Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • CFX Crypto Conference 2025 Jawab Tantangan Pasar Aset Kripto

    CFX Crypto Conference 2025 Jawab Tantangan Pasar Aset Kripto

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mengusung tema “Crypto’s Role in Indonesia Innovation, Market Resilience, and Collaborative Regulation”, CFX Crypto Conference 2025 resmi digelar di Social House, Nuanu City, Tabanan, Bali pada 21 Agustus 2025.

    Konferensi aset kripto nasional yang diselenggarakan oleh Bursa CFX ini berhasil mempertemukan pemerintah, regulator, legislator, dan pelaku pasar untuk berkolaborasi dan menjadi momentum penting lahirnya gagasan-gagasan konkret guna menjawab berbagai tantangan yang ada dalam menciptakan masa depan industri yang tangguh dan inovatif.

    Direktur Utama CFX, Subani, menyampaikan bahwa CFX Crypto Conference 2025 menjadi wujud komitmen bagi Bursa CFX untuk menciptakan industri dan ekosistem aset kripto yang berkualitas dan berintegritas.

    Menurut Subani, untuk meningkatkan daya saing, industri aset kripto Indonesia harus melampaui aktivitas perdagangan dan fokus pada pendalaman pasar melalui pengembangan produk inovatif yang memiliki nilai tambah tinggi.

    “CFX Crypto Conference 2025 menjadi ruang bagi seluruh pelaku industri untuk berkumpul bersama dan membahas berbagai topik strategis. Di sinilah kita akan berdialog dan berkolaborasi untuk merumuskan langkah ke depan, guna mendorong peran aset kripto tidak hanya sebagai perdagangan semata, namun bisa mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional,” kata Subani dikutip Jumat (22/8/2025).

    Adapun, sesi panel diskusi pada acara ini dihadiri oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Bursa CFX sebagai tuan rumah sekaligus perwakilan pelaku industri aset kripto. Pemerintah menyambut baik upaya pendalaman pasar tersebut karena akan menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi asing yang berkualitas.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, dalam diskusinya memaparkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah secara aktif mengkaji bagaimana regulasi investasi yang tepat, seperti insentif pajak dan skema kemitraan strategis, dapat membuat pasar aset kripto Indonesia memiliki daya tarik di mata investor.

    “Industri aset kripto memungkinkan fundraising yang tidak se-rigid dibandingkan sektor lain. Harapannya, fundraising dari aset kripto bisa menjadi investasi riil. Kita perlu dorong kepercayaan terhadap negara ini agar bisa menjadi destinasi investasi dari investor asing yang berkualitas,” kata Todotua.

    Dukungan pemerintah dalam menarik investasi, khususnya dari investor institusional, perlu diikuti dengan kerangka kerja yang jelas dari regulator.

    Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, OJK berupaya untuk menghadirkan regulasi yang ramah terhadap aset kripto mengingat karakteristiknya sebagai instrumen global.

    “Jadi kita perlu memastikan industri ini ini nyaman bagi konsumen maupun investor. Kalau tidak nyaman, mereka akan keluar dan mencari pasar lain yang lebih nyaman. Pendekatan kami adalah menjaga titik keseimbangan antara regulasi yang melindungi konsumen, tapi tidak membatasi inovasi produk,” jelas Hasan.

    Dalam skala yang lebih luas, kebijakan nasional juga harus mampu beradaptasi dengan tren global untuk menjaga relevansi dan daya saing industri aset kripto. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan perspektif legislatif mengenai bagaimana Indonesia dapat merespons perkembangan regulasi aset kripto di panggung dunia, seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Uni Eropa dan GENIUS Act di Amerika Serikat, untuk memastikan arah kebijakan dalam negeri tetap kompetitif sekaligus melindungi kepentingan nasional.

    “Di Indonesia sendiri sudah ada POJK 3 Tahun 2024 dan POJK 27 Tahun 2024 yang membuka ruang inovasi dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen atas pasar aset kripto lokal dengan hadirnya kelembagaan aset kripto. Namun demikian, masih ada ruang untuk menjadi lebih baik,” imbuh Misbakhun.

    Misbakhun menyebut, faktor seperti penguatan kerangka regulasi lintas sektor, dukungan terhadap infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi dan edukasi diharapkan dapat membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang kompetitif, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kepercayaan bagi pelaku industri kripto.

    Sementara itu, Andrew Hidayat, sebagai salah satu pemegang saham mayoritas PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) yang hadir di fireside chat menyebut bahwa pasar kripto di Indonesia perlu pendalaman pasar.

    “Kita dukung dan dongkrak seperti yang disampaikan tadi oleh para panelis untuk remittance maupun crypto base lending pinjaman berdasarkan kripto, ini perlu kita dorong. Memang salah satu tugasnya CFX untuk lebih sering komunikasi dengan regulator untuk mendorong use case-use case ini sehingga bisa berhasil untuk diimplementasikan di Indonesia,” jelas dia.

    Dia mencontohkan, ambil contoh remittance, dia mengatakan remittance ini mungkin salah satu aspirasi dirinya sebagai investor. Menurutnya, bisa digunakan remittance teman-teman TKI, TKW yang bekerja di luar dengan biaya yang jauh lebih murah.

    “Saya pernah lihat studi salah satu pedagang kita, dia itu mungkin bisa mengiritkan teman-teman yang kerja di luar dalam segi cost remittance 2-3 triliun per tahun. Bayangkan kalau 2-3 triliun ini kita kembalikan kepada pekerja-pekerja kita untuk mereka remitt kembali kepada saudara-saudara atau anak-anak mereka di kampung, apakah bukan sesuatu yang baik, itu yang mungkin salah satu aspirasilah,” tegas dia.

    Kedua untuk urusan yang crypto base lending, menurutnya perlu berkonsultasi dengan regulator-regulator untuk mengkaji ulang beberapa aturan sehingga kita bisa menggunakan kripto ini sebagai instrumen pinjaman. Menurutnya, ini yang sudah terjadi, seperti yang disampaikan teman-teman panelis tadi, coinbase.com sudah melakukan yang sama.

    Apalagi di Amerika sudah dilakukan oleh bank-bank besar, seperti Citibank dan juga JP Morgan. Apalagi sebenarnya regulasi soal kripto di Indonesia sebenarnya sudah lebih dahulu bahkan dibandingkan AS.

    “Indonesia sudah punya UU P2SK dan kita juga sudah duluan punya POJK. Justru sekarang kita fokusnya adalah untuk bagaimana bisa bekerja untuk aturan ini untuk mengembangkan use case-use case kripto di Indonesia sehingga teman-teman kita yang investasi di kripto nggak usah memilih antara saya mau investasi kripto atau mau bangun rumah kan,” tegas dia.

    Di sisi lain, Andrew juga mendorong inisiatif menciptakan satu stablecoin yang bisa diterima oleh regional, Asia Tenggara.

    “Ini kita perlu memohon kerjasamanya dari OJK dan Bank Indonesia, regulator kitalah untuk bisa menerima kripto ini dan stablecoin ini sebagai salah satu alat pembayaran di Indonesia sehingga bisa lintas negara sebagai transaksi dan kita bisa tidak menggunakan siwft atau tidak menggunakan cara remittance lain kita bisa transaksi lintas negara sehingga bisa menjadi pemain regional. Itu yang mungkin kita bisa memohon kepada regulator kita seperti OJK atau BI untuk bisa mengkaji ulang bisa menimbang dan bisa menerima. Jangan kita pendahulu dalam aturan tapi kita juga ingin pendahulu dalam pasar dan perdagangan aset kripto di regional,” pungkas dia.

    Penyelenggaraan CCC 2025 menandai langkah awal dalam perumusan peta jalan kolaboratif yang akan memandu pertumbuhan industri aset kripto Indonesia ke depan. Bursa CFX berharap upaya ini mampu membantu mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adaptif, berdaya saing, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Sumber: Radio Elshinta/ BAI

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – 

    Dorong penerapan transaksi non-tunai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, Bank Jakarta raihpenghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank LiterasiKeuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang turutdiikuti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

    Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratifantara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untukmendorong pasar tradisional beralih ke sistempembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebihcepat, aman, dan transparan.

     

    Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola PerumdaPasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasipercontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acakdengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaingdalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses KeuanganTermasif. 

     

    Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaansekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan TerbaikKategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi KeuanganTerbaik Kedua. 

     

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung kepada DirekturUtama Bank Jakarta, Agus H. Widodo yang disaksikanoleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiJakarta, Yosamartha; Kepala Otoritas Jasa KeuanganJabodebek, Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). 

     

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya usaimemberikan penghargaan mengatakan, “Karena sayaberpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisadihindarkan. Tetapi, kalau proses literasinya tidakdilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnyatidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisasangat signifikan. Pemakaian QRIS, termasuktransaksinya, ini menunjukkan apa yang kita lakukanbersama ini, menunjukkan kemajuan yang luar biasa.”

     

    Ia menambahkan, “Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebihtinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Artinya Jakarta tumbuh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalahdigitalisasi. Dengan digitalisasi, copet berkurang, primanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagaisentra pasar ASEAN bisa kembali hidup. Karena itu sayamengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%, NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%.”

     

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih ataspenghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorongliterasi dan inklusi keuangan.  

     

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagaibagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksimelalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalamsistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmenmenjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaanekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

     

    Kepala Pasar Mayestik, Dewi Ratna Furi, turut bersyukurbahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori“Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar serta menyambut baik berbagai upayaliterasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utamaPasar mayestik dalam melakukan digitalisasi. 

     

    “Kolaborasiantara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajangLomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuahkebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetaprelevan dan berdaya saing di tengah era ekonomidigital,” Ungkap Dewi.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi,menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terusmeningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya sertamendorong digitalisasi pasar ke depannya. 

     

    Ia bahkanmenyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagiBank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta. “Kami meyakini digitalisasi pasar akanberdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuntasnya. (BAI).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama menyebut pemerintah akan merapatkan lebih lanjut soal kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam RAPBN 2026.

    Adapun, pemerintah dan DPR telah menyepakati pemberlakuan cukai MBDK tahun depan sejalan dengan kenaikan target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai RAPBN 2026 sebesar Rp334,3 triliun.

    “Udah, entar aja, belum,” ujar Djaka sambil bergegas menuju kendaraannya usai rapat bersama Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kemudian, purnawirawan TNI berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu lalu menyebut pihak pemerintah masih akan merapatkan lagi soal kesepakatan dengan DPR pada RAPBN 2026 itu.

    “Ah nanti bakalan rapat-rapat lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain Bea Cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian, Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani.

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan prestasi baru dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk “Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama.” Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop, program ini mengupas beragam tema literasi keuangan digital, khususnya mengenai pinjaman daring (Pindar) yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

    “Bagi AFPI, rekor ini bukan sekadar durasi 25 jam, tetapi simbol semangat berbagi pengetahuan agar semakin banyak masyarakat memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring legal dan logis. Literasi keuangan adalah kunci untuk membuka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha,” ujar Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dikutip Jumat, (22/8/2025).

    Diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional.

    Pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak “gali lubang tutup lubang”, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Selama 25 jam, diskusi menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital.

    Beberapa sesi unggulan antara lain: “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Keberagaman tema tersebut diperkuat oleh lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor: regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer.

    Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik.

    Program siaran langsung ini juga berhasil membuktikan kolaborasi stakeholders. Seluruh asosiasi di bawah pengawasan PVML OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak.

    Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menegaskan peran AFPI sebagai jembatan yang mempertemukan beragam elemen untuk tujuan bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Acara ini juga didukung oleh platform Pindar anggota AFPI antara lain Findaya, Kredit Pintar, Kredione, Privy.

    Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya. OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring. Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara Pindar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman.

    Selain menghadirkan para ahli, podcast ini juga menampilkan kisah inspiratif dari penerima manfaat Pindar yakni Amelia, pemilik UMKM Mie Asok Sukajadi. Lewat ceritanya, masyarakat dapat melihat secara nyata dampak Pindar yang berhasil menjangkau kelompok underbanked dan underserved, sehingga usaha kecil tetap bisa bertahan dan berkembang.

    Kisah Amelia menjadi gambaran bagaimana literasi dan akses keuangan digital dapat memberi perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Semangat inilah yang ingin terus didorong AFPI melalui program-program edukasi berkelanjutan.

    Siaran Langsung Edukasi Literasi selama 25 Jam Nonstop ini ditutup dengan penghargaan langsung dari MURI.

    “MURI senang sekali hadir saat ini untuk menyaksikan sebuah momentum sejarah. AFPI telah melakukan rangkaian kegiatan yang luar biasa, di mana siaran langsung edukasi literasi Pinjaman Daring telah dilakukan selama 25 jam lebih. MURI mengukuhkan kegiatan ini sebagai Rekor Indonesia atas Siaran Langsung Edukasi dan Literasi Secara Langsung Terlama Indonesia dan diberikan ke AFPI,” terang Customer Relations Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Lutvi Syah Pradana.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:48 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) salah satunya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total sebesar 125 basis poin (bps) menjadi ke level 5 persen, yang menjadi level terendah sejak tahun 2022.

    “Kami terus mencermati penurunan suku bunga acuan ke depan,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, BI juga terus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dari sebelumnya di level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April 2025 menjadi senilai Rp16.300 per dolar AS pada Agustus 2025.

    BI memastikan akan terus menjaga nilai tukar rupiah stabil di level Rp16.300 per dolar AS, dengan melakukan intervensi di offshore non-delivery forward (NDF) maupun secara spot domestic non-delivery forward (NDF) di dalam negeri.

    Kemudian, Ia mengungkapkan BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp186 triliun, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk ekspansi likuiditas.

    Seiring langkah ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, demi sinergisitas kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

    “Tentu saja, bagaimana SBN ini dapat juga mendukung program-program ekonomi kerakyatan pemerintah,” ujar Perry.

    Lebih lanjut, BI juga memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) kepada perbankan senilai Rp384 triliun, agar menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor- sektor prioritas dalam program Asta Cita.

    Dalam program ini, BI melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit.

    Selanjutnya, BI terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

    “Dapat kami sampaikan, sejauh ini QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan juga 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” ujar Perry.

    Ia mengungkapkan layanan QRIS telah dapat digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, serta Jepang, yang juga akan dicoba di China, dan Arab Saudi untuk mendukung juga QRIS bagi jamaah umroh dan haji.

    Sumber : Antara

  • Minuman Berpemanis Kena Cukai Tahun Depan!

    Minuman Berpemanis Kena Cukai Tahun Depan!

    Jakarta –

    Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan berlaku pada 2026. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam penyampaian kesimpulan rapat kerja (raker) Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Dalam RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Rapat itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Sektor kepabeanan dan cukai ekstensifikasi BKC (barang kena cukai) antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk diterapkan dalam APBN 2026,” kata dia dalam raker Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Dalam RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Misbakhun menjelaskan, terkait penetapan tarif akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPR. “Di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” tambahnya.

    Kemudian, akan ditetapkan kebijakan cukai hasil tembakau, intensifikasi bea masuk perdagangan internasional, lalu ditetapkan kebijakan penerapan biaya keluar untuk hasil SDA berupa batu bara dan emas.

    Lebih lanjut, pada 2026 juga akan diterapkan penegakan hukum pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal dan penyelundupan, lalu peningkatan pengawasan nilai barang impor tiga.

    Lebih lanjut, dalam rapat telah disepakati total penerimaan negara menjadi Rp 3.147,7 triliun, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.692 triliun. Secara rinci, pajak terdiri dari pajak Rp 2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 334,3 triliun PNBP sebesar Rp 455 triliun dan hibah sebesar Rp 0,7 triliun.

    Dalam catatan detikcom, rencana penerapan cukai MBDK telah diusulkan pemerintah sejak 2020. Kala itu, tarif cukai yang diusulkan Sri Mulyani pada produk minuman berpemanis saat itu adalah Rp 1.500 per liter untuk teh kemasan. Produksi teh kemasan ini mencapai 2.191 juta liter per tahun, dari total produksi itu potensi penerimaannya mencapai Rp 2,7 triliun.

    Untuk produk karbonasi, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukainya sebesar Rp 2.500 per liter. Tercatat produksi minuman karbonasi ini mencapai 747 juta liter sehingga potensi penerimaan negara mencapai Rp 1,7 triliun.

    Usulan selanjutnya adalah tarif cukai untuk produk minuman berpemanis lainnya seperti minuman energy drink, kopi, konsentrat dan lainnya sebesar Rp 2.500 per liter. Total produksi minuman ini sebesar 808 juta liter dengan potensi penerimaan sebesar Rp 1,85 triliun.

    Kemudian pada 2025, rencana penerapan itu muncul lagi. Namun, di tengah jalan batal berlaku.

    “Terkait pemberlakuan MBDK sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai 2025 sementara tidak akan diterapkan. Mungkin ke depannya akan diterapkan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

    Penerapan cukai MBDK sudah lama direncanakan, namun tak kunjung terwujud. Di 2025 sendiri pemerintah sudah menargetkan pendapatan dari cukai MBDK sebesar Rp 3,8 triliun.

    (kil/kil)

  • DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

    “Disepakati biaya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui,” ujar Misbakhun.

  • DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usai rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta untuk setiap anggota DPR itu adalah sebagai ganti karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pertanyaan mengenai tunjangan rumah maupun isu kenaikan tunjangan kepada anggota DPR turut ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    Saat ditanyai mengenai hal tersebut usai rapat, Sri Mulyani enggan menjawab sambil bergegas ke mobilnya untuk bertolak ke lokasi lain. Sementara itu, Suahasil enggan menjawab pertanyaan yang sama dengan melambaikan tangan saat sudah berada di dalam mobilnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengaturan pemberian fasilitas dan kenaikan tunjangan anggota DPR diatur oleh Kemenkeu selaku Bendahara Negara.

    Tunjangan untuk rumah sebesar Rp50 juta diberikan karena tidak ada lagi fasilitas rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata.

    “Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa bekas rumah-rumah dinas DPR adalah aset negara yang dikelola Kemenkeu dan Kemensetneg. Namun, dia menyebut paling besar dimiliki oleh Kemenkeu.

    “Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan,” tutur Prasetyo.

  • Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Jakarta –

    Maraknya penipuan investasi ilegal di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan serius bagi perlindungan konsumen. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan kejahatan finansial digital mencapai triliunan rupiah setiap tahun, dengan korban berasal dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan berpendidikan dan profesional.

    Riset MicroSave menunjukkan 78% anak muda Indonesia belum memahami produk dan layanan keuangan secara mendalam, meski 45,5% diantaranya aktif menggunakan layanan keuangan digital. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan finansial, mulai dari investasi bodong hingga pinjaman online ilegal.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Ajaib Sekuritas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menggelar sosialisasi bagi aparat penegak hukum di Palu.

    Sosialisasi ini menjadi yang pertama di Sulteng yang menggabungkan edukasi investasi legal dengan pembekalan teknis agar aparat mampu mengenali, mencegah, dan menindak modus penipuan keuangan sejak dini.

    Kepala OJK Provinsi Sulteng Bonny Hardi Putra menegaskan membekali aparat penegak hukum dengan pemahaman yang tepat adalah langkah krusial untuk memutus rantai penipuan. Menurut Bonny, investasi ilegal tidak mengenal batas.

    “Korbannya bisa berasal dari semua lapisan masyarakat-mulai dari mereka yang minim pengetahuan hingga kalangan teredukasi dengan profesi mapan. Inilah yang membuat pencegahan menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan,” ujar Bonny, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    “OJK bersama Satgas PASTI, Bursa Efek Indonesia, dan Ajaib berkomitmen membekali aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah dengan pemahaman yang benar tentang investasi legal dan aman. Kami percaya, langkah nyata ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi model nasional dalam memutus mata rantai praktik investasi ilegal di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Direktur Utama Ajaib Sekuritas Juliana menyatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari Ajaib Protect, program perlindungan menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi, edukasi, dan layanan untuk menjaga keamanan pengguna dalam berinvestasi. Dengan teknologi yang AMAN, edukasi yang PINTAR, dan dukungan penuh CARE, Ajaib ingin membangun ekosistem investasi paling aman di Indonesia.

    Ajaib Protect dibangun di atas tiga pilar yang saling memperkuat: AMAN dengan teknologi keamanan terdepan seperti enkripsi berlapis dan deteksi anomali berbasis AI; PINTAR melalui gerakan literasi #SIAPinvestasi yang menghadirkan edukasi finansial terstruktur; dan CARE lewat layanan dukungan responsif dan empatik bagi pengguna.

    “Sosialisasi bersama OJK, BEI, dan Polda ini adalah langkah awal yang kami harap dapat direplikasi di seluruh daerah, sehingga masyarakat Indonesia-di manapun mereka berada-dapat berinvestasi dengan rasa aman, percaya diri, dan terlindungi dari ancaman penipuan. Sulawesi Tengah hanyalah titik mula dari komitmen jangka panjang kami untuk memastikan keamanan finansial menjadi standar, bukan pengecualian,” kata Juliana.

    BEI juga melihat pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk melindungi masyarakat. Kepala Wilayah Sulteng KP BEI Putri Irnawati menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan dan instrumen investasi yang legal.

    “Salah satunya melalui pasar modal indonesia, dimana peserta kegiatan bisa memanfaatkan instrumen investasi tersebut serta turut berpartisipasi dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Sulawesi Tengah,” kata Putri.

    Perwakilan Polda Sulteng juga menekankan penegakan hukum terhadap investasi ilegal harus bersifat preventif. Dikatakannya, penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan setelah kerugian terjadi.

    “Pencegahan adalah kunci, dan pencegahan membutuhkan pengetahuan. Melalui sosialisasi ini aparat di lapangan akan lebih mengenali modus penipuan keuangan, memahami perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta mengambil langkah cepat untuk melindungi warga,” katanya.

    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan OJK, BEI, dan Ajaib, dan siap menjadikannya contoh kerja sama lintas sektor yang efektif,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Noel: Rangkap Jabatan, Aksi Penuh Drama, hingga OTT KPK
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    “
    Hanya karena kau punya kekuasaan, bukan berarti harus menggunakannya melawan mereka yang tidak punya
    .” – Frank Caprio.
    ANDAI
    saja Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mau belajar arti kerendahan hati dan kebaikan kepada Frank Caprio, seorang hakim pengadilan Kota Providence, Rhode Island, yang dikenal luas sebagai “hakim paling baik di Amerika”.
    Frank Caprio yang wafat di usia 88 tahun bersamaan dengan malam penangkapan Immanuel Ebenezer, meninggalkan warisan besar berupa keteladanan, belas kasih, dan keadilan yang penuh empati selama hampir 40 tahun pengabdiannya di bangku hakim.
    Sementara Noel, demikian sapaan orang nomor dua di Kementerian ketenagakerjaan yang juga Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut, belum juga tiga kali “seumur” jagung menjabat wakil menteri.
    Mungkin pula semasa berkuliah dulu, Noel tidak penah membaca kisah teladan yang ditorehkan Wakil Presiden periode 1945 – 1956 Muhammad Hatta atau Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik periode 1973 – 1978, Sutami.
    Ke dua sosok teladan di pemerintahah itu begitu sahaja, bahkan terlalu “melarat” untuk ukuran pejabat tinggi.
    Hatta saban bulannya kebingungan untuk membayar tagihan listrik, sementara Sutami tidak memiliki tabungan untuk mengobati penyakitnya.
    Rumah Sutami di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, kerap bocor karena atap plafon rumah yang telah lapuk.
    Dengan penghasilan dan tunjangan dari jabatan wakil menteri dan komisaris, setidaknya Noel memperoleh pengahasilan Rp 200 juta saban bulannya.
    Publik kemudian tersentak saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Noel dan 13 orang lainnya, termasuk pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Menurut KPK, kasus pemerasan yang menjerat Noel sudah berlangsung lama dengan nilai pemerasan yang cukup besar.
    Noel diduga “mempermainkan” perusahaan yang akan dan sedang mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kementeriannya (
    Kompas.com
    , 21 Agustus 2025).
    Dari sejumlah informasi, biaya pembuatan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bervariasi tergantung pada jenis sertifikasi dan lembaga penyelenggara.
    Secara umum, biaya sertifikasi K3 bisa berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 21.000.000, tergantung pada jenis sertifikasi yang dibutuhkan.
    Sementara Biaya pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Kementerian Ketenagakerjaan bervariasi tergantung pada jenis pelatihan dan lembaga penyelenggara.
    Secara umum, pelatihan Ahli K3 Umum bisa berkisar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 9.000.000. Biaya ini bisa berbeda untuk pelatihan online dan offline, serta untuk peserta individu atau utusan perusahaan.
    Selain uang, KPK juga menyita 15 kendaraan roda empat serta 7 kendaraan roda, di antaranya dua bermerek Ducati. Masing-masig Ducati tersebut berbanderol Rp 1 milyar lebih.
    Saat petugas mengumpulkan kendaraan sitaan dari Noel, sontak halaman depan kantor KPK berubah menjadi
    show room
    dadakan.
    Penangkapan salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto ini patut diberikan apresiasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut– tempat Noel bernaung di bidang politik – dan KPK.
    KPK sekali lagi membuktikan, setiap penangkapan tersangka rasuah tidak peduli warna partainya dan siapa sponsornya.
     
    Publik sebelumnya mengenal Noel sebagai Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara, yakni relawan pendukung “berat” Jokowi di Pilpres 2019. Ia lalu bersalin rupa menjadi pendukung Prabowo Mania di Pilpres 2024.
    Presiden Prabowo Subianto kali ini kembali menunjukkan ketegasannya untuk tidak pandang bulu terhadap pelaku rasuh.
     
    Aparat hukum di eranya tetap menindak para pelaku korupsi, meski menyandang kartu anggota Partai Gerindra dan berjasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.
    Sebelum Noel, mantan Bendahara Partai Gerindra periode 2008 – 2010 Heri Gunawan juga sudah duluan mendapat “label” tersangka dari KPK.
    Heri Gunawan yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra disangka KPK terlibat gratifikasi dan pencucian uang berkaitan dengan program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 – 2023.
    Langkah KPK mengungkap permainan “hanky panky” Noel di Kementerian Ketenagakerjaan hendaknya dijadikan “starting point” untuk pemberantasan korupsi secara nasional.
    Pusingnya kepala Prabowo memikirkan semua janji kampanyenya yang pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih misalnya, tentunya membutuhkan pembiayaan yang super jumbo.
    Prabowo tentu tidak ingin ada uang negara, apalagi uang rakyat, yang disalahgunakan oleh para pembantunya. Kasus Noel jadi yang pertama kalinya pejabat selevel menteri atau wakil menteri yang dicokok KPK di era Presiden Prabowo ini.
    Publik masih menunggu langkah lanjutan dari KPK, Kejaksaan Agung dan Polri terhadap kasus-kasus rasuah yang sudah terungkap, tetapi terkesan “jalan di tempat”.
    Kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulunya masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika ternyata hanya menyasar operator dan pegawai rendahan.
    Padahal, para bawahan tersebut bisa bergerak leluasa “mempermainkan“ pengawasan situs judi online, diduga kuat atas perintah atasan yang memiliki kekuasaan.
    Nilai uang yang didapat para tersangka judol pasti jauh melebihi nilai uang yang diduga diterima Noel.
    Demikian pula halnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, dalam korupsi proyek jalan di provinsi Sumut. Penyidikan kasus ini terkesan berhenti di level kepada dinas saja.
    Seorang kepala dinas dalam logika sederhana, sulit dipahami bisa bergerak leluasa mempermainkan tender tanpa sepengetahuan atasannya.
    Belum lagi kasus korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di era Menteri Nadiem Makarim juga menjadi “pekerjaan rumah” Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya.
    Dugaan korupsi pengadaan chromebook ditengarai hanya “akal-akalan” orang dalam Kementerian untuk menggarong uang negara dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.
    Pun sama halnya dengan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) juga masih belum ada perkembangan signifikan.
    Walau penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, tetapi setidaknya bisa menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk menata kembali kabinetnya.
    Harus diakui keberadaan wakil menteri kerap berbenturan dengan posisi menteri di suatu kementerian, bahkan sering
    orverlap.
    Coba saja perhatikan, selama 10 bulan terakhir, pekerjaan yang terlihat dilakukan Noel di kementerian hanyalah inspeksi mendadak (sidak) untuk urusan penahanan ijazah belaka.
    Noel cerdik memilih tugas sidak mengingat
    coverage
    media akan menguntungkannya secara personal. Publik senang dengan
    action
    penuh drama di lapangan.
    Rangkap jabatan wakil menteri sekaligus komisaris ternyata tidak mencegah pembantu presiden tidak tergoda dengan potensi penyelewangan kekuasaan.
    Justru momentum penangkapan Noel harus menjadi awal menata BUMN dikelola dengan profesional termasuk penentuan direksi dan komisaris.
    Agar terjadi efisiensi anggaran di segala bidang guna menopang pembiayaan janji-janji kampanye, dengan dicokoknya Noel oleh KPK kiranya menjadi awal penataan semua kementerian.
    Hapuskan saja posisi wakil menteri yang memboroskan keuangan negara serta mencegah terjadinya disharmonisasi antara kepala dan wakil di setiap kementerian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.