Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah serius dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan (fraud) yang terjadi di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS). Sejak awal Juni 2025, OJK telah menggelar pemeriksaan menyeluruh dan berkoordinasi erat dengan jajaran manajemen bank untuk menggali lebih jauh akar permasalahan ini.

    Menanggapi pemberitaan mengenai insiden keuangan yang melibatkan Bank Woori Saudara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK tidak akan ragu untuk menaikkan status pemeriksaan apabila ditemukan bukti awal kuat mengenai praktik fraud dan keterlibatan pihak internal.

    Menurut Dian, indikasi awal mengarah pada transaksi negotiable letter of credit (LC) yang jatuh tempo dan terkait dengan salah satu debitur. Transaksi ini diduga turut melibatkan oknum internal bank. Meski potensi kerugian belum pasti, bank saat ini tengah menghitung total dampaknya sambil menuntaskan proses investigasi.

    “OJK telah mengingatkan bank atas potensi transaksi LC debitur tersebut sebagai akibat kelemahan proses bisnis bank pada pemeriksaan OJK tahun 2023,” kata Dian.

    Dijelaskan lebih lanjut, pihak bank telah mengambil sejumlah langkah awal, termasuk menonaktifkan individu yang diduga terlibat, berkoordinasi dengan firma hukum, serta membangun komunikasi dengan pihak debitur untuk penyelesaian kewajiban. Bank juga tengah menyiapkan laporan resmi ke pihak kepolisian.

    OJK menegaskan pentingnya tata kelola yang sehat dalam industri jasa keuangan. “Kami akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk terhadap pihak-pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bank,” ujar Dian.

    Sementara itu, Bank Woori Saudara menyatakan bahwa insiden ini sedang dalam proses pemeriksaan internal. Wuryanto Suyud, Corporate Secretary Bank Woori Saudara, mengklarifikasi bahwa angka yang disebut dalam publikasi oleh induk perusahaan Woori Bank Korea (WBK) sebesar US$ 78,5 juta bukanlah angka kerugian pasti, melainkan total nilai transaksi yang berkaitan dengan debitur tersebut.

    “Perlu kami garis bawahi bahwa angka yang dipublikasikan oleh WBK sebesar US$ 78,5 juta merupakan nilai dari total exposure, atau merupakan angka keseluruhan dari transaksi antara Bank Woori Saudara dengan nasabah yang bersangkutan terkait dengan masalah ini dan bukan nilai kerugian yang pasti,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hingga investigasi internal selesai sepenuhnya, jumlah kerugian pasti belum dapat ditentukan. “Saat ini Bank Woori Saudara tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait insiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Wuryanto.

    Bank juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan integritas, sembari memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pelayanan nasabah tetap berjalan normal.

    “Bank berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.
     

  • Optimalkan Layanan, Bank Jatim Buka Kantor Cabang Caruban

    Optimalkan Layanan, Bank Jatim Buka Kantor Cabang Caruban

    Jakarta –

    Dalam upaya memperluas jangkauan layanan dan memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi membuka kantor cabang baru di Caruban, Kabupaten Madiun.

    Kantor yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 179 Caruban ini sebelumnya berstatus sebagai kantor cabang pembantu, dan kini telah naik status menjadi kantor cabang penuh. Peresmian ini menjadi bagian dari strategi Bank Jatim dalam mempercepat akselerasi bisnis serta mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan Caruban yang terus berkembang.

    Plt. Direktur Utama Bank Jatim, Arif Suhirman, menyampaikan bahwa kehadiran kantor cabang ini merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan akses layanan keuangan yang mudah dijangkau dan andal.

    “Pembukaan Kantor Bank Jatim Cabang Caruban adalah wujud komitmen kami untuk mendorong akselerasi bisnis dan membuka peluang baru di sektor UMKM. Semoga dengan kehadiran kantor baru ini dapat semakin mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan dan mendukung perkembangan bisnis lokal,” papar Arif dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

    Ia menambahkan bahwa ia juga berharap peresmian gedung ini bisa menjadi awal yang baik untuk melanjutkan bisnis dan layanan Bank Jatim kepada nasabah di area Caruban dan Madiun.

    “Peresmian gedung baru ini sebagai salah satu realisasi bahwa kami akan senantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal,” ucapnya.

    Didukung oleh berbagai produk perbankan digital seperti JConnect Mobile, ATM, CRM, EDC, QRIS, dan virtual account, Arif menambahkan bahwa Bank Jatim siap mendukung berbagai program pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Madiun.

    “Kami ingin memberikan manfaat dan kontribusi yang semaksimal mungkin bagi perekonomian masyarakat,” terangnya.

    Didukung oleh semangat kerja para karyawan-karyawati yang “sat set wat wet” serta ragam produk perbankan yang telah dimiliki, Bank Jatim optimistis dapat mendukung berbagai program pemerintah di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Madiun.

    “Semoga perpindahan alamat kantor ini tidak mengurangi value yang Bank Jatim berikan kepada semua masyarakat, tapi justru dapat menambah dan lebih memaksimalkan perputaran roda perekonomian di Jawa Timur, khususnya Caruban, serta bisa berkontribusi untuk perkembangan bisnis Bank Jatim,” tuturnya.

    Peresmian ini juga turut dihadiri oleh Bupati Madiun Heri Wuryanto dan Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri. Heri pun menyampaikan apresiasinya atas peresmian Bank Jatim cabang Caruban ini.

    “Alhamdulillah sekarang Bank Jatim Caruban menjadi cabang penuh bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Semoga bisa menjadi kolaborasi yang luar biasa dan terus meningkatkan sisi pelayanan. Semoga dengan adanya gedung baru ini, akan menambah kenyamanan dan daya tarik tersendiri bagi nasabah Bank Jatim di Caruban sehingga baik karyawan maupun nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam pelayanan maupun bertransaksi,” imbuhnya.

    (akn/akn)

  • ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    Jakarta –

    Wacana ‘BPJS Hewan’ yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dinilai belum menjadi prioritas nomor wahid. Hal ini menyusul masih belum terealisasikannya jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi para pekerja di sektor informal.

    Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, mengaku sah saja apabila pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan buat hewan peliharaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara menghargai ciptaan Tuhan, kata Timboel.

    “Ini bagian dari bentuk-bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap ciptaan Tuhan juga. Nah, cuma memang tentunya kita punya skala prioritas. Kalau memang Pemerintah Daerah (Pemda) mau meregulasikan itu, silakan saja. Artinya, tidak wajib dapat. Kedua, itu sifatnya privat. Bukan menjadi hukum publik yang dibiayai oleh pemerintah,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (11/6/2025).

    Ia mengelaborasi lebih lanjut, skala prioritas pemerintah saat ini harusnya lebih mengarah kepada manusianya terlebih dahulu. Ia menegaskan, jika wacana program ini nantinya akan mengocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, maka alangkah baiknya wacana ini ditunda.

    “Ini ‘kan terkait dengan bagaimana APBD-nya. Sekarang saya tanya, apakah Pemerintah DKI Jakarta sudah menjamin JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKm (Jaminan Kematian) untuk pekerja informal miskin? Pekerja-pekerja yang ketika bekerja mendapatka risiko, apakah sudah ada? Belum ada. Ini yang selalu kita bilang, ayo dong, jaminkan dong. Pemda-pemda lain sudah menjaminkan,” tegas Timboel.

    “Kalau pemerintah daerah yang mengeluarkan biaya dan mengelolanya, saya tidak menolak total sekali. Tapi tolong prioritaskan manusia-manusia dulu. Ketika dia (pekerja) meninggal, ada santunan Rp 42 juta. Ketika kecelakaan kerja, biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Cuma Rp 16.800 per bulan per orang, masa tidak mampu, sih?” ucapnya lanjut.

    Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan bahwa wacana program ‘BPJS Hewan’ jadi topik yang unik untuk diperbincangkan. Ia mengutamakan untuk kembali ke regulasi, bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia.

    “Tentunya ini adalah suatu topik yang unik yang kita perbincangkan.Yang utama, kita harus kembali ke regulasi bahwa BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia,” ucapnya Rizzky kepada detikcom.

    Rizzky menegaskan, tugas dan fungsi yang berlaku mengacu pada Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Jika ada hal lain di luar yang sudah diatur dalam regulasi tersebut, Rizzky bilang, perlu dikaji kembali ke depannya.

    “Pastinya BPJS Kesehatan tidak sendiri. Ini melibatkan pemerintah selaku regulator, OJK, pakar, praktisi, pemangku kepentingan, dan yang lainnya untuk membahas hal tersebut,” pungkas Rizzky.

    Untuk diketahui, program yang sedang dirancang ini tidak secara harfiah layaknya mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebutan ‘BPJS’ disematkan sebatas menjadi terminologi saja. Namun, skema sebenarnya dari program ini yakni berupa subsidi atau potongan harga layanan kesehatan hewan jika pemiliknya masuk dalam kategori kurang mampu.

    (fdl/fdl)

  • Nasabah Asuransi Tanggung 10% Biaya Berobat, Premi Bisa Turun?

    Nasabah Asuransi Tanggung 10% Biaya Berobat, Premi Bisa Turun?

    Jakarta –

    Pemegang polis asuransi atau nasabah bakal diwajibkan menanggung 10% biaya berobat. Skema pembagian risiko (co-payment) oleh asuransi kesehatan kepada nasabah bakal berlaku mulai 1 Januari 2026.

    Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo menilai penerapan pembagian risiko (co-payment) untuk produk asuransi tidak akan merugikan masyarakat karena ketentuan ini akan mengarah pada penurunan premi karena selama ini banyak klaim yang berlebihan atau overutilitas.

    Untuk diketahui, kini asuransi kesehatan diwajibkan menerapkan pembagian risiko (co-payment) kepada pemegang polis atau nasabah 10% dari total pengajuan klaim biaya berobat. Untuk rawat jalan, batas maksimal yang harus dibayar sebesar Rp 300 ribu per pengajuan klaim, sedangkan rawat inap sebesar Rp 3 juta per pengajuan klaim.

    Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

    “Tidak merugikan sepanjang perusahaan asuransi menunjukkan komitmen pelayanan klaim yang lebih baik dan upaya penurunan premi sebagai kompensasi atas berlakunya tanggungan sendiri atau co-payment,” kata Irvan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Menurutnya, skema co-payment ini bisa membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan atau fraud saat pengajuan klaim. Ia bilang, potensi moral hazard dan fraud yang bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk perusahaan asuransi, rumah sakit, dokter, hingga pasien saat ini sangatlah tinggi.

    “Ini akan mengurangi over utilization yakni penggunaan diagnosis medis dan pengobatan yang berlebihan dengan dalih mumpung ada asuransi,” katanya.

    Irvan menambahkan, mekanisme co-payment ini juga tidak akan menurunkan minat masyarakat di tengah situasi biaya inflasi medis yang terjadi. Menurutnya, co-payment juga berfungsi sebagai premi tambahan manakala terjadi klaim saja. Untuk itu, Ia menekankan pentingnya edukasi kepada nasabah agar mereka paham bahwa skema co-payment merupakan bentuk pembagian risiko guna menjaga keberlanjutan layanan asuransi.

    “Untuk menjaga sustainability asuransi dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Karena premi bersifat biaya tetap (fix cost) sedangkan co-payment bersifat variable cost hanya saat terjadi klaim saja,” imbuh Irvan.

    Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon mengatakan bahwa skema co-payment untuk produk asuransi kesehatan akan membuat tarif premi lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Budi menilai bahwa skema co-payment diperlukan untuk menahan laju kenaikan premi. Tanpa skema ini, lonjakan biaya kesehatan akan membuat premi terus naik dan menjadi beban tambahan yang tidak terjangkau oleh banyak pihak.

    “Kalau kita percaya bahwa apa yang terjadi belakangan ini memberatkan masyarakat, klaim naik. Klaim naik itu pasti memberatkan kami, tapi at the end of the day, akan memberatkan masyarakat ketika harus membayar klaim ini,” tegas Budi.

    Tonton juga Video: Skema Bantuan Asuransi Swasta Untuk Pembiayaan BPJS

    (ara/ara)

  • Stabil di Periode Transisi Regulasi, Easycash Tunjukkan Konsistensi Pertumbuhan di 2024 dan Komitmen Kepatuhan Jangka Panjang

    Stabil di Periode Transisi Regulasi, Easycash Tunjukkan Konsistensi Pertumbuhan di 2024 dan Komitmen Kepatuhan Jangka Panjang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah transisi regulasi dan seleksi pasar yang semakin ketat, industri pinjaman daring (pindar) Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa dengan total outstanding loan yang mencapai Rp77,02 triliun, naik 29,14% di akhir 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dalam dinamika industri ini, PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), platform pindar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berhasil mencatat kinerja positif yang konsisten sepanjang 2024, membuktikan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi secara strategis dan penguatan komitmen pada aspek kepatuhan.

    Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo menyampaikan tahun 2024 menjadi momen penting bagi industri pindar untuk memperkuat ketahanan, kepatuhan, kualitas tata kelola, dan juga fondasi bagi masa depan yang lebih kokoh.

    Direktur Easycash Harza Sandityo, Komisaris Independen Easycash Nadjib Riphat Kesoema, dan Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo saat sesi pengangkatan Direktur dan Komisaris Independen Easycash dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

    “Easycash menyambut positif arahan regulasi yang mendorong industri menjadi lebih kuat dan taat secara tata kelola. Di tengah berbagai penyesuaian ini, kami bangga berhasil menjaga kinerja optimal dan terus menghadirkan layanan keuangan digital yang aman, cepat, serta andal bagi masyarakat,” ungkap Nucky dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Dalam RUPST tersebut, Easycash melaporkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp13,97 miliar, meningkat sebesar 22% dari laba tahun 2023 sebesar Rp11,39 miliar.

    Peningkatan ini ditopang oleh strategi promosi dengan pendekatan yang lebih efektif, visibilitas merek Easycash yang tetap terjaga melalui kampanye digital dan pemasaran berbasis konten yang terukur.

  • Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% (YoY) atau lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I/2024 yang mencapai 5,11%. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

    Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, lebih rendah dari 5,31% tahun 2022 dan 5,05% tahun 2023. Kinerja seperti itu merupakan tantangan serius untuk menggapai target pertumbuhan 8%, untuk siap menjadi negara maju.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi Pemerintah pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,38%, karena penghematan anggaran. Pada kuartal I/2024, belanja Pemerintah cukup besar karena penyelenggaraan Pemilihan Umum.

    Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I/2025 tumbuh rendah 2,12% atau melambat di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah pengarusutamaan ekonomi syariah, sesuai dengan Asta Cita Nomor 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024—2029.

    Artikel ini membahas upaya pengarusutamaan ekonomi syariah Indonesia yang sebenarnya mengalami perkembangan sangat cepat pasca-Covid-19. Penutup artikel ini adalah beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

    Perkembangan Ekonomi Syariah

    Sebenarnya ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Laporan ekonomi syariah yang sering menjadi referensi global, yaitu State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Salaam Gateway menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga, menggeser Uni Emirat Arab (UEA) ke tempat keempat.

    Peringkat pertama dan kedua ditempati Malaysia dan Saudi Arabia selama dua tahun berturut-turut, dan Turki melompat ke peringkat kelima. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara muslim tujuan wisata paling ramah (muslim-friendly destination) selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat ke-3, 4 dan 5 ditempati Turki, UEA, dan Qatar, tepatnya setelah Turki naik dari peringkat 4 tahun 2023.

    Laporan khusus Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa industri pangan (food and beverage) dan pakaian jadi (muslim fashion) mengalami pertumbuhan ekspor yang positif.

    Ekspor industri pangan tercatat US$20 mililar pada 2024, sedangkan ekspor pakaian jadi meningkat hingga melampaui US$ 1.000 miliar pada 2025. Pada 2025 ini, kinerja ekspor dari dua sektor penting ini mungkin agak terganggu setelah pemberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.

    Laporan KEKSI 2024 tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan yang ditunjukkan dari peningkatan dana zakat melalui perbankan syariah yang naik 71,80% pada 2024.

    Data yang bersumber dari Lembaga resmi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut juga mencatat pertumbuhan dana infaq sebesar 28%, dan dana bantuan kemanusiaan naik 0,20% pada 2024.

    Tingkat literasi ekonomi, keuangan dan inklusi syariah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tingkat literasi ekonomi syariah naik dari 28% pada 2022 menjadi 42% pada 2024. Tingkat literasi keuangan syariah naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. 

    Sementara itu, tingkat literasi inklusi syariah naik tipis dari 12,12% pada 2022 menjadi 12,88% pada 2024. Bahkan pembicaraan ekonomi syariah di media sosial juga meningkat pesat sepanjang tahun 2024, baik melalui Instagram, YouTube dan Tiktok.

    Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah tercatat sangat tinggi, yaitu dari Rp 2.582 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.742 triliun pada 2024.

    Laporan OJK tersebut juga melaporkan pembiayaan syariah naik sebesar 9,87% pada 2024, suatu pertumbuhan sangat tinggi di tengah lesunya daya beli masyarakat atau kinerja pembiayaan konvensional, karena kondisi internal dan eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

    Strategi Percepatan Pengarusutamaan

    Berikut beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan. Pertama, pengembangan industri halal, terutama industri pangan, muslim fashion, dan wisata halal dan keagamaan.

    Penguatan ekosistem industri halal, mulai dari hulu peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong umum (RPU), hingga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) juru sembelih halal (juliha), pendamping proses produk halal (PPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), serta simplifikasi proses sertifikasi halal, baik melalui self-declare untuk usaha mikro dan kecil (UMK), maupun pada pengujian sampel produk untuk skala industri.

    Kedua, peningkatan kualitas produk muslim fashion, model branding, modest fashion, selera cita-rasa dan tailor-made sesuai karaktertistik permintaan konsumen dengan klasifikasi tertentu.

    Strategi produksi fashion scara masal tidak harus diadopsi saat ini, karena industri garmen Indonesia masih harus berjuang meningkatkan efisiensi industri dan perbaikan iklim usaha. Fasilitasi ekspor dan pameran muslim fashion sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, baik secara masal seperti Osaka Expo di Jepang saat ini

    Ketiga, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih aktif “menjemput bola” pengarusutamaan ekonomi syariah. Saat ini instrumen keuangan Sukuk Terikat Wakaf Uang (STWU) atau Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS) berkembang pesat.

    STWU ini adalah bentuk investasi syariah yang berasal dari dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sukuk yang diterbitkan Pemerintah (Sukuk Negara). Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat atau usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pengelola dana dan kegiatan wakaf (disebut Nazhir).

    Sektor perbankan, para nazhir dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih spartan dalam memetakan dan mencari wirausaha baru atau social entrepreneur dalam sektor riil industri halal atau ekonomi umat lainnya.

    Keempat, pengembangan pasar uang syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SukBI dapat digunakan sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan.

    SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan digunakan sebagai agunan untuk fasilitas likuiditas jangka pendek (FLJP). SVBI berfungsi sebagai instrumen investasi dengan jangka waktu pendek. Penerbitan SVBI dilakukan tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan dalam pasar primer dan sekunder.

  • KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat di lingkungan Bank Indonesia (BI) Irwan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Irwan diperiksa untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 26 Mei 2025 lalu. Pada pemeriksaan hari ini, Selasa (10/6/2025), penyidik memeriksanya terkait dengan proses pembahasan anggaran tahunan bank sentral itu. 

    Irwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Irwan sebagai Mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia. Saksi hadir dan didalami terkait proses pembahasan anggaran tahunan Bank indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/6/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, belakangan ini KPK tengah fokus memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus tersebut dari lingkungan BI. Pada Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) BI Erwin Haryono. 

    Saat itu, penyidik memeriksa Erwin ihwal proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Penyidik KPK pun telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.   

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.   

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.   

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Dukung Transaksi Aman, Posko Bantuan Keliling DANA Buka di 16 Kota

    Dukung Transaksi Aman, Posko Bantuan Keliling DANA Buka di 16 Kota

    Jakarta –

    Dompet digital DANA menghadirkan Posko Bantuan Keliling di 16 kota seluruh Indonesia. Posko Bantuan Keliling ini bertujuan untuk membantu para pengguna dalam melakukan transaksi dengan dompet digital DANA.

    Chief Risk Officer DANA Indonesia Cary Piantono mengatakan layanan ini bakal memberikan edukasi dan bantuan langsung kepada masyarakat terkait keamanan transaksi digital. Kegiatan perdana posko ini digelar secara serentak pada tanggal 5-6 Juni 2025 di empat titik berbeda, diantaranya Taman Banjir Kanal Timur (Jakarta Timur), Taman Waduk Pluit (Jakarta Utara), Taman Cattleya (Jakarta Barat), dan Taman Puring (Jakarta Selatan).

    “Inisiatif ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses akan literasi yang cukup terhadap informasi dan perlindungan digital,” kata Cary dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

    “Salah satu kebiasaan penting yang perlu dilakukan adalah memperbarui aplikasi dompet digital secara berkala. Ini adalah langkah sederhana, namun penting, untuk melindungi keamanan data dan transaksi. Posko Bantuan Keliling hadir sebagai garis pertahanan awal, yaitu dengan mendorong pembaruan aplikasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga PIN dan OTP,” sambungnya.

    Dia menjelaskan layanan tersebut bertujuan untuk menekan angka penipuan online. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 23 Mei 2025 tercatat lebih dari 128 ribu laporan penipuan online dengan kerugian mencapai Rp 2,6 triliun.

    “Merespons kondisi ini, DANA mengusung semangat ‘DANA Datang, Bukan Cuma Bawa Bantuan. Tapi Juga Bawa Rasa Aman’ lewat Posko Bantuan Keliling yang ditargetkan menjangkau 50.000 pengguna secara luring serta 1 juta pengguna secara daring. DANA juga mendorong peningkatan penggunaan fitur Scam Checker sebagai langkah preventif menghadapi penipuan digital yang semakin menyasar pengguna sehari-hari,” jelasnya.

    Dia mengatakan posko ini hadir untuk menjangkau seluruh pengguna, termasuk yang berasal dari kelompok rentan seperti pelaku usaha kecil dan menengah, lansia, dan lain-lain.

    “Kehadiran layanan ini menjadi bentuk pendampingan nyata agar masyarakat bisa berkonsultasi langsung, melaporkan kendala, mendapatkan panduan menghindari penipuan, memperbarui aplikasi, hingga terhubung ke tim bantuan daring untuk solusi cepat,” ujar Cary.

    Foto: Dok. DANA

    Sementara itu, Chief Technology Officer DANA Indonesia Norman Sasono mengatakan selama enam bulan ke depan, Posko Bantuan Keliling akan menyambangi 16 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Jabodetabek hingga kota-kota di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Posko akan beroperasi dua kali seminggu setiap Kamis dan Jumat, pukul 09.00-15.00, dan terbuka untuk umum secara gratis.

    “Teknologi yang aman bukan hanya soal sistem yang canggih, tapi juga soal kehadiran nyata. Posko Bantuan Keliling hadir tak sekadar membawa bantuan teknis, tapi juga rasa aman dengan membantu memperbarui aplikasi, menyampaikan penjelasan, serta memberikan panduan tentang risiko digital,” kata Norman.

    “Program ini merupakan bagian dari komitmen DANA dalam membangun ekosistem digital yang terpercaya, aman, dan inklusif dengan menggandeng regulator serta menerapkan standar keamanan bersertifikasi internasional,” sambungnya.

    Dia menjelaskan bagi para pengguna yang berada di luar jangkauan posko fisik, pihaknya juga menyiapkan layanan daring. Layanan tersebut berupa live streaming yang berlangsung setiap Kamis pukul 17.00 WIB – 18.00 WIB yang disiarkan di Instagram, TikTok, dan aplikasi DANA. Norman mengatakan melalui layanan daring ini, para pengguna bisa langsung menyampaikan beragam keluhan dan mendapatkan solusinya.

    “Lebih dari sekadar pusat aduan, Posko Bantuan Keliling berfungsi sebagai ruang edukasi publik. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan digital, sekaligus menjawab tantangan nyata di lapangan terkait literasi dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital,” ungkapnya.

    Sementara itu, Perwakilan dari Kantor Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arif Waluyo Birowo menyambut baik upaya yang dilakukan oleh DANA. Dia menjelaskan layanan tersebut mampu memperkuat sistem keamanan pembayaran nasional.

    “Peran aktif pelaku industri dalam mendekatkan edukasi digital kepada masyarakat sangat penting, terutama di masa ketika ancaman siber semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan pengguna. Inisiatif seperti Posko Bantuan Keliling merupakan bentuk konkret inklusi keuangan dan perlindungan konsumen yang patut didukung,” tutup Arif.

    (akn/ega)

  • TBIG siapkan “capex” Rp4 triliun untuk bangun menara di wilayah RI

    TBIG siapkan “capex” Rp4 triliun untuk bangun menara di wilayah RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun untuk tahun 2025, yang salah satunya akan digunakan untuk membangun menara telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan perseroan tidak melakukan pembangunan menara secara spekulatif pada tahun ini, yang mana hanya akan membangun menara maupun jaringan fiber optik berdasarkan pesanan dari operator.

    “Capex ini akan kami habiskan untuk membangun menara berdasarkan pesanan dari operator ataupun kami membangun jaringan fiber optic. Ini juga berdasarkan pesanan dari operator,” ujar Helmy dalam Paparan Publik TBIG di Jakarta, Selasa.

    Helmy menjelaskan, perseroan telah melakukan diversifikasi selama tiga tahun terakhir ke bisnis fiber optic atau serat optik, yang mana pendapatan dari bisnis fiber optic perseroan telah bertumbuh setiap tahunnya.

    Pihaknya berharap kontribusi pendapatan dari bisnis fiber optic dapat meningkat hingga double digit pada tahun ini.

    “Kontribusi pendapatan dari fiber optic pada 2023 hanya 5 persen, dan 2024 sudah naik jadi 8 persen. Pada 2025 kami harapkan bisa naik double digit, jadi proporsi pendapatan fiber optic ke revenue kami harap akan meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Helmy.

    Ia melanjutkan, perseroan saat ini masih akan fokus melakukan ekspansi secara organik, namun apabila terdapat kesempatan untuk melakukan ekspansi anorganik melalui akuisisi, maka perseroan akan mengambil peluang tersebut.

    “Ekspansi anorganik ini kan tidak selalu ada, semua perusahaan menara juga sudah konsolidasi, perusahaan menara dengan ukuran lebih kecil itu sudah dibeli oleh pemain yang lebih besar. Jadi saya bilang, tidak tertutup kemungkinan, tapi memang kesempatan akuisisinya makin susah untuk anorganik,” ujar Helmy.

    Terkait target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sepanjang 2025, Helmy menyampaikan perseroan tidak menetapkan target tertentu, namun seiring dengan alokasi capex senilai hingga Rp4 triliun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pada 2025.

    Seiring alokasi capex tersebut, perseroan juga akan menerbitkan surat utang (notes) dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya 900 juta dolar AS yang akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPST.

    Surat utang akan ditawarkan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tower Bersama Infrastructure bagikan dividen Rp1,09 triliun

    Tower Bersama Infrastructure bagikan dividen Rp1,09 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp1,09 triliun atau 80,01 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Rinciannya, sebesar Rp560,1 miliar telah didistribusikan sebagai dividen tunai interim pada 27 Desember 2024, dan dividen tunai final sebesar Rp529,3 miliar atau Rp 23,73 per saham akan didistribusikan pada 10 Juli 2025.

    “Dividen tunai final sebesar Rp529,3 miliar atau Rp 23,73 per saham, akan didistribusikan pada 10 Juli 2025 kepada seluruh pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham pada recording date 20 Juni 2025 dan cum dividen (akhir periode perdagangan saham dengan hak atas dividen) 18 Juni 2025,” ujar Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso dalam konferensi pers setelah RUPST di Jakarta, Selasa.

    Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui rencana penerbitan surat utang (notes) dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya 900 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPST.

    “Melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,” ujar Helmy.

    Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan, yakni :

    Dewan Komisaris

    Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

    Komisaris : Verena Lim

    Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio

    Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

    Dewan Direksi

    Presiden Direktur : Herman Setya Budi

    Wakil Presiden Direktur: Hardi Wijaya Liong

    Direktur : Helmy Yusman Santoso

    Direktur : Budianto Purwahjo

    Direktur: Leonardus W.W. Mihardjo

    Pada 2024, TBIG mencatatkan penurunan laba bersih menjadi senilai Rp1,36 triliun, dengan pendapatan sebesar Rp6,86 triliun atau naik 3,41 persen (yoy) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,64 triliun.

    Pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan menara telekomunikasi senilai total Rp6,3 triliun, dengan rincian, sebesar Rp2,3 triliun dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sebesar Rp1,76 triliun dari PT Indosat Tbk (ISAT), dan sebesar Rp1,26 triliun dari PT XL Axiata Tbk. (EXCL), dan sebesar Rp943,5 miliar dari PT Smart Telecom.

    Kemudian, sisanya sebesar Rp557,04 miliar berasal dari pendapatan serat optik, dan sebesar Rp3,5 miliar dari properti investasi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025