Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Asosiasi nilai perlunya inovasi agar RI bisa jadi pusat kripto Asia

    Asosiasi nilai perlunya inovasi agar RI bisa jadi pusat kripto Asia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia dan Asosiasi Blockchain (Aspakrindo-ABI) Robby menilai perlu adanya inovasi agar Indonesia bisa menjadi pusat kripto Asia.

    Optimisme itu didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jumlah investor kripto Indonesia hingga April 2025 mencapai 14,16 juta orang, meningkat 3,28 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 13,71 juta investor.

    Tak hanya dari sisi jumlah investor, nilai transaksi aset kripto juga menunjukkan tren positif. Nilainya menembus Rp35,61 triliun, tumbuh 9,73 persen dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp32,45 triliun.

    “Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia untuk menjadi pusat kripto Asia, terutama karena Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dalam adopsi kripto,” kata Robby yang sekaligus Chief Compliance Officer (CCO) Reku dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan laporan The 2024 Geography of Crypto Report, Indonesia unggul dalam sektor DeFi dan Retail DeFi, menandakan tingginya aktivitas investor ritel dalam transaksi keuangan terdesentralisasi. Peringkat tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya di posisi lima.

    Sementara Amerika Serikat (AS) hanya menempati peringkat keempat, meskipun memiliki ekosistem layanan kripto yang besar.

    Walau demikian, Robby menegaskan Indonesia masih perlu meningkatkan inovasi di industri blockchain dan Web3 untuk menggenjot pertumbuhan sektor ini.

    “Saat ini, aset kripto di Indonesia bukan lagi dianggap sebagai komoditas, namun sebuah instrumen investasi. Hal ini tentunya membuka prospek pengembangan inovasi yang lebih variatif, sehingga dapat meningkatkan appetite investor di Indonesia, baik dari ritel maupun korporasi, juga untuk menarik minat investor dengan berbagai profil risiko.

    Dengan demikian, aset kripto dapat menjadi instrumen investasi yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia,” jelas Robby.

    Terlebih, teknologi blockchain yang mendasari aset kripto juga memiliki potensi yang sangat luas di berbagai sektor, mulai dari keuangan, hingga pendidikan.

    “Pemanfaatan teknologi blockchain juga dapat didukung oleh pelaku usaha kripto, asosiasi, perguruan tinggi, hingga komunitas. Blockchain berpotensi menjadi teknologi revolusioner yang perlu ditingkatkan melalui kajian dan edukasi. Sehingga ke depannya, manfaat teknologi ini dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat yang lebih luas,” imbuhnya.

    Demi memacu inovasi tersebut, regulator memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan industri kripto secara berkelanjutan.

    “Regulator memiliki peran komprehensif meliputi pengawasan, perizinan, perlindungan konsumen, hingga penegembangan regulasi yang sesuai dengan pertumbuhan teknologi. Melalui regulatory sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha turut mengusulkan kajian-kajian terkini di industri kripto dan blockchain di luar kegiatan jual-beli saja,” lanjut Robby.

    Ke depannya, asosiasi dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) siap mendukung perkembangan inovasi di industri kripto dan blockchain melalui kegiatan edukasi serta diskusi bersama regulator.

    “Secara klasifikasi, aset kripto sudah sejajar dengan aset keuangan lainnya. Sehingga diharapkan inovasi-inovasi yang ada di aset kripto pun bisa semakin dikembangkan baik secara layanan maupun variasi produk investasi,” tutupnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres? Nasional

    5 Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres? Nasional

    Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Program
    Lapor Mas Wapres
    yang digagas
    Gibran Rakabuming Raka
    sudah berusia tujuh bulan. Apa kabar program itu saat ini?
    Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres atau disingkat LMW yang digagas Wakil Presiden Gibran telah menerima ribuan
    aduan masyarakat
    .
    Kabar terbaru, tercatat sebanyak 7.590 laporan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui program ini.
    Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Senin (8/6/2025).
    Laporan yang masuk mencakup berbagai persoalan publik, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
    “Beberapa kasus telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” tulis Setwapres.
    Sebagian besar laporan disampaikan masyarakat melalui kanal WhatsApp, yaitu sebesar 72,05 persen.
    Sementara itu, 27,95 persen laporan lainnya diterima melalui pertemuan tatap muka, setelah pelapor mendaftarkan diri melalui situs resmi lapormaswapres.id.
    Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran mendorong agar program ini tidak berjalan di tempat, tetapi terus ditingkatkan efektivitas dan kualitas layanannya.
    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Al Muktabar.
    Menurutnya, penyempurnaan sistem dan prosedur penanganan laporan sangat penting agar birokrasi menjadi lebih cepat merespons, lebih akurat menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.
    Meski begitu, tidak semua laporan bisa langsung ditindaklanjuti.
    Beberapa di antaranya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
    Dalam praktiknya, LMW melibatkan kerja lintas lembaga.
    Penanganan laporan kerap membutuhkan koordinasi dengan instansi seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
    “Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” ujar Al Muktabar.
    Ia juga menyebut bahwa kehadiran program LMW merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif.
    “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui
    pelayanan publik
    yang responsif dan inklusif,” ucap Al Muktabar. 
    Salah satu contoh keberhasilan program ini ditunjukkan oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat. Testimoninya ditampilkan di keterangan pers pihak Wapres Gibran.
    Jessica mengalami kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
    Jessica kemudian melapor melalui program LMW.
    Hanya dua minggu setelah melapor, ia menerima panggilan untuk proses lanjutan.
    Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi atas nama ibunya berhasil diterbitkan.
    “Pada tahun 2024 melalui program LMW saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ujar Jessica.
    Namun, di tengah capaian yang sudah diraih, masih ada tantangan lain yang muncul: minimnya eksposur informasi program ini ke publik.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa publik selama ini justru mengira program ini sudah tidak aktif lagi. “Publik malah nyangka program ini sudah wassalam. Karena tak ada kabarnya lagi. Ternyata masih ada,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin malam.
    Ia menilai, semestinya program ini mampu bergerak cepat dan responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang diadukan masyarakat.
    Menurutnya, jangan sampai LMW hanya menjadi sebatas wacana. “Mestinya program ‘Lapor Mas Wapres’ ini gerak cepat dan responsif menyelesaikan semua persoalan. Jangan lagi sebatas wacana ini dan itu,” ujarnya.
    Bagi Adi, program ini sangat potensial untuk memperkuat pelayanan publik, tetapi harus diiringi dengan keterbukaan informasi terhadap capaian-capaian yang diraih agar publik tahu dan bisa ikut menilai. “Apalagi yang ditunggu. Tinggal gaspol aja,” ucapnya.
    Ia juga menyinggung soal klaim bahwa sudah ada lebih dari 7.500 aduan yang ditindaklanjuti.
    Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan bahwa program ini sudah tidak berjalan. “Tentu signifikan. Problemnya, publik nyaris tak pernah tahu soal klaim sudah tindak lanjuti ribuan pengaduan ini. Sebaiknya diekspose secara terbuka biar publik tahu,” kata Adi.
    “Bahkan sangat hebat jika betul sudah tindak lanjuti 7.590-an pengaduan. Tapi sekali lagi, sebaiknya dibuat rilis supaya rakyat juga baca. Jangan sampai ada dugaan program Mas Wapres ini sudah wassalam, padahal sudah banyak bekerja,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
    Adi Prayitno
    , berpandangan bahwa publik selama ini mengira program “
    Lapor Mas Wapres
    ” sudah tidak berjalan lagi lantaran minimnya informasi dan eksposur.
    Hal ini disampaikan Adi merespons pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, yang mengungkapkan bahwa Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    meminta agar program “Lapor Mas Wapres” tidak stagnan.
    “Mestinya program ‘Lapor Mas Wapres’ ini gerak cepat dan responsif menyelesaikan semua persoalan. Jangan lagi sebatas wacana ini dan itu,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Senin (10/6/2025).
    “Publik malah nyangka program ini sudah wasalam. Karena tak ada kabarnya lagi. Ternyata masih ada,” ujarnya.
    Adi menilai program
    pengaduan masyarakat
    yang digagas Wapres Gibran ini sebenarnya sangat potensial jika dikelola dengan baik dan disampaikan secara transparan kepada publik.
    “Apalagi yang ditunggu. Tinggal gas pol
    aja
    ,” ucapnya.
    Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi terhadap capaian program tersebut.
    Adi merujuk pada klaim yang menyebut sudah ada lebih dari 7.500 pengaduan yang ditindaklanjuti melalui program tersebut.
    “Tentu signifikan. Problemnya, publik nyaris tak pernah tahu soal klaim sudah ditindak lanjuti ribuan pengaduan ini. Sebaiknya diekspose secara terbuka biar publik tahu,” kata Adi.
    “Bahkan sangat hebat jika betul sudah ditindak lanjuti 7.590-an pengaduan. Tapi sekali lagi, sebaiknya dibuat rilis (keterangan publik -red) supaya rakyat juga baca. Jangan sampai ada dugaan program Mas Wapres ini sudah wasalam, padahal sudah banyak bekerja,” imbuhnya.
    Sejak resmi diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres (LMW) telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.
    Dikutip dari siaran pers Setwapres, Senin (8/6/2025), pengaduan yang diterima oleh program Lapor Mas Wapres mencakup berbagai persoalan publik, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
    “Beberapa kasus telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” tulis Setwapres, Senin (9/6/2025) kemarin.
    Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola LMW terus ditingkatkan.
    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Al Muktabar. “Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” ucapnya.
    Meski begitu, beberapa laporan masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
    Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yakni sebesar 72,05 persen.
    Sementara 27,95 persen laporan lainnya masuk melalui tatap muka setelah pelapor mendaftar di laman resmi lapormaswapres.id.
    Menurut Al Muktabar, kehadiran LMW merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan merata.
    “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” katanya.
    Ia menambahkan, meskipun LMW menunjukkan hasil positif, koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat.
    Penanganan laporan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian ATR/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, serta Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta.
    “Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” tutur Al Muktabar.
    Salah satu laporan yang berhasil ditangani adalah milik Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat.
    Ia mengalami kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
    Hanya dua minggu setelah melapor, ia mendapat panggilan untuk tindak lanjut.
    Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi berhasil diterbitkan. “Pada tahun 2024 melalui program LMW saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ungkap Jessica.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK: Penyaluran Pinjaman Industri Pergadaian Tembus Rp 100 Triliun – Page 3

    OJK: Penyaluran Pinjaman Industri Pergadaian Tembus Rp 100 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran pinjaman industri pergadaian hingga April 2025. Nilainya mencapai Rp100,25 triliun, meningkat 34,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyampaikan bahwa PT Pegadaian masih menjadi pemain dominan dalam industri ini, dengan kontribusi sebesar 96,49 persen dari total penyaluran pinjaman.

    “Per April 2025, nilai penyaluran pinjaman industri Pergadaian pada meningkat sebesar 34,04% yoy menjadi Rp100,25 triliun, dengan proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian yang mencapai 96,49% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian,” kata Agusman dikutip dari jawaban tertulisnya, Senin (9/6/2025).

    Selain itu, perkembangan industri juga tercermin dari bertambahnya jumlah pergadaian swasta.

    Per April 2025, terdapat 196 perusahaan pergadaian swasta yang terdaftar, menunjukkan adanya pertumbuhan positif serta persaingan sehat dengan PT Pegadaian di berbagai segmen pasar.

    “Persaingan yang sehat antara PT Pegadaian dan pergadaian swasta sesuai dengan masing-masing segmen pasar yang dituju,” ujar pejabat OJK itu.

     

  • Ekonom UI sebut skema co-payment jaga keberlanjutan industri asuransi

    Ekonom UI sebut skema co-payment jaga keberlanjutan industri asuransi

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyatakan kewajiban penerapan skema pembagian risiko (co-payment) antara perusahaan asuransi dan nasabah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan industri asuransi.

    Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025).

    Telisa, saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin, menuturkan secara teori, industri asuransi memiliki risiko moral (moral hazard).

    Risiko moral tersebut yakni kemungkinan peserta asuransi melakukan tindakan yang merugikan, mengabaikan, maupun ceroboh terhadap objek asuransi karena merasa terlindungi dengan adanya ganti rugi dari perusahaan asuransi.

    Dengan adanya skema co-payment, ia mengatakan akan terdapat pembagian risiko antara penyedia jasa asuransi dengan pemegang polis, sehingga para peserta asuransi dapat lebih bertanggung jawab dan tidak terlalu membebani industri asuransi dengan adanya moral hazard tersebut.

    “Dalam teori industri asuransi ada moral hazard, jadi tujuan co-payment menekan moral hazard tersebut agar industri asuransi dapat lebih dapat sustainable (berkelanjutan),” ujar Telisa.

    SEOJK 7/2025 mengatur bahwa co-payment adalah porsi pembiayaan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta, paling sedikit sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim rawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

    OJK menetapkan batas maksimum porsi pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebesar Rp300 ribu per pengajuan klaim rawat jalan serta Rp3 juta per pengajuan klaim rawat inap.

    Telisa menyampaikan kebijakan tersebut dalam jangka pendek memang berpotensi untuk mengurangi minat masyarakat berasuransi.

    Ia pun mendorong pemerintah, pelaku jasa asuransi, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat penerapan co-payment serta bagaimana skema tersebut diimplementasikan, terutama terkait batas maksimum porsi pembiayaan yang harus dibayarkan nasabah.

    “Dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam jangka panjang, seharusnya masyarakat lebih menyadari pentingnya sustainability dari program (co-payment) ini,” ucapnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengertian Skema Co-Payment di Aturan Baru Asuransi Kesehatan – Page 3

    Pengertian Skema Co-Payment di Aturan Baru Asuransi Kesehatan – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026 dan bertujuan memperkuat tata kelola serta perlindungan konsumen di industri asuransi kesehatan.

    Langkah ini diambil OJK sebagai respons atas lonjakan inflasi medis yang terjadi secara global. Melalui aturan baru ini, OJK ingin mendorong efisiensi biaya layanan kesehatan jangka panjang serta memastikan layanan asuransi tetap terjangkau.

    SEOJK 7/2025 mengatur lebih lanjut soal siapa saja yang bisa menyelenggarakan asuransi kesehatan, termasuk prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Aturan ini hanya berlaku untuk produk asuransi kesehatan komersial, dan tidak mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

  • Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif

    Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif

    Suasana di ruang pelayanan Lapor Mas Wapres di Lingkungan kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta. ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

    Gibran minta Lapor Mas Wapres tak stagnan, birokrasi harus adaptif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 09 Juni 2025 – 10:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta program Lapor Mas Wapres tidak berhenti di tempat, tetapi terus disempurnakan agar birokrasi lebih cepat, akurat, dan adaptif menghadapi dinamika masyarakat.

    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

    Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, kata Muktabar, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti 7.590 laporan masyarakat dari berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.

    Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.

    Ia mengatakan sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen) sebab preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.

    Sedangkan 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.

    Meski Lapor Mas Wapres menunjukkan hasil positif, kata Muktabar, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam koordinasi antarlembaga.

    Ia mengatakan penanganan laporan melibatkan kolaborasi Setwapres dengan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepekaan terhadap pelapor.

    Oleh karena itu, Wapres Gibran Rakabuming mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus disempurnakan.

    “Pak Wapres menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Gibran Ingin Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek

    Gibran Ingin Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta agar program Lapor Mas Wapres tidak mandek. Dia meminta program terus diperbarui untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, tepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.

    “Wapres menginginkan agar program ini tidak berhenti pada satu titik dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Pembaruan pada sistem dan prosedur sangat krusial agar birokrasi dapat merespons lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih tepat, serta adaptif terhadap perubahan di masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, dalam keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Muktabar menjelaskan sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti sebanyak 7.590 laporan publik yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial.

    Beberapa laporan telah terselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi atau menunggu dokumen pendukung.

    Ia menambahkan, mayoritas laporan (sekitar 72,05%) masuk melalui platform WhatsApp, karena masyarakat cenderung memilih jalur pelaporan yang praktis dan dapat diakses dari mana saja.

    Adapun 27,95% laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui layanan tatap muka, setelah pelapor melakukan registrasi melalui situs resmi lapormaswapres.id.

    Kendati hasilnya cukup menjanjikan, Muktabar menilai pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi koordinasi lintas instansi.

    Ia menyebut, penanganan laporan membutuhkan sinergi antara sekretariat wapres dan berbagai lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, OJK, Kementerian Sosial, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta empati terhadap pelapor.

    Untuk itu, Wapres Gibran mendorong agar sistem pengelolaan aduan publik melalui Lapor Mas Wapres terus diperkuat dan dikembangkan.

    “Beliau menekankan program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, melalui layanan publik yang inklusif dan tanggap,” ujarnya.

  • Luar Biasa Ketika Tumbuh di Tengah Ketidakpastian

    Luar Biasa Ketika Tumbuh di Tengah Ketidakpastian

    GELORA.CO -Kinerja apik perusahaan dan tokoh yang berkontribusi memperkuat ekosistem keuangan nasional, diganjar penghargaan dalam ajang Indonesia Financial Top Leader (IFTL) Award 2025.

    IFTL Award 2025 mengusung tema “Beyond Stability: Finance Trailblazers for Driving Innovation, Trust, and Future-Driven Strategies”. 

    Pembicara kunci dalam pemberian penghargaan, Muliaman D Hadad yang pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner OJK 2012–2017, menekankan pentingnya peran pemimpin keuangan di tengah dinamika global saat ini. 

    Menurutnya, dunia keuangan tak hanya dituntut menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi dan inklusi sehingga strategi masa depan harus berpijak pada empat pilar, pertumbuhan, stabilitas, inklusi, dan inovasi.

    “Saya bersimpati kepada bapak dan ibu yang masih bergerak di tengah-tengah ketidakpastian yang meningkat luar biasa. Kalau masih tumbuh dengan angka-angka yang menarik, menurut saya itu luar biasa,” ujar Muliaman dalam keterangan tertulis, Minggu 8 Juni 2025.

    Sementara itu, riset yang dilakukan dalam IFTL Awards 2025 menggunakan dua pendekatan utama. Yakni, desk research berdasarkan laporan keuangan periode Q2–Q4 2024 dan media monitoring untuk mengukur eksposur, reputasi, serta komitmen terhadap ESG dan GCG.

    Dari total 118 perusahaan yang dievaluasi, 52 perusahaan (44,07 persen) meraih skor “Very Good”, dan 45 perusahaan (38,14 persen) berada dalam kategori “Good”. 

    Penghargaan diberikan dalam 10 kategori utama. Mulai dari Banking Industry, Life Insurance Industry, Social Insurance General Insurance Industry, Multifinance Industry, Fintech Industry, Pension Fund, Financial Services, Securities Industry hingga Asset Management Industry.

    Selain itu, pihak penyelenggara juga memberikan penghargaan khusus seperti Special Mention dan Editorial Choice. Penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    Berikut adalah daftar pemenang Indonesia Financial Top Leader Award 2025:

    1. Budi Herawan – Direktur Utama di PT Asuransi Candi Utama – Indonesia Top Leader in General Insurance Industry 2025 for Expanding Nationwide Outreach and Strengthening Regional Market Presence

    2. Suwandi Wiratno – Direktur Utama di PT Chandra Sakti Utama Leasing – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Strengthening Growth through Risk-Based Strategy and Market Confidence Stabilization

    3. Neny Asriany – Plt. Direktur Utama di PT BNI Life Insurance – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Increasing Premium Revenue Growth through Responsive Service and Business Segment Optimization

    4. Aris Hartanto – Direktur Utama di PT Asuransi BRI Life – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Enhancing Insurance Accessibility through Digital Ecosystem Optimization and Product Innovation

    5. Hendro Wenan – Direktur Utama di PT Asuransi Umum BCA – Indonesia Top Leader in General Insurance Industry 2025 for Strengthening Captive Market to Optimize Profit Growth

    6. Hadi Wibowo – Direktur Utama di PT Bank BTPN Syariah Tbk – Indonesia Top Leader in the Sharia Banking Industry 2025 for Empowering the Ultra Micro Sector

    7. Nucky Poedjiardjo Djatmiko – Direktur Utama di Easycash – Indonesia Top Leader in Fintech Industry for Strengthening Strategic Partnerships and Promoting Transparent Digital Financial Services

    8. Hariyono Tjahjarijadi – Direktur Utama di PT Bank Mayapada Internasional Tbk – Indonesia Top Leader in Banking Industry 2025 for Strengthening Financial Resilience Through Responsible Growth and Strategic Expansion

    9. Agus Prayitno Wirawan – Presiden Direktur di PT Toyota Astra Financial Services – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Providing Innovative Payment Solutions to Support Customer Needs

    10. Handojo Gunawan Kusuma – President Director di PT Axa Mandiri Financial Services – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Enhancing Performance Growth through Portfolio Diversification Management

    11. Vishal Tulsian – President Director di PT Bank Amar Indonesia Tbk – Indonesia Top Leader in Banking Industry 2025 for Digital Innovation and Inclusive Banking Solutions

    12. M. Fankar Umran – Direktur Utama di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) – Indonesia Top Leader in Credit Insurance Industry 2025 for Strengthening Competitive Advantages by Supporting MSME Development

    13. Hanif Mantiq – Direktur Utama di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management – Indonesia Top Leader in Asset Management Industry 2025 for Empowering Investors through Collaboration and Digital Platform Expansion

    14. Rukmi Proborini – Direktur Utama di Bahana TCW Investment Management – Indonesia Top Leader in Asset Management Industry 2025 for Enhancing Significant Contributions through Investment Products Innovation

    15. Simon Imanto – President Director di PT Avrist Assurance – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Creating Adaptive Organization through Continuous Innovation and Digitalization

    16. Tomy Ferdiansah – President Director di PT Asuransi Umum Mega – Indonesia Top Leader in General Insurance Industry 2025 for Implementing Business Development Strategy through Strategic Collaboration

    17. Christian Wanandi – Direktur Utama di PT Asuransi Wahana Tata – Indonesia Top Leader in General Insurance Industry 2025 for Maintaining Company’s Financial Stability through Prudent Risk Management

    18. Andreas S. Soedjijanto – Direktur Utama di PT Indolife Pensiontama – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Company’s Commitment in Increasing Sustainable Performance

    19. Ristiawan Suherman – Presiden Direktur di PT CIMB Niaga Auto Finance – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Exceptional Growth in Financing and Profitability

    20. Irianto Harko Saputro – Direktur Utama di PT BPD Jawa Tengah – Indonesia Top Leader in Banking Industry 2025 for Excellence in Corporate Governance and Risk Management

    21. Nico Tahir – President Director di PT Asuransi Jiwa Astra – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Developing Insurance Ecosystem through Continuous Innovation

    22. Yuli Melati Suryaningrum – Presiden Direktur di PT Bank BCA Syariah – Indonesia Top Leader in Sharia Banking Industry 2025 for Facilitating Business Transactions through Prioritizing Digitalization

    23. Alex Setyawan WK – President Director di Sinarmas Asset Management – Indonesia Top Leader in Asset Management Industry 2025 for Encouraging Technology Utilization to Enhance Investment Management Efficiency

    24. Youngmin Bang – President Director di PT Sunindo Kookmin Best Finance – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Developing Initiative and Trusted Services through Credibility Products

    25. Vera Ongyono – Plt. Direktur Utama di BNI Sekuritas – Indonesia Top Leader in Securities Industry 2025 for Sustainable Investment and Carbon Market Leadership

    26. Budi Tua Arifin Tampubolon – Direktur Utama di PT Asuransi Jiwa IFG – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Expanding Insurance Products and Services Accessibility through Strategic Collaboration

    27. Lanny Budiati – Direktur Utama di PT Bank Digital BCA (Blu) – Indonesia Top Leader in Banking Industry 2025 for Enhancing Sustainable Performance Growth and Financial Inclusion through Digital Innovation

    28. Victoria Rusna – President Director di PT Summit Oto Finance – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Expanding Financing Access and Advancing Financial Inclusion During Seasonal Economic Momentum

    29. Alexander Grenz – Direktur Utama di PT Asuransi Allianz Life Indonesia – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Providing Innovative Protection Solutions to Fulfill Customer Needs

    30. Lynn Ramli – Presiden Direktur di PT Bussan Auto Finance – Indonesia Top Leader in Multifinance Industry 2025 for Driving Sustainable Finance through Innovation and Social Responsibility

    31. Yuwono Waluyo – Direktur Utama di PT Bank Mega Syariah – Indonesia Top Leader in Sharia Banking Industry 2025 for Expanding Modernize Services through Transformation by Providing Innovative Insights and Solutions

    32. Hanindio W. Hadi – Direktur Utama di PT Perta Life Insurance – Indonesia Top Leader in Life Insurance Industry 2025 for Accelerating Life Insurance Transformation through Digitalization and Strategic Programs

    33. Hastanto Sri Margi Widodo – Presiden Direktur di PT Asuransi Bintang Tbk – Indonesia Top Leader in General Insurance Industry 2025 for Encouraging Regulation Compliance to Maintain Positive Performance

    34. Abdul Bari – Direktur Kelembagaan dan Layanan di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) – Indonesia Top Leader for Market Expansion in Credit Guarantee Services

    35. Henry Panjaitan – Direktur Bisnis Penjaminan di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) – Indonesia Top Leader for Strengthening Risk Management in Credit Guarantee

    36. Henry Panjaitan – Direktur Bisnis Penjaminan di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) – Indonesia Top Leader for Strengthening Risk Assessment in Credit Guarantee.

  • OJK Ungkap Kabar Terkini Bos Investree yang Masih Jadi Buron

    OJK Ungkap Kabar Terkini Bos Investree yang Masih Jadi Buron

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sampai saat ini Adrian Asharyanto Gunadi atau Adrian Gunadi selaku Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (PT IRJ) masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) Agusman mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh OJK saat ini Adrian masih berada di Doha, Qatar.

    “Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini saudara Adrian masih berada di Doha,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Pihaknya bersama penegak hukum terus berupaya untuk membawa pulang Adrian ke Indonesia untuk menjalankan proses hukum terkait kasus Investree.

    “OJK terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam upaya hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi antara lain untuk membawa saudara Adrian ke tanah air dan pengembalian kerugian Lender,” terangnya.

    Sebagai informasi, PT Investree Radhika Jaya atau Investree, perusahaan di sektor peer-to-peer (P2P) lending resmi menyatakan pembubaran perusahaan. Pengumuman pembubaran Investree ini tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT IRJ Nomor 44 tertanggal 27 Maret 2025 oleh Notaris Dita Okta Sesia.

    Dalam akta tersebut juga menunjuk dan mengangkat Tim Likuidasi, yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (4) dalam POJK 40/2024. Tim Likuidasi tersebut terdiri dari Narendra A. Tarigan, Imanuel A.F. Rumondor, dan Syifa Salamah.

    Kemudian, Tim Likuidasi mengimbau kepada masyarakat ataupun pihak berkepentingan yang memiliki tagihan dengan Investree untuk segera mengajukan tagihannya.

    Berdasarkan catatan detikcom, kasus pengejaran Adrian Gunadi ini bermula pada 2023 saat Investree diterpa isu gagal bayar. Walaupun sempat membantah, namun beberapa bulan berlalu sejak awal 2023 masuk pengaduan mengenai dana nasabah yang tidak kembali.

    Lalu pada awal 2024 di tengah semakin kencangnya kredit macet perusahaan, Adrian Gunadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Investree. Kala itu kredit macet tercatat naik signifikan.

    (ada/eds)