Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Mau Nabung Emas di Bullion Bank? Begini Cara Belinya

    Mau Nabung Emas di Bullion Bank? Begini Cara Belinya

    Jakarta –

    Mau nabung emas di bank emas atau bullion bank? Lembaga keuangan itu memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tabungan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, hingga deposito emas.

    “Bayangin Sobat bisa nabung emas layaknya menabung uang, bahkan bisa meminjamkan kembali dengan sistem bagi hasil. Bisa juga titip atau jual secara spot tanpa ribet bawa fisik emas ke mana-mana,” tulis unggahan di Instagram resmi @sikapiuangmu, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Sampai saat ini lembaga jasa keuangan yang diizinkan menjadi penyelenggara layanan bank emas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Sebelum melakukan transaksi, pahami dulu cakupan usaha dan cara belinya.

    Kegiatan usaha bulion mencakup lima utama yakni simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, hingga kegiatan lainnya terkait emas yang sudah disetujui dan mendapatkan izin dari OJK.

    Gimana cara mendapatkan produk bulion? Kamu bisa akses lewat kantor resmi penyelenggara bulion, aplikasi digital bulion, serta website penyelenggara bulion. Semua transaksi disebut dilakukan secara transparan, legal dan sesuai standar nasional maupun internasional.

    “Produk bulion hadir sebagai solusi buat Sobat yang ingin diversifikasi aset, tapi tetap dalam jalur legal dan terstandar,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Waspada Modus Penipuan Mengaku dari OJK, Ini Cirinya

    Waspada Modus Penipuan Mengaku dari OJK, Ini Cirinya

    Jakarta –

    Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan berkedok penyelesaian pengaduan mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau impersonation. Jangan mudah percaya jika belum cek kebenarannya.

    “Hati-hati! Modus impersonation makin rapi, pakai nama OJK biar kelihatan resmi. Jangan gampang percaya kalau belum dicek kebenarannya, apalagi kalau nadanya maksa-maksa,” tulis unggahan di Instagram resmi @kontak157, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Adapun ciri-cirinya seperti mengaku-ngaku dari OJK, serta menawarkan bantuan penyelesaian pengaduan. Selain itu nada bicara oknum cenderung mendesak dan memaksa, ada ancaman uang akan hangus, hingga terlihat meyakinkan padahal modus.

    “Ayo waspada dengan ciri-ciri yang ada,” ucapnya.

    OJK meminta masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi terkait OJK melalui kanal resmi, salah satunya melalui Kontak OJK di @kontak157 atau website dan media sosial OJK yang sudah terverifikasi.

    “Pastikan kebenaran informasi mengenai OJK dengan cek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke Kontak OJK melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id,” tuturnya.

    (kil/kil)

  • BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    Sebelum ada penyesuaian kuota, alokasi nasional FLPP 2025 adalah 220.000 unit, dengan BTN mendapat porsi 158.301 unit (122.834 unit konvensional dan 35.467 unit syariah). Namun sejak 23 Juli 2025, kuota nasional dinaikkan menjadi 350.000 unit, dan BTN kini ditargetkan menyalurkan 220.000 unit secara total.

    Dalam forum yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan bahwa OJK mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang mempermudah penilaian kualitas aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi.

    “OJK mendukung program pembiayaan perumahan nasional, tapi tetap mendorong prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tegas Yan.

    BTN juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar. Hirwandi menegaskan, FLPP juga berlaku untuk rumah susun dan apartemen, namun masyarakat perlu didorong agar terbiasa dengan konsep hunian vertikal seperti yang lazim di negara lain.

    “Kalau semua ingin rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu hadir untuk edukasi publik dan dorong konsep rumah susun,” ujarnya.

     

  • Buruan Daftar LPS Financial Festival! Dapat Jurus Atur Isi Dompet & Kejar Cuan

    Buruan Daftar LPS Financial Festival! Dapat Jurus Atur Isi Dompet & Kejar Cuan

    Jakarta –

    Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

    Literasi keuangan juga berperan besar dalam menghindarkan masyarakat dari berbagai praktik kecurangan atau penipuan di bidang finansial. Sebagaimana diketahui, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 memperlihatkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

    Hasil SNLIK 2025 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini lebih tinggi dibandingkan SNLIK 2024 yang mana indeks literasi keuangan ada di level 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Melihat hal itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun hadir menjadi salah satu tulang punggung dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan inisiatifnya.

    Upaya ini sejalan dengan visi LPS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate). Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara bijak dan optimal.

    LPS akan menggelar Financial Festival pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival hari pertama akan menghadirkan diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Hadir juga Raffi Ahmad yang akan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong. Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Ellen May.

    Sementara pada hari kedua, menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Cinta Laura. LPS Financial Festival di Surabaya turut dimeriahkan oleh Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya dan Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera, klik di sini.

    Selain itu ada pula kompetisi video Financial Literacy Competition, dengan tema lomba Jangan Tunggu Nanti, Rencanakan Keuanganmu Sekarang! Berminat ikutu lomba? Langsung daftar, klik di sini

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (hns/hns)

  • Laba BRI Life Naik Jadi Rp 419 Miliar di Semester I 2025

    Laba BRI Life Naik Jadi Rp 419 Miliar di Semester I 2025

    Jakarta –

    PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mencatatkan kinerja positif pada Semester I 2025. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), BRI Life menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan Annualized Premium Equivalent (APE) dengan nilai sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut tumbuh 29,3% secara tahunan (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini didorong oleh strategi bisnis perusahaan yang terintegrasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta FWD Management Holding Limited (FWD). Melalui jaringan distribusi perbankan dan pendekatan bisnis yang adaptif, BRI Life terus berupaya menyediakan produk perlindungan finansial bagi nasabah.

    Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyampaikan, “Kontribusi terbesar terhadap pencapaian gemilang ini berasal dari lini bisnis bancassurance yang menyumbang 63,2% atau setara Rp 1,3 triliun. Selain itu, lini bisnis korporasi juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat, yaitu melesat 216,6% secara tahunan (YoY) dengan nilai mencapai Rp 516,8 miliar,” kata Aris dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

    Aris menjelaskan bahwa peningkatan pada lini korporasi terutama didorong oleh pertumbuhan produk asuransi kesehatan BRI Life sebesar 402,4% YoY.

    “Kenaikan ini merupakan hasil dari inisiatif BRI Life dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan kapabilitas di sektor kesehatan, dimulai dengan pengelolaan swakelola TPA,” ujarnya.

    Selain mencatatkan pertumbuhan APE, BRI Life juga melaporkan laba Rp 419,2 miliar pada Semester I 2025, meningkat 32% YoY. Tingkat Risk Based Capital (RBC) perusahaan tercatat sebesar 579,6%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Perusahaan juga mencatat rasio klaim yang lebih rendah dibanding rata-rata industri. Hal ini dikaitkan dengan upaya peningkatan layanan asuransi kesehatan sejak awal 2025 melalui penyediaan produk managed care yang lebih terintegrasi.

    Untuk mendukung pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini, BRI Life telah meluncurkan produk baru bernama ARUNIKA. Produk ini ditujukan untuk memperkuat penetrasi di segmen bancassurance ritel.

    “Pencapaian di Semester I di 2025 ini adalah bukti komitmen kami untuk memberikan perlindungan terbaik dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, dan kami akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan guna mempertahankan posisi terdepan di industri,” tutup Aris.

    (rrd/rrd)

  • OJK Akan Revisi Aturan Rekening Dormant, Ini Tujuannya – Page 3

    OJK Akan Revisi Aturan Rekening Dormant, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meninjau ulang pengelolaan rekening bank terutama rekening pasif (dormant). Hal ini sebagai upaya OJK menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kepastian serta memperjelas hak bank serta nasabah.

    “OJK dalam kewenangan berdasarkan undang-undang akan melakukan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, yang penting itu,” kata Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/8/2025).

    “Termasuk di dalamnya itu, upaya kita untuk me-revisit kira-kira begitu, terhadap peraturan-peraturan yang terkait rekening, termasuk rekening dormant. Ini untuk memastikan hak-hak bank dan nasabah itu kemudian semakin diperjelas,” Dian menambahkan.

    Ia menuturkan, OJK juga telah meminta perbankan untuk memantau rekening dormant agar tidak ada kejahatan keuangan, serta perlunya meningkatkan efektivitas perbankan dalam menangani jual beli rekening.

    Ketentuan mengenai rekening dormant umumnya diatur dalam kebijakan internal bank, dan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

    PPATK pada awal pekan ini mengumumkan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) untuk mencegah kejahatan keuangan. Namun, nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

    Berdasarkan PPATK, rekening dormant yang dimaksud merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.

    Dana masyarakat di rekening pasif yang dihentikan sementara, menurut PPATK, dijamin tetap aman dan tidak akan hilang.

     

     

  • Sepekan, persiapan stimulus Natal-Tahun Baru 2026 hingga peluang PMA

    Sepekan, persiapan stimulus Natal-Tahun Baru 2026 hingga peluang PMA

    Stimulus untuk menjelang nataru sedang kami rumuskan bersama dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita ekonomi menarik perhatian selama sepekan ini dan bisa dibaca kembali pada Minggu ini sebagai rangkuman peristiwa pilihan yang terjadi untuk disimak hari ini.

    1. Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mempersiapkan stimulus untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, setelah menggelontorkan paket stimulus ekonomi triwulan II-2025.

    2. Menaker: Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    3. Peneliti sebut revisi proyeksi IMF jadi peluang RI percepat pemerataan

    Peneliti Sosial Ekonomi Yayasan Kekal Berdikari Jan Prince Permata menilai revisi Dana Moneter Internasional (IMF) atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025, dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen, menjadi peluang Indonesia mempercepat pemerataan.

    Jan Prince Permata menilai revisi itu bukan hanya menandakan ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi peluang penting untuk memperkuat pemerataan hasil pembangunan.

    4. OJK terima 3.858 aduan soal perilaku penagih utang sektor “fintech”

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pengaduan terbanyak soal perilaku petugas penagih utang (debt collector) berasal dari sektor fintech, yakni sebanyak 3.858 pengaduan sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    “OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    5. Apindo: Peluang PMA besar jika tarif RI-AS bisa ditekan lebih rendah

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai potensi masuknya penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia cukup besar, terutama jika kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) bisa ditekan lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan apabila tarif resiprokal Indonesia-AS lebih rendah dibanding negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh yang menjadi pesaing di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) maka bukan tidak mungkin akan terjadi relokasi investasi ke sektor tersebut.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekening Nganggur Diblokir Dinilai Ganggu Ekonomi Rakyat

    Rekening Nganggur Diblokir Dinilai Ganggu Ekonomi Rakyat

    Jakarta –

    Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dormant alias rekening yang tidak aktif selama lebih dari tiga bulan menuai kritik. Langkah tersebut dianggap melanggar hak warga dan bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

    Peneliti lembaga riset The PRAKARSA, Ari Wibowo menilai kebijakan pemblokiran sepihak ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ia menyebut tindakan tersebut bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

    “Pemblokiran tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak konstitusional dan hak asasi finansial warga negara, serta berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7/2025).

    Menurutnya, status rekening dormant tidak bisa dijadikan dasar hukum pemblokiran. “PPATK memang memiliki wewenang untuk memblokir rekening jika ada indikasi tindak pidana seperti pencucian uang, namun status rekening dormant atau tidak aktif saja tanpa adanya indikasi pidana yang jelas tidak dapat menjadi dasar hukum pemblokiran,” jelasnya.

    Ari juga menyebut kebijakan itu bertentangan dengan beberapa aturan, seperti UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2), serta Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (4). Regulasi tersebut, kata dia, mengatur bahwa pemblokiran rekening harus disertai dugaan tindak pidana yang kuat.

    Kritik serupa disampaikan Ekonom The PRAKARSA Roby Rushandie. Menurutnya, pemblokiran ini berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, pekerja informal, hingga pensiunan.

    “Kebijakan pemblokiran dormant yang tidak berhati-hati sudah menyulitkan masyarakat, apalagi beberapa yang terdampak yakni masyarakat pedesaan yang memang jarang bertransaksi karena keterbatasan infrastruktur,” kata Roby.

    Ia mendorong agar kebijakan tersebut dievaluasi secara menyeluruh. “Pemerintah agar mengevaluasi peraturan dan prosedur PPATK untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan pemblokiran didasarkan pada proses hukum yang adil, termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

    Roby juga mendorong PPATK dan pihak perbankan lebih selektif dalam menerapkan blokir rekening. Ia mengusulkan agar rekening dormant diklasifikasi berdasarkan tingkat risikonya serta disertai notifikasi kepada nasabah sebelum diblokir.

    “Supaya dikategorikan mana rekening-rekening dormant yang memiliki risiko tinggi disalahgunakan, agar tidak salah sasaran, selain itu hendaknya ada mekanisme pemberitahuan atau notifikasi bagi rekening yang akan diblokir, serta mekanisme reaktivasi yang tidak menyulitkan,” pungkasnya.

    (aid/rrd)

  • OJK: Jaminan pemerintah bagi pinjaman Kopdes jadi perkembangan positif

    OJK: Jaminan pemerintah bagi pinjaman Kopdes jadi perkembangan positif

    very positive, skemanya sekarang ini kan di-‘back up’ oleh pemerintah, dalam hal ini untuk alokasi Dana Desa itu dijadikan ‘back up’

    Bandung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik skema afirmasi penjaminan dari pemerintah untuk memitigasi risiko pembiayaan Himpunan Bank-Bank Negara ke Koperasi Desa Merah Putih.

    Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam diskusi di Bandung, Jawa Barat, dikutip Minggu, mengatakan skema pengalokasian Dana Desa atau transfer ke daerah (Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil) sebagai “back up” penjamin pengembalian merupakan cara yang baik dan bisa diterima.

    “Suatu perkembangan very positive, bagaimana skemanya sekarang ini kan ‘diback up’ oleh pemerintah, dalam hal ini untuk alokasi Dana Desa itu dijadikan back up,” ujarnya.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai payung hukum agar tidak menambah risiko bagi perbankan.

    Pemerintah juga sedang mengatur skema kewenangan kewajiban dan dukungan untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pengembalian pinjaman Kopdes Merah Putih.

    Lebih lanjut, Dian juga menyoroti keberadaan pemimpin aparat desa untuk menjadi pengawas Kopdes Merah Putih yang harus dapat meningkatkan kapasitas manajerial, administratif dan keuangan yang memadai di agar mampu mengelola pinjaman Rp1 miliar–Rp3 miliar dari Himbara secara bertanggung jawab.

    “Dia punya tanggung jawab untuk memastikan kredit itu tidak macet, kalau macet nanti dana desanya (yang diperoleh) tidak akan turun,” ujar dia.

    “Itu skema yang bagus, sangat acceptable,” tambahnya.

    Skema yang dirancang pemerintah untuk Kopdes Merah Putih, kata Dian, juga memberikan peluang besar agar bisnis koperasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

    Dengan begitu, risiko pembiayaan terhadap Kopdes Merah Putih dapat dikelola dengan baik oleh Himbara.

    “Kalau kita lihat misalnya dengan bisnis-bisnis yang dikembangkan ini, tentu ini akan memberikan peluang lebih sustain sehingga koperasi yang koperasi merah putih ini akan jalan,” ujarnya.

    Pemerintah akan menerapkan tujuh aspek atau unit bisnis dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih yakni koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan/cold storage dan sarana logistik desa/kelurahan.

    Pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 lebih unit Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada akhir 2025 setelah resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Jakarta –

    Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

    Literasi keuangan juga berperan besar dalam menghindarkan masyarakat dari berbagai praktik kecurangan atau penipuan di bidang finansial. Sebagaimana diketahui, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 memperlihatkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

    Hasil SNLIK 2025 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini lebih tinggi dibandingkan SNLIK 2024 yang mana indeks literasi keuangan ada di level 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Melihat hal itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun hadir menjadi salah satu tulang punggung dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan inisiatifnya.

    Upaya ini sejalan dengan visi LPS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate). Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara bijak dan optimal.

    LPS akan menggelar Financial Festival pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival hari pertama akan menghadirkan diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Hadir juga Raffi Ahmad yang akan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong. Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Ellen May.

    Sementara pada hari kedua, menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Cinta Laura. LPS Financial Festival di Surabaya turut dimeriahkan oleh Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya dan Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera, klik di sini.

    Selain itu ada pula kompetisi video Financial Literacy Competition, dengan tema lomba Jangan Tunggu Nanti, Rencanakan Keuanganmu Sekarang! Berminat ikutu lomba? Langsung daftar, klik di sini

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (hns/hns)