Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Lewat LokaModal, Menteri Maman Ajak UMKM Disiplin Atur Keuangan

    Lewat LokaModal, Menteri Maman Ajak UMKM Disiplin Atur Keuangan

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyerukan agar para pengusaha UMKM lebih disiplin dalam mengelola keuangan terutama untuk modal usahanya. Menurutnya, kedisiplinan yang tinggi diperlukan agar UMKM bisa mengoptimalkan akses pembiayaan yang didapat dari program-program pemerintah.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya saat membuka acara program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hari ini.

    “Kami ada dua program pembiayaan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi pemerintah dan program pembiayaan di luar KUR,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Maman menuturkan, ada UMKM yang memakai modal dari program pemerintah selain untuk pengembangan usahanya. Hal ini bisa menyebabkan usaha tersebut gagal naik kelas dan memperburuk penilaian kreditnya dalam SLIK OJK. Akibatnya, UMKM dengan nilai kredit buruk jadi akan semakin sulit mengajukan pinjaman.

    “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” tuturnya.

    Selain itu, UMKM bisa semakin mudah naik kelas lewat pembiayaan alternatif di luar KUR hasil kerja sama Kementerian UMKM dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.

    “Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha,” ujar Maman.

    Pada kesempatan itu Wakil Menteri Ossy menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui pemberian legalitas hak atas tanah berupa SHAT sebagai akses pembiayaan usaha.

    “Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria. Kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang,” ujar Ossy.

    Menteri Maman bersama Wakil Menteri Ossy kemudian menyerahkan SHAT kepada 10 UMKM serta secara simbolis menyerahkan pembiayaan dan modal produktif untuk 16 pengusaha mikro asal Kabupaten Garut.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengungkapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun KUR telah tersalurkan ke 30.000 UMKM di Kabupaten Garut.

    “Namun masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan formal. Kementerian UMKM menggagas LokaModal untuk mempertemukan UMKM yang belum dijangkau KUR agar memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dan ringan,” ujarnya.

    Riza menuturkan sebanyak 550 pengusaha mikro dari Kabupaten Garut telah menerima SHAT yang bisa dipakai sebagai akses pembiayaan.

    Usaha mikro ini telah dikurasi berdasarkan kriteria seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif berproduksi selama minimal setahun, serta memiliki sertifikat aset usaha.

    “Kami optimistis UMKM semakin kontributif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” tutup Riza.

    (akd/akd)

  • Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sinergi tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini diterbitkan untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Adapun tujuan TPAKD di antaranya meliputi perluasan akses keuangan, penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi sumber dana, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas TPAKD antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), serta menyusun program percepatan akses keuangan.

    Mendagri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai akses dan sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah agar intervensi lebih terukur. Menurutnya, perlu ada data daerah mana yang tingkat inklusinya rendah maupun tinggi, seperti halnya data inflasi.

    Dia menambahkan, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah bisa lebih cepat bergerak. Pendidikan keuangan juga penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda untuk memperluas literasi keuangan.

    “Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD penting untuk memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.

    “Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.

    Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci yang membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan.

    Oleh sebab itu, OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat.

    ”Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lonjakan Serangan Siber Setelah Pandemi, OJK Ingatkan Bank Terkait Ini – Page 3

    Lonjakan Serangan Siber Setelah Pandemi, OJK Ingatkan Bank Terkait Ini – Page 3

    Karena itu, BCA mengadopsi cybersecurity framework NIST yang berfokus pada lima pilar utama: identify, protect, detect, respond, dan recover. “Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, kita siap bagaimana merespons dan bagaimana melakukan recovery,” pungkasnya.

    Sementara itu, Country Manager Synology Inc, Clara Hsu, menambahkan bahwa strategi perlindungan data tidak cukup hanya dengan backup.

    Dia menilai, cadangan data harus dapat dipulihkan sepenuhnya, tahan terhadap serangan, dan terlindung dari ransomware. Clara menjelaskan Synology mendorong penerapan strategi 3-2-1-1-0 backup agar institusi keuangan dapat pulih lebih cepat dari insiden siber tanpa mengganggu operasional.

  • Tingkatkan Literasi Keuangan ASN, Pemkot Kediri dan OJK Selenggarakan Sekolah Pasar Modal

    Tingkatkan Literasi Keuangan ASN, Pemkot Kediri dan OJK Selenggarakan Sekolah Pasar Modal

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kediri, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal bagi ASN Pemerintah Kota Kediri, Rabu (24/9). Berlangsung di Ruang Joyoboyo, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 peserta yang sebelumnya telah mendaftar secara online serta narasumber dari OJK Kediri, Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Timur, dan Maybank Sekuritas.

    Ditemui usai membuka acara, Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan peserta. “Dengan pengetahuan ini diharapkan ASN kalau ingin investasi dapat memilih platform yang tepat dan dalam pengawasan OJK. Teknik-teknik investasi yang hari ini diajarkan dapat digunakan sebagai dasar kalau ingin terjun ke dunia pasar modal,” ucapnya.

    Tak berhenti di sini, Bagus juga mengutarakan melalui kerja sama dengan OJK, pihaknya berencana akan membuka Galeri Pasar Modal sebagai wadah bagi ASN yang ingin mendalami pasar modal. Dirinya juga memberikan tips kepada peserta yang ingin memulai investasi namun tidak mengganggu tugas utama sebagai ASN. “Investasi merupakan kebutuhan individual, tips harus menerapkan do your own research atau DYOR. Pilih investasi jangka menengah dan jangka panjang agar tidak mengganggu tugas sebagai ASN,” terangnya.

    Di kesempatan yang sama, Dyan Fajar Mahardika, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur Bursa Efek Indonesia menyampaikan tujuannya memberikan materi pengenalan pasar modal yakni untuk mengenalkan kepada masyarakat, agar pasar modal bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. “Kalau dulu image-nya yang punya saham adalah orang lapisan ekonomi atas, tapi sekarang siapapun bisa membeli saham dengan harga mulai puluhan ribu rupiah. Selain itu agar masyarakat tahu informasi resmi dari OJK langsung agar terhindar dari penipuan berkedok investasi,” jelasnya.

    Dyan juga memberikan edukasi terkait langkah awal memulai investasi. Masyarakat terlebih dahulu harus membuka rekening pada platform yang dipilih untuk menyimpan dana dari investor di Bank Rekening Dana Nasabah (RDN), salah satunya Maybank Sekuritas. Kemudian, calon investor akan dipandu petugas untuk direkomendasikan saham-saham yang potensial sesuai kebutuhan masing-masing. “Pesan untuk ASN action dulu kalau cuma teori tidak dapat manfaat. Karena kalau praktik akan dapat ilmunya dipraktekkan terus menerus dan dimanfaatkan untuk masa depan,” tandasnya.

    Salah seorang peserta, Al Qusnul Zhuhri, ASN BAPPEDA Kota Kediri menuturkan motivasinya mengikuti kegiatan ini ialah ingin menambah wawasan tentang saham, seperti langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk memulai investasi di dunia saham, bagaimana belajar tentang fundamental, dan teknik membaca pergerakan pasar agar tidak mengalami kerugian.

    “Investasi modal dalam perencanaan keuangan ASN menurut saya ini sangat penting dan seharusnya para ASN juga melek investasi agar ke depannya di saat pensiun kita sudah mempunyai investasi yang bisa digunakan saat hari tua nanti,” tutupnya. [nm/aje]

  • Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang sudah diputus hukum bersalah, akan membayar utangnya senilai Rp 60 triliun pada tahun ini. Purbaya menegaskan, para penunggak pajak itu dipaksa untuk melunasi kewajiban dalam pekan ini.

    Pemerintah resmi membatasi impor singkong, tapioka, dan etanol lewat dua permendag baru yang diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 19 September 2025.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan perubahan ketentuan skema co-payment 10% pada asuransi kesehatan menjadi skema risk sharing 5% ke Komisi XI DPR RI.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 24/09/2025) berikut ini.

  • Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyebut keberadaan dana tersebut membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi industri perbankan.

    Meski masih terdapat kredit belum tersalur atau undisbursed loan, hal itu justru mencerminkan adanya komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan jadwal penarikan debitur.

    “Kita tahu sejak minggu lalu efektif dana Rp 200 triliun masuk ke bank-bank himbara. Sementara undisburshed (kredit belum tersalur) masih tinggi. Sebenarnya undisburshed menunjukkan bahwa bank itu komit untuk menyalurkan sejumlah dana kredit kepada debitur,” kata Indah dalam sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Indah menjelaskan bahwa secara industri, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada di angka 86 persen.

    Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat kisaran ideal LDR berada pada rentang 75 persen hingga 92 persen. Dengan tambahan dana pemerintah, posisi likuiditas bank menjadi semakin kuat untuk mendorong penyaluran kredit.

    “Kalau kita lihat berapa wajarnya LDR adalah 75 persen hingga 92 persen. Jadi disini masih ada ruang gerak, karena ketika masuk dana Pemerintah itu ke bank Himbara tentu akan meningkatkan deposit,” jelasnya.

     

  • Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    “Enggak (rangkap jabatan), dia akan jadi ketua LPS saja. Karena di LPS enggak boleh merangkap (jabatan),” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan pengunduran diri Anggito dari posisinya sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Proses pengunduran diri tersebut berjalan otomatis sejak Anggito ditetapkan sebagai Ketua DK LPS.

    “Oh, sudah (mundur), sudah. Ini hampir otomatis ya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menetapkan Anggito sebagai Ketua DK LPS periode 2025–2030 melalui rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

    Anggito menegaskan dirinya siap mengembalikan mandat jabatan Wamenkeu kepada Presiden saat menanggapi penetapannya sebagai Ketua DK LPS.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” katanya.

    Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya di posisi Wamenkeu. Dirinya juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya sejatinya otomatis, mengingat larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara.

    “Sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan, karena posisi strategis dan posisi pejabat negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila nanti terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres (Keputusan Presiden) jadi saya masih libur dulu ya,” ujar dia.

    Selain itu, terkait koordinasi dengan Menkeu Purbaya, Anggito mengatakan optimistis sinergi akan terus berjalan baik.

    “Secara organisasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) itu memang sinergis ya. Sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya, maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) dan Pak Mahendra (Ketua DK OJK), kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah dan secara institusi semakin baik ya,” ujar dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Bank Indonesia.

    Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

    “Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 saudara telah diangkat sebagai anggota DK OJK Ex-officio dari BI,” kata Sunarto.

    Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

    Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi serta dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Dengan demikian, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sebagai berikut.

    Ketua: Mahendra Siregar

    Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Isabella Wattimena

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya Kembalikan Jabatan Wamenkeu ke Presiden

    Saya Kembalikan Jabatan Wamenkeu ke Presiden

    Jakarta –

    Anggito Abimanyu telah resmi menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Anggito memastikan dirinya tak rangkap jabatan.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan Wakil Menteri (Keuangan) kepada Presiden,” kata Anggito saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Anggito telah menandatangani pakta yang menegaskan komitmennya tidak boleh rangkap jabatan. Pakta tersebut berisi apabila terpilih menjadi Ketua LPS, ia secara langsung tidak lagi menempati posisi Wamenkeu. Saat ini, ia sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapannya sebagai Ketua LPS.

    “Karena posisi strategis dan posisi pejabat negara, itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres,” jelas Anggito.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai penggantinya di Kementerian Keuangan, Anggito tidak mengetahui. Ia hanya diberikan tugas untuk menjadi salah satu kandidat Ketua LPS.

    Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikannya posisi Ketua LPS. Dengan kehadirannya, sinergitas bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin baik.

    “Secara organisasi KSSK itu memang sinergis ya, sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya (Menkeu), maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) dan pak Mahendra kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah. Dan secara institusi semakin baik ya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Persetujuan dilakukan setelah mendapat laporan dari Komisi XI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan pada Senin (22/9) malam.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner LPS tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I, Selasa (23/9/2025).

    “Setujuuuu,” jawab para anggota dewan yang diikuti dengan ketuk palu dari Puan.

    Tonton juga video “Prabowo Soroti Tambang Ilegal RI, Kemenkeu Bakal Perkuat Simbara” di sini:

    (acd/acd)

  • Banyak Diskon Tanggal Kembar, Ini Cara Atur Prioritas Belanja Online

    Banyak Diskon Tanggal Kembar, Ini Cara Atur Prioritas Belanja Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Momen tanggal kembar dan diskon akhir tahun selalu jadi waktu yang ditunggu banyak orang. Mulai dari flash sale, voucher eksklusif, sampai promo cicilan terasa spesial karena bikin pengalaman belanja jadi lebih seru dan lebih hemat.

    Kalau dikelola dengan tepat, belanja di tengah promo besar justru bisa jadi kesempatan cerdas untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mewujudkan wishlist yang sudah lama kamu incar. Kuncinya ada di pengaturan budget dan prioritas belanja yang tepat.

    Dengan strategi sederhana, kamu bisa menikmati euforia belanja tanpa khawatir pengeluaran membengkak. Inilah cara agar setiap klik “checkout” terasa lebih bijak, menyenangkan, dan tentunya sesuai dengan kondisi finansialmu.

    Cara Belanja Cerdas saat Diskon Besar-besaran

    1. Buat Daftar Kebutuhan vs Keinginan

    Sebelum berburu diskon atau flash sale, tulis barang yang memang kamu butuhkan. Bedakan mana kebutuhan utama, seperti elektronik rumah tangga yang rusak, sepatu kerja yang sudah aus, atau sabun dan shampoo yang sudah habis, dan mana sekadar keinginan yang masih bisa ditunda. Dengan membuat daftar ini, kamu lebih fokus dan terhindar dari belanja impulsif.

    2. Tetapkan Budget Belanja

    Tentukan batas maksimal belanja, misalnya 20-30% dari pendapatan bulanan. Dengan begitu, kamu bisa tetap puas belanja tanpa mengorbankan kebutuhan lain seperti tabungan atau dana darurat. Kalau perlu, pisahkan budget belanja di rekening khusus agar tidak tercampur dengan uang kebutuhan sehari-hari. Cara sederhana ini sangat efektif menjaga dompet tetap aman.

    3. Bandingkan Harga Sebelum Check Out

    Sebelum menekan tombol check out, luangkan waktu sebentar untuk membandingkan harga di beberapa toko. Selain itu, bandingkan juga kualitas produk dan ulasan pembeli lain agar tidak kecewa setelah barang datang. Ingat, belanja cerdas bukan cuma soal murah, tapi juga soal mendapatkan value terbaik.

    4. Ingat Prinsip “Belanja Sesuai Kemampuan”

    Disiplin dengan budget, daftar prioritas dan kemampuan finansialmu. Tahan godaan untuk check out barang yang sebenarnya tidak mendesak. Dengan begitu, belanja tetap menyenangkan karena bebas rasa bersalah dan dompet tetap sehat setelah promo berakhir.

    5. Maksimalkan Voucher dan Promo Cicilan

    Kalau ada barang bernilai besar yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti handphone baru, peralatan rumah tangga, atau gadget kerja, kamu bisa memanfaatkan promo seperti cicilan 0%. Dengan cicilan 0%, kamu bisa mengatur cash flow lebih nyaman karena tidak perlu membayar sekaligus dalam jumlah besar. Jangan lupa untuk selalu catat pengeluaran dan bayar tagihan tepat waktu. Selain itu, cek voucher apa saja yang bisa kamu maksimalkan sebelum check out, agar kamu bisa mendapatkan harga termurah.

    Biar Belanja Diskon Lebih Hemat, Manfaatkan SPayLater Super Festival!

    Supaya pengalaman belanja kamu makin maksimal, jangan lewatkan SPayLater Super Festival dengan rangkaian promo spesial. Dengan Lyodra sebagai wajah utamanya, SPayLater menawarkan berbagai promo mulai dari Bonus Aktivasi 500RB, Cicilan 0% s/d 12 Bulan (dengan syarat dan ketentuan berlaku), sampai Flash Sale 9RB setiap Rabu, semuanya siap bikin belanja makin hemat dan menyenangkan.

    Dengan SPayLater, kamu bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan sekaligus mewujudkan wishlist impian. Tidak perlu menunda atau khawatir soal pembayaran yang datang berbarengan, karena semuanya bisa diatur dengan cara yang lebih fleksibel yaitu program cicilan, bahkan bisa diatur sesuai dengan kemampuanmu. Belanja pun jadi terasa lebih ringan dan terencana.

    SPaylater oleh PT Commerce Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangan lupa untuk gunakan layanan paylater resmi seperti SPayLater, yuk segera belanja!

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]