Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

    Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

    “Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

    “Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

    Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

    “Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

    “Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

    Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

    Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

    (kil/kil)

  • OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini sebagai upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kegiatan EPIKS menjadi wadah pembelajaran yang berkelanjutan bagi santri, pengurus pesantren, hingga UMKM di sekitar pesantren untuk memahami produk keuangan syariah.

    “Kami di sini hadir, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) , dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan edukasi literasi tentang keuangan, plus inklusinya,” ujar Frederica atau yang akrab disapa Kiki.

    Ia menambahkan, EPIKS sebelumnya dikenal sebagai ekosistem pondok pesantren inklusi syariah, dan kini dikembangkan menjadi pusat literasi, inklusi, serta penguatan ekonomi berbasis syariah bagi pesantren dan komunitas sekitarnya.

    Selain itu, OJK bersama BEI dan BSI juga meresmikan Galeri Investasi Syariah di lingkungan pondok pesantren Minhaajurrosyidiin yang merupakan pertama di wilayah Jabodebek. Kiki menyebut, ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan akses pasar modal syariah kepada pesantren.

    “Jadi EPIKS ini suatu proposal yang luar biasa, di mana kita melihat pondok pesantren juga sangat terbuka untuk belajar tentang literasi inklusi keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, maupun investasi syariah dan juga produk-produk keuangan lainnya,” imbuhnya.

    Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Chailrul Baihaqi, mengapresiasi penyelenggaraan EPIKS yang disebutnya membawa perubahan besar. Kini pesantren telah beralih dari manual menuju layanan keuangan digital seperti penggunaan smart card bagi santri.

    “Terima kasih untuk OJK, kemudian BSI, dan juga dari Bursa Efek Indonesia, untuk menghadiri pondok pesantren. Semoga ini menjadi satu gerakan yang masif untuk menjadikan pondok pesantren modern,” tutur Chairul.

    Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, menambahkan bahwa pembukaan galeri investasi syariah di pesantren merupakan bagian dari komitmen BEI meningkatkan inklusi pasar modal syariah.

    Dari sisi BEI, saat ini terdapat 980 galeri investasi di Indonesia, 147 di antaranya merupakan galeri syariah. Dan galeri di ponpes Minhaajurrosyidiin merupakan galeri syariah pertama di Jabodebek yang berada di pesantren.

    “Kita akan sama-sama meningkatkan kesejahteraan dari santri, guru, dan masyarakat sekitar untuk menikmati pertumbuhan pasar modal syariah,” sebut Jeffrey.

    Acara tersebut turut dihadiri Ketua OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, Wadirut Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta, serta berbagai santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Jabodebek.

    OJK mencatat bahwa angka literasi keuangan berada pada angka 66,46% dan inklusi 80%. Sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 43%, naik signifikan dari 9% sebelumnya, namun tingkat inklusinya masih rendah di angka 13%.

    Oleh karena itu, OJK menilai kegiatan seperti EPIKS dan pembukaan galeri investasi syariah di pesantren penting untuk memperluas pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat.

  • Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi tata kelola setelah meraih Juara 1 Kategori BUMN Go Publik Keuangan pada ajang Annual Report Award (ARA) 2024, menandai kemenangan empat tahun berturut-turut dalam periode 2021–2024. Capaian ini memperkuat posisi bank berlogo pita emas ini sebagai perusahaan yang konsisten menjaga kualitas pelaporan publik, transparansi, dan akuntabilitas di tengah meningkatnya tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (8/12/2025) malam dan diterima oleh Direktur Human Capital and Compliance Bank Mandiri Eka Fitria serta disaksikan langsung oleh Komisaris Utama Bank Mandiri Kuswiyoto.

    Sebagai informasi, ARA merupakan inisiatif bersama KNKG, OJK, Badan Pengaturan BUMN, Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, BEI, serta IAI untuk mendorong praktik tata kelola yang sehat, kredibel, dan informatif. Penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup akurasi, kelengkapan, konsistensi, serta keterbacaan laporan tahunan bagi pemangku kepentingan.

    Tahun ini, ARA mengusung tema “Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future”, yang menegaskan pentingnya tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.

    Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menegaskan, keberhasilan empat tahun beruntun ini tidak lepas dari sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjunjung standar tata kelola perusahaan yang tinggi.

    “Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi serta melakukan akselerasi perbaikan proses pelaporan. Tata kelola yang baik merupakan modal utama bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025).

    Ia menambahkan, penghargaan ARA menjadi pengingat sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus berbenah.

    “Kami memastikan setiap langkah strategis dan ekspansi bisnis dilakukan secara terukur, selaras dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi pemangku kepentingan dan perekonomian nasional,” lanjutnya.

    Sebagai tambahan informasi, secara fundamental bank berkode emiten BMRI ini menunjukkan performa solid hingga akhir September 2025. Penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp 1.764,32 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di level 7,70 persen menurut data Bank Indonesia. Pencapaian ini menegaskan peran intermediasi Bank Mandiri dalam memperluas pembiayaan produktif yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.

    Di sisi lain, kualitas pertumbuhan kredit juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross bank only berada di level 1,03 persen dan coverage ratio mencapai 271 persen. Di sisi neraca, total aset konsolidasi naik 10,3 persen YoY menjadi Rp 2.563 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 13 persen YoY hingga mencapai Rp 1.884 triliun, dengan komposisi CASA dominan 69,3 persen yang menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi biaya dana serta penguatan likuiditas jangka panjang.

    Riduan menegaskan, Bank Mandiri akan terus memprioritaskan tata kelola sebagai fondasi pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Ke depan, Bank Mandiri akan terus fokus pada transformasi layanan yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta penguatan integritas proses internal untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia, sejalan dengan peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah.

  • Pelindo Raih Gold Rank pada ASRRAT 2025, Perkuat Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan

    Pelindo Raih Gold Rank pada ASRRAT 2025, Perkuat Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali memperkuat posisinya sebagai BUMN kepelabuhanan yang berkomitmen pada praktik keberlanjutan dengan meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025. Pencapaian ini sekaligus menandai penghargaan Gold Rank kedua secara berturut-turut, setelah Pelindo juga meraih peringkat yang sama pada ASRRAT 2024.

    Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Pelindo dalam menjalankan program Environmental, Social, and Governance (ESG) secara terukur dan transparan.

    “Pencapaian ini merupakan refleksi dari komitmen Pelindo dalam mengelola operasional dengan lebih bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah fondasi penting bagi daya saing Pelindo ke depan,” ujar Arif.

    ASRRAT 2025 yang memasuki tahun penyelenggaraan ke-21 oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) bersama Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), kembali menjadi ajang penilaian independen paling kredibel di Asia untuk mengukur kualitas laporan keberlanjutan. Tahun ini, sebanyak 82 organisasi berpartisipasi, terdiri dari 78 entitas asal Indonesia—termasuk tiga dari sektor publik—serta empat peserta internasional yang berasal dari Bangladesh dan Filipina.

    Penghargaan Gold Rating diberikan berdasarkan penilaian komprehensif yang merujuk pada GRI Standards 2021 serta ketentuan relevan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aspek yang dievaluasi meliputi kelengkapan pengungkapan, keseimbangan informasi, kualitas data, serta keselarasan dengan standar global. Penilaian dari ASRRAT menjadi masukan yang berharga untuk terus menyempurnakan praktik pelaporan keberlanjutan dan memperkuat integrasi ESG dalam strategi bisnis.

    Pelindo terus memperkuat praktik keberlanjutannya melalui berbagai program strategis seperti efisiensi energi dan pengurangan emisi di kawasan Pelabuhan, pengembangan Green Port dan digitalisasi operasional, penguatan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, kolaborasi untuk pemberdayaan sosial masyarakat pesisir melalui program TJSL, dan pengelolaan lingkungan pelabuhan yang lebih terukur dan sesuai standar internasional.

    “Partisipasi Pelindo pada ajang ASRRAT juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta menjaga prinsip keberlanjutan dalam mendukung efisiensi operasional yang akhirnya meningkatkan kualitas layanan untuk pengguna jasa,” pungkas Arif.

  • 6 Pengacara Korban: Kerugian Kasus Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar Nasional

    6 Pengacara Korban: Kerugian Kasus Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar Nasional

    Pengacara Korban: Kerugian Kasus Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan ilegal akses akun nasabah PT Mirae Asset Sekuritas semakin meluas dengan total kerugian yang kini mencapai Rp 200 miliar.
    Sebelumnya,
    kerugian
    yang dilaporkan pada awal kasus diperkirakan sekitar Rp 71 miliar.
    “Kami mendapat surat kuasa baru dari beberapa orang korban sehingga total kerugian jika dihitung sampai sekarang sudah menyentuh angka Rp 200 miliar,” kata pengacara para korban, Aloys Ferdinand, kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
    Aloys mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (
    OJK
    ) RI telah mengundang perwakilan korban untuk bertemu dengan pihak
    Mirae Asset
    dan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna membahas kasus ini lebih lanjut.
    Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Rabu besok (10/12/2025), di Gedung OJK, Jakarta Pusat.
    Aloys menyambut baik upaya OJK yang mencoba memfasilitasi agar kasus ini bisa lebih terang benderang.
    Ia berharap pihak Mirae dapat menunjukkan sikap kooperatif dalam pertemuan tersebut.
    “Kita menyambut baik upaya OJK yang berusaha memfasilitasi para korban agar kasusnya terang benderang. Kita akan hadir dan berharap ada sikap kooperatif dari pihak Mirae,” ucap Aloys.
    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (
    DPR
    ).
    Rencananya, setelah reses, DPR akan mengundang pihak terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak dari kasus ini terhadap nasabah dan sektor keuangan.
    “Kasus ini sudah mendapat atensi dari DPR RI, kita juga sudah diundang untuk rapat bersama setelah reses. Kasus ini juga sudah didalami oleh BEI dan OJK, mudah-mudahan ada titik terang segera,” ujar dia.
    Aloys juga membantah tuduhan yang menyatakan bahwa kliennya membagikan PIN atau informasi akun mereka kepada pihak lain.
    “Klien kami tidak pernah membagikan PIN. Mana ada sih, orang membagikan kunci untuk asetnya ke orang lain. Istri klien kami saja tidak tahu pinnya. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Mirae, kami akan laporkan dengan tuduhan kebohongan tersebut,” katanya.
    Sementara itu, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melalui keterangan resminya menyatakan bahwa mereka tengah melakukan investigasi bersama dengan OJK dan pihak-pihak terkait, termasuk Self-Regulatory Organizations (SRO) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    “Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman,” kata Mirae Asset.
    Mirae Asset menegaskan akan mengambil langkah hukum jika ditemukan bukti yang merugikan perusahaan tanpa dasar yang jelas.
    Mereka juga menekankan bahwa platform dan sistem operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku.
    Sebelumnya diberitakan, pihak Mirae Asset Sekuritas dilaporkan oleh seorang nasabahnya, Irman (70), ke Bareskrim Polri, terkait dugaan tindak pidana penipuan hingga ilegal akses.
    Laporan Irman ke Bareskrim Polri ini dibuatnya usai dana investasinya yang mencapai Rp 71 miliar tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan.
    Laporan dugaan ilegal akses tersebut dilaporkan pada Jumat (28/11/2025) dan terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
    “Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp 71 miliar,” kata kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat sore.
    Laporan dibuat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau ilegal akses dan/atau transfer dana dan/atau perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 46 Jo Pasal 30, Pasal 48 Jo Pasal 32, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82, Pasal 83 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK Dorong Penguatan Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

    OJK Dorong Penguatan Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

    Jakarta, Beritasatu.com – OJK terus berupaya meningkatkan literasi, inklusi keuangan dan pelindungan konsumen khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas sebagai salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

    “Penyandang disabilitas merupakan segmen yang perlu didukung agar mendapat kesempatan yang setara dan tidak tertinggal. OJK berkomitmen memberdayakan penyandang disabilitas melalui literasi, inklusi dan pelindungan konsumen yang komprehensif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada kegiatan Edukasi Keuangan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    OJK telah melakukan berbagai program dan kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Pada awal tahun 2025, OJK telah meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang menjadi kerangka dan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan inklusi disabilitas secara strategis dan praktis. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

    Melalui POJK ini, pelaku usaha jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas. Dukungan dimaksud seperti memberikan formulir yang menggunakan huruf braille khusus penyandang disabilitas netra, menyediakan infrastruktur layanan yang menunjang seperti penyedia jalur landai, dan antrian prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. PUJK juga diwajibkan menyediakan ATM khusus penyandang disabilitas dan menyediakan media informasi yang memperhatikan konsumen penyandang disabilitas.

    OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Melalui POJK dimaksud PUJK juga diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan masyarakat penyandang disabilitas.

    Sebagai bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan literasi keuangan penyandang disabilitas, sejak 2024 s.d. 2025, OJK telah melakukan 192 kali program edukasi keuangan yang diikuti 68.319 peserta. Selain itu, pada periode yang sama, melalui program GENCARKAN, OJK juga telah melakukan 100 kegiatan yang diikuti 9.410 peserta.

    Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas dengan tema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia.

    Buku ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti menabung, investasi dengan bijak, memiliki produk proteksi, serta mengenali risiko penipuan atau kejahatan di sektor jasa keuangan. Untuk pengembangan lebih lanjut, pedoman ini akan tersedia dalam berbagai format ramah disabilitas seperti braille, audio book, dan format lainnya.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Supomo menyambut baik program dan kebijakan OJK dalam rangka meningkatkan literasi, inklusi keuangan dan pelindungan konsumen kepada penyandang disabilitas. Kemensos juga berkomitmen untuk senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka memberdayakan penyandang disabilitas.

    “Buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas yang diluncurkan pada hari ini diharapkan mampu mengenalkan hak-hak keuangan penyandang disabilitas, seperti hak memiliki rekening, mendapatkan layanan mudah diakses, dan dihormati dalam transaksi keuangan,” kata Supomo.

    Selanjutnya, buku dimaksud juga dapat memberi panduan sederhana tentang pengelolaan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, bahkan memampukan penyandang disabilitas untuk mulai berinvestasi secara aman. Selain itu, materi di buku tersebut dapat menjadi ‘tameng’ dalam menghadapi berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan.

    Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia Dante Rigmalia menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah meluncurkan buku pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi bagian dari peran OJK dalam memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu mandatnya adalah penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam hal mengakses layanan jasa keuangan dengan menyesuaikan kondisi kedisabilitasan.

    “OJK telah memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas bukan berupa charity (belas kasihan). Pemberdayaan yang dilakukan OJK dalam bentuk pengembangan dan peningkatan literasi keuangan penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, tentu hal ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan penyandang disabilitas,” kata Dante Rigmalia.

    Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari 300 penyandang disabilitas dan 200 pendamping. Selanjutnya, dilakukan pula kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

    Hadir sebagai narasumber Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI Jonna Aman Damanik, dan Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Dewi Rahayuningsih. Hadir pula CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif  Martella Rivera Sirait dan Ketua II Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran Rina Prasarani.

    Materi yang dipaparkan narasumber mencakup pentingnya literasi keuangan bagi penyandang disabilitas, cerdas dan melek finansial, penguatan partisipasi dan advokasi disabilitas dalam pembangunan ekonomi nasional, serta kebijakan dan roadmap nasional untuk mendorong akses keuangan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

    Selain itu, disampaikan pula materi tentang mewujudkan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan penyandang disabilitas dan akses kerja yang ramah, serta pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan penyandang disabilitas perempuan dalam menghadapi diskriminasi berlapis.

  • BPJS Pastikan Skema COB Sudah Berjalan dan Dapat Naik Kelas

    BPJS Pastikan Skema COB Sudah Berjalan dan Dapat Naik Kelas

    Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menegaskan skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefits (COB) saat ini sudah berjalan. Pada skema COB, BPJS Kesehatan bekerja dengan asuransi kesehatan swasta menjadi penanggung manfaat kesehatan peserta.

    “Jadi sebetulnya, sekarang ini sudah bisa ya (COB), jadi bagi peserta BPJS yang kelasnya itu ingin rawat jalan eksekutif, boleh,” ungkap Ghufron, Senin (4/8/2025).

    Peraturan yang berlaku saat ini, yakni maksimal tambahan biaya manfaat sebesar Rp 400 ribu. Ghufron memerinci, jumlah itu dapat dibayar sendiri, maupun oleh perusahaan tempat dia bekerja, atau dibayarkan asuransi kesehatan tambahan.

    Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

    Pada keputusan itu, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemegang polis yang merupakan peserta aktif JKN. Jalur pertama dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mengikuti prosedur BPJS Kesehatan, termasuk penerapan critical pathway dan penilaian medical efficacy.

    Pada jalur pertama, batas pertanggungan ditetapkan maksimal 250 persen dari tarif JKN yang berlaku. Pada jumlah itu, BPJS Kesehatan menanggung 75 persen dari 250 persen tersebut, dan perusahaan asuransi swasta dapat menanggung hingga maksimal 175 persen.

     

  • OJK Perkuat Integritas Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia

    OJK Perkuat Integritas Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia merupakan momen reflektif yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh seberapa kuat upaya menjaga integritas dalam setiap langkah pembangunan.

    “Tahun ini, tema besar yang diangkat, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, yang menegaskan kembali pentingnya kolaborasi, inovasi, dan ekspresi dalam memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Mahendra, sektor jasa keuangan harus terus tampil sebagai jangkar stabilitas perekonomian dengan selalu memperkuat integritas. Seperti yang tertuang dalam visi Asta Cita, integritas merupakan fondasi yang menopang nilai akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

    Untuk terus mendukung integritas di sektor jasa keuangan, OJK telah memperkuat agenda integritas melalui tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data. OJK terus meningkatkan kapabilitas melalui sup-tech dan reg-tech, memperkuat early warning system, serta mengintegrasikan data lintas sektor untuk mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran governance secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

    Kedua, menegakkan tata kelola dan market conduct yang kuat. OJK secara konsisten meningkatkan pengawasan terhadap perilaku usaha dan menerapkan tindakan tegas terhadap pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, seperti POJK 12/2024 sebagai bentuk pelindungan bagi jasa keuangan, konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

    Ketiga, membangun budaya integritas di internal OJK secara konsisten. Transformasi One OJK tidak hanya menyatukan proses kerja, tapi juga memperkuat nilai-nilai integritas melalui zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan whistleblowing system. Standar etik juga akan terus diperkuat dan pembinaan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan agar nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja.

    Acara Talkshow yang mengusung tema “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi” ini digelar OJK untuk memperingati Hakordia 2025, yang diselenggarakan secara hybrid diikuti oleh lebih dari 4.000 orang peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, civitas academica, dan pemangku kepentingan lainnya, di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Ekosistem Berintegritas

    Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena. – (OJK/Istimewa)

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas untuk mengawal sektor jasa keuangan.

    “Program pencegahan korupsi hanya akan efektif jika didukung tata kelola yang kuat di semua level dan diperlukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya membangun budaya integritas dan anti-korupsi di internal organisasi, OJK juga berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance),” tutur Sophia.

    Ia menegaskan, bahwa OJK sebagai otoritas memiliki tanggung jawab untuk memastikan penguatan tata kelola agar tidak menjadi celah terjadinya fraud atau korupsi di internal OJK, dengan membangun budaya integritas secara berkesinambungan, di antaranya melalui sertifikasi SNI ISO 37001-2016, yaitu terkait sistem manajemen anti penyuapan. Sementara di eksternal, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan POJK terkait dengan penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

    OJK, lanjut Sophia, melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, menanamkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar lembaga jasa keuangan tetap sehat, melindungi dana masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik.

    Talkshow menghadirkan narasumber yang inspiratif, yakni Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY Tri Saktiyana, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, Komite Etik Level Governance OJK Eko Prasojo dan Niki Lukviarman, Pimpinan Bidang ARK OJK, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto, Jajaran Pimpinan Forkopimda DIY, Pimpinan Universitas dan Akademisi, serta pimpinan Industri Jasa Keuangan.

    Integrity Fest Tahun 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

    Sebagai bagian dari rangkaian talkshow adalah pengumuman pemenang Integrity Fest Tahun 2025, sebagai penghargaan kepada Kantor OJK, Kepala Satuan Kerja, dan pegawai OJK atas implementasi nyata penerapan budaya integritas dan anti-korupsi, seperti Pelaporan LHKPN dan Pakta Integritas, serta Deklarasi Gratifikasi dan Deklarasi Benturan Kepentingan.

    Pemenang Integrity Fest 2025:
    – 5 Pemenang Terbaik (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah);
    – 10 Pemenang Terfavorit (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah); dan
    – Pelapor Gratifikasi Terinspiratif (Kepala Satuan Kerja dan Pegawai OJK).

    Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan perwakilan pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API)/Penyuluh Anti-korupsi (PAKSI) Tahun 2025 yang diselenggarakan OJK bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjadi role model dalam penguatan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi di tengah masyarakat.

    Sertifikasi kompetensi API/PAKSI Tahun 2025:
    – 39 pegawai dengan sertifikasi API; dan
    – 51 pegawai dengan sertifikasi PAKSI

    Selain Talkshow, rangkaian kegiatan lain yang diselenggarakan OJK dan KPK dalam memperingati Hakordia 2025:

    1) Integrity Expo, diselenggarakan pada tanggal 6 s.d.9 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta; dan
    2) Hakordia Run 2025, diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta.

    Melalui penyelenggaraan Hakordia 2025, OJK dan KPK mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah nyata dalam memperkuat ekosistem keuangan yang berdaya saing, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional yang stabil, kuat, dan berkelanjutan.

  • Raksasa Finansial AS Robinhood Masuk Pasar Modal Indonesia

    Raksasa Finansial AS Robinhood Masuk Pasar Modal Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com– Pasar modal Indonesia kembali menarik perhatian pemain global. Robinhood Markets Inc., raksasa layanan keuangan asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pionir perdagangan saham tanpa komisi, resmi mengumumkan rencana masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto. Langkah ini menandai penetrasi pertama Robinhood ke ekosistem pasar modal dan aset digital Indonesia, sekaligus memperkuat ekspansi mereka di Asia Tenggara.

    Indonesia merupakan pasar yang semakin strategis dengan 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto hingga Oktober 2025. Lonjakan jumlah investor baru yang mencapai 4,28 juta orang (naik 58,4% yoy) serta dominasi investor muda di bawah usia 30 tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di kawasan. IHSG pun mencatat kinerja impresif, tumbuh 21,5% year to date, menjadikannya salah satu indeks terbaik di Asia-Pasifik.

    Kepala Asia Robinhood Patrick Chan menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi yang telah menjadi ciri khas Robinhood di Amerika Serikat. “Indonesia merupakan pasar yang tumbuh pesat dan cocok dengan misi Robinhood dalam mendemokratisasi keuangan. Kami menantikan untuk menghadirkan layanan inovatif yang selama ini dipercaya jutaan pengguna di seluruh dunia,” ujarnya dalam acara Corporate Action Launch di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/12/2025).

    Akuisisi Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto

    Dalam rencana aksi korporasi tersebut, Robinhood akan mengakuisisi Buana Capita, perusahaan pialang yang telah beroperasi sejak 1990—serta PT Pedagang Aset Kripto, pedagang aset digital berlisensi OJK sejak 2025. Pieter Tanuri, salah satu pemegang saham, akan tetap menjadi penasihat strategis pascatransaksi.

    Presiden Direktur Buana Capital Benny Hardiman Setiabrata menilai kehadiran Robinhood menjadi katalis besar bagi modernisasi industri keuangan Indonesia. “Sinergi ini membuka akses investasi global yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Dengan rekam jejak Robinhood yang sukses membawa lebih dari 26 juta investor ritel di AS, kami yakin kolaborasi ini akan mendorong literasi dan inklusi keuangan Tanah Air,” kata Benny.

    Robinhood berencana tetap melayani nasabah eksisting Buana Capital. Dalam jangka panjang dengan persetujuan regulator, perusahaan akan memperkenalkan layanan perdagangan internasional, termasuk akses ke saham AS, aset kripto global, hingga berbagai instrumen investasi lain.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK Edi Broto menyambut positif rencana masuknya Robinhood ke Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain global akan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi biaya dalam industri. Namun, ia menegaskan konsistensi terhadap aspek perlindungan investor dan keamanan data. “Kami menekankan kepatuhan terhadap lisensi lokal, transparansi komunikasi, dan standar keamanan siber yang berlaku,” ujar Edi.

    Sementara itu, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menyatakan bahwa Robinhood datang pada momentum yang tepat. “Kami ingin pasar modal semakin terbuka terhadap inovasi. Rencana demutualisasi bursa tahun depan juga menjadi langkah besar untuk memperluas akses dan efisiensi,” katanya.

    Direktur BEI, Risa E Rustam, menyebut kerja sama Robinhood–Buana Capital sebagai sinergi antara pengalaman global dan pemahaman lokal. “Kemitraan ini akan memberdayakan investor Indonesia untuk mengakses pasar domestik maupun global melalui platform yang lebih modern dan inklusif,” ujar Risa.

    Menuju Finalisasi Transaksi 2026

    Rencana akuisisi ini masih menunggu persetujuan OJK dan regulator terkait. Robinhood menargetkan seluruh proses akuisisi selesai pada paruh pertama 2026. Masuknya Robinhood ke pasar modal Indonesia dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat daya saing industri keuangan nasional melalui teknologi, inklusi, dan integrasi dengan pasar global sekaligus menempatkan Indonesia pada peta utama investasi ritel dunia.

  • Kolaborasi Indodana PayLater dan Alfagift Hadirkan Pengalaman Belanja Harian Lebih Praktis

    Kolaborasi Indodana PayLater dan Alfagift Hadirkan Pengalaman Belanja Harian Lebih Praktis

    Jakarta: Indodana PayLater, penyedia solusi layanan pembiayaan Buy Now Pay Later yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjalin kolaborasi strategis dengan Alfagift, aplikasi belanja kebutuhan harian secara online dari Alfamart.
     
    Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, menegaskan bahwa Indodana memahami kebutuhan masyarakat akan pengalaman belanja yang semakin cepat dan praktis. Karena itu, kolaborasi antara Indodana PayLater dan Alfagift dihadirkan untuk memberikan kenyamanan lebih dalam berbelanja secara digital.
     
    “Indodana PayLater terus berkomitmen untuk menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau, praktis dan aman bagi masyarakat, ” ujar Iwan.
     
    Linda Valentin, Chief Commercial Officer Alfagift, menambahkan kerja sama ini juga mempertegas komitmen kedua pihak dalam mendukung gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dan efektivitas. Terlebih lagi, Alfagift telah terkoneksidengan lebih dari 22.000 toko Alfamart di berbagai wilayah Indonesia
     

     
    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan Indodana PayLater, karena kerja sama ini memungkinkan kami memberikan opsi pembayaran yang lebih praktis, aman, dan hemat bagi pelanggan. Dengan layanan ini, kami berharap pelanggan dapat semakin dimudahkan dalam bertransaksi,” ujar Linda.
     
    Indodana PayLater dan Alfagift menghadirkan promo diskon bagi pelanggan yang bertransaksi di aplikasi Alfagift menggunakan Indodana PayLater sampai dengan 31 Januari 2026. Kamu hanya perlu belanja melalui aplikasi Alfagift dan pilih metode pembayaran Indodana PayLater saat checkout untuk mendapatkan promo ini.
     

    Jakarta: Indodana PayLater, penyedia solusi layanan pembiayaan Buy Now Pay Later yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjalin kolaborasi strategis dengan Alfagift, aplikasi belanja kebutuhan harian secara online dari Alfamart.
     
    Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, menegaskan bahwa Indodana memahami kebutuhan masyarakat akan pengalaman belanja yang semakin cepat dan praktis. Karena itu, kolaborasi antara Indodana PayLater dan Alfagift dihadirkan untuk memberikan kenyamanan lebih dalam berbelanja secara digital.
     
    “Indodana PayLater terus berkomitmen untuk menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau, praktis dan aman bagi masyarakat, ” ujar Iwan.
     
    Linda Valentin, Chief Commercial Officer Alfagift, menambahkan kerja sama ini juga mempertegas komitmen kedua pihak dalam mendukung gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dan efektivitas. Terlebih lagi, Alfagift telah terkoneksidengan lebih dari 22.000 toko Alfamart di berbagai wilayah Indonesia
     

     
    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan Indodana PayLater, karena kerja sama ini memungkinkan kami memberikan opsi pembayaran yang lebih praktis, aman, dan hemat bagi pelanggan. Dengan layanan ini, kami berharap pelanggan dapat semakin dimudahkan dalam bertransaksi,” ujar Linda.
     
    Indodana PayLater dan Alfagift menghadirkan promo diskon bagi pelanggan yang bertransaksi di aplikasi Alfagift menggunakan Indodana PayLater sampai dengan 31 Januari 2026. Kamu hanya perlu belanja melalui aplikasi Alfagift dan pilih metode pembayaran Indodana PayLater saat checkout untuk mendapatkan promo ini.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)