Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • GASA, Aliansi Raksasa Teknologi Bersatu Perangi Scam di Indonesia

    GASA, Aliansi Raksasa Teknologi Bersatu Perangi Scam di Indonesia

    Jakarta –

    Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Mastercard, bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengumumkan peluncuran Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Chapter. Apa itu GASA?

    GASA disebut inisiatif strategis sebagai upaya kolektif dalam menghadapi meningkatnya penipuan digital di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, GASA Indonesia Chapter dibentuk setelah pembentukan chapter Singapura pada tahun lalu.

    Sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Indonesia sangat dinamis namun juga rentan. Menurut Laporan Penipuan Asia GASA 2024, 65% orang Indonesia mengalami upaya penipuan setiap minggu, mulai dari pesan phishing dan tawaran pekerjaan palsu hingga penipuan investasi.

    Peluncuran GASA Indonesia Chapter merupakan respons strategis untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini secara langsung. Penipuan telah menjadi masalah yang meresahkan, memengaruhi konsumen, bisnis, dan institusi, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.

    “Jadi, GASA ini kolaborasi dengan tujuan utama untuk edukasi dan kita juga berkolaborasi dengan industri, dengan pemerintah, dengan semua sektor untuk bersama-sama memerangi scamming untuk masyarakat Indonesia,” ujar Chairman GASA Indonesia Chapter, Riski Damayanti di kantor pusat Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Sebagai informasi, GASA adalah organisasi nirlaba internasional yang berdedikasi untuk menyatukan para pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk badan pemerintah, platform teknologi, institusi keuangan, kelompok perlindungan konsumen, dan masyarakat sipil, untuk melawan penipuan online melalui kolaborasi, pendidikan, dan penelitian.

    “Sekitar 50% dari penduduk di Asia, kita baru keluar laporan di Asia, itu paling tidak seminggu sekali pernah menjadi korban dari orang berusaha scam,” ucapnya.

    GASA Indonesia Chapter akan dipimpin oleh Indosat sebagai Ketua, serta Mastercard dan AFTECH sebagai Wakil Ketua, dengan organisasi terkemuka seperti Dana, Google, GSMA, Meta, Shopee, dan Tech for Good Institute bergabung dalam koalisi ini.

    GASA Indonesia Chapter akan fokus pada berbagi intelijen antar industri, kampanye edukasi publik, dan inovasi kebijakan untuk memperkuat kepercayaan dan keamanan digital.

    Disampaikan bahwa misi utama GASA Indonesia Chapter adalah membangun koalisi sektor swasta yang bekerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan institusi terkait lainnya, memastikan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta dalam melawan penipuan.

    “Target pertama untuk GASA Indonesia Chapter akan mengeluarkan Indonesia Anti Scam Report itu akan khusus untuk melihat sejauh mana yang berada di Indonesia. Karena GASA platform netral, kita akan lintas industri bekerjasama terkait edukasi juga mendorong inovasi-inovasi apa yang bisa didukung untuk mencegah scam,” tuturnya.

    Mastercard, sebagai anggota pendiri global GASA dan penasihat untuk Asia Tenggara, memainkan peran penting dalam memulai Chapter ini di Indonesia. Indosat, melalui jaringan luasnya, kemampuan AI, dan fokus pada inklusi digital, secara aktif mendukung upaya di lapangan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penipuan dan spam.

    (fyk/fay)

  • Tumbangkan judol, langkah PPATK blokir rekening Dormant

    Tumbangkan judol, langkah PPATK blokir rekening Dormant

    Presiden Prabowo Subianto. Foto: Setpres

    Tumbangkan judol, langkah PPATK blokir rekening Dormant
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – 

    Oleh: Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti

    Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant memicu kontroversi di ruang publik. Namun di balik riuhnya perdebatan, kebijakan ini sejatinya menjadi langkah strategis negara untuk menutup celah kejahatan keuangan sekaligus memukul jaringan judi online yang selama ini tumbuh subur.

    Data terbaru menjadi bukti nyata. Menurut laporan Liputan6, setelah kebijakan ini diberlakukan, total nilai deposit  yang terkait judi online langsung merosot tajam hingga 70 persen. Dari sebelumnya mencapai lebih dari Rp5 triliun, nilai deposit kini hanya tersisa sekitar Rp1 triliun.

    Angka tersebut menandakan satu hal: pendekatan yang tegas, jika dilakukan secara sistematis, mampu langsung menghantam sumber keuangan ilegal yang merugikan jutaan masyarakat.

    Selama lima tahun terakhir, PPATK mengungkap temuan yang mencengangkan. Lebih dari satu juta rekening diduga terkait tindak pidana, termasuk seratus lima puluh ribu rekening nominee hasil jual-beli rekening ilegal dan peretasan. Sepuluh juta rekening penerima bantuan sosial tidak pernah digunakan selama lebih dari tiga tahun dengan total dana mengendap Rp 2,1 triliun. Tak hanya itu, seratus empat puluh ribu rekening dormant tercatat tidak aktif selama lebih dari satu dekade dengan nilai Rp 428 miliar. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal, mulai dari praktik pencucian uang hingga pendanaan judi online.

    Di tengah situasi tersebut, penghentian sementara transaksi rekening dormant bukanlah tindakan merampas hak masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini justru dirancang untuk melindungi pemilik rekening yang sah agar tidak menjadi korban penyalahgunaan. Dana yang ada di rekening tetap aman seratus persen, dan pemilik hanya perlu melakukan verifikasi sederhana untuk mengaktifkannya kembali. PPATK bahkan telah meminta perbankan memfasilitasi proses tersebut dengan mekanisme yang cepat dan tanpa biaya.

    Industri perbankan pun berdiri di barisan yang sama. Bank-bank besar seperti BNI, Mandiri, dan BCA mendukung kebijakan PPATK. Mereka menegaskan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara, aman bagi nasabah, dan merupakan bagian dari upaya bersama menjaga integritas sistem keuangan nasional dari praktik kejahatan.

    Dalam konteks kebijakan publik pemblokiran rekening yang dicurigai dipergunakan untuk kejahatan seperti judol merupakan langkah efektif dalam mencegah maraknya judi online di masyarakat. Namun, diperlukan kebijakan yang terbuka, tepat sasaran dan akuntabel serta penuh kecermatan bagi PPATK agar pemilik rekening tidak merasa dirugikan karena bagaimanapun sesuai ketentuan yang berlaku rekening dormant merupakan hak nasabah yang bersifat absolut sehingga ketika PPATK hendak melakukan pemblokiran harus mengedepankan informasi publik yang transparan, memberi ruang bagi pemilik rekening untuk melakukan keberatan, dan pihak perbankan juga mengadvokasi nasabah secara jujur bahwa uangnya terjamin aman.

    Harus diakui juga bahwa kelemahan terbesar kebijakan ini terletak pada cara sosialisasinya. Sosialisasi yang minim menciptakan ruang bagi kesalahpahaman publik, mulai dari tuduhan negara “merampok” rekening masyarakat hingga kebingungan soal definisi rekening dormant yang berbeda antar bank. Dalam kondisi ini, PPATK, OJK, BI, dan industri perbankan perlu bersatu membangun komunikasi yang lebih terbuka. Penjelasan mengenai mekanisme kebijakan, prosedur reaktivasi rekening, dan jaminan keamanan dana harus disampaikan secara masif agar tidak menimbulkan kepanikan.

    Lebih dari sekadar kebijakan administratif, langkah ini dapat menjadi momentum membangun budaya baru di tengah masyarakat. Kebijakan ini memaksa publik untuk lebih disiplin menjaga keamanan rekening, memperbarui data secara berkala, dan memahami risiko jual-beli rekening yang kerap dijadikan pintu masuk tindak pidana. Ketika masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengamankan rekeningnya sendiri, ekosistem keuangan nasional akan menjadi lebih sehat.

    Keberhasilan menekan transaksi judi online hingga 70 persen adalah bukti bahwa kebijakan ini tepat sasaran. Negara hadir bukan hanya untuk memblokir rekening, tetapi untuk menutup celah kejahatan yang selama ini merugikan publik. Jika komunikasi kebijakan diperkuat dan dimanfaatkan sebagai momentum edukasi, langkah ini bisa menjadi tonggak perubahan budaya finansial di Indonesia.

    Karena pada akhirnya, perang melawan judi online dan kejahatan keuangan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Ia membutuhkan kombinasi kebijakan yang berani, perlindungan konsumen yang nyata, dan kesadaran baru di tengah masyarakat. Pemblokiran rekening dormant adalah langkah pertama untuk mewujudkan itu semua. ***

    Sumber : Radio Elshinta

  • ASN Harus Cerdas Berinvestasi, Ini Manfaatnya – Page 3

    ASN Harus Cerdas Berinvestasi, Ini Manfaatnya – Page 3

    Senada dengan hal itu, Deputi Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, Lutfi Alkatiri, menyebutkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2023, literasi keuangan digital masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, artinya hampir separuh masyarakat belum memahami secara utuh produk-produk keuangan digital, termasuk aset kripto.

    Oleh karena itu Ia menyoroti pentingnya regulatory sandbox sebagai solusi untuk mempercepat inovasi teknologi keuangan di Indonesia sekaligus mencegah kebocoran modal dan migrasi talenta ke luar negeri.

    Sejumlah proyek kripto dalam negeri lebih memilih mendirikan perusahaan di luar negeri, seperti Singapura, karena merasa regulasi di sana lebih siap, termasuk untuk produk seperti tokenisasi, staking (penyimpanan aset), dan decentralized finance (DeFi).

    Melalui regulatory sandbox OJK, diharapkan pelaku usaha bisa menguji model bisnisnya sembari mengenali pasar domestik dan memahami kerangka regulasi OJK. dalam hal ini OJK tidak membatasi pelaku industri untuk beroperasi di luar negeri, namun berharap pasar dalam negeri tetap menjadi bagian dari strategi mereka.

  • Laporan Transformasi dan Kinerja Triwulan II Tahun 2025, BRI Catat Tren Positif – Page 3

    Laporan Transformasi dan Kinerja Triwulan II Tahun 2025, BRI Catat Tren Positif – Page 3

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengawali penyampaian dengan paparan kondisi makro ekonomi di tanah air. Pada paruh pertama tahun ini, kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan tren stabil. Inflasi tetap terjaga pada level yang relatif rendah dan GDP nasional diperkirakan akan tetap stabil di kuartal kedua tahun ini. 

    Sementara itu di industri perbankan, dari sisi pertumbuhan aset perbankan nasional tercatat moderat sejalan dengan penyaluran kredit yang memang selektif. Menurut data OJK, tercatat pertumbuhan kredit sebesar 8,9 persen year on year. Sementara itu dana pihak ketiga tumbuh sebesar 4,5% year on year yang didorong peningkatan tabungan 6,05%. Dari sisi permodalan tetap kuat dengan CAR atau capital adequancy ratio di level 25,4%. Hal ini mencerminkan buffer permodalan yang solid dan kuat. 

    “BRI berhasil mencetak laba sebesar Rp 26,53 triliun hingga akhir Juni 2025,” ujar Hery Gunardi dalam konferensi pers tersebut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja yang secara bertahap semakin membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif pada transaksi di berbagai kanal.

    Hery juga menyampaikan bahwa Bank Rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan direksi baru terus melakukkan transformasi yang diberi nama BRIVolution Reignite.  Ada dua hal utama yang menjadi fokus transformation di bidang pendanaan atau funding yaitu dari sisi cost of fund yang tinggi dan cost of credit. Untuk transformasi di bidang bisnis funding, BRI akan melakukan perbaikan struktur pendanaan perusahaan. 

  • 7 Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak Bandung

    7 Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak Bandung

    Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 22 mantan karyawan PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) yang menaungi merek dagang
    Paytren
    , menuntut perusahaan membayar sisa gaji dan pesangon yang belum diberikan usai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 2019 hingga 2022.
    Salah satunya, Deri Syarif, mengaku sangat membutuhkan uang pesangon sebesar Rp 132.766.454 untuk kebutuhan hidup dan melunasi utang.
    “Rencananya uang itu untuk bayar utang, saya berhutang juga untuk kehidupan sehari-hari. Karena saya kan hanya di rumah saja setelah di-PHK,” ujar Deri saat ditemui Kompas.com di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/7/2025).
    Ia menyebut, pesangon yang pernah dicairkan hanya Rp 4 juta dari total hak sekitar Rp 136 juta. Padahal, dana tersebut sempat direncanakan sebagai modal usaha ekspor-impor, namun gagal dijalankan karena kurang modal.
    “Mau lanjutin lagi niat usaha. Dulu sempat berencana mau bikin usaha ekspor-impor dari uang pesangon, tapi cuma cair Rp 4 juta dari yang seharusnya Rp 136 juta, akhirnya tidak jalan karena kurang modal,” katanya.
    Tak hanya Deri, sejumlah mantan pegawai Paytren juga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pelunasan hak.
    “Di antara 22 orang itu, ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres dan tertekan oleh waktu menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai, karena masalah ekonomi keluarga habis di-PHK,” ucapnya.
    Total tuntutan yang diajukan kepada perusahaan melalui mediasi tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencapai Rp 1,8 miliar.
    Kuasa hukum eks pegawai PT VSI, Imas Sa’adah, menjelaskan jumlah pekerja yang terkena PHK sebetulnya lebih dari 100 orang. Namun hanya 22 orang yang melanjutkan proses hukum.
    “Setelah dua kali mediasi, pada tahun 2023 dan 2024, pihak perusahaan hanya memberi janji-janji, dengan alasan menunggu pembayaran penjualan gedung. Pada 18 Februari 2025, PT VSI mengumumkan akuisisi, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan,” ujar Imas.
    Menurutnya, berdasarkan aturan, perpindahan kendali perusahaan tidak menggugurkan kewajiban terhadap hak-hak buruh.
    “Berdasarkan aturan, maka sudah tepat eks buruh VSI melakukan tuntutan kepada PT VSI. Manajemen baru tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap eks buruh PT VSI, sekalipun antara manajemen lama dan manajemen baru punya perjanjian internal,” tegasnya.
    Mediasi tripartit bersama Disnaker Kota Bandung dilaksanakan pada 24 Juli 2025 dengan dihadiri perwakilan manajemen baru. Menurut Imas, mediasi pertama masih sebatas penyampaian tuntutan dan akan dilanjutkan dua pekan kemudian.
    “Hasil mediasi pertama baru penyampaian tuntutan kepada pihak perusahaan, lalu mediasi dijadwalkan lagi dua pekan kemudian dengan agenda jawaban dari pihak perusahaan. Kami harap ada respon positif dari perusahaan terkait dengan hak pesangon yang belum dibayarkan,” katanya.
    Imas menyebut pihaknya juga telah mengirim surat ke sejumlah instansi, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia.
    “Tujuannya agar mendapat pengawalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi maupun izin perpanjangan PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Aplikasi Saham AS untuk Investor Indonesia

    6 Aplikasi Saham AS untuk Investor Indonesia

    Jakarta –

    Investasi saham Amerika Serikat (AS) kian diminati investor Indonesia yang ingin mendiversifikasi portofolio dan menangkap peluang di pasar global. Dengan banyaknya aplikasi yang mendukung trading saham AS, investor kini memiliki akses mudah ke bursa seperti NYSE dan NASDAQ.

    Berikut adalah daftar 8 aplikasi saham AS yang dapat dipertimbangkan investor Indonesia, dengan fitur dan keunggulan masing-masing.

    1. Reku

    Reku dikenal sebagai aplikasi trading crypto terpercaya di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI. Kini, Reku juga menawarkan investasi saham Amerika dengan akses ke 800+ aset saham dan ETF, termasuk saham perusahaan ternama seperti saham Apple, Tesla, Microsoft, Google, Nvidia, Starbucks, McDonalds, Grab, Roblox, Spotify, Unilever, Coca-Cola dan Amazon. Fitur unggulan Reku meliputi:

    Biaya Transaksi Rendah: Biaya transaksi 0,25% tanpa biaya tersembunyi, dengan konversi IDR ke USD Gratis.Modal Terjangkau: Mulai investasi hanya dengan modal $1, cocok untuk pemula hingga investor berpengalaman.Jam Trading Luas: Fitur 24-Hour Trading mendukung transaksi hingga 24 jam selama 5 hari, mencakup sesi Overnight, Pre-Market, Regular, dan After-Hours.Keamanan Terjamin: Transaksi saham AS melalui JFX dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).Fitur Reku Insight: Fitur yang hanya di Reku yang menyediakan metrik Quality Score, Buzz Score, dan Valuation dalam satu tempat berisi semua metrik yang kamu butuhkan dalam menentukan aset saham mana yang akan kamu beli.Manajemen Portofolio: Pantau harga rata-rata, untung/rugi, dan pertumbuhan investasi secara real-time.Tampilan aplikasi yang ramah pengguna, mulai investor pemula hingga investor berpengalaman.Layanan CS bersama tim ahli yang tersedia 24/7 untuk membantu memberi solusi terbaik.

    Untuk pemula, aplikasi Reku juga menghadirkan Reku Packs. Dengan fitur ini, pengguna bisa menggunakan strategi investasi otomatis yang dikurasi oleh tim ahli berdasarkan profil risiko dan tujuan finansialmu.

    Pengguna juga bisa berinvestasi langsung dalam satu paket yang berisi berbagai saham unggulan tanpa perlu memilih satu per satu. Reku Packs juga mendukung rebalancing otomatis agar portofolio tetap optimal seiring waktu. Cocok untuk investor pemula maupun yang ingin hemat waktu tapi tetap terdiversifikasi.

    Foto: Reku

    2. eToro

    eToro adalah platform global dengan fitur social trading yang memungkinkan pengguna meniru strategi investor berpengalaman. Aplikasi ini menyediakan akses ke saham AS, Inggris, dan Eropa, dengan antarmuka yang intuitif. eToro cocok untuk investor yang ingin belajar dari komunitas, meskipun perlu memperhatikan biaya konversi mata uang.

    3. Interactive Brokers

    Interactive Brokers menawarkan alat analisis canggih dan akses ke berbagai pasar global, termasuk saham AS. Platform ini ideal untuk investor berpengalaman yang membutuhkan data mendalam dan fleksibilitas trading, meskipun antarmukanya mungkin sedikit kompleks untuk pemula.

    4. TD Ameritrade

    TD Ameritrade dikenal dengan platform thinkorswim yang kaya akan fitur analisis teknikal dan edukasi. Aplikasi ini mendukung investasi saham AS dengan alat riset yang kuat, cocok untuk trader yang fokus pada strategi berbasis data.

    5. Mirae HOTS

    Mirae HOTS, dikembangkan oleh Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menawarkan platform cepat untuk trading saham, termasuk saham AS. Fitur analisis teknikalnya mendukung investor yang mengutamakan kecepatan transaksi dan data pasar real-time.

    6. BCAS Best Mobile

    BCAS Best Mobile, dari BCA Sekuritas, menyediakan fitur Quick Order untuk transaksi cepat di pasar saham, termasuk saham AS. Aplikasi ini cocok untuk investor yang menginginkan kemudahan akses dengan dukungan ekosistem BCA.

    Tips Investasi Saham AS untuk Pemula

    Diversifikasi Portofolio: Sebarkan investasi ke berbagai saham atau sektor untuk mengurangi risiko.Pahami Nilai Tukar: Fluktuasi IDR-USD dapat mempengaruhi keuntungan, jadi perhatikan biaya konversi.Manfaatkan Fitur Analisis: Gunakan alat riset dari aplikasi untuk membuat keputusan berdasarkan data.Pilih Platform Terpercaya: Pastikan aplikasi terdaftar di otoritas seperti BAPPEBTI atau OJK untuk keamanan dana.

    Investasi saham Amerika Serikat menawarkan peluang besar bagi investor Indonesia untuk mendiversifikasi portofolio dan menangkap potensi keuntungan di pasar global. Dengan berbagai aplikasi trading yang tersedia, investor memiliki banyak pilihan sesuai kebutuhan, mulai dari fitur analisis canggih hingga kemudahan untuk pemula. Penting untuk memilih platform yang tidak hanya menawarkan akses luas ke saham AS, tetapi juga keamanan, biaya kompetitif, dan fitur yang mendukung strategi investasi Anda.

    Untuk pengalaman investasi yang praktis, terjangkau, dan terpercaya, Reku bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Dengan modal mulai dari $1 dan berbagai fitur unggulannya, Reku memudahkan investor pemula maupun berpengalaman untuk memulai perjalanan di pasar saham AS. Pilih platform yang sesuai dengan tujuan finansial Anda dan mulailah berinvestasi dengan bijak!

    (ads/ads)

  • Amvesindo Dorong Perbaikan Tata Kelola Usai Kasus MDI Ventures-Tanihub Mencuat

    Amvesindo Dorong Perbaikan Tata Kelola Usai Kasus MDI Ventures-Tanihub Mencuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) buka suara soal kasus hukum yang menyeret sejumlah perusahaan modal ventura – termasuk beberapa anggota asosiasi – terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana investasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Sebagaimana diketahui, MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., bersama startup agritech Tanihub terlibat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Wakil Ketua IV Amvesindo Rama Mamuaya mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

    Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kasus hukum yang menyeret sejumlah perusahaan modal ventura, termasuk beberapa anggota Amvesindo, terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi dan TPPU.

    “Amvesindo menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Rama dalam siaran pers, dikutip Bisnis Rabu (30/7/2025).

    Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri modal ventura dan investasi startup di Indonesia, Rama menyebut Amvesindo memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat dalam membangun ekosistem investasi digital yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

    Walaupun terdapat kasus yang sedang berjalan, sambungnya, ekosistem startup dan investasi digital Indonesia tetap memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta menciptakan inovasi dan solusi bagi tantangan sosial masyarakat.

    Amvesindo akan terus mendorong praktik tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan, dialog kebijakan, dan pengawasan mandiri.

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap potensi jangka panjang industri ini, sambil bersama-sama memperbaiki celah-celah sistemik yang ada,” kata Rama.

    Pemerintah diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi arus pendanaan ke startup.

    Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec), Tesar Sandikapura menilai perlunya langkah konkret untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi pada masa depan. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas khusus untuk sektor modal ventura.

    “Mesti ada dewan pengawas modal ventura mirip OJK. Setiap ada pendanaan lewat VC, mesti diawasi semua proses dan aliran dana serta pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ini jadi ‘gorengan di dalam’,” ujar Tesar kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Tesar sejauh ini belum terdapat sistem pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas modal ventura, yang membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan konflik kepentingan antara investor dan startup yang didanai.

    Berbeda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda berpendapat keterlibatan pemerintah dalam pengawasan pendanaan tidak boleh berlebihan.

    Dia menilai peran utama pemerintah seharusnya sebagai regulator bukan sebagai pengawas operasional secara langsung.

    “Pemerintah hanya perlu menciptakan peraturan yang prudent dan mendukung ekosistem digital, termasuk untuk VC. Jangan sampai terlalu dalam mengawasi pendanaan, karena bisa menimbulkan intervensi yang merugikan ekosistem ke depan,” kata Huda.

    Dia menggarisbawahi bahwa regulasi yang tepat sasaran dan tetap memberi ruang gerak kepada pelaku industri jauh lebih efektif dibanding kontrol langsung yang berpotensi menyebabkan birokratisasi dan menurunkan minat investor.

    Sebagai solusi, Huda mengusulkan agar pemerintah mewajibkan VC, khususnya yang menyalurkan dana ke startup digital, untuk menyampaikan pelaporan keuangan dan kinerja secara berkala melalui badan audit independen.

    “Bisa juga melalui sistem pelaporan berbasis digital yang transparan dan bisa dipantau publik atau regulator,” ujarnya.

  • Awas Rekening Terkuras Lewat HP, OJK Ungkap 4 Modusnya

    Awas Rekening Terkuras Lewat HP, OJK Ungkap 4 Modusnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan layanan digital membuat kita lebih mudah saat akan bertransaksi. Karena aktivitas itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja dengan bermodalkan HP.

    Namun di sisi lain, ini juga bisa petaka. Penipuan online kian merajalela.

    Para penipu biasanya berupaya untuk mengambil data para korbannya. Sebelum akhirnya menggunakannya untuk mengakses layanan keuangan dan mengurasnya.

    Mereka akan menggunakan banyak cara untuk mencuri data. Ada sejumlah modus yang digunakan agar tujuan para penipu bisa tercapai.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan empat modus penipuan. Berikut cara daftar dan menghindarinya:

    Skimming

    Skimming adalah salah cara untuk mencuri data dan informasi dari kartu kredit. Biasanya akan dilakukan melalui ATM.

    Berikut cara menghindari kejahatan tersebut:

    Hindari lokasi ATM yang sepi
    Perhatikan situasi booth ATM, pastikan tidak ada benda mencurigakan (Kamera pengintai PIN dan lain-lain)
    Tutup tangan saat menekan PIN di mesin ATM atau EDC
    Ganti PIN kartu secara rutin
    Gunakan kartu yang telah memiliki teknologi chip
    Periksa transaksi rekening secara rutin
    Segera blokir kartu jika terjadi transaksi mencurigakan dan hubungi call center

    Phishing

    Mungkin kita sering mendengar modus ini. Phishing akan berupaya mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan email, telepon, hingga pesan.

    Berikut cara menghindarinya:

    Rutin memeriksa keamanan gadget
    Menyimpan informasi login dengan hati-hati
    Tidak mengikuti perintah email atau pesan teks mencurigakan
    Mengakses website dengan SSL
    Waspada menerima telpon tidak dikenal
    Tidak mudah tergiur hadiah yang ditawarkan email atau pesan teks
    Memasang aplikasi pelindung phising

    Social Engineering

    Social Engineering berupaya dengan memanipulasi psikologis korban. Dengan begitu korban akan memberikan data pribadi yang bersifat rahasia.

    Berikut cara menghindarinya:

    Waspada saat ada pesan dari nomor tak dikenal mencantumkan link/file berformat APK
    Kenali file yang disertai pengumuman/pemberitahuan berupa ancaman dan membuatmu panik, resah, atau takut
    Tidak asal klik link/file yang dikirimkan
    Jika sudah terklik dan install file tersebut, cepat matikan koneksi data seluler dan WIFI pada perangkat
    Bersihkan data dan cache aplikasi tersebut
    Uninstall aplikasi tersebut
    Ubah username, PIN dan password mobile banking termasuk email pribadi
    Lebih aman untuk dilakukan reset handphone ke factory mode atau mode pabrik

    Sniffing

    Sniffing adalah tindakan penyadapan jaringan internet. Para penipu berupaya mendapatkan informasi seperti username dan password m-banking.

    Berikut cara menghindari kejahatan ini:

    Jangan asal mengunduh aplikasi atau klik tautan (link) yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email dari sumber tidak jelas
    Cek keaslian nomor telepon, WhatsApp, SMS, dan email dengan cara menghubungi call center resmi perusahaan terkait yang dicatut namanya pada pesan tersebut
    Unduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya seperti Google Playstore dan App Store
    Aktifkan notifikasi dari berbagai transaksi rekening agar kamu bisa memantau segala transaksi baik yang kamu lakukan maupun yang mencurigakan
    Ganti kata sandi dan PIN di berbagai aplikasi layanan keuangan seperti mobile banking, e-wallet dan lainnya
    Jangan asal gunakan jaringan internet (Wifi) di ruang publik ketika akan melakukan transaksi keuangan

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mulai 1 Agustus, Beli Emas Batangan di Bullion Bank Kena Pajak 0,25%

    Mulai 1 Agustus, Beli Emas Batangan di Bullion Bank Kena Pajak 0,25%

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan pembelian emas batangan melalui lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan usaha bullion dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25% dari harga pembelian. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

    “Atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara kegiatan usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai,” tulis Pasal 3 huruf h aturan tersebut, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Ketentuan ini menjadikan bank atau entitas lain yang menyelenggarakan usaha bullion sebagai pemungut PPh 22. Mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan pungutan pajak tersebut melalui sistem pelaporan yang telah ditentukan.

    Sebagai catatan, kegiatan usaha bullion adalah usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

    Saat ini PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi penyedia layanan bank emas atau bullion bank. Layanan ini dinilai berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap.

    (acd/acd)

  • Kasus MDI Ventures–Tanihub, Pemerintah Disarankan Terlibat Kawal Pendanaan Startup

    Kasus MDI Ventures–Tanihub, Pemerintah Disarankan Terlibat Kawal Pendanaan Startup

    Bisnis.com, Jakarta — Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., bersama startup agritech Tanihub, menjadi pukulan serius terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia.

    Pemerintah diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi arus pendanaan ke startup.

    Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec), Tesar Sandikapura menilai perlunya langkah konkret untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi pada masa depan. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas khusus untuk sektor modal ventura.

    “Mesti ada dewan pengawas modal ventura mirip OJK. Setiap ada pendanaan lewat VC, mesti diawasi semua proses dan aliran dana serta pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ini jadi ‘gorengan di dalam’,” ujar Tesar kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Tesar sejauh ini belum terdapat sistem pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas modal ventura, yang membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan konflik kepentingan antara investor dan startup yang didanai.

    Berbeda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda berpendapat keterlibatan pemerintah dalam pengawasan pendanaan tidak boleh berlebihan.

    Dia menilai peran utama pemerintah seharusnya sebagai regulator bukan sebagai pengawas operasional secara langsung.

    “Pemerintah hanya perlu menciptakan peraturan yang prudent dan mendukung ekosistem digital, termasuk untuk VC. Jangan sampai terlalu dalam mengawasi pendanaan, karena bisa menimbulkan intervensi yang merugikan ekosistem ke depan,” kata Huda.

    Dia menggarisbawahi bahwa regulasi yang tepat sasaran dan tetap memberi ruang gerak kepada pelaku industri jauh lebih efektif dibanding kontrol langsung yang berpotensi menyebabkan birokratisasi dan menurunkan minat investor.

    Sebagai solusi, Huda mengusulkan agar pemerintah mewajibkan VC, khususnya yang menyalurkan dana ke startup digital, untuk menyampaikan pelaporan keuangan dan kinerja secara berkala melalui badan audit independen.

    “Bisa juga melalui sistem pelaporan berbasis digital yang transparan dan bisa dipantau publik atau regulator,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi pada Tani Group atau TaniHub. Salah satunya adalah CEO PT MDI Ventures.

    Berdasarkan akun Instagram Kejari Jakarta Selatan, tiga tersangka itu yakni Direktur PT MDI Ventures, DSW; mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (TGI), IAS; dan eks Direktur PT TGI ETPLT.

    Adapun penetapan tersangka dilakukan pada Senin (28/7/2025). Di hari yang sama, penyidik Kejari Jakarta Selatan juga melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.

    “Pada hari ini Senin, 28 Juli 2025, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 3 orang [DSW, IAS dan ETPLT],” tulis akun @Kejari.jaksel, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Kejari Jaksel menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dana investasi PT MDI dan PT BRI Ventura Investama pada Tani Group.

    “Pada PT Tani Group Indonesia startup bidang pertanian tani hub dan afiliasinya tahun 2019-2023,” pungkasnya.