Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Ombudsman

  • DPRD Jatim Warning Potensi Pungli PPDB 2025, Minta Pengawasan Diperketat

    DPRD Jatim Warning Potensi Pungli PPDB 2025, Minta Pengawasan Diperketat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, angkat bicara soal maraknya laporan dugaan pungutan liar (pungli) menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Dia menyebut, praktik pungli masih menjadi momok tahunan yang tak kunjung diselesaikan secara serius oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

    Deni menegaskan bahwa modus pungli bisa bertransformasi dalam bentuk sumbangan atau iuran yang dibungkus hasil rapat komite sekolah. Menurutnya, ini menjadi indikasi lemahnya pengawasan dan tidak maksimalnya pelaksanaan program pendidikan gratis dan tuntas (tistas) di Jawa Timur.

    “Setiap tahun masalahnya cenderung sama. Beberapa temuan memang mengindikasikan adanya pungli. Kami berharap dengan sistem yang baru, hal ini bisa diminimalkan,” ujar Deni Wicaksono, Minggu (11/5/2025).

    Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan fakta bahwa masih ada sekolah yang memberlakukan sumbangan dengan patokan batas atas dan bawah. Padahal, sistem semacam itu bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi orang tua siswa dan membuka ruang penyimpangan.

    “Kami membuka diri menerima laporan apabila nanti dalam pelaksanaan PPDB ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan,” lanjutnya.

    Menurut Deni, akar persoalan ini bukan semata-mata pada peserta didik atau orang tua, tetapi pada inkonsistensi penerapan regulasi di tingkat satuan pendidikan. Deni menilai pengawasan di lapangan masih lemah, termasuk peran kepala cabang dinas pendidikan yang seharusnya bisa lebih proaktif.

    “Fungsi kepala cabang dinas semoga lebih bisa dikuatkan. Kepala sekolah juga akan kami dorong agar memberikan rekomendasi yang tepat terkait PPDB dan pelaksanaan tistas, supaya tidak ada pungutan yang membebani orang tua siswa,” jelasnya.

    Alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini juga menyebut buruknya komunikasi antara sekolah dan wali murid yang kerap kali memicu salah paham dan berujung pada keresahan masyarakat. Menurut Deni, penyampaian informasi yang tidak transparan kerap dimanfaatkan sebagai celah untuk praktik pungli.

    “Kami akan menguatkan kembali program-program yang sudah direncanakan, agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan polemik,” pungkas politisi dari Dapil Jatim IX ini.

    Seperti diketahui, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menyebut potensi terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyebut bahwa praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah dan perlu diantisipasi secara serius. [asg/suf]

  • Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum

    Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum

    Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus (kanan) bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) dalam penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI.

    Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pekerjaan umum, melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama di Jakarta pada Senin (5/5). Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus berharap penandatanganan nota kesepahaman tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi pembangun kepercayaan antara Ombudsman dan Kementerian PU untuk pelayanan publik yang lebih baik di segala lini.

    “Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik terus mendorong instansi untuk berkontribusi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik menuju Indonesia Maju 2045,” ujar Bobby dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Nota kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, Menteri PU Dody Hanggodo, serta disaksikan oleh Anggota Ombudsman Hery Susanto dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    Ruang lingkup nota kesepahaman difokuskan dalam enam poin utama, yaitu percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, pencegahan malaadministrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pertukaran data atau informasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, sosialisasi, edukasi, dan publikasi, serta kegiatan lain yang terkait.

    Selama periode 2023-2025, Ombudsman mencatat terdapat 221 laporan masyarakat terkait Kementerian PU. Substansi laporan yang diadukan tersebut mayoritas terkait pembangunan infrastruktur, sumber daya air, permukiman, dan kepegawaian. Lebih lanjut, Bobby menjelaskan berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman, pada tahun 2023 Kementerian PU masuk ke dalam kategori Zona Hijau dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,3 persen dan meningkat menjadi 86,96 persen pada 2024.

    “Kami berharap pada 2025, Kementerian PU bisa mencapai kategori tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik,” ujarnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian PU tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, namun juga berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dody berharap penandatanganan nota kesepahaman menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan publik di sektor infrastruktur berjalan optimal.

    “Dengan sinergi ini, kami berharap semua layanan dapat lebih cepat, efisien, serta transparan untuk mencegah malaadministrasi,” ucap Dody dalam kesempatan yang sama.

    Sumber : Antara

  • Telan Anggaran Rp 23 M, Jalan Tayu-Puncel Bakal Rampung Dicor Akhir Juli 2025

    Telan Anggaran Rp 23 M, Jalan Tayu-Puncel Bakal Rampung Dicor Akhir Juli 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Proyek perbaikan Jalan Tayu-Puncel di Kabupaten Pati telah dimulai sejak pertengahan April 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025. 

    Jalan ini merupakan jalur alternatif penting yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara.

    Pekerjaan perbaikan jalan dibagi menjadi tiga segmen dengan total anggaran sebesar Rp 23 miliar, dengan konstruksi rigid beton.

    Segmen pertama, Jalan Bulungan–Tayu Kulon sepanjang 1,5 km dengan lebar 4 meter, dialokasikan dana sebesar Rp 3,3 miliar. 

    Segmen kedua, Jalan Tayu–Dukuhseti sepanjang 3 km dan lebar 6 meter, mendapatkan anggaran Rp 14,4 miliar. 

    Segmen ketiga, Jalan Dukuhseti–batas Jepara (Puncel) sepanjang 1,5 km dan lebar 6 meter, dianggarkan Rp 6 miliar.

    Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, proyek ini dikerjakan oleh PT Adrian Marga Karya dengan masa pelaksanaan selama empat bulan. 

    “Beberapa ruas di bagian timur, seperti Jalan Bulungan–Tayu Kulon, telah selesai dicor beton, sementara ruas di bagian barat masih dalam proses pengerjaan,” kata dia, Selasa (6/5/2025). 

    Kondisi Jalan Tayu-Puncel yang rusak parah selama beberapa tahun terakhir telah memicu berbagai aksi protes dari warga, termasuk mengadang truk tambang dan menanam pohon pisang di tengah jalan. 

    Mereka juga melaporkan kerusakan ini ke Ombudsman RI Jawa Tengah, yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. (mzk)

  • Alasan Gubernur Jateng Kumpulkan 7.810 Kades di Semarang: Taat Aturan Tanpa Korupsi

    Alasan Gubernur Jateng Kumpulkan 7.810 Kades di Semarang: Taat Aturan Tanpa Korupsi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – 7.810 Kepala Desa di Jawa Tengah dikumpulkan di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Semarang untuk mengikuti Sekolah Antikorupsi, Selasa (29/4/2025). 

    Ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

    Sekolah Antikorupsi ini bertagline “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”.

    Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, ini penting bagi orang nomor satu di desa. 

    Sebagai pemimpin suatu desa, mereka wajib mengetahui aturan-aturan pokok, sehingga tidak melanggar ketentuan sebagaimana perundang-undangan.

    Seluruh Kades diberi pembekalan pembangunan, sehingga anggaran yang dimiliki bisa digunakan tepat sasaran dan tidak melanggar aturan.

    “Kami kumpulkan Kades sebagai upaya preventif dan preemtif terkait tindak pidana korupsi,” kata Gubernur Ahmad Luthfi, Selasa (29/4/2025).

    Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada acara yang diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    Narasumber lainnya adalah Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng.

    Sementara itu, moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida.

    “Para narasumber memberikan pembekalan kepada para Kades dalam pembangunan yang taat aturan,” tandasnya.

    Ahmad Luthfi menekankan, pembangunan di desa di Jawa Tengah ke depannya diharapkan bisa semakin maksimal, mengingat desa bisa menjadi pusat perekonomian.

    Terlebih, banyak potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah. (*)

  • Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut Regional 28 April 2025

    Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut Regional 28 April 2025

    Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    –
    Warga Pulau Rempang
    , Batam, Kepulauan Riau akhirnya bertemu dengan Komisi IV
    DPR RI
    pada Senin (28/4/2025) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan atas Proyek Strategis Nasional (PSN)
    Rempang Eco-City
    .
    Hadir bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, warga mengemukakan sejumlah persoalan yang muncul atas rencana PSN Rempang Eco-City di depan Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, yang memimpin RDP.
    Warga menyebutkan bahwa rencana PSN Rempang Eco-City mendatangkan akibat nyata bagi masyarakat Pulau Rempang, yang telah mereka diami turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
    Mereka mengalami
    intimidasi
    , kekerasan, dan kriminalisasi.
    “Warga tidak lagi tenang ketika melaut dan berkebun, yang berujung pada berkurangnya penghasilan mereka. Alat tangkap warga rusak dan kebun mereka terbengkalai, karena terbagi fokus menjaga kampung dari ancaman penggusuran,” jelas Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Edy K Wahid, melalui sambungan telepon, Senin (28/4/2025).
    Dalam pertemuan itu, tim advokasi juga menyebut dampak lain dari PSN Rempang, yang memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat, terganggunya layanan umum, dan mulai ada kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar Pulau Rempang.
    Terkait dengan kriminalisasi terhadap warga, sebanyak delapan warga sebelumnya ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kerusuhan di Pulau Rempang, tepatnya di Kampung Tanjung Kertang pada 7 September 2023.
    Kemudian, ada 43 warga yang ditangkap dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023.
    “Dari 43 warga tersebut, 35 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka dan diputus bersalah oleh pengadilan,” jelasnya.
    Terbaru, warga mendapat intimidasi dari petugas keamanan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang terjadi pada 18 September 2024 lalu di kawasan Giba, Kampung Sei Buluh, Kelurahan Sembulang.
    Dalam peristiwa itu, tiga warga mengalami luka-luka, salah satunya adalah wanita lanjut usia (lansia) yang mengalami patah tangan.
    Kemudian, penyerangan yang dilakukan puluhan petugas PT MEG terjadi di tiga pos warga di Kampung Sembulang Hulu dan Sungai Buluh di Pulau Rempang pada 17 Desember 2024 malam.
    “Akibat penyerangan tersebut, delapan warga mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan, satu di antaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit,” jelasnya.
    Melalui tim kuasa hukum, warga juga mengadukan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak transparan atas data-data yang dikeluarkan, utamanya data terkait warga di lima kampung yang telah menerima relokasi.
    Warga Rempang meyakini data tersebut tidak akurat, karena berbeda jauh dengan data yang mereka himpun.
    Warga menyayangkan sikap BP Batam, tidak hanya kepada masyarakat Pulau Rempang, namun juga kepada lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia.
    “Tidak hanya sekali, Ombudsman RI bahkan telah berulang kali meminta BP Batam memberikan data detail warga yang telah menerima relokasi ini,” jelasnya.
    Menanggapi aduan masyarakat Pulau Rempang ini, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City telah dicabut status PSN-nya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025.
    Rieke juga mendesak Jaksa Agung untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat terkait adanya potensi korupsi di proyek Rempang Eco-City.
    Ia juga mendorong dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BP Batam yang selama ini memainkan peran penting di sana.
    “Warga tidak mungkin datang ke sini, kalau mereka tidak putus asa. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Saya dukung pemerintah untuk evaluasi PSN Rempang Eco-City, apalagi sudah tidak PSN. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan tanah masyarakat dirampas,” jelasnya dalam rekaman video yang diterima dari tim advokasi, Senin (28/4/2025) sore.
    Terkait dengan aduan soal adanya intimidasi, pihaknya berharap keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat.
    Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat Pulau Rempang dan masyarakat di mana pun berada dihentikan.
    Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, mengatakan pihaknya sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan lahan di Batam.
    Pada prosesnya, tim akan segera turun ke lapangan, termasuk datang langsung ke Pulau Rempang pada 15 sampai 17 Mei 2025 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pantau SNPMB 2025, Ombudsman Buka Posko Aduan Online Nasional 27 April 2025

    Pantau SNPMB 2025, Ombudsman Buka Posko Aduan Online Nasional 27 April 2025

    Pantau SNPMB 2025, Ombudsman Buka Posko Aduan Online
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Ombudsman RI
    membuka posko
    pengaduan online
    guna mengawasi jalannya proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025.
    Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan pihaknya ingin mengawasi seleksi tahunan tersebut agar terbebas dari praktik malaadministrasi.
    “Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring yang aktif sejak 14 Maret hingga 31 Juli 2025,” ujar Indraza dalam keterangan resminya, Minggu (27/4/2025).
    Pengawasan, kata dia, khususnya dilakukan terhadap Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT).
    Kendati demikian, Ombudsman RI sudah mulai melakukan pengawasan sejak tahap registrasi akun peserta, pelaksanaan ujian, hingga pengumuman atau pengunduhan sertifikat.
    Ombudsman RI berharap, dengan pengawasan ini, SNPMB tahun 2025 bisa berlangsung transparan dan adil bagi semua calon mahasiswa baru.
    Ia menjelaskan, peserta yang menemukan dugaan kecurangan atau malaadministrasi dapat menyampaikan laporan melalui nomor WhatsApp 0811-9093-737 dan email
    team7@ombudsman.go.id
    .
    Pelapor diminta melampirkan salinan identitas, kronologi laporan, dan bukti pendukung. Ombudsman RI menjamin identitas pelapor dirahasiakan.
    Berdasarkan temuan Ombudsman RI selama beberapa waktu terakhir, sejak mulai dilaksanakan pada 23 April kemarin, ditemukan sejumlah kendala dalam tahapan tes, seperti gangguan jaringan internet.
    Selain itu, Ombudsman RI juga menerima laporan yang menyampaikan indikasi kecurangan dalam proses UTBK-SNBT.
    Dugaan kecurangan ini menyangkut soal yang dibocorkan dengan kamera tersembunyi dan sempat beredar di media sosial.
    “Kami ingin memastikan proses seleksi perguruan tinggi berjalan jujur, adil, dan transparan. Pengawasan ini bukan hanya soal mencari kekurangan, tapi juga memastikan aspirasi masyarakat ditanggapi dengan cepat dan tepat,” ujar Indraza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peternak Ayam Kena Petaka Harga, Ombudsman Tunjuk Biang Kerok Asli

    Peternak Ayam Kena Petaka Harga, Ombudsman Tunjuk Biang Kerok Asli

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anjloknya harga ayam di tingkat produsen atau peternak kembali jadi sorotan. Ombudsman RI mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran ada persoalan struktur industri perunggasan nasional yang timpang dan tidak sehat.

    “Persoalan ayam itu tidak bisa hanya dilihat, ‘Oh ini harga turun, berarti maladministrasi di mana-mana.’ Tidak seperti itu,” tegas Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam Foodagri Insight CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).

    Menurut Yeka, industri perunggasan di Indonesia memiliki kompleksitas yang selama ini luput dari perhatian. Salah satu yang paling krusial adalah ketidakseimbangan posisi antara peternak mandiri dan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai seluruh rantai produksi.

    “Kami melihat, persoalan ini juga menyentuh aspek regulasi. Undang-undangnya perlu di-seimbangkan ulang (re-balancing). Apakah kesejahteraan peternak benar-benar diakomodir oleh regulasi kita saat ini?” ujarnya.

    Yeka mencontohkan bagaimana satu perusahaan bisa mengendalikan seluruh lini usaha, dari pembibitan (breeding), produksi pakan, budidaya ayam, hingga pengolahan hasil akhir. Di sisi lain, peternak mandiri justru harus membeli bibit dan pakan dari perusahaan yang sama, lalu bersaing di pasar dengan mereka.

    “Itu jelas nggak apple to apple. Peternak rakyat harus beli bibit, beli pakan dari perusahaan besar, lalu bersaing dengan mereka juga? Jelas berat sebelah,” ucap dia.

    Ia menegaskan, selama struktur kelembagaan dalam industri perunggasan tidak ditata secara adil, maka krisis harga ayam seperti sekarang akan terus berulang.

    “Saya pastikan kondisi seperti ini akan terus berulang setiap tahun. Dan ini bukan baru sekarang, sudah terpantau sejak tahun 2014. Setiap tahun selalu ada fase seperti ini,” pungkasnya.

    (dce)

  • Parah! Harga Bawang Putih di Jakarta Tak Turun-Turun, Kini Rp60.000/Kg

    Parah! Harga Bawang Putih di Jakarta Tak Turun-Turun, Kini Rp60.000/Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga bawang putih di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, masih bertahan tinggi pada Rabu siang (23/4/2025). Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, bawang putih bonggol dijual seharga Rp60.000 per kilogram (kg), sementara bawang merah di angka Rp55.000 per kg.

    Padahal, Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen untuk komoditas bawang putih secara nasional adalah Rp38.000 dan Rp40.000 per kg untuk wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan), sedangkan bawang merah HAP nya Rp36.500-Rp41.500 per kg.

    “Hari ini harga bawang putih bonggol Rp60.000 per kg, bawang merah Rp55.000 per kg,” ungkap Jali, salah satu pedagang di pasar tersebut.

    Menurut Jali, harga bawang putih memang sudah mahal sejak sebelum Lebaran dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

    “Kalau bawang putih harganya memang segitu dari Lebaran kemarin. Tapi kalau bawang merah ini agak ada naik turun, kemarin dia Lebaran harganya Rp60.000 per kg, sekarang udah turun jadi Rp55.000 per kg,” ujarnya.

    Ia pun mengaku menjual bawang putih kepada konsumennya dengan mengikuti harga pasar, tanpa tahu pasti penyebab dari kenaikan harga tersebut. “Gak tau ya dari sananya sudah naik, saya ngikutin harga pasar aja,” imbuh dia.

    Dedi, pedagang bawang lainnya, menyebut faktor impor sebagai penyebab utama tingginya harga bawang putih. “Bawang putih kan kita impor, jadi harganya ya tergantung dari sananya,” katanya.

    Sementara saat ditanya soal reaksi pelanggan terhadap harga yang tinggi, Dedi mengatakan para pembeli sudah cukup paham dengan kondisi pasar.

    “Ya gak gimana-gimana, kalau udah biasa belanja pasti tahu kalau harga bawang putih dari tahun ke tahun pasti naik, nggak pernah dia turun,” ucap Dedi.

    Dia juga menjelaskan adanya perbedaan karakteristik antara bawang putih dan bawang merah. “Beda sama bawang merah, bawang merah kan (produksinya ada) di Brebes ya, jadi dia kalau lagi naik (harganya) ya bisa karena banjir atau gagal panen. Tapi kalau bawang putih susah, dia dari sananya udah mahal, jadi terus naik,” jelasnya.

    Sementara itu, berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga bawang putih bonggol secara rata-rata nasional hari ini berada di level Rp44.773 per kg. Angka ini terjadi disparitas harga dari HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar 11,93%. Adapun harga bawang putih tertinggi terjadi di Maluku Utara, yakni tembus Rp59.028 per kg, atau terjadi disparitas harga dari HAP 47,57% yang ditetapkan Rp38.000-40.000 per kg.

    Saran Ombudsman RI

    Ombudsman RI menilai pemerintah perlu memiliki cadangan nasional untuk komoditas bawang putih. Peringatan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, krisis bawang putih seperti yang pernah terjadi pada tahun 2017 silam bisa terulang jika tidak ada langkah antisipatif dari pemerintah.

    “Pemerintah harus punya cadangan bawang putih nasional,” ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).

    Yeka mengingatkan, tanpa cadangan nasional, harga dan pasokan di dalam negeri akan bergantung pada pasar luar negeri. Ini berisiko tinggi, karena negara asal impor bisa saja mengalami gangguan pasokan atau bahkan melakukan pengkondisian harga.

    “Jangan lupa, kita sudah punya contoh kasus,” ujarnya.

    Yeka merujuk pada lonjakan harga bawang putih pada 2017 yang saat itu menyentuh Rp60.000 per kilogram (kg), atau tiga kali lipat dari harga normal yang berada di kisaran Rp20.000 per kg pada saat itu. Kenaikan tajam ini, kata dia, bukan disebabkan oleh kelangkaan dalam negeri, tetapi karena gangguan di negara asal impor.

    “Rupa-rupanya ada pengkondisian di pasar impornya, di negara asalnya. Pokoknya semua pelaku usaha kita beli ke sana, harganya jadi mahal,” ungkap Yeka.

    Untuk mencegah kejadian serupa, Yeka menyarankan agar pemerintah memiliki stok cadangan minimal sebanyak 80.000 hingga 100.000 ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu hingga dua bulan.

    (dce)

  • Pertukaran 500 Tahanan Rusia-Ukraina Dimediasi UEA Jelang Paskah – Halaman all

    Pertukaran 500 Tahanan Rusia-Ukraina Dimediasi UEA Jelang Paskah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang perayaan Paskah yang sering kali dikaitkan dengan harapan dan rekonsiliasi, Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan signifikan untuk melakukan pertukaran tahanan.

    Kesepakatan ini dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA), yang telah berperan aktif dalam beberapa pertukaran tahanan sejak dimulainya konflik.

    Apa Rincian Pertukaran Tahanan Ini?

    Pertukaran tahanan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, akan melibatkan sebanyak 246 tahanan dari masing-masing pihak, serta pemulangan 46 tentara yang terluka.

    Total hampir 500 orang akan dipertukarkan dalam kesepakatan terbaru ini, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters yang mengutip sumber dekat negosiasi.

    Apa Peran Uni Emirat Arab dalam Mediasi Ini?

    Uni Emirat Arab bukanlah pihak yang baru dalam memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, UEA telah berhasil memediasi 13 pertukaran tahanan.

    Sebagaimana diungkapkan oleh sumber dari Moscow Times, jumlah total tawanan yang berhasil dipulangkan melalui mediasi UEA telah mencapai 3.233 orang.

    Kementerian Pertahanan Rusia hingga saat ini belum memberikan komentar resmi terkait pertukaran tahanan terbaru ini.

    Namun, Sky News menginformasikan bahwa pertukaran ini merupakan bagian dari kesepakatan lebih besar yang melibatkan tawanan perang dan tentara yang terluka.

    Seberapa Sering Pertukaran Tahanan Terjadi?

    Sejak awal konflik, Rusia dan Ukraina telah melakukan sebanyak 62 kali pertukaran tahanan.

    Pertukaran terakhir terjadi pada 19 Maret, di mana 175 warga Ukraina berhasil dipulangkan.

    Pihak berwenang Ukraina melaporkan bahwa sejak invasi dimulai, sebanyak 4.306 orang—baik tentara maupun warga sipil—telah dibebaskan dari tawanan Rusia.

    Namun, jumlah tawanan Ukraina yang masih ditahan di Rusia belum diketahui secara pasti.

    Ombudsman Ukraina, Dmytro Lubinets, memperkirakan bahwa lebih dari 16.000 warga sipil Ukraina masih ditahan oleh pihak Rusia.

    Di sisi lain, Ukraina juga pernah mengusulkan pertukaran tahanan berskala besar pada tahun 2024.

    Harapan di Tengah Konflik

    Kesepakatan untuk pertukaran tahanan menjelang Paskah ini menunjukkan adanya harapan untuk rekonsiliasi di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

    Dengan mediasi dari pihak ketiga seperti Uni Emirat Arab, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berlanjut dan mengurangi penderitaan para tahanan serta keluarga mereka.

    Pertukaran ini tidak hanya menjadi angka dalam statistik, tetapi juga merupakan langkah kecil menuju pemulihan hubungan antara Rusia dan Ukraina.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jelang Paskah, Rusia dan Ukraina Sepakat Tukar 500 Tahanan Berkat Mediasi UEA – Halaman all

    Jelang Paskah, Rusia dan Ukraina Sepakat Tukar 500 Tahanan Berkat Mediasi UEA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang perayaan Paskah yang identik dengan harapan dan rekonsiliasi, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan penting untuk melakukan pertukaran tahanan.

    Pertukaran ini dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

    Proses pertukaran tahanan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat, lapor Reuters yang mengutip sumber dekat negosiasi.

    Sebanyak 246 tahanan dari masing-masing pihak akan dibebaskan, disertai dengan pemulangan 46 tentara yang terluka.

    Secara total, hampir 500 orang akan dipertukarkan dalam kesepakatan terbaru yang dimediasi Abu Dhabi.

    Ini bukan pertama kalinya UEA memfasilitasi pertukaran semacam ini.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Uni Emirat Arab telah melakukan mediasi dalam 13 pertukaran tahanan antara kedua negara.

    Dikutip dari Moscow Times, jumlah total tawanan yang berhasil dipulangkan melalui mediasi UEA kini mencapai 3.233 orang.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi terkait pertukaran terbaru ini.

    Sementara itu, Sky News juga melaporkan bahwa pertukaran ini merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih besar dan melibatkan tawanan perang (POW) serta tentara yang terluka.

    Sejak perang besar dimulai, Rusia dan Ukraina telah melakukan 62 kali pertukaran tahanan.

    Pertukaran terakhir terjadi pada 19 Maret, ketika 175 warga Ukraina berhasil dipulangkan.

    Menurut pihak berwenang Ukraina, sejak invasi dimulai, sebanyak 4.306 orang—baik tentara maupun warga sipil—telah dibebaskan dari tawanan Rusia.

    Jumlah tawanan Ukraina yang masih ditahan di Rusia belum diketahui secara pasti.

    Ombudsman Ukraina, Dmytro Lubinets, memperkirakan lebih dari 16.000 warga sipil Ukraina masih ditahan oleh Rusia.

    Ukraina sendiri sempat mengusulkan pertukaran tahanan berskala besar pada tahun 2024.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)