Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK melatih 1.100 anggota Kowani tingkatkan literasi keuangan

    OJK melatih 1.100 anggota Kowani tingkatkan literasi keuangan

    Menjadi agen literasi keuangan adalah bentuk kepedulian sosial yang strategis dan konkret di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Training of Trainers (ToT) Program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI) memberikan pelatihan kepada 1.100 anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang tersebar di berbagai daerah secara hybrid.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa kegiatan Training for Trainers bertujuan memberikan keterampilan literasi keuangan sebagai essential life skill yang harus dikuasai oleh para Ibu maupun Perempuan Indonesia.

    “Materi ini diharapkan dapat dibagikan kepada seluruh anak Indonesia, sehingga ilmu yang diperoleh dari sini tidak boleh dibawa sendiri, tapi Ibu-ibu akan menjadi trainers, pelatih, penyebar kebaikan, penerus ilmu untuk anak-anak ini Ibu sekalian, dan terutama juga untuk diri sendiri,” kata Friderica dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Beberapa topik yang disampaikan dalam Training for Trainers mulai dari pengenalan OJK, waspada pinjaman online dan investasi ilegal, pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, serta pengenalan produk dan layanan jasa keuangan yaitu reksa dana.

    Friderica juga mengingatkan peran penting ibu rumah tangga yang dapat mengakselerasi tingkat literasi keuangan keluarga serta berkontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan masa depan.

    “Ibu-ibu anggota Kowani sekalian adalah agent of change dan agent of development sebagai motor penggerak perubahan di dalam komunitas masyarakat kita, sehingga sangat kita harapkan untuk memberikan edukasi, menyampaikan pendidikan, informasi tentang jasa keuangan kepada masyarakat,” kata Friderica.

    Kelompok perempuan dan ibu rumah tangga merupakan sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Oleh sebab itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan pada kelompok ini.

    Kegiatan Training for Trainers turut dihadiri pimpinan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) serta Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI).

    Ketua Umum Kowani Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota Kowani sebagai bagian dari Duta Literasi Keuangan yang menjadi kepanjangan tangan OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

    “Menjadi agen literasi keuangan adalah bentuk kepedulian sosial yang strategis dan konkret di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik,” kata Nanny.

    Ia menilai, perempuan juga harus menjadi garda depan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, menjaga krisis keuangan, serta menanamkan budaya hemat, tanggung jawab dan perencanaan masa depan.

    Menurut Nanny, kegiatan ini bukan hanya langkah untuk memperkuat kapasitas diri, tetapi juga bentuk pengabdian sosial karena ilmu yang disampaikan akan menjadi bekal untuk menebar manfaat dan inspirasi bagi masyarakat luas.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    “Kalau kita sekarang menetapkan (Wakil Ketua DK LPS), sementara tiga lainnya belum, maka mereka (LPS) tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka, penetapan yang 1 orang ini (Wakil Ketua DK LPS) kita tunda sampai kemudian yang 3 orang kita pilih secepatnya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU P2SK, Anggota DK LPS harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat setingkat eselon I Kemenkeu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; 1 orang anggota DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk oleh Ketua DK OJK; 1 orang anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI; serta 4 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

    “Empat orang melalui proses (fit and proper test dan ditetapkan) di DPR. Empat orang itu, yang tadi saya sampaikan, itu harus melalui proses penetapan di internal mereka (seleksi oleh panitia seleksi terlebih dahulu sebelum nama calon diserahkan ke Presiden dan DPR),” jelas Misbakhun.

    Menurut ketentuan Undang-Undang, panitia seleksi (pansel) dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Menteri Keuangan. Komisi XI DPR RI segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membentuk pansel dalam rangka memilih 3 Calon Anggota DK LPS.

    “Tadi saya mendapatkan mandat untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk segera membentuk pansel untuk 3 orang sekaligus. Karena 3 orang berikutnya ini harus segera, supaya LPS tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat komisioner,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, jabatan Anggota DK LPS (Ex-Officio) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan OJK telah diisi masing-masing yaitu Luky Alfirman, Aida S Budiman, dan Dian Ediana Rae.

    Sementara Anggota DK LPS yang tidak berasal dari tiga lembaga tersebut yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Ketua DK LPS serta Didik Madiyono yang menjabat Anggota DK Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.

    Diketahui, Purbaya diangkat sebagai Ketua DK LPS pada September 2020. Sedangkan Didik resmi menjadi Anggota DK LPS sejak Oktober 2019. Dengan masa jabatannya ini, maka Purbaya dan Didik akan purnatugas dalam waktu dekat.

    Sebelum UU P2SK disahkan pada 2023, Anggota DK LPS total berjumlah 6 orang, termasuk 3 Ex-Officio. Namun, UU yang baru ini menambah jumlah Anggota DK LPS menjadi total 7 orang.

    Pada Rabu (2/7), Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan dua Calon Wakil Ketua DK LPS untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025. Pada hari yang sama, Komisi XI langsung melanjutkan Rapat Internal untuk menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

    Adapun Pansel yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan 5 Calon Wakil Ketua DK LPS. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dikerucutkan menjadi 2 calon. Dua calon yang dipilih dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR tersebut yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ajaib Sekuritas Pastikan Dana dan Transaksi Nasabah Aman

    Ajaib Sekuritas Pastikan Dana dan Transaksi Nasabah Aman

    Jakarta –

    Di tengah ramainya perbincangan mengenai isu transaksi saham yang beredar di media sosial, manajemen Ajaib Sekuritas menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah.

    Perusahaan investasi digital yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memastikan bahwa seluruh transaksi nasabah dilakukan secara aman, terverifikasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Direktur Utama Ajaib Sekuritas Juliana mengatakan sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi OJK, pihaknya ingin memastikan setiap nasabah merasa nyaman dan yakin bahwa dana dan aset mereka aman bersama Ajaib Sekuritas.

    “Kami menjalankan sistem dan operasional sesuai regulasi yang berlaku, dengan standar keamanan yang tinggi,” tegas Juliana, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Juliana juga menegaskan dan memastikan nasabah tetap dapat menarik dan mengakses dananya kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku, selama saldo tersedia dan permintaan dilakukan sesuai prosedur standar. Dengan jutaan pengguna aktif, Ajaib Sekuritas menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi platform investasi yang tidak hanya mudah digunakan, tapi handal dan aman.

    Perusahaan juga terus mendengarkan masukan dari komunitas pengguna dan berkomitmen menyelesaikan setiap laporan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    (anl/ega)

  • OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat nasabah di Pulau Dewata diperkirakan tergolong gemar menabung karena dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 10,22 persen mencapai Rp194,63 triliun per April 2025.

    “Peningkatan DPK posisi April 2025 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp10,35 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

    Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, jika dibandingkan posisi sama 2024, DPK di Bali saat itu mencapai Rp176,57 triliun.

    Meski begitu, pertumbuhan double digit DPK tersebut belum diikuti untuk realisasi kredit perbankan yang masih tumbuh single digit.

    Pihaknya mencatat realisasi kredit mencapai Rp113,72 triliun atau tumbuh 6,93 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp106,34 triliun.

    Kondisi itu juga terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Bali posisi April 2025 sebesar 58,43 persen yang lebih rendah jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai 60,22 persen.

    Sedangkan jika dibandingkan secara bulanan atau pada Maret 2025, LDR perbankan di Bali lebih tinggi mencapai 59,06 persen.

    Ada pun batas bawah LDR target adalah 78 persen dan batas atas sebesar 92 persen, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.

    Ada pun LDR adalah salah satu rasio yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan sekaligus indikator ketersediaan likuiditas untuk ekspansi kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” ucapnya.

    Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 3,25 persen.

    Secara umum pihaknya menilai per April 2025 perbankan di Pulau Dewata tetap solid dan stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko terjaga.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Doddy Zulverdi menawarkan ide pembuatan “Super Apps” yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai LPS apabila dirinya terpilih menduduki jabatan di lembaga tersebut.

    “Intinya adalah kita ingin memanfaatkan teknologi AI yang sifatnya generatif untuk bisa kita gunakan dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat jika mereka ingin mengetahui semua tugas LPS maupun apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu,” kata Doddy saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Informasi yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi mencakup program penjaminan hingga mekanisme klaim penjaminan apabila nasabah terdampak likuidasi lembaga keuangan.

    Doddy mengatakan pembuatan aplikasi ini sebenarnya bukan ide yang baru. Bank Indonesia mulai menerapkan super apps untuk kepentingan bidang sumber daya manusia (SDM) sehingga memudahkan pegawai untuk mengetahui kebijakan SDM, termasuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.

    “Saya bayangkan ini juga bisa diterapkan di LPS sehingga keterbatasan kita untuk menjangkau masyarakat di berbagai pelosok mengenai berbagai hal yg berkaitan dengan LPS ini setidaknya bisa kita kurangi dengan kita memiliki teknologi ini. Tentu kemudian akan kami perdalam jika ini disepakati,” kata Doddy.

    Ide pembuatan super apps tersebut termasuk ke dalam salah satu inisiatif strategis pada area kelembagaan yang ditawarkan Doddy untuk lima tahun ke depan.

    Ia juga mengajukan inisiatif lainnya pada area kelembagaan yaitu pengelolaan keuangan yang prudent dan bertatakelola, transformasi organisasi dan membangun SDM yang memiliki kepemimpinan adaptif, serta mengedepankan prinsip integritas dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan internalisasi budaya kerja LPS yaitu integrity, collaboration, accountability, respect, dan excellence atau disingkat ICARE, secara lebih mendalam dan meluas di semua area dan fungsi LPS,” jelas Doddy.

    Khusus pada area kebijakan, untuk memperkuat fungsi penjaminan simpanan dan fungsi resolusi bank, salah satu inisiatif strategis adalah penguatan resolusi bank.

    Menurut Doddy, LPS perlu merancang pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kerangka intervensi dini serta melakukan simulasi berkala terhadap berbagai opsi metode resolusi yang tersedia.

    Untuk memastikan implementasi program penjaminan polis asuransi berjalan sesuai roadmap, penguatan organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang asuransi perlu terus ditingkatkan.

    Doddy memandang LPS perlu meninjau dan menyempurnakan blueprint sistem informasi serta mengembangkan infrastruktur guna mendukung kebutuhan pengelolaan penjaminan polis asuransi.

    Selain itu, penguatan regulasi yang terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian integral dari strategi penguatan, termasuk peninjauan dan penyempurnaan ketentuan, pedoman, mekanisme pengambilan keputusan, dan juga pengendalian risiko.

    Kolaborasi dengan OJK dan BI yang bersifat pre-emptive dan forward-looking berbasis teknologi serta dilandasi intelligence sharing, dinilai perlu terus diperkuat guna memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik di sektor keuangan.

    “Menurut kami, LPS juga perlu mengembangkan fungsi hubungan investor melalui pembentukan investor relation unit agar dapat menjalin kerja sama strategis dan memperkuat jaringan investor, baik itu investor domestik maupun asing, serta perusahaan manajemen aset, untuk mendukung proses resolusi perbankan dan nantinya juga asuransi,” kata Doddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surge (WIFI) Raih Penghargaan di BIA 2025, Kategori Emiten Teknologi Informasi

    Surge (WIFI) Raih Penghargaan di BIA 2025, Kategori Emiten Teknologi Informasi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau dikenal dengan nama Surge berhasil meraih penghargaan sebagai emiten terbaik non-perbankan kategori teknologi informasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2025 pada Senin (30/6/2025) di Jakarta.

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian dan ketangguhan perusahaan dalam menjaga kinerja dan terus bertumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

    Surge dinilai unggul berkat pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan, efisiensi operasional, dan inovasi berkelanjutan di sektor layanan internet. 

    Pada 2024, Surge mencatatkan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp231,18 miliar, atau naik 294,90% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan perolehan Rp58,54 miliar pada 2023. 

    Sementara itu, pendapatan perusahaan juga mengalami pertumbuhan signifikan mencapai Rp672,85 miliar, tumbuh 52,93% YoY. Tidak hanya membukukan pertumbuhan pendapatan, Surge juga berhasil menekan beban pokok pendapatan menjadi Rp257,08 miliar, turun 3,84% dibandingkan tahun sebelumnya. 

    Ajang Bisnis Indonesia Awards 2025 sendiri mengusung tema Resilience Towards Uncertainty, mencerminkan penghargaan terhadap perusahaan yang mampu menjaga keberlanjutan dan daya saing di tengah dinamika ekonomi global. 

    Pada perhelatan ke-23 ini, penghargaan diberikan kepada 39 kategori emiten non-bank, 7 kategori perbankan, serta sejumlah special awards, termasuk untuk perusahaan yang dinilai berperan besar dalam transformasi digital, keberlanjutan, dan inklusi ekonomi.

    Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen yang terdiri dari para tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan keuangan, seperti Ketua Dewan Juri Wimboh Santoso (mantan Ketua Dewan Komisioner OJK), Mardiasmo (mantan Wakil Menteri Keuangan), Lulu Terianto (Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group), Rudiantara (mantan Menteri Komunikasi dan Informatika), serta Raden Pardede (mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK).

  • Jangan asal “klik” SMS blast agar data pribadi tidak bablas

    Jangan asal “klik” SMS blast agar data pribadi tidak bablas

    Jakarta (ANTARA) – Selasa (24/6) sore, dua orang berseragam tahanan keluar dari ruangan Bid Humas Polda Metro Jaya dengan tangan terikat dan menggunakan masker untuk menutupi wajahnya.

    Mereka berjalan gontai sambil menunduk ke tempat konferensi pers, kemudian semua kamera menghadap keduanya. Namun mereka terus menunduk, menolak memperlihatkan wajah kepada publik.

    Kedua orang tersebut merupakan tersangka kasus ilegal akses dan pemalsuan dokumen elektronik dengan menggunakan modus SMS (Short Message Service) Blast atau pesan singkat dengan mengirimkan link atau tautan palsu dari sejumlah bank kepada para calon korban atau lebih dikenal dengan phising.

    Mungkin mereka mengira kejahatannya tidak bisa terungkap oleh Tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kedua pria yang merupakan warga negara asing (WNA) Malaysia tersebut berinisial OKH (53) dan CY (29) hanya tertunduk lesu saat pihak Polda Metro Jaya mengungkap kasus kejahatan mereka.

    Pihak Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengawali konferensi pers dengan menjelaskan bahwa para tersangka diduga mulai menjalankan aksinya sejak Maret 2025.

    Sebenarnya tersangka ada tiga orang, namun satu orang lagi masih berkeliaran dan Polda Metro Jaya juga telah menetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dengan inisial LW berusia 35 tahun. Dia warga Malaysia.

    Reonald kemudian mengajak wartawan untuk menyaksikan bagaimana mereka menjalankan aksinya. Awalnya tersangka CY yang menjelaskan kejahatan dengan modus SMS Blast itu.

    Namun karena terkendala bahasa, akhirnya tersangka berinisial OKH yang menjelaskan cara kerja dengan modus ini, dengan logat Malaysia yang kental dia mulai menunjukkan cara-cara kerja modus SMS Blasting.

    OKH yang di tangkap pada tanggal 16 Juni 2025, di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara menjelaskan, pertama-tama mereka menghidupkan mesin mobil sembari menyalakan alat interface specification untuk menyebarkan SMS kepada para calon korban.

    Kemudian dia menyebutkan penyebaran SMS yang berisikan link phising tersebut dilakukan di tempat ramai seperti Bundaran HI, area perkantoran seperti SCBD dan juga pusat-pusat perbelanjaan.

    Dengan penyebaran tersebut, para tersangka diibaratkan seperti menebar jala di laut berharap mendapatkan ikan (korban) sebanyak-banyaknya.

    Jika ada korban yang masuk ke tautan tersebut, sesungguhnya mereka masuk ke gerbang penipuan yang disiapkan oleh pelaku.

    Pada tautan itu, korban diminta untuk melakukan pengisian data informasi pribadi mulai nama, alamat lengkap dan nomor kartu debit atau kredit mereka.

    Jika korban benar-benar memasukkan data pribadi, maka bisa dipastikan data itu sudah dipegang oleh pelaku yang bisa melakukan transaksi, penarikan dan pemindahan dana dari rekening korban ke rekening yang mereka telah siapkan.

    Penampakan alat yang digunakan para tersangka untuk mengirim SMS blasting ke para calon korbannya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Modus SMS Blasting

    Pada era modern, penggunaan layanan SMS mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh para pengguna ponsel pintar, ragam aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp dan Telegram lebih diminati dibanding menggunakan SMS biasa.

    Dengan bermodalkan layanan data, pengguna WhatsApp dan Telegram lebih leluasa mengirim pesan dibanding dengan menggunakan SMS yang masih dikenakan tarif pulsa. Begitu pun dengan kejahatan siber dengan modus phising, jika digunakan di kedua aplikasi populer tersebut akan lebih mudah diketahui oleh calon korban.

    Sebagian pengguna WhatsApp dan Telegram yang paham kejahatan siber bisa mengetahui siapa pengirim pesan, dan jika mencurigakan bisa langsung diblokir melalui aplikasi.

    Namun berbeda dengan SMS Blasting karena tidak bisa mendeteksi nomor pelaku kejahatan. SMS yang disebar umumnya bersifat menggiurkan dan memancing calon korban untuk meng-klik tautan, misalnya penukaran hadiah.

    Mengenai hal tersebut Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) OJK, Hudiyanto menyampaikan telah mengedukasi pengguna ponsel agar tidak sembarang meng-klik link apapun yang berasal dari SMS, email ataupun aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram.

    Menurutnya korban phising baru sadar dia terkena phising pada saat korban selesai mengisi sebuah laman formulir yang berisikan data-data informasi yang sifatnya rahasia.

    Berdasarkan data dari Indonesia Anti Scam Center OJK saat ini sudah lebih dari 153 ribu laporan diterima dengan jumlah dana para korban kejahatan siber mencapai Rp3,2 triliun dan rekening diblokir terkait dengan penipuan di sektor jasa keuangan mencapai 54 ribu lebih rekening.

    Artinya rata-rata per hari ada 718 laporan ke Indonesia Anti Scam Center yang dapat menunjukkan bahwa penipuan siber marak terjadi di Indonesia.

    Mitigasi serangan

    Pemerintah sebenarnya telah mewanti-wanti masyarakat agar selalu menjaga informasi data pribadi dengan baik, seolah-olah seperti menjaga nyawa sendiri.

    Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menangani kejahatan siber mulai dari penguatan regulasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diresmikan pada 2 Januari 2024.

    Penguatan dengan UU tersebut bertujuan agar para pelaku kejahatan siber berpikir dua kali sebelum melancarkan aksinya karena ancaman hukuman bagi para pelaku yaitu penjara enam tahun hingga denda Rp1 miliar.

    Selanjutnya pemerintah juga membentuk Direktorat Reserse Siber di sejumlah Polda di kota-kota besar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait kejahatan siber.

    Mereka kemudian melaksanakan pendeteksian dan penganalisaan ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana siber dan melaksanakan patroli siber serta melakukan pencegahan dan edukasi literasi digital terkait tindak pidana siber.

    Namun semua mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak cukup jika masyarakat sebagai pengguna teknologi tidak mau melakukan update informasi terhadap jenis-jenis kejahatan siber, malas untuk mencari tahu cara kerja kejahatan siber, karena jenis kejahatan ini akan terus berkembang.

    Seperti tubuh yang dirawat dan dijaga agar tidak mudah sakit, maka menjaga informasi data pribadi pun sama seperti itu. Masyarakat harus sering mengubah password, melakukan dua langkah verifikasi keamanan dan jangan pernah asal klik tautan yang tidak jelas sumbernya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Getol Datang ke Pameran Keuangan Syariah, Begini Datanya

    Masyarakat Getol Datang ke Pameran Keuangan Syariah, Begini Datanya

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar BSI International Expo 2025. Gelaran tahunan ini berhasil mendatangkan lebih dari 60.191 pengunjung dan menghasilkan transaksi sebesar Rp2,66 triliun, melampaui capaian gelaran serupa tahun lalu.

    Selama 4 hari penyelenggaraan dari Kamis (26/6/2025) sampai Minggu (29/6/2025), event signature tahunan yang menjadi penguatan literasi dan show case lengkap ekosistem ekonomi syariah ini berhasil menarik minat pengunjung di tengah momen libur panjang nasional. Expo ini menampilkan 346 tenant dari berbagai subsektor industri dan bidang bisnis.

    Jika diakumulasi, total transaksi yang terjadi selama 26-29 Juni 2025 mencapai 130 ribu transaksi dengan volume mencapai Rp 2,66 triliun. Selain itu, expo juga sukses mencatatkan 30 penandatanganan MoU business matching dengan potensi transaksi mencapai US$20,8 juta. Business matching ini diikuti oleh 52 buyer dari berbagai negara.

    Pada tahun sebelumnya, penyelenggaraan pertama BSI International Expo juga meraih sukses dengan mencetak nilai transaksi lebih dari Rp2,47 triliun, dan menarik lebih dari 52.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.

    Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo (jabatan efektif sampai dinyatakan lulus uji kepantasan dan kepatutan OJK) mengaku bersyukur dengan pencapaian gelaran BSI International Expo 2025. Dia menegaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap expo yang mengusung konsep ekosistem halal dan keuangan syariah secara holistik.

    “Saya tidak menyangka dengan animo masyarakat di tengah libur panjang. Masyarakat banyak yang berkunjung ke BSI International Expo 2025. Syukur alhamdulillah dengan capaian ini. Ini juga menunjukkan sinyal positif, bahwa masih ada harapan dan daya tahan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tinggal kita membantu memperkuat ekosistemnya, dan di sini lah peran BSI International Expo 2025,” ujar dia dalam siaran pers, Minggu (29/6/2025).

    Lebih lanjut, Anggoro menjelaskan BSI International Expo 2025 juga berhasil membukukan catatan positif dari sisi akuisisi nasabah. Sepanjang 4 hari penyelenggaraan expo, BSI mencatat akumulasi pengguna baru superapps BYOND by BSI, per 29 Juni tercatat sebanyak 5.191 user registration, dengan nasabah baru secara online onboarding (OOB) sebanyak 1.228 nasabah. Pencapaian ini semakin memperkokoh jumlah basis nasabah BSI yang kini telah mencapai lebih dari 22 juta nasabah.

    Kesuksesan perhelatan BSI International Expo 2025 terlihat pula dari sejumlah kerja sama dan solusi baru di berbagai sektor, yang dihadirkan untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah. Mulai dari perumahan, transaksi keuangan, solusi digital, otomotif, hingga ibadah dan pendidikan.

    Sebut saja kolaborasi BSI dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Badan Pusat Statistik (BPS), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), dan Muhammadiyah, untuk mendukung pelaksanaan program rumah subsidi sekaligus mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama strategis ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

    Ada pula kerja sama pembiayaan dagang dengan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), hingga kerja sama penguatan industri halal dengan Australia. Perseroan juga menggandeng Zahir International guna meningkatkan ekosistem halal dengan mendukung solusi digital bagi segmen UMKM dan korporasi, serta mengesahkan kerja sama integrasi dan konektivitas dengan Mekari.
    “Melalui expo ini kami ingin menegaskan bahwa ekosistem halal adalah jawaban atas kondisi ekonomi yang sering kali menantang. Dengan semangat agile dan innovative, BSI berkelanjutan mendorong pengembangan Islamic Ecosystem di Tanah Air, melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder,” kata Anggoro.

    Gelaran BSI International Expo 2025 juga menjadi pembuktian komitmen BSI untuk terus memperkuat ekosistem digital di dalam superapps BYOND by BSI. BSI memperkenalkan hadirnya fitur BSI OTO di superapps BYOND di perhelatan expo. Inovasi baru ini hadir untuk memudahkan nasabah memiliki kendaraan impian melalui pembiayaan syariah secara mudah, nyaman, dan aman via superapps BYOND by BSI.

    Bahkan, program pembiayaan otomotif BSI di acara ini berhasil membukukan transaksi mencapai 108 unit dengan nilai transaksi mencapai Rp43,4 miliar. Selain BSI OTO, lonjakan nasabah dibukukan pula pada pembukaan tabungan haji umrah dan BSI Griya. Untuk tabungan haji mencapai Rp12 miliar dan umrah Rp6 miliar dengan total 555 transaksi. Sedangkan untuk BSI Griya berhasil membukukan 75 transaksi dengan total volume transaksi mencapai Rp61,7 miliar.

    Ada pula sesi khusus bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat edukasi mengenai prospek bisnis bank emas dengan sesi Bullion Banking Business Talk “Unlocking the Potential of Bullion Business”. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan acara ini juga menyedot animo masyarakat terhadap bisnis emas BSI yang sangat tinggi. Tercermin dari pembukaan tabungan emas BSI dengan saldo mencapai Rp2,7 miliar dan saldo cicil emas sebesar Rp4,8 miliar.

    “Emas merupakan investasi yang tidak hanya aman tetapi juga sejalan dengan nilai syariah. BSI awal tahun ini telah mendapatkan izin OJK untuk menjalankan bullion bank, BSI akan terus mendorong ekosistem investasi emas untuk sebaik-baiknya kebermanfaatan bagi nasabah dan masyarakat. Penguatan bisnis emas BSI akan menjadi sumber pertumbuhan baru, sebagai bagian dari dukungan program pemerintah dan regulator,” ucapnya.

    Bob menegaskan, berbagai pencapaian tersebut menunjukkan bahwa BSI International Expo 2025 bukan hanya sekadar pameran biasa, tetapi telah menjadi pusat perhatian publik, pelaku industri halal, dan komunitas keuangan syariah nasional.

    Acara ini pun sukses menjalankan semangatnya untuk “Engaging Indonesia in the Global Halal Industry”. Expo ini menampilkan beragam produk dan layanan unggulan dari BSI dan para mitra strategis, mulai dari pembiayaan UMKM, perbankan digital, investasi syariah, hingga gaya hidup halal.

    “Melalui expo ini, BSI ingin menghadirkan pengalaman yang menyeluruh bagi masyarakat untuk lebih dekat dan memahami manfaat dari sistem keuangan syariah yang adaptif terhadap era digital dan globalisasi. Melalui expo ini, kita semua menjadi bagian dari perjalanan transformasi ekonomi syariah Indonesia yang semakin inklusif, digital, dan mendunia,” tutup Bob.

    (kil/kil)

  • Tersebar Kabar Tawaran Pemutihan Utang, OJK: Itu Hoaks!

    Tersebar Kabar Tawaran Pemutihan Utang, OJK: Itu Hoaks!

    PIKIRAN RAKYAT – Peredaran informasi hingga saat ini memang sangat mudah terjadi, sehingga sangat penting untuk mewaspadai dan memahami terkait info yang benar ataupun salah, salah satunya adalah kabar terkait pemutihan utang.

    Informasi terkait pemutihan utang ini tentunya tidak sedikit membuat masyarakat merasa penasaran dan ingin mencoba, namun sayangnya hal ini tidaklah benar.

    Sehingga dengan hal tersebut, diharapkan agar setiap masyarakat yang mendapatkan tawaran terkait pemutihan utang ini, bisa segera melaporkan kepada pihak terkait guna menghindari korban nantinya.

    “Jika ada kabar bahwa OJK bisa melakukan pemutihan kredit, itu hoaks. Segera konfirmasi ke Kontak OJK 157 atau hubungi kantor OJK Cirebon,” ujar Agus Muntholib selaku Kepala OJK Cirebon seperti yang dikutip dari laman Antara.

    Ia juga menambahkan bahwa tawaran terkait perbaikan kualitas data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK tersebut, hanya bisa dilakukan jika para nasabah, sudah melakukan pelunasan.

    Sehingga jika ada tawaran terkait pemutihan utang di OJK ini, tidaklah benar dan telah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

    Selain itu, Agus juga menegaskan kepada setiap masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan setiap informasi pribadi, seperti nomor di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung, hingga kode OTP yang nantinya akan dikirim ke nomor ponsel.

    Data ini akan sangat membantu para pelaku untuk mengakses informasi pribadi lainnya, sehingga jangan pernah diberikan kepada orang yang tidak dikenal.

    Ia juga mengatakan bahwa biasanya para pelaku akan memanfaatkan kondisi masyarakat, yang saat ini memang tidak sedikit mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi.

    Sehingga mereka akan melakukan penyamaran menjadi pihak dari salah satu instansi, dan memberikan iming-iming yang dinilai dapat membuat korbannya menjadi terpengaruh.

    Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi sangat penting dilakukan, guna menghindari berbagai jenis kejahatan yang saat ini telah banyak menimbulkan korban, salah satunya phising.

    “Kami imbau masyarakat waspada dan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum percaya atau menyebarkannya, apalagi jika berkaitan dengan keuangan pribadi,” tegas Agus.***

  • Punya Utang Lebih dari 3 Pinjol? Ini Strategi Prioritas Bayar

    Punya Utang Lebih dari 3 Pinjol? Ini Strategi Prioritas Bayar

    Jakarta –

    Beredar gerakan gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol) di sejumlah grup media sosial. Grup ini berisi para pengguna pinjol yang menyerukan galbay dari kewajiban kreditnya. Bahkan ditemui pihak yang galbay di lebih dari tiga platform pinjol.

    Berdasarkan data Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas tagihan pinjol ini tersebar di Pulau Jawa dengan total sebesar Rp 56,3 triliun dengan jumlah galbay 3,08%. Sementara total utang pinjol di Luar Pulau Jawa sebesar Rp 23,66 triliun dengan jumlah galbay 2,03%.

    Angka ini berdampak pada risiko kredit macet (TWP90) perusahaan pinjol atau fintech peer-to-peer (P2P) lending. Berdasarkan data OJK, tingkat risiko kredit macet perusahaan pinjol meningkat menjadi 2,93% di bulan April 2025. Sementara itu, outstanding pinjol sendiri tercatat mencapai Rp 80,94 triliun atau tumbuh 29,01% secara tahunan (yoy).

    Apa Risiko Galbay Pinjol?

    Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan, perusahaan pinjol akan tetap melakukan penagihan kepada mereka yang masih menunggak pembayaran utang. Adapun risiko terbesar dari tak bayar utang pinjol adalah menumpuknya bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran

    “Kami tetap melakukan penagihan. Karena apapun ceritanya, yang namanya kredit atau pinjaman itu wajib dibayar. Nggak bisa gratis kayak gitu. Ini kan bukan yayasan sosial, tetapi harus dibayar. OJK juga sudah melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pinjaman itu wajib dibayar kembali,” ucapnya kepada detikcom, Rabu (25/6/2025).

    Ke depan, OJK juga akan membatasi fasilitas pembiayaan perusahaan pinjol di samping melakukan penilaian kelayakan pendanaan dan kesesuaian jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan finansial Penerima Dana. Perusahaan pinjol dilarang memberi pembiayaan kepada nasabah yang terdaftar lebih dari tiga perusahaan.

    Hal ini sejalan dengan ketentuan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, di mana OJK berharap perusahaan pinjol dapat memperkuat mitigasi risiko dan meningkatnya jumlah Penerima Dana (Borrower) yang galbay.

    “OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari Penyelenggara Pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap Penyelenggara Pindar,” ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, dikutip dari laman resmi OJK, Sabtu (28/6/2025).

    Berdasarkan catatan detikcom, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pengguna pinjol untuk membenahi utang-utang tersebut. Berikut solusinya:

    1. Restrukturisasi

    Solusi yang pertama adalah dengan restrukturisasi, yakni upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar tagihan.

    Lewat restrukturisasi, debitur bisa melakukan negosiasi dengan pihak penyedia pinjaman online agar diberikan sejumlah keringanan, seperti pengurangan bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penghapusan denda.

    Sebagai catatan, dalam melakukan kesepakatan dengan pihak penyedia pinjaman online, maka debitur juga perlu memperhatikan kesanggupan finansialnya agar dapat melunasi semua tagihan yang belum dibayar.

    2. Menjual Aset yang Dimiliki

    Apabila utang-utang pinjol sudah mendekati jatuh tempo pembayaran, maka salah satu solusinya adalah dengan menjual aset yang dimiliki, seperti kendaraan, barang elektronik, hingga perhiasan. Solusi ini bisa dibilang menjadi yang terbaik agar utang pinjol dapat dilunasi semuanya, meskipun kamu harus kehilangan harta benda karena dijual.

    3. Meminjam ke Orang Terpercaya

    Apabila detikers tidak memiliki aset yang berharga, solusi terakhir adalah dengan meminjam uang ke orang terpercaya, seperti ke orang tua, saudara, atau sahabat. Bicarakan baik-baik dan sampaikan alasan meminjam uang.

    Jika dipinjamkan, maka tanggung jawab peminjam adalah membayar seluruh utang di penyedia pinjaman online. Lalu, peminjam juga harus membayar utang ke orang yang memberikan pinjaman hingga lunas.

    Ingat, hindari mengambil pinjaman lain untuk membayar pinjaman yang sebelumnya. Cara tersebut bukanlah solusi karena membuat pinjaman online semakin menumpuk dan lebih banyak utang lagi yang harus dibayar.

    (fdl/fdl)