Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah

    Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah

    Foto: Istimewa

    Bank BJB Syariah catatkan sukuk perdana di BEI, perkuat modal dan danai ekonomi syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 13:28 WIB

    Elshinta.com – Langkah strategis dilakukan oleh bank bjb syariah dengan resmi mencatatkan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I Tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seremoni pencatatan sukuk ini diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, dan menjadi momen penting dalam roadmap transformasi dan penguatan permodalan bank bjb syariah dalam lima tahun ke depan.

    Acara seremoni ini dihadiri oleh jajaran Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi bank bjb syariah, serta Lembaga dan Profesi Penunjang. Dalam sambutannya, Direktur Utama bank bjb syariah, Arief Setyahadi, menyampaikan bahwa pencatatan sukuk ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen bank dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis.

    “Pencatatan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I ini merupakan salah satu langkah strategis kami dalam mendukung penguatan struktur permodalan sekaligus memperluas akses pendanaan jangka panjang yang sesuai prinsip syariah. Kami percaya pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan yang berkelanjutan, dan hari ini menjadi momen penting bagi kami untuk lebih dikenal oleh investor pasar modal,” ujar Arief, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses penerbitan hingga pencatatan sukuk ini, yaitu OJK, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh lembaga dan profesi penunjang yang profesional. Ke depan, bank bjb syariah akan terus memperkuat fundamental perusahaan, memperluas layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat, serta menjaga kinerja yang sehat dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional,” tambahnya. Sukuk yang diterbitkan bank bjb syariah ini terbagi dalam dua seri, yaitu:

    * Seri A: sebesar Rp240 miliar, tenor 5 tahun, dengan imbal hasil sebesar 8,70% per tahun.

    * Seri B: sebesar Rp60 miliar, tenor 7 tahun, dengan imbal hasil sebesar 9,00% per tahun.

    Adapun rating corporate mendapat peringkat instrumen idAA- sedangkan rating instrumen sukuk subordinasi dengan peringkat idA(sy) dari PEFINDO yang memiliki fitur write-down tanpa kompensasi. Instrumen ini menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar, yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh Tim Ahli Syariah.

    Antusiasme investor terhadap sukuk ini sangat tinggi. Hal tersesebut menunjukkan besarnya kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis bank bjb syariah.

    Seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan sebagai modal pelengkap (Tier 2) untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi pembiayaan syariah. Fokus penggunaan dana adalah pada sektor pembiayaan berbasis akad Murabahah, baik untuk segmen produktif maupun konsumtif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam perjalanannya, bank bjb syariah telah mencatatkan berbagai milestone penting. Sejak resmi berdiri pada 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2010, bank ini terus berkembang melalui transformasi digital. Saat ini bank bjb syariah telah memiliki mobile maslahah untuk memberikan kemu dahan bagi nasabah dalam transaksi pendanaan dan pembiayaan.

    Pencatatan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I bank bjb syariah di Bursa Efek Indonesia menjadi tonggak sejarah penting, memperkuat posisi keuangan bank sekaligus menandai keterlibatan lebih aktif dalam ekosistem pasar modal syariah nasional.

    Tentang bank bjb syariah

    PT Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) adalah entitas perbankan syariah yang merupakan anak usaha dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), yang fokus pada penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Didirikan secara resmi pada 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2010, kehadiran bank bjb syariah merupakan respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan Banten terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

    Sumber : Sumber Lain

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Sultra tumbuh positif

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Sultra tumbuh positif

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut sejauh ini kinerja industri jasa keuangan di daerah ini tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 9,95 persen atau Rp48,96 triliun, serta kredit perbankan yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai 12,51 persen. (Saharudin/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantongi Izin OJK, Induk Usaha CFX Siap IPO

    Kantongi Izin OJK, Induk Usaha CFX Siap IPO

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Indokripto Koin Semesta Tbk, induk dari bursa aset kripto pertama di Indonesia, resmi memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melangsungkan penawaran umum perdana saham (IPO).

    Dengan kode saham COIN, perseroan dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2025, sementara masa penawaran umum berlangsung 2-7 Juli 2025.

    COIN menaungi dua entitas penting dalam industri aset digital Indonesia, yakni PT Central Finansial X (CFX) sebagai satu-satunya bursa aset kripto resmi saat ini, serta PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) yang berperan sebagai lembaga penyimpanan kripto. Keduanya telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan OJK.

    Hingga 3 Juli 2025, Bursa CFX mencatat keanggotaan sebanyak 31 pedagang aset kripto, dengan 20 di antaranya telah mengantongi izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dari OJK. Selain itu, 7 pialang berjangka juga telah bergabung sebagai anggota bursa.

    Menurut data OJK, nilai transaksi aset kripto nasional terus tumbuh, mencapai Rp 35,61 triliun pada April 2025, naik dari Rp 32,45 triliun di bulan sebelumnya. Jumlah pengguna pun meningkat dari 13,71 juta menjadi 14,16 juta, mencerminkan lonjakan minat publik terhadap aset digital.

    Secara fundamental, COIN menunjukkan kinerja keuangan positif. Pada akhir Desember 2024, perusahaan mencatat margin laba bersih sebesar 42,32%, dengan pertumbuhan pendapatan signifikan secara tahunan.

    Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk Ade Wahyu menekankan, peran strategis CFX dan ICC dalam memperkuat ekosistem kripto nasional yang akuntabel, inovatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Dengan infrastruktur dan regulasi yang semakin kokoh, kami optimistis industri aset kripto Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi digital nasional,” ujar Ade dalam konferensi pers, Kamis (3/7/2025).

    Ia juga menyatakan, pencatatan saham COIN di BEI merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri ini.

    Dalam masa bookbuilding pada 23-25 Juni 2025, COIN mendapatkan minat tinggi dari investor ritel dan institusi. Berdasarkan hasil penetapan harga, saham IPO COIN dijual sebesar Rp 100 per saham.

    “Kami berharap antusiasme investor terhadap COIN akan terus berlanjut hingga masa penawaran umum,” tutup Ade.

    Terkait dengan legalitas pemilik saham pengendali COIN Andrew Hidayat, Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa regulasi tetap dipatuhi.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 melarang pengelola tempat penyimpanan kripto dikendalikan oleh pihak yang pernah dipidana dalam kasus keuangan.

    “Namun, berdasarkan hasil telaah konsultan hukum, catatan hukum Andrew Hidayat tidak termasuk tindak pidana ekonomi atau keuangan,” ucap dia.

    Sejak 27 Desember 2023, ICC telah mendapat izin resmi sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto dari BAPPEBTI. Pasca alih pengawasan ke OJK mulai 10 Januari 2025, izin BAPPEBTI tetap berlaku dan diakui oleh OJK.

    Prospektus IPO yang dirilis pada 1 Juli 2025, halaman 91, menyebutkan bahwa terkait pemberitaan di media mengenai dugaan korupsi lelang barang rampasan negara, Andrew Hidayat menyatakan melalui surat tertanggal 13 November 2024, bahwa dirinya bukan pemilik manfaat akhir dari PT Indobara Utama Mandiri (IUM) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut saat proses lelang berlangsung.

  • BKPM Sebut Industri Keuangan Akan Masuk OSS untuk Konsolidasi Data Perizinan

    BKPM Sebut Industri Keuangan Akan Masuk OSS untuk Konsolidasi Data Perizinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan sektor industri keuangan akan masuk ke dalam sistem Online Single Submission atau OSS. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan upaya itu dilakukan guna memperkuat konsolidasi data perizinan dan mendorong transparansi investasi nasional.

    “Selama ini industri keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, datanya belum pernah masuk dalam sistem OSS dan belum pernah tercatat dalam realisasi investasi. Ini menjadi perhatian kami,” ujarnya dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perizinan, Kamis (3/7/2025).

    Todotua menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong integrasi sektor keuangan ke dalam OSS.

    Langkah ini, sambungnya, penting untuk mendorong konsolidasi data yang lebih menyeluruh terkait perizinan usaha di Indonesia.

    “Saya kemarin bertemu dengan Ketua OJK, dan beliau merespons positif. Mudah-mudahan dalam 1—2 minggu ke depan kita sudah bisa menyepakati mekanisme integrasi industri keuangan dalam OSS, bukan hanya sebagai pemantau, tapi juga dalam proses perizinannya,” katanya.

    Menurut Todotua, integrasi ini penting untuk menciptakan keselarasan antara data investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menegaskan, jangan sampai realisasi investasi yang tercatat tinggi tidak berdampak pada pergerakan ekonomi karena masih ada sektor-sektor yang belum terintegrasi.

    Dalam jangka panjang, masuknya industri keuangan ke dalam OSS diyakini akan meningkatkan efisiensi proses perizinan di sektor keuangan, memperkuat transparansi, serta mempermudah investor dalam mengakses layanan perizinan.

    “OSS ke depan akan menjadi platform konsolidasi, bukan hanya untuk pelayanan perizinan, tapi juga untuk analisa dan perumusan kebijakan strategis investasi,” tegasnya.

    Integrasi ini juga menjadi bagian dari reformasi perizinan yang tengah digencarkan BKPM melalui revisi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 3, 4, dan 5 Tahun 2021. Pemerintah menargetkan OSS dapat menjadi sistem perizinan yang terintegrasi lintas sektor.

    Nantinya, tiga aturan itu akan direvisi ke dalam satu aturan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Todotua pun meminta masukan dari para pemegang kepentingan terkait rancangan beleid baru tersebut.

    “Ini akan menjadi energi baru untuk mendorong terciptanya regulasi yang progresif, berpihak kepada kepentingan nasional, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” pungkas Todotua.

  • Wamen Todotua sebut industri keuangan siap masuk sistem OSS

    Wamen Todotua sebut industri keuangan siap masuk sistem OSS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Waka BKPM) Todotua Pasaribu menyebut industri keuangan dalam waktu dekat akan masuk ke dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

    Todotua menyebut dalam OSS terdapat sekitar 1.700 jenis perizinan yang melibatkan 17 kementerian/lembaga. Sedangkan beberapa lembaga lainnya telah mengemukakan ketertarikan untuk masuk dalam OSS.

    “Kemarin ada beberapa lagi lembaga yang memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, juga akan ikut bergabung masuk dalam sistem OSS. Itu adalah industri keuangan,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan beberapa minggu yang lalu telah melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkonsolidasikan terkait dengan regulasi yang ada di OSS.

    Lebih lanjut, Todotua menjelaskan, selama ini data-data realisasi investasi di sektor keuangan baik asuransi, perbankan, dan non-perbankan belum masuk dalam sistem.

    Ia juga menemukan permasalahan pada perbankan terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, sangat penting agar industri keuangan juga dapat masuk ke dalam OSS.

    “Respon daripada Ketua OJK sangat positif dan mudah-mudahan ini dari kementerian kita akan menindaklanjuti. Kita sudah bisa punya kesepakatan dengan industri keuangan dengan OJK untuk bisa industri keuangan itu masuk dalam OSS kita,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEI siap luncurkan ETF Emas di kuartal IV-2025

    BEI siap luncurkan ETF Emas di kuartal IV-2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan akan meluncurkan instrumen investasi Exchange Traded Fund (ETF) Emas pada kuartal IV-2025, setelah resminya penerbitan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    BEI berharap OJK dapat menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait dengan ETF Emas pada kuartal III-2025.

    “Kuartal III tahun ini kita harapkan POJK terkait ETF Emas sudah bisa terbit dan kuartal IV sudah ada produk ETF Emas tercatat di BEI,” ujar Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik kepada awak media di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, OJK tengah dalam tahap pengembangan terkait skema perdagangan instrumen investasi ETF Emas atau ETF Gold.

    Inisiatif peluncuran ETF Emas muncul setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

    ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di Bursa, dengan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.

    Instrumen ETF Emas bisa membuat investor untuk berinvestasi secara langsung pada emas batangan fisik, ataupun menggunakan kontrak derivatif untuk mendapatkan eksposur tidak langsung.

    Berdasarkan data World Gold Concil (WGC) per 20 Juni 2025, total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) dari instrumen investasi ETF Emas mencapai 388,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sebanyak 3.587 ton emas.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani: Seleksi DK LPS Dijamin Anti Sogokan dan Orang Dalam – Page 3

    Sri Mulyani: Seleksi DK LPS Dijamin Anti Sogokan dan Orang Dalam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan berlangsung dengan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

    Bendahara negara ini menyatakan seleksi dilakukan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun dan tidak ada ruang untuk intervensi.

    “Panitia seleksi tidak memungut biaya di dalam rangka pelaksanaan seleksi pada para peserta keputusan panitia seleksi bersifat final mengikat dan tidak dapat diganggu gugat,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers pengumuman seleksi DK LPS, Kamis (3/7/2025).

    Menkeu menjelaskan, Pemerintah, melalui Keputusan Presiden No. 42/P/2025, telah membentuk panitia seleksi lintas lembaga yang beranggotakan unsur pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta profesional dari sektor perbankan dan asuransi.

    Komposisi ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan independensi proses seleksi. Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia atau instansi tertentu untuk memuluskan seleksi.

    “Panitia seleksi berwenang untuk menentukan atau menyesuaikan jabatan target dari masing-masing peserta seleksi peserta agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan proses seleksi,” ujarnya.

    Peserta seleksi pun diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses seleksi dengan jujur dan menerima seluruh keputusan pansel tanpa syarat apa pun.

    “Jadi, seleksi akan dilakukan pure berdasarkan proses yang ada secara berintegritas tidak ada janji-janji dari berbagai pihak lain dan panitia seleksi tidak menyediakan atau mengganti biaya apapun kepada peserta selama proses seleksi,” katanya.

  • Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon ketua dan anggota dewan komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pansel kali ini sama dengan pansel yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025.

    Ketua merangkap Anggota Panitia Seleksi DK LPS dipegang oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Anggota panitia seleksi dari perwakilan pemerintah adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Perwakilan BI yaitu Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, perwakilan OJK adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, perwakilan perbankan Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, serta perwakilan asuransi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIFF) Rizal Bambang Prasetijo.

    Seleksi kali ini menyaring kandidat untuk jabatan ketua DK merangkap anggota serta anggota DK yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan lima tahun, yaitu 2025-2030.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman: https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id pada 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftar hanya diperkenankan memilih satu jabatan antara ketua DK atau anggota DK. Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan pendaftar dapat dilihat di laman seleksi DK LPS.

    Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 65 UU P2SK, anggota DK LPS terdiri dari tujuh orang, yakni tiga perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta empat orang dari dalam atau luar LPS, dengan ketentuan minimal dua orang berasal dari luar LPS.

    Komisi XI DPR RI kemarin memutuskan untuk menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.