Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK akan atur ulang pengelolaan rekening dormant

    OJK akan atur ulang pengelolaan rekening dormant

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    OJK akan atur ulang pengelolaan rekening dormant
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengatur ulang pengelolaan rekening bank khususnya terkait dengan rekening dormant atau tidak aktif, dalam rangka memastikan implementasi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi para nasabah dan perbankan.

    “OJK meminta masyarakat untuk tetap tenang menyikapi informasi mengenai penanganan rekening bank yang tidak aktif atau dormant, OJK menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

    Dian menjelaskan, perbankan memiliki prosedur yang telah diatur dan diawasi dalam menangani rekening tidak aktif, guna tetap menjaga keamanan data dan rekening nasabah, serta integritas sistem keuangan.

    Ia melanjutkan, implementasi atas prosedur pengamanan rekening nasabah menjadi cakupan regulasi dan pengawasan OJK, sehingga pihaknya akan terus memantau tindak lanjut bank untuk memulihkan kembali akses terhadap rekening nasabah.

    “OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dengan penanganan rekening dormant tersebut,” ujar Dian.

    Dian memastikan, OJK senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan perlindungan nasabah tetap diterapkan dalam segala aspek yang bersinggungan dengan kepemilikan nasabah atas produk bank, sebagai upaya tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan.

    “OJK bersama pemerintah akan memastikan keamanan dan ketenangan, kepastian, dan kenyamanan nasabah dalam melakukan kegiatan dengan bank, dan memastikan agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Dian.

    OJK selaku lembaga negara diamanatkan oleh UU RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), memiliki tugas dan kewenangan mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk menjaga pengelolaan bank agar kondusif bagi masyarakat dalam menyimpan dana, bertransaksi, dan menerima kredit/pembiayaan.

    Saat ini, kinerja perbankan masih menunjukkan kinerja yang resilien dan stabil dengan tingkat likuiditas yang tetap terjaga, tercermin pada posisi Juni 2025, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing sebesar 199,04 persen dan 129,59 persen di atas threshold sebesar 100 persen.

    Sumber : Antara

  • LPS Bisa Selamatkan Bank dari Jurang Kebangkrutan, Begini Caranya

    LPS Bisa Selamatkan Bank dari Jurang Kebangkrutan, Begini Caranya

    Jakarta –

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan penyelamatan terhadap bank yang dilanda kebangkrutan. Hal ini dijelaskan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono.

    Didik menjelaskan, langkah pertama penyelamatan yang bisa dilakukan LPS adalah saat kondisi bank dilanda kebangkrutan tetapi masih punya aset, direkomendasikan dialihkan ke bank yang sehat bersama simpanan yang dijamin.

    “Jadi bank ini dibelah, good banknya, aset yang masih bagus, masih lancar, sama simpanan yang dijamin, sedapat mungkin dialihkan kepada bank lain yang sehat. Kalau ada bank lain yang sehat, nah selisih antara good aset sama simpanan yang dijamin, let’s say lebih besar simpanan yang dijamin, selisihnya itu akan di top up oleh LPS,” kata di dia dalam Panel Diskusi di LPS Financial Festival 2025, Rabu (20/8/2025).

    Cara kedua, LPS bisa membuat bank Perantara, bank umum yang didirikan untuk sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank. Bank tersebut selanjutnya akan menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

    Ketiga, jika bank yang terancam bangkrut akan mengancam stabilisasi sistem keuangan, LPS bisa membantu bank melakukan penjajakan dengan investor. Jadi, bank tersebut bisa dibeli oleh investor untuk diambilalih.

    “Jadi pada saat bank dalam penyehatan walaupun masih dalam penanganan OJK, kita bisa mendekati investor untuk mengambilalih bank itu, atau bersama-sama nanti menyelamatkan bank itu. Makanya kita sering saat ini berusaha mendekati investor-investor untuk saat ini masih BPR-BPR yang barangkali bisa kita selamatkan,” ungkapnya.

    Dia mencontohkan kasus baru saja terjadi yaitu pada Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ) yang diambilalih oleh investornya. Hal ini sebagai langkah menyehatkan kembali bank tersebut.

    “Namanya Bank Indramayu Jabar, nah itu kita bisa lakukan istilahnya yang kemarin di Eropa terkenal itu built in. Jadi ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) punya pinjaman di bank itu, kita dekati untuk dilakukan debt equity swap, akhirnya bank itu menjadi sehat,” tandasnya.

    Tonton juga video “Jurus LPS Kembalikan Kepercayaan Nasabah ke Bank Usai Krismon 1997-1998” di sini:

    (ada/kil)

  • OJK: Aduan 225 Ribu Penipuan Masuk, 72 Ribu Rekening Berhasil di Blokir – Page 3

    OJK: Aduan 225 Ribu Penipuan Masuk, 72 Ribu Rekening Berhasil di Blokir – Page 3

    Berbagai laporan yang masuk menunjukkan pola penipuan yang terus berkembang. Ada yang berbentuk love scam, penipuan lowongan kerja, phishing lewat aplikasi perbankan, hingga modus baru yang menyamarkan diri sebagai investasi aset digital. Hal ini memperlihatkan bahwa scammer selalu selangkah di depan dalam mencari celah.

    Kolaborasi

    Oleh karena itu, IASC bekerja sama dengan perbankan, fintech, asosiasi perusahaan efek, hingga marketplace untuk mempersempit ruang gerak penipu. Hampir seluruh perbankan besar di Indonesia kini sudah bergabung dalam sistem IASC, sehingga akses pemblokiran rekening bisa dilakukan lebih cepat.

    Selain itu, keberadaan IASC tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang beranggotakan 21 kementerian/lembaga.

    “Ini semua adalah merupakan upaya kolaborasi kita semua, supaya bagaimana kita melindungi masyarakat, melindungi kita semua. Karena namanya scam dan fraud, nggak cuma buat saudara kita, mungkin secara pendidikan, kurang dan lain-lain, siapapun bisa kena,” pungkasnya.

  • Rp 4,6 Triliun Raib Akibat Scam, RI Darurat Penipuan Keuangan – Page 3

    Rp 4,6 Triliun Raib Akibat Scam, RI Darurat Penipuan Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sejak Indonesia Anti-Scam Center (IASC) berdiri pada November tahun lalu, total kerugian yang dilaporkan masyarakat sudah menembus Rp4,6 triliun. Angka ini tercatat hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan awal.

    “Kita bikin studi, 3 semester atau 1,5 tahun itu angka kerugian dilaporkan sekitar Rp 2 triliun. Tapi ternyata baru 8 bulan, mungkin sekarang 10 bulan dari sejak didirikan, angka kerugian masyarakat sudah Rp 4,6 triliun rupiah, ini besar sekali,” kata Friferica dalam acara Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal, di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Friderica, fenomena ini menjadi alarm keras bahwa kejahatan digital di sektor keuangan semakin sistematis dan masif. Scam kini tidak hanya menjerat masyarakat dengan pendidikan rendah, tetapi juga menyasar kalangan profesional, bahkan pejabat.

    “Jadi, masyarakat kita sudah menggunakan digitalisasi, tetapi mereka secara digital financial literasinya masih belum cukup tinggi. Jadi itu yang harus terus kita dorong, supaya kita bagaimana membantu masyarakat ya, supaya mereka sudah menggunakan keuangan digital, jangan sampai mereka menjadi korban,” jelasnya.

     

  • OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025 – Page 3

    OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memblokir 1.556 entitas pinjaman online ilegal pada periode Januari hingga 29 Juli 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan satgas PASTI telH menemukan dan menghentikan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs/aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Sudah (lebih) 1.800 entitas yang kita, illegal yang sudah kita tutup. Ini tiap hari kita melakukan cyber patrol tapi kami juga butuh partisipasi dari masyarakat,” kata perempuan yang disapa Kiki, dalam acara Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal, di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Dalam paparannya, dari 1.840 entitas keuangan ilegal yang dihentikan diantaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

    Selain itu, terdapat 2.422 nomor telepon terkait aktivitas keuangan ilegal dan 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban scam, yang telah diblokir.

    Pencapaian ini, menurut Kiki, tidak mungkin terwujud tanpa sinergi lintas sektor. OJK bersama 21 kementerian/lembaga telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)sebagai wadah koordinasi.

    “Kita bersama-sama dengan kementerian lembaga, sekarang ada 21 kementerian lembaga, terima kasih supportnya bersama-sama kita membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,” ujarnya.

     

     

  • Aset Kripto Legal Bertambah, Tokocrypto Soroti Persaingan dan Regulasi OJK

    Aset Kripto Legal Bertambah, Tokocrypto Soroti Persaingan dan Regulasi OJK

    JAKARTA – Data terbaru PT Central Finansial X (CFX) per 13 Agustus mencatat bahwa jumlah aset kripto legal melonjak dari 1.181 menjadi 1.342 token, atau bertambah 161 aset baru. 

    Merespons perkembangan ini, CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan, dengan semakin banyaknya jumlah aset legal, ia menilai pasar akan semakin kompetitif dan beragam, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan inovasi di ekosistem kripto Indonesia.

    “Namun, penambahan daftar ini juga berarti bahwa persaingan antar-token akan semakin ketat, dan proyek kripto harus memastikan reputasi, utilitas, serta kepatuhan regulasi untuk mempertahankan posisinya,” jelas Calvin dalam pernyataannya. 

    Calvin mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang melanjutkan pembahasan perubahan teknis terhadap POJK 27/2024, dengan sejumlah fokus utama yang dinilai strategis bagi penguatan industri. 

    Pembahasan tersebut mencakup skema transisi dari peran Pialang menjadi Pedagang untuk produk derivatif, penetapan aturan dan peran bagi market maker, serta peningkatan mekanisme perlindungan konsumen.

    Selain itu, OJK juga tengah mengkaji penerapan sistem klasifikasi dan listing aset kripto yang lebih terstruktur, termasuk opsi daftar blacklist. 

    Calvin memandang wacana blacklist ini sebagai langkah preventif untuk mencegah beredarnya aset kripto yang memiliki risiko tinggi atau melanggar ketentuan, sehingga pasar domestik tetap aman dan terlindungi. 

    “Blacklist seharusnya tidak menjadi ‘hukuman seumur hidup’ bagi aset kripto, melainkan bagian dari proses penyehatan pasar,” paparnya lebih lanjut. 

    Karena menurutnya, dengan kombinasi whitelist, blacklist, dan daftar pengawasan, kita bisa memastikan pasar kripto Indonesia tetap inovatif namun aman bagi investor. 

    Calvin pun menekankan penerapan regulasi harus berbasis parameter yang terukur, transparan, dan dikomunikasikan secara terbuka ke seluruh pelaku industri. 

    “Hal ini penting agar ekosistem dapat beradaptasi, dan pelaku usaha punya kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan aset mereka,” pungkasnya. 

  • Awas Tertipu Kuis Online! Ini Cara Menghindarinya

    Awas Tertipu Kuis Online! Ini Cara Menghindarinya

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat waspada terhadap penipuan kuis online di media sosial. Cara tersebut merupakan salah satu modus yang marak dijadikan umpan untuk melakukan penipuan.

    “Hati-hati! Kuis online bisa jadi umpan. Jangan biarkan iming-iming manis berujung tragis,” tulis unggahan di Instagram resmi @kontak157, yang merupakan layanan konsumen dan pengaduan OJK, dikutip Minggu (17/8/2025).

    Ciri-ciri penipuan kuis online di media sosial antara lain, memberikan hadiah besar dengan syarat terlalu mudah, mengaku sebagai orang terkenal, kirim pesan suara atau bukti palsu, minta transfer uang dulu dengan alasan biaya, serta mendesak korban cepat kirim uang.

    “Jangan sampai tertipu dengan trik lama kemasan baru. Hati-hati percaya, apalagi kalau sampai gelap mata. Penipu suka memanfaatkan rasa panik dan tergesa-gesa,” ucapnya.

    Agar tidak jadi korban penipuan, tips pertama yang harus dilakukan adalah cek siapa penyelenggara kuis online tersebut apakah akun resmi atau abal-abal. Kedua, baca syarat dan ketentuannya sebelum ikutan.

    Tips ketiga, jangan sampai klik link yang tidak jelas. Tips keempat, jangan mau membayar apapun hanya untuk klaim hadiah.

    “Yang terakhir, kalau hadiahnya nggak masuk akal, mending skip deh. Kalau kamu sudah terlanjur kena atau mulai curiga, laporkan via IASC (Indonesia Anti-Scam Centre) biar nggak ada korban lainnya,’ imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Wakil Presiden ke-13 RI Ma`ruf Amin ditemui di sela penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di Kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, Jumat malam (15/8/2025). ANTARA/Nabil Ihsan

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Sumber : Antara

  • OJK tingkatkan literasi keuangan kepada pelajar di Kepulauan Nias

    OJK tingkatkan literasi keuangan kepada pelajar di Kepulauan Nias

    Medan, Sumut (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara meningkatkan literasi keuangan kepada pelajar di Kepulauan Nias guna menanamkan budaya menabung sejak dini.

    “Menabung sejak dini buka menyimpan uang semata, melainkan membentuk kebiasaan bijak dalam mengelola keuangan di daerah itu,” ujar Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien di Medan, Sumut, Sabtu.

    Khoirul melanjutkan para pelajar tidak hanya memahami pentingnya menabung, tapi juga mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan, dan kewaspadaan terhadap bahaya judi daring yang kerap menyasar generasi muda.

    Dengan pengetahuan yang cukup, maka generasi muda dapat terhindar dari penipuan keuangan dan lebih siap merencanakan masa depan.

    “Wilayah Nias merupakan daerah yang membutuhkan perhatian khusus untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan,” kata dia.

    Oleh karena itu, ia mengatakan upaya itu diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih besar, sehingga masyarakat mampu meraih kesejahteraan.

    “Kegiatan literasi keuangan itu bulan hanya untuk pelajar, tapi bersamaan dengan perangkat desa, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat lainnya,” kata dia.

    Khoirul mengatakan dengan tujuan menanamkan budaya menabung sejak dini, meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal, serta mencegah masyarakat terjerat praktik
    keuangan ilegal.

    “Hal ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 yang menetapkan 20 Agustus sebagai momentum nasional untuk mendorong kesadaran menabung dan pengelolaan keuangan yang bijak.

    Untuk itu, dia mengatakan peringatan itu menjadi bagian dari upaya berkesinambungan OJK bersama pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 91 persen pada 2025, 93 persen pada 2029, dan 98 persen pada 2045.

    OJK Sumut bersama pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) telah menyelenggarakan 804 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 47.815 peserta dari berbagai segmen masyarakat, di antaranya mahasiswa, pelajar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ibu rumah tangga, petani, masyarakat di 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan), dan disabilitas selama Juli 2025.

    Kegiatan itu juga selaras dengan implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025, yang menempatkan literasi keuangan sebagai fondasi perlindungan konsumen dan penguatan daya tahan ekonomi rumah tangga.

    Pewarta: M Sahbainy Nasution
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mau Beli Mobil Listrik dengan Cicilan Ringan? Cek di Sini

    Mau Beli Mobil Listrik dengan Cicilan Ringan? Cek di Sini

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan promo spesial bagi yang ingin membeli mobil listrik baru. Dalam gelaran pameran tahunan ‘BNI wondrX 2025’, BNI menawarkan kemudahan pembiayaan untuk kredit mobil listrik.

    Marketing Communication Head at BNI Multifinance Ferry Achmad Hasan mengatakan dalam program ini, BNI memberikan bunga mulai dari 2,5% serta bebas premi asuransi banjir serta huru-hara untuk tahun pertama.

    “Jadi untuk program ini memberikan program special rate mulai dari 2,5%. Bebas premi asuransi banjir huru-hara untuk 1 tahun pertama,” kata Ferry dalam acara ‘The Influence of EV in Indonesia’, di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (16/8/2025).

    Promo spesial ini berlaku bagi nasabah yang ingin membeli mobil listrik dari XPENG tipe X9 dan G6. Menurut Ferry, mobil listrik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan mobil konvensional, seperti biaya perawatan yang murah, pajak yang mendapatkan subsidi pemerintah, hingga dapat menekan pengeluaran.

    Untuk mengajukan kredit, Ferry menyebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti fotokopi bayar PBB, hingga pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK selama tiga bulan terakhir.

    Khusus program peluncuran dengan XPENG, BNI memberikan tenor pinjaman hingga 5 tahun. Selain itu, dia memastikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

    “Kita akan mudah untuk prosesnya. Kita memberikan program fleksibel dengan cicilan ringan,” terang dia.

    (rea/hns)