agustus 2025 di sekitar daerah Kwitang,” katanya.

    4. Penyebab Kerangka Baru Ditemukan 2 Bulan Usai Kebakaran

    Gedung di Kwitang itu terbakar pada 29 Agustus silam saat kerusuhan di Jakarta. Pada hari yang sama, Reno dan Farhan dilaporkan telah hilang. Kerangka keduanya lalu baru ditemukan di dalam gedung yang terbakar di Kwitang pada 30 Oktober.

    Kasat Reskrim Jakpus AKBP Roby Saputra mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi gedung terbakar di Kwitang pada 2 September. Dia menyebut pihaknya tidak menemukan adanya jasad atau kerangka Reno dan Farhan karena kondisi bangunan yang sudah dipenuhi oleh puing-puing.

    “Kita sudah cek secara menyeluruh seluruh gedung, namun kita memang tidak melihat dan mencium karena di lokasi tersebut itu bercampur dengan puing-puing sisa kebakaran. Jadi tidak ada sama sekali yang menandakan ada korban kebakaran pada saat itu,” kata Robby di RS Polri, Jakarta, Jumat (7/11).

    Tim dari Puslabfor Polri juga melakukan olah TKP di gedung pada 19 September. Namun olah TKP itu juga tidak menemukan adanya kerangka dari kedua korban.

    “Karena memang kondisinya kalau kebakaran kalau daging terbakar itu sama dengan bau kayu terbakar kalau kebakar yang full menyeluruh,” katanya.

    Dia menyebut pihak sekuriti gedung juga telah rutin melakukan patroli di sekitar area yang terbakar. Namun kondisi gedung yang hangus terbakar juga membuat para sekuriti internal tidak menemukan adanya kerangka dari Reno dan Farhan.

    “Jadi kenapa bisa lama tidak ditemukan karena dari mulai terbakar sampai ditemukan di lokasi tersebut tidak ada kegiatan yang membersihkan puing-puing atau membuka tumpukan-tumpukan yang kemudian ditemukan jenazah tersebut,” tutur Robby.

    5. Awal Mula Temuan Kerangka Manusia

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa pascakerusuhan tersebut, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan status quo dengan memasang police line di gedung tersebut. Pemasangan police line dilakukan untuk mencari tahu sumber api penyebab gedung terbakar.

    “Jadi pascakerusuhan, karena gedung ini termasuk menjadi sasaran yang dibakar, sehingga setelah terjadi kerusuhan, di-police line untuk menjadi status quo, cari asal titik api,” jelas Kombes Budi Hermanto di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/11/2025).

    Police line tersebut terpasang hingga tim Labfor selesai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada 19 September. Penyidik baru melepas police line tersebut setelah ada permintaan dari pemilik gedung.

    “Sampai tanggal 19 (September), pihak pemilik gedung mengajukan untuk dilakukan inspeksi mencari titik api, dan tanggal 20 September itu ada permohonan untuk dibuka police line,” katanya.

    Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat saat itu memberikan izin untuk pemilik gedung membuka police line, mengingat kebutuhan penyelidikan pencarian penyebab kebakaran sudah didapatkan.

    “Pihak penyidik Polres Jakarta Pusat memberikan izin untuk melepas police line, karena mengingat kebutuhan proses penyidikan di dalam menemukan titik api penyebab kebakaran sudah ditemukan,” ungkapnya.

    “Selanjutnya pihak pemilik gedung mencoba melakukan perbaikan terhadap gedung, mungkin melalui lelang tim inspeksi survei kelayakan apakah gedung bisa direnovasi dengan kondisi saat ini atau dirobohkan,” ungkapnya.

    6. Keluarga Menangis Dengar Hasil Pengumuman

    Keluarga Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo menangis saat mendengar pengumuman hasil tes DNA dua kerangka yang ditemukan di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat. Mereka menangis saat mendengar dua kerangka itu identik dengan Farhan dan Reno.

    Kakak kandung Farhan, Abraham, menangis saat nama adiknya disebut sebagai salah satu korban. Sejumlah kerabat kemudian mengajak Abraham ke ruangan lain dan menenangkannya.

    Kakak sepupu Reno, Dani Aji Nagara, juga menangis saat mendengar pengumuman hasil tes DNA itu. Dia mengaku syok mendengar sepupunya menjadi korban.

    “Kita lebih ke arah syok sih. Kita mau ngapain nih habis ini. Kalau untuk janggal kayaknya nggak sih,” kata Dani di RS Polri, Jakarta Timur, Jumat (7/11/2025).

    7. Timeline Penemuan Kerangka Manusia

    Berikut timeline pencarian Farhan dan Reno:

    23 September

    Tim kepolisian melakukan analisis komunikasi Farhan, dari hasil penelusuran komunikasi dan digital, Farhan periode 3-23 September ditemukan fakta Farhan telah menggadaikan handphone-nya di daerah Jakarta Utara sebelum periodesasi kerusuhan terjadi, kemudian kami membahas hasil penelusuran, keluarga, teman, serta penelusuran jejak aktivitas Farhan dan Reno.

    “Tim berkesimpulan Farhan dan Reno terakhir terlihat di 29 Agustus 2025 sekitar daerah Kwitang, penelusuran ini kami kumpulkan dari keterangan saksi-saksi mulai dari Jakarta-Surabaya, mengapa Surabaya karena keluarga besar Reno Syahputrodewo berdomisili di Kota Surabaya,” kata Putu.

    13 Oktober

    Tim KontraS dan Polda Metro Jaya bertemu kembali membahas pencarian orang hilang dan penyidikan klaster kerusuhan.

    20 Oktober

    Tim KontraS menyarankan Polda Metro melakukan penelusuran di lokasi dari hasil penelusuran Polda Metro.

    24 Oktober

    Polda Metro Jaya melaporkan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, hingga LPSK dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan Polda Metro dalam mencari orang hilang pascakerusuhan.

    30 Oktober

    Polda Metro Jaya menerima laporan dari Polres Jakpus ketika tim inspeksi memeriksa gedung, berawal dari bau yang tercium di sekitar ruangan ditemukan dua kerangka tertutup puing-puing reruntuhan plafon dan barang-barang.

    30-31 Oktober

    Polda Metro Jaya mengambil sampel DNA Farhan dan Reno. Polda Metro Jaya memprioritaskan pengambilan sampel Farhan dan Reno karena keduanya belum ditemukan saat itu.

    1-4 November

    Tim orang hilang Polda Metro Jaya mulai menambahkan keterangan saksi-saksi terkait penemuan kerangka. Pada Selasa (4/11) malam, Polda Metro menerima surat resmi hasil tes DNA dari tim kedokteran dan forensik.

    5 November

    Polda Metro bertemu kembali membahas hasil tes DNA yang sudah disampaikan penyidik, mengapa dengan tim KontraS, karena tim KontraS pendamping keluarga Saudara Farhan dan Reno.

    6 November

    Polda Metro Jaya bertemu langsung tim forensik untuk membahas hasil-hasil spesifik dan teknis isi laporan lengkap tes DNA.

    Halaman 2 dari 5

    (mea/mea)

  • Tak Hanya Polri, Prabowo Mau Semua Lembaga Produk Reformasi Dievaluasi

    Tak Hanya Polri, Prabowo Mau Semua Lembaga Produk Reformasi Dievaluasi

    Tak Hanya Polri, Prabowo Mau Semua Lembaga Produk Reformasi Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi dan dikaji.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat memberikan arahan kepada
    Komisi Reformasi Polri
    di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
    “Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” kata Prabowo, Jumat.
    “Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan. Kita punya banyak lembaga, ada Ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya,” imbuhnya.
    Senada, Ketua Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut, Prabowo ingin seluruh lembaga yang hadir dan dibangun sesudah reformasi perlu dikaji.
    Evaluasi kelembagaan akan dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada aspek kinerja, tetapi juga menyangkut restrukturisasi lembaga itu sendiri.
    “Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” ujarnya.
    Jimly menuturkan, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk sebagai upaya Prabowo dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi kelembagaan.
    Dia menegaskan hasil aspirasi yang terkumpul nantinya ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti.
    “Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga disuarakan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden,” tegasnya.
    Jimly bilang, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa terpengaruh pihak mana pun.
    Menurutnya, komisi ini harus menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.
    “Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” kata dia.
    Lebih lanjut, Jimly berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa membuat kinerja Polri lebih baik dan profesional.
    Prabowo pun berpesan agar komisi ini terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.
    “Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Komisi terdiri atas 10 anggota. Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota.
    Sementara anggotanya, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini kronologi lengkap temuan-identifikasi kerangka manusia di Kwitang

    Ini kronologi lengkap temuan-identifikasi kerangka manusia di Kwitang

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya memaparkan secara runtut proses panjang pencarian dua orang yang dilaporkan hilang sejak kerusuhan akhir Agustus 2025 di Kwitang, Jakarta Pusat, hingga akhirnya ditemukan dua kerangka manusia pada salah satu gedung di kawasan tersebut akhir Oktober.

    “Upaya pencarian kami lakukan secara intensif dan terbuka. Kami bekerja sama dengan posko orang hilang yang juga dibentuk oleh rekan-rekan di KontraS,” kata Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Putu menjelaskan, penelusuran kasus ini dilakukan sejak awal September dengan menggandeng sejumlah lembaga seperti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KonstraS), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    25–31 Agustus 2025

    Menurut Putu, peristiwa ini berawal dari rangkaian unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada 25–31 Agustus 2025. Aksi tersebut berujung pada kerusuhan di sejumlah titik, termasuk kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

    “Pada 29 Agustus, kantor ACC yang berada di daerah Kwitang diliburkan karena terjadi pembakaran dan penjarahan,” ujar Putu.

    Setelah situasi mulai kondusif, kepolisian menerima laporan adanya sejumlah orang yang belum kembali ke rumah.

    1 September 2025

    Lalu, pada 1 September 2025 KontraS menyerahkan data orang yang belum terkonfirmasi keberadaannya pasca kerusuhan. Data tersebut menjadi dasar bagi tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan pencarian.

    “Kami memeriksa satu per satu laporan orang hilang yang disampaikan oleh masyarakat kepada KontraS,” ucap Putu.

    2–10 September 2025

    Selama 2-10 September 2025, hasil verifikasi awal menunjukkan dari 44 nama yang dilaporkan hilang, sebanyak 40 orang berhasil ditemukan dan telah kembali ke keluarga masing-masing.

    “Sebagian hanya kami mintai keterangan karena berada di sekitar lokasi saat unjuk rasa. Ada juga yang sedang menjalani proses hukum,” kata Putu.

    Empat nama yang belum ditemukan kemudian menjadi fokus pencarian yakni Eko, Bima, Farhan dan Reno.

    12 September 2025

    Kapolda Metro Jaya memutuskan membentuk Posko Orang Hilang di lingkungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 12 September 2025.

    Tim gabungan ini terdiri atas unsur Humas, Propam, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan jajaran 13 Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    “Posko ini fokus mencari empat orang yang belum ditemukan sampai dengan tanggal 12 September,” ucap Putu.

    17–18 September 2025

    Lima hari setelah posko beroperasi, tim gabungan bersama KontraS berhasil menemukan keberadaan dua orang, yakni Eko di Kalimantan Tengah dan Bima di Jawa Timur.

    “Temuan ini kami umumkan kepada media pada 18 September 2025,” ucap Putu.

    23–29 September 2025

    Selama 23-29 September 2025, tim penyidik mulai menganalisis data komunikasi dan digital milik Farhan.

    Hasilnya, menunjukkan bahwa Farhan sempat menggadaikan telepon genggamnya di kawasan Jakarta Utara sebelum kerusuhan terjadi.

    Selain itu, penyidik juga mengumpulkan keterangan keluarga, teman dan saksi yang terakhir melihat Farhan dan Reno.

    “Kami menemukan kesamaan informasi bahwa keduanya terakhir terlihat pada 29 Agustus 2025 di daerah Kwitang,” ungkap Putu.

    1 Oktober 2025

    Pada 1 Oktober, tim KontraS dan tim orang hilang Polda Metro Jaya menggelar pertemuan untuk menyinkronkan informasi dan membahas perkembangan pencarian.

    “Kami sepakat untuk terus bertukar informasi dan menjaga kenyamanan keluarga dalam proses permintaan keterangan,” jelas Putu.

    Masukan dari KontraS agar pemeriksaan terhadap keluarga dilakukan dengan lebih manusiawi dan berwaktu untuk langsung ditindaklanjuti oleh tim penyidik.

    13–24 Oktober 2025

    Pertemuan lanjutan digelar pada 13 Oktober untuk membahas perkembangan penyidikan pasca kerusuhan.

    Polda Metro Jaya juga memaparkan langkah-langkah pencarian di hadapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas, Ombudsman RI dan LPSK.

    “Lembaga-lembaga ini memberikan masukan penting mengenai perlindungan hak keluarga korban selama proses pencarian,” ucap Putu.

    30 Oktober 2025

    Putu menyebut, pada 30 Oktober inilah ketika tim inspeksi melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah mencium bau menyengat dari lantai dua gedung mereka di kawasan Kwitang.

    “Saat diperiksa, ditemukan dua kerangka manusia di ruang ‘underwriting room’ yang tertutup puing-puing plafon dan reruntuhan barang,” ujar Putu.

    Tim penyidik segera melakukan olah TKP dan mengambil sampel DNA, dengan prioritas pada keluarga Farhan dan Reno karena lokasi penemuan berdekatan dengan tempat terakhir keduanya terlihat.

    31 Oktober-4 November 2025

    Setelah temuan itu, tim Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri untuk pemeriksaan DNA. Pada malam 4 November 2025, hasil tes DNA diterima oleh penyidik.

    “Proses pengujian dilakukan cepat dan hati-hati. Kami langsung berkoordinasi dengan KontraS yang mendampingi keluarga,” kata Putu.

    5–6 November 2025

    Keesokan harinya pada 5 November, Polda Metro Jaya menggelar pertemuan dengan KontraS untuk membahas hasil tes DNA. Tim forensik RS Polri kemudian memberikan penjelasan teknis terkait temuan tersebut pada 6 November.

    “Hasil resmi sudah kami terima dan kami sampaikan kepada keluarga dengan didampingi KontraS,” kata Putu.

    Polda Metro Jaya akhirnya menggelar konferensi pers pada Jumat ini untuk menjelaskan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik.

    ‘Dengan keluarnya hasil DNA ini, pekerjaan kami dalam tahap pencarian selesai. Namun, kami akan tetap memberikan perhatian dan pendampingan penuh bagi keluarga almarhum Farhan dan Reno,” tegas Putu.

    Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati mengungkapkan dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus 2025 merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan.

    Karo Labdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti mengatakan, kerangka itu diterima dalam dua kantong jenazah yakni, kantong jenazah 0080 dan 0081.

    “Nomor posmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputeradewo anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin,” kata Sumy Hastry Purwanti dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Sedangkan nomor posmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid anak biologis dari Bapak Hamidi.

    Sumy menjelaskan, hasil pemeriksaan sekunder melalui analisis tulang tengkorak dan panggul yang menunjukkan bahwa kedua kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki.

    Selain itu, identifikasi terhadap kerangka lainnya juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa perhiasan kalung dan kepala ikat pinggang, serta pemeriksaan primer DNA dari tulang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim jadi Bentuk Pertanggungjawaban Positif

    Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim jadi Bentuk Pertanggungjawaban Positif

    JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai berbagai upaya yang dilakukan Pertamina untuk menghadapi maraknya motor “brebet” atau mogok setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Jawa Timur (Jatim) merupakan hal positif dan sudah selayaknya dilakukan.

    “Tentu positif. Dan hal tersebut memang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban investigasi di lapangan,” kata Ketua Umum YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Sabtu.

    Berbagai upaya positif Pertamina tersebut, lanjutnya, antara lain dengan melakukan uji laboratorium terhadap produk pertalite, terutama yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya, yang diduga menyebabkan keluhan konsumen tersebut.

    Selain itu, upaya Pertamina dengan membuka 17 titik posko pengaduan yang ditempatkan di sekitar SPBU yang dicurigai bermasalah.

    Namun demikian ia mengatakan berharap Pertamina transparan kepada konsumen mengenai hasil uji laboratorium tersebut harus terbuka dan diinformasikan kepada publik.

    “Konsumen yang benar-benar mengalami kerugian dalam insiden ini juga harus mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap dampak tersebut,” katanya, melalui sambungan telepon.

    Untuk mencegah kejadian berulang di masa mendatang, Niti menekankan pentingnya pengawasan yang harus dilakukan secara berkala dalam bentuk pencegahan, bukan hanya sebatas mencari bukti ketika permasalahan terjadi.

    Menurut dia, yang juga tak kalah penting, Pertamina harus menindak tegas SPBU jika terbukti melakukan pelanggaran serta perbaikan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menilai positif inisiatif Pertamina yang membuka 17 posko pengaduan pemilik motor rusak setelah mengisi pertalite.

    Pembukaan posko merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik.

    “Sudah betul, segera dibentuk tim complaint handling. Ini bisa meredam sekaligus solusi cepat menangani permasalahan di masyarakat,” ujar dia dalam keterangannya.

    Meski begitu ia mengingatkan, Pertamina harus benar-benar mengganti kerugian tanpa syarat dalam menangani komplain konsumen pertalite.

    “Pertamina harus bertanggung jawab menggunakan prinsip strick-liability, dengan memberi kompensasi atas kerugian material konsumen,” ujar dia.

    Sedangkan terkait investigasi, ia mengatakan Ombudsman RI Jawa Timur juga mendesak pembentukan tim independen, beranggotakan kelembagaan yang memiliki kewenangan sesuai kewenangan perundang-undangan, juga dari kalangan akademisi-profesional yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang energi untuk mengusut kasus tersebut.

    Sebelumnya, Pertamina telah mengambil langkah cepat guna menyikapi maraknya motor “brebet” setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU di Jawa Timur, antara lain melakukan uji laboratorium, membuka posko-posko pengaduan, dan melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

    Selain itu, Pertamina juga memastikan penyaluran produk BBM tetap berjalan lancar agar pemenuhan kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu.

  • Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan 45.000 sumur minyak masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Pasal 33 (Undang-Undang Dasar 1945) itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat, dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah dalam rangka itu, selama ini usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi kepala daerah. Sumur-sumur tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “UMKM-nya pun, Koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” paparnya.

    Pakar Dorong Pembenahan Tata Kelola Energi

    Dilegalkannya aktivitas sumur rakyat menuai respons dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi pun menilai pemerintah harus merevisi perundangan tentang sumur rakyat.

    “Itu kan sebuah keswasembadaan energi kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi saya mendukung kalau misalnya undang-undang itu tadi direvisi menjadi undang-undang semacam Ombudsman untuk energi gitu ya.Karena bukan hanya sumur rakyat saja, nanti kan ada beberapa hal yang terkait dengan keswasembadaan energi yang lain, itu juga harus diatur ulang,” kata Yogi

    Hal tersebut disampaikannya pada diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB).

    Yogi mengungkapkan inovasi regulasi sumur minyak rakyat akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” jelas Yogi.

    Sementara itu, dosen Program Doktor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah menyatakan program swasembada energi seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujarnya.

    Pertamina Siap Beli Minyak Sumur Rakyat

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan Pertamina untuk membeli minyak hasil pengelolaan sumur rakyat sesuai harga dan mekanisme yang diatur pemerintah.

    Pertamina EP bahkan telah menandatangani kerja sama dengan BUMD Petro Muba di Sumatera Selatan untuk menggarap 490 sumur minyak masyarakat, dengan target produksi mencapai 2.000 barel per hari (BOPD).

    “Kami sudah menyampaikan komitmen Pertamina untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi,” jelasnya.

    (prf/ega)

  • Ngerinya Penggerebekan Berdarah Geng Narkoba di Brasil

    Ngerinya Penggerebekan Berdarah Geng Narkoba di Brasil

    Rio de Janeiro –

    Sekitar pukul 6 pagi pada Selasa (28/10), fotografer Bruno Itan terbangun oleh rentetan bunyi pesan dari ponselnya. Rumor penembakan beredar di komunitas warga di Complexo do Alemo, tempat ia dibesarkan.

    Pagi itu menjadi awal operasi polisi paling berdarah di wilayah metropolitan Rio de Janeiro sejak 1990, menurut catatan Universitas Federal Fluminense di Brasil.

    Setidaknya 121 orang tewas dan 113 orang ditangkap, sebagaimana disebutkan data resmi Kepolisian Sipil dan Militer Rio de Janeiro.

    Operasi tersebut melibatkan 2.500 petugas keamanan yang membawa 180 perintah penahanan, 100 perintah masuk penjara.

    Rangkaian peristiwa itu terjadi di kawasan seluas 9 juta meter persegi atau sekitar 12 kali luas Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta.

    ‘Hukuman mati’

    Aksi aparat yang disebut pemerintah setempat sebagai “operasi terbesar yang dilakukan oleh pasukan keamanan Rio de Janeiro” merupakan bagian dari Operasi Pembendungan.

    Tujuannya adalah untuk menahan ekspansi geng Comando Vermelho, yang mendominasi beberapa wilayah kota.

    Gubernur Claudio Castro menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “keberhasilan” dan “pukulan telak bagi kejahatan.”

    Di sisi lain, kelompok-kelompok perlindungan hak asasi manusia menyebut operasi itu sebagai pembantaian. Mereka bahkan mempertanyakan efektivitasnya sebagai kebijakan keamanan,

    Gubernur Claudio Castro menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “keberhasilan” dan “pukulan telak bagi kejahatan.” (Bruno Itan)

    Reuters

    EPA/Shutterstock

    Hal itu diamini oleh fotografer Bruno Itan.

    “Di Brasil tidak ada hukuman mati. Setiap penjahat, apa pun perbuatannya, harus ditangkap dan diadili untuk menentukan hukumannya. Namun kemarin di sini, di Complexo do Alemo dan Complexo da Penha, hukuman mati telah diterapkan,” ucapnya.

    “Yang menentukan hukuman mati ini adalah polisi sendiri. Mereka yang memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati,” lanjut sang fotografer.

    Baca juga:

    Lahir di Recife, Bruno pindah ke Complexo do Alemo bersama keluarganya pada usia 10 tahun.

    Ia mulai memotret pada 2008 melalui kursus Memrias do PAC, yang ditawarkan oleh pemerintah federal di komunitas tersebut.

    Ia juga bekerja sebagai fotografer resmi untuk pemerintah Rio de Janeiro antara 2011 dan 2017.

    Bruno Itan adalah pendiri proyek Olhar Complexo, yang menawarkan kursus fotografi gratis untuk anak-anak dan remaja di wilayah kumuh tersebut alias favela.

    Karyanya berfokus pada penggambaran realitas dan kehidupan sehari-hari di favela itu.

    “Pandangan saya selalu tertuju pada sisi positif di favela serta keberagaman dan budaya yang ada di sana. Namun, sayangnya, kita tahu bahwa realitas favela tidak hanya itu,” ujarnya.

    Operasi ini merupakan operasi paling mematikan yang pernah tercatat di wilayah metropolitan Rio de Janeiro sejak 1990 (Bruno Itan)

    Begitu mengetahui 2.500 petugas polisi terlibat dalam operasi tersebut, Bruno Itan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke lokasi.

    Setibanya di lokasi, sekitar pukul 10.00 pagi, ia mendapati mobil-mobil terbakar, lubang-lubang bekas peluru, dan warga yang panik.

    “Saya melihat penembakan, saya melihat mobil-mobil yang terbakar, saya mulai merekam. Warga juga melaporkan banyaknya kebrutalan polisi,” ungkapnya.

    Di Rumah Sakit Getlio Vargas, jenazah terus berdatangan. Hingga saat itu, jumlah korban tewas resmi adalah 64 orang.

    “Banyak jenazah berdatangan, termasuk jenazah petugas polisi,” ujarnya.

    Pencarian anggota keluarga yang hilang

    Menurut Bruno, wartawan dilarang masuk ke kompleks Penha.

    “Polisi melepaskan tembakan ke udara dan tidak mengizinkan kami lewat. Mereka membentuk barisan dan berkata, ‘Pers tidak diizinkan lewat sini.’”

    Baca juga:

    Karena tumbuh besar di favela, ia berhasil masuk ke tempat itu. “Saya tiba di kompleks itu, dan saya tinggal sampai subuh untuk memotret.”

    Malam harinya, warga mulai mencari sanak saudara mereka yang hilang. Jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kematian yang tercatat saat itu.

    Pada pagi hari, keluarga-keluarga mulai melakukan pencarian di pegunungan Misericordia, yang memisahkan Complexo da Penha dari Complexo do Alemo.

    Para keluarga membaringkan jenazah sanak saudara mereka yang terbunuh dalam operasi polisi terhadap geng narkoba (EPA/Shutterstock)

    EPA/Shutterstock Para keluarga mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka yang terbunuh dalam operasi polisi terhadap geng narkoba.

    Jenazah-jenazah orang yang tewas akibat operasi kepolisian dibaringkan di jalan Kota Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Warga memindahkan setidaknya 55 jenazah ke Alun-alun So Lucas, di Estrada Jose Rucas, salah satu jalan utama di wilayah tersebut.

    “Keluarga-keluarga pergi sendiri untuk mengevakuasi jenazah. Mereka berhasil tiba dengan sepeda motor dan mobil; mereka menutupi jenazah dengan terpal dan membawanya ke sini, ke Alun-alun Complexo da Penha,” ujarnya.

    “Awalnya, sekitar 20 jenazah tiba. Dan kemudian, wow!, tak henti-hentinya. 25, 30, 35, 40, 45 jenazah tiba… Mereka adalah nyawa, terlepas dari apa yang telah mereka perbuat.”

    Sejumlah pengendera sepeda motor mengangkat tangan mereka saat operasi berlangsung (EPA/Shutterstock)

    Selain empat petugas polisi, orang-orang tewas lainnya adalah “teroris narkoba,” menurut gubernur Rio de Janeiro (Reuters)

    Kepolisian Sipil Rio de Janeiro akan membuka penyelidikan untuk mengklarifikasi pemindahan jenazah dari hutan oleh warga. Penyelidikan akan menentukan apakah terdapat dugaan “kecacatan prosedural”, menurut Felipe Curi, sekretaris Kepolisian Sipil Rio de Janeiro.

    Baca juga:

    Curi menyatakan bahwa jenazah yang dibaringkan di tempat umum telah dimanipulasi.

    “Kami memiliki gambar semua jenazah mengenakan pakaian kamuflase, rompi antipeluru, dan membawa senjata perang. Kemudian, beberapa jenazah muncul hanya mengenakan pakaian dalam atau celana pendek, bertelanjang kaki, dan tanpa busana apa pun. Dengan kata lain, sebuah keajaiban terjadi,” ujarnya.

    “Tampaknya mereka memasuki sebuah gedung dan berganti pakaian. Kami memiliki gambar orang-orang yang memindahkan jenazah dari hutan dan menempatkannya di jalan umum, lalu menelanjangi para penjahat ini,” ujar pejabat kepolisian tersebut.

    ‘Ini tidak normal’

    Bruno Itan juga menyoroti jumlah orang yang meninggal akibat luka tusuk.

    “Ini tidak normal. Ini mungkin operasi terbesar dalam sejarah negara ini,” kata Bruno, mengenang pembantaian Carandiru, ketika 111 narapidana dibunuh untuk memadamkan pemberontakan di Lembaga Pemasyarakatan So Paulo pada 1992.

    “[Jenazah-jenazah itu] dipenggal, cacat total […] tanpa wajah, tanpa separuh wajah, tanpa lengan, tanpa kaki,” katanya.

    “Yang benar-benar mengejutkan saya adalah jumlah jenazah dengan luka tusuk; ada banyak foto yang menunjukkan bahwa itu adalah akibat senjata tajam, mengerti?”

    Seorang perempuan berduka atas kematian anggota keluarganya akibat operasi kepolisian di Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Dalam ingatannya, “bau kematian” masih terasa.

    “Di tempat saya sekarang, tidak ada lagi jenazah, tetapi baunya tetap ada bahkan di dalam jiwa saya,” ujarnya.

    “Saya sangat terkejut dengan kebrutalan yang terjadi. Penderitaan keluarga, para ibu yang pingsan, ibu hamil yang menangis, para ayah yang murka… saya bisa saja menjadi salah satu dari mereka. Jika saya tidak mengenal fotografi, saya bisa saja tiba-tiba menjadi salah satu dari mereka.”

    Operasi tersebut melibatkan 2.500 petugas keamanan yang membawa 180 perintah penahanan, 100 perintah masuk penjara (EPA/Shutterstock)

    Baginya, kebijakan keamanan di favela masih didasarkan pada kekerasan.

    “Sayangnya, kebijakan keamanan publik selalu didasarkan pada kekerasan. Tidak pernah pada aksi sosial, pendidikan, perumahan, kesehatan, atau budaya, yang dibutuhkan favela untuk menyelamatkan orang-orang ini.”

    Comando Vermelho adalah geng narkoba terbesar di Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Bruno Itan, yang telah mendokumentasikan operasi-operasi keamanan lain, seperti operasi di Jacarezinho yang menewaskan 28 orang pada Mei 2021, mengatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan apa yang disaksikannya pada 28 Oktober.

    “Saya pikir saya telah menyaksikan operasi terburuk dalam hidup saya. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang saya saksikan di sini hari ini,” ujarnya.

    Mobil-mobil dibakar dalam peristiwa yang terjadi di kawasan seluas 9 juta meter persegi atau sekitar 12 kali luas Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta (EPA/Shutterstock)

    Pada Rabu (29/10), Kejaksaan Federal Brasil meminta Institut Medis Forensik Rio de Janeiro menyediakan, dalam waktu 48 jam, semua data autopsi jenazah para korban operasi polisi di Rio de Janeiro.

    Dokumen tersebut juga menuntut pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro untuk menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi putusan Mahkamah Agung Federal (STF) dalam kasus ADPF 635, sebuah tindakan yang mempertanyakan tingkat keparahan aksi yang dilakukan kepolisian Rio.

    Tindakan itu memaksa pemerintah Negara Bagian Rio untuk menyampaikan rencana berisi aturan dan parameter tindakan kepolisian, yang diterima oleh Mahkamah Agung pada April.

    Reuters

    Kejaksaan Federal dan Ombudsman meminta agar pemerintahan Gubernur Claudio Castro mengklarifikasi dan menunjukkan kepatuhan terhadap poin-poin yang tercantum dalam rencana tersebut, seperti penggunaan kamera tubuh oleh para petugas; penyampaian justifikasi formal atas operasi tersebut; dan keberadaan ambulans di area terdampak.

    Bruno Itan mengamati semuanya dengan letih dan frustrasi.

    “Jika masyarakat berpikir mereka menang, bahwa mereka berjaya, saya pikir kita semua akan kalah.”

    “Sayangnya, kebijakan keamanan publik untuk favela selalu didasarkan pada ancaman senapan,” keluhnya.

    “Saya jamin, ketika seseorang tewas dalam perdagangan narkoba, ada dua atau tiga orang lagi yang akan terjerumus lagi.”

    Pihak berwenang memperlihatkan sejumlah senjata yang disita dalam operasi kepolisian, saat konferensi pers (Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Tak Ada Satu pun Tersangka Meski Marak Keracunan MBG

    Tak Ada Satu pun Tersangka Meski Marak Keracunan MBG

    GELORA.CO -Polemik kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot tajam oleh mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. 

    Ia menilai ada kejanggalan serius dalam penanganan kasus yang telah menelan ribuan korban di berbagai daerah itu.

    Menurut Alvin, hingga kini belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polri, meskipun korban yang terdampak program tersebut sudah mencapai angka ribuan.

    “Ribuan siswa jadi korban keracunan. Pada setiap kasus katanya akan dilakukan penyelidikan, tapi tidak ada yang ditingkatkan ke penyidikan,” kata Alvin seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    “Ribuan siswa jadi korban keracunan. Pada setiap kasus katanya akan dilakukan penyelidikan, tapi tidak ada yang ditingkatkan ke penyidikan,” kata Alvin seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Ia menilai, ketidakjelasan penegakan hukum dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di publik, terutama terkait komitmen aparat dalam melindungi keselamatan anak-anak yang menjadi peserta program.

    “Tidak ada satu pun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi terdakwa,” tegasnya.

    Program MBG sejatinya digagas sebagai upaya meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar di seluruh Indonesia. Namun, serangkaian kasus keracunan massal yang muncul dalam pelaksanaannya justru memunculkan kekhawatiran dan kritik tajam terhadap kualitas pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggara.

    Pemerintah dan aparat didesak segera bertindak untuk memastikan transparansi serta keadilan bagi para korban. Jangan sampai program baik seperti MBG justru berubah jadi bencana karena lemahnya pengawasan dan lambannya penegakan hukum

  • Sespimma Polri 74 Gelar KKP di Ombudsman Jabar, Belajar Pelayanan Publik

    Sespimma Polri 74 Gelar KKP di Ombudsman Jabar, Belajar Pelayanan Publik

    Jakarta –

    Total 104 peserta didik Sespimma Polri angkatan 74 tahun anggaran 2025 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di sejumlah lembaga instansi di Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 20 peserta didik yang tergabung dalam kelompok belajar 5 melaksanakan KKP di Ombudsman Jabar.

    Kegiatan itu dikemas dalam metode focus group discussion (FGD) pada Senin (20/10). Kegiatan tersebut mengusung tema Sinergitas Polri dan Ombudsman Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat.

    Pelaksanaan KKP di Ombudsman Jabar itu juga dihadiri oleh perwira pengawas Kombes Tommy Bambang Irawan dengan pendampingan oleh AKBP Asep Kamaludin dan Kompol Heni Mardiayatmi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana.

    “Kolaborasi antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Polri dalam hal ini peserta Didik Sespimma angkatan 74 TA. 2025 ini menyamakan pandangan sekaligus menambah wawasan peserta didik Sespimma terkait dengan tugas dan fungsi serta peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik terutama di lembaga Kepolisian RI, yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang menakutkan bagi pelaksana pelayanan publik,” kata Kombes Tommy kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

    Kegiatan KKP ini menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan Ombudsman RI. Peserta didik juga diharapkan dapat memahami pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI agar terciptanya pelayanan publik yang profesional.

    “Dengan memahami prosedur pelayanan publik serta kinerja Ombudsman RI secara langsung, peserta didik dapat lebih profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat status sosial,” pungkas Kombes Tommy.

    (ygs/lir)

  • Pasien Diabetes-Hipertensi RI Naik 2 Kali Lipat, Sedot Biaya BPJS hingga Rp 35,3 T

    Pasien Diabetes-Hipertensi RI Naik 2 Kali Lipat, Sedot Biaya BPJS hingga Rp 35,3 T

    Jakarta –

    Jumlah pasien diabetes melitus (DM) dan hipertensi yang terdata dari penggunaan pengobatan BPJS Kesehatan melonjak lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir.

    Data di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menunjukkan, pada 2014 terdapat sekitar 400 ribu pasien diabetes melitus yang mendatangi FKTP, melonjak tujuh kali lipat menjadi 2,8 juta peserta yang mengakses layanan di 2024. Sementara untuk pasien hipertensi dari semula 785 ribu kunjungan ke FKTP di 2014, kini menjadi 5,6 juta peserta pada 2024.

    Bila dirinci, dalam satu dekade terakhir terdapat 20,5 juta kasus hipertensi dan 7,4 juta kasus diabetes melitus.

    Kenaikan jumlah pasien ini diikuti dengan pembengkakan pembiayaan. Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan mengeluarkan sekitar Rp 35,3 triliun untuk menanggung pengobatan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, termasuk stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung.

    Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Itida Yasar, SH, MPsi, menilai selama ini sistem layanan kesehatan masih terlalu berfokus pada penanganan kuratif, ketimbang promotif dan preventif.

    “Kalau parameternya sudah jelas, saya paling cerewet soal anggaran, berapa penyerapannya, kegiatan apa, di dalamnya sudah ada skrining dan edukasi seperti program pengelolaan penyakit kronis (PROLANIS). Tapi yang kurang dari kita adalah kolaborasi dengan masyarakat,” beber Itida, dalam talkshow di Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

    Ia menegaskan keberhasilan pengendalian penyakit kronis tidak bisa hanya bergantung pada fasilitas kesehatan. Edukasi, kepatuhan pasien, dan peran komunitas juga harus diperkuat. “Ini penyakit tidak menular, jadi kuncinya ada di perubahan perilaku. Harus ada kolaborasi komunikasi dengan komunitas,” tambahnya.

    Itida menyoroti sebagian peserta BPJS masih tidak rutin meminum obat atau baru datang ke rumah sakit ketika kondisinya sudah berat. Kondisi itu membuat biaya pengobatan membengkak karena pasien seringkali harus masuk IGD atau dirawat inap.

    “Orang yang nggak pernah minum obat, lalu masuk IGD, masuk rumah sakit lagi, itu kan cost-nya tinggi. Kalau semua digratiskan tanpa tanggung jawab, bisa jebol juga sistemnya. Fokus kita masih terlalu di kuratif,” tegasnya.

    Itida bahkan menyebut, skema cost sharing bisa dipertimbangkan bagi peserta dengan faktor risiko tinggi seperti perokok atau pasien yang tidak patuh pengobatan, agar ada rasa tanggung jawab bersama.

    Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, mengatakan pemerintah kini memperkuat pendekatan promotif dan preventif melalui program cek kesehatan gratis (CKG).

    “Kebijakan kita dorong terus promotif-preventif, salah satunya dengan skrining. Makanya kita paksa dengan program CKG. Ini betul-betul gratis dengan sejumlah jenis pemeriksaan, mulai dari EKG, profil lipid, hingga fungsi ginjal,” jelas Nadia.

    Program CKG mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, mendapat pemeriksaan kesehatan setahun sekali. Namun, tantangan terbesar masih ada pada perubahan perilaku masyarakat.

    “Masyarakat kita biasanya datang ke fasilitas kesehatan kalau sudah sakit. Kalau belum ada keluhan, mereka merasa tidak perlu. Padahal, justru kita ingin mereka tahu kondisi sebelum jatuh sakit,” ujarnya.

    Untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan memperluas jangkauan edukasi, Kemenkes juga tengah mengembangkan agar program yang sama bisa diterapkan di tempat kerja.

    Hal ini karena banyak pekerja usia produktif kesulitan datang ke puskesmas saat jam kerja.

    “Kalau jam kerja, peserta usia perkantoran tidak mungkin datang. Jadi, kita akan coba kembangkan bisa dijalankan di klinik perusahaan. Pasien pekerja bisa dikontrol tekanan darah dan gula darahnya bersama puskesmas,” kata Nadia.

    Program ini diharapkan membantu menjaga kondisi pasien tetap terkontrol, mencegah rujukan ke rumah sakit, serta menekan pembiayaan jangka panjang.

    Nadia juga mengingatkan pasien agar tidak takut menjalani pengobatan rutin. Ia menegaskan, bahaya hipertensi yang tidak terkontrol jauh lebih besar daripada efek samping obat.

    “Kadang pasien takut minum obat, padahal yang lebih berisiko itu hipertensinya sendiri dibandingkan obatnya,” tutup Nadia.

    Simak Video “Video: Ombudsman Dukung Pemerintah soal Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)