Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK: Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Dinamika Global – Page 3

    OJK: Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Dinamika Global – Page 3

    Adapun OJK mencatat pada Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy atau Rp 8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 8,11 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,08 persen yoy.

    “Ditinjau dari kepemilikan, kredit dari kantor cabang bank asing tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 9,90 persen yoy,” ujarnya.

    Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82 persen, di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM.

    Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 18,31 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 22,25 persen dan aktivitas jasa lainnya tumbuh 28,92 persen.

     

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Bitcoin cs Pecah Rekor, Tembus Rp 2,08 M

    Harga Bitcoin cs Pecah Rekor, Tembus Rp 2,08 M

    Jakarta –

    Bitcoin (BTC) menyentuh harga tertinggi sepanjang masa di level US$ 126.000 atau sedikit di bawah Rp 2,08 miliar (asumsi kurs Rp 16.577) pada perdagangan hari ini, Rabu (8/10/2025). Capaian ini menandakan kripto sebagai aset lindung di tengah ketidakpastian ekonomi.

    Berdasarkan data pasar, harga BTC sempat menyentuh US$ 126.080 sebelum stabil di kisaran US$ 124.700. Kenaikan BTC diikuti penguatan harga Ethereum ke level US$ 4.600 dan koin XRP di harga US$ 2,9.

    Pergerakan ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap aset kripto utama yang meningkat setelah periode konsolidasi di beberapa bulan terakhir. Kenaikan BTC ini didorong peningkatan arus masuk dana institusional seiring melemahnya dolar AS.

    ETF Bitcoin yang diterbitkan sejumlah manajer investasi global seperti BlackRock dan Fidelity juga mencatat arus masuk miliaran dolar sepekan terakhir, yang berdampak untuk mempersempit suplai di pasar spot.

    Penurunan cadangan BTC di bursa global ke titik terendah dalam enam tahun juga memperkuat tekanan kenaikan harga. Kondisi ini menandakan banyak investor yang menyimpan BTC di dompet pribadi untuk jangka panjang.

    Vice President INDODAX, Antony Kusuma, kenaikan harga BTC menjadi sinyal kuat diakuinya aset digital dalam sistem keuangan global. Menurutnya, reli harga ini turut didorong oleh meningkatnya partisipasi institusi, bukan hanya investor ritel.

    “Pencapaian harga US$ 126.000 merupakan bukti nyata bahwa Bitcoin telah memasuki fase kematangan baru. Saat ini, Bitcoin tidak lagi sekadar instrumen spekulatif, melainkan bagian dari strategi diversifikasi aset yang diakui oleh lembaga keuangan besar di seluruh dunia,” ujar Antony dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10/2025).

    Antony menjelaskan, karakteristik pasar saat ini berbeda dibandingkan siklus sebelumnya. Pada 2021, euforia BTC lebih banyak digerakkan oleh faktor emosional dan partisipasi ritel.

    Namun kini, penurunan cadangan bursa, hingga permintaan institusional yang stabil menjadi sentimen positif bagi pergerakan harga BTC. Ia menegaskan, faktor tersebut menciptakan fondasi lebih sehat bagi pertumbuhan jangka panjang.

    “Kita tidak lagi melihat kenaikan berbasis hype. Kali ini, kenaikan Bitcoin dibangun atas dasar kepercayaan dan penerapan nyata di berbagai sektor, termasuk pembayaran lintas negara, aset treasury, hingga instrumen lindung nilai terhadap inflasi,” jelasnya.

    Dari sisi pasar domestik, Antony mencatat peningkatan signifikan di perdagangan INDODAX seiring dengan rekor harga baru ini. Volume transaksi dalam platformnya tercatat meningkat hampir 50%, dibandingkan periode sebelumnya.

    “Bahkan dalam satu hari terakhir, bertepatan dengan Bitcoin ATH di US$ 126.000 volume trading INDODAX mencapai Rp 1 T. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin percaya diri terhadap investasi kripto dan mulai memandangnya sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang,” ungkapnya.

    Antony menilai momentum ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran di ekosistem kripto global. Dengan regulasi yang matang dan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri aset kripto Indonesia berpotensi menjadi salah satu yang paling progresif di Asia Tenggara.

    “Keterbatasan suplai Bitcoin yang hanya 21 juta unit menjadikannya asetbyang secara fundamental langka. Ketika permintaan terus tumbuh, terutama dari institusi besar, harga wajar Bitcoin akan cenderung terus meningkat,” katanya.

    Mengenai potensi pergerakan harga ke depan, Antony menyebut selama BTC mampu bertahan di atas level psikologis US$ 120.000, tren bullish masih sangat kuat. Pasalnya secara teknikal dan fundamental, kondisi pasar saat ini mendukung kenaikan lanjutan.

    Ia pun mengingatkan strategi investasi yang konsisten dan terukur tetap menjadi kunci. Menurutnya, strategi pembelian bertahap atau Dollar-Cost Averaging (DCA) efektif menghadapi volatilitas.

    “Investor kripto perlu tetap disiplin dan tidak terjebak pada euforia jangka pendek,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Jakarta –

    Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan Rabu malam ini (8/10/2025).

    Sertijab ini akan dilakukan oleh Plt. DK Ketua LPS Didik Madiyono kepada Ketua LPS yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu.

    Sertijab disaksikan para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Salah satunya ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga merupakan Ketua KSSK dan mantan Kepala DK LPS.

    Terpantau di Kantor LPS di Equity Tower, SCBD, Jakarta, Anggito telah tiba di kantor barunya pada sekitar pukul 19.00. Tidak lama berselang, hadir pula Purbaya di lokasi.

    Sebelum masuk ke ruangan, Purbaya menyempatkan diri untuk menyampaikan sejumlah pesan untuk Ketua DK LPS yang baru.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, asess (assessment) kondisi perbankan dengan benar,” ujar Purbaya, ditemui di lokasi.

    Purbaya juga memberi peringatan kepada Kepala DK LPS yang baru agar jujur dalam bekerja dan membuat pelaporan yang transparan.

    “Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” kata Purbaya sembari tersenyum.

    Dalam kesempatan tersebut, juga turut hadir beberapa perwakilan anggota KSSK lainnya, antara lain Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus ex officio LPS, Dian Ediana Rae, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzih Amro, Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Haika, hingga Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing.

    Sebagai informasi, pada siang hari ini Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah Anggota DK LPS periode 2025-2030 di Istana Negara, setelah dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner (ADK) LPS yang terdiri dari:

    1. Anggito Abimanyu, sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
    2. Farid Azhar Nasution, sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
    3. Doddy Zulverdi, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank
    4. Ferdinan D Purba, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis
    5. Aida S Budiman, Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia
    6. Suminto, Anggota Dewan Komisioner LPS LPS ex-officio Kementerian Keuangan

    Dengan pengangkatan ADK ini maka Dewan Komisioner LPS saat ini berjumlah 7 anggota dimana satu lagi, yaitu Dian Ediana Rae masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan.

    Pengangkatan ADK ini untuk menggantikan pejabat yang sudah selesai masa tugasnya, yaitu Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, dan Luky Alfirman, Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

    Didik Madiyono juga merangkap sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS sejak pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa dari Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025.

    (shc/hns)

  • OJK Perkuat Sektor Jasa Keuangan Sokong Program Prioritas Nasional – Page 3

    OJK Perkuat Sektor Jasa Keuangan Sokong Program Prioritas Nasional – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti peningkatan signifikan serangan siber di Indonesia yang melonjak setelah pandemi COVID-19.

    Plt Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan OJK, Yudi Permana, mengungkapkan sepanjang 2024 tercatat 330,5 juta serangan siber, dengan sektor keuangan berada di posisi keempat sebagai target utama.

    “Sejak COVID-19 terasa sekali bagaimana insiden siber meningkat, karena ada kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi digital,” ungkap Yudi dalam acara INFOBANK CONNECT: Financial Inclusion 5.0 Membangun Sistem Perlindungan Data Melalui Teknologi Digital di Jakarta, 24 September 2025.

    Menurut Yudi, OJK telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan. Namun, perkembangan ancaman siber berjalan lebih cepat dibanding kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital. 

    “Oleh karena itu, OJK mengharapkan perbankan untuk selalu mengedukasi nasabahnya. Karena pemahaman soal serangan siber dan perlindungan data ini masih menjadi titik terlemah,” ujarnya.

    Selain edukasi bagi nasabah, Yudi juga menekankan perlunya meningkatkan pemahaman karyawan bank terkait ancaman siber. Ia menilai, banyak serangan justru masuk melalui sistem internal maupun akibat minimnya pengetahuan pegawai mengenai pentingnya keamanan data.

     

     

  • OJK tingkatkan literasi keuangan syariah di Mataram

    OJK tingkatkan literasi keuangan syariah di Mataram

    Total aset perbankan syariah tercatat Rp24,85 triliun atau tumbuh 11,02 persen secara tahunan

    Mataram (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan literasi, inklusi serta akselerasi industri keuangan syariah melalui Syariah Financial Fair yang digelar pada 3 hingga 4 Oktober 2025 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Kinerja industri keuangan syariah di NTB per Agustus 2025 menunjukkan perkembangan signifikan. Total aset perbankan syariah tercatat Rp24,85 triliun atau tumbuh 11,02 persen secara tahunan,” kata Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo di Mataram, Sabtu.

    Dana pihak ketiga tercatat mencapai Rp16,66 triliun atau tumbuh 9,06 persen, sementara pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp18,23 triliun dengan porsi terbesar 86,79 persen disalurkan pada pembiayaan konsumtif.

    Dari sektor non perbankan, kata Rudi, perusahaan pembiayaan juga mencatat pertumbuhan 4,64 persen yang menandakan potensi sektor syariah di Nusa Tenggara Barat semakin kuat.

    OJK melibatkan 17 pelaku usaha jasa keuangan syariah dan dua lembaga lain yang membuka 20 gerai inklusi dalam ajang Syariah Financial Fair di Lombok Epicentrum Mall Mataram tersebut.

    Selama dua hari pelaksanaan, masyarakat disuguhi beragam agenda mulai dari pameran syariah, gelar wicara edukasi produk keuangan syariah, lomba mewarnai, peragaan busana anak-anak, hingga peragaan busana kerja syariah.

    “Ajang itu menjadi wadah interaktif yang memperkenalkan produk-produk keuangan syariah yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rudi.

    Lebih lanjut dia berharap kegiatan itu menjadi platform kolaborasi lintas sektor antara perbankan, lembaga pembiayaan, teknologi finansial syariah, UMKM dan pelaku industri halal.

    Kolaborasi tersebut diyakini dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih dinamis, inovatif dan berkelanjutan.

    “Penguatan transaksi keuangan syariah secara digital, transparan dan beretika sangat penting agar masyarakat NTB dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih aman dan nyaman sesuai prinsip syariah,” kata Rudi.

    Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini.

    Menurut dia, perubahan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) bisa langsung berimbas pada kondisi pasar keuangan dunia.

    “Di tengah-tengah kondisi global yang semakin penuh ketidakpastian, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Di sinilah keuangan syariah memiliki arti penting, karena memberikan kepastian bagi banyak pengusaha,” pungkas Iqbal.

    Pewarta: Sugiharto Purnama/Awaludin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih Mana?

    BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih Mana?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengusulkan skema baru soal koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta. Tak heran jika animo masyarakat pun meningkat untuk menggali lebih dalam soal perbandingan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah pun menjelaskan bahwa perbedaan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bisa dilihat dari aspek kepesertaan, iuran, cakupan manfaat yang dijamin, aksesibilitas, dan proses klaimnya.

    Dari sisi kepesertaan, Rizzky mengungkapkan bahwa peserta BPJS Kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia setidaknya enam bulan.

    Selain itu, tidak ada batasan usia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia pun bisa menjadi pesertanya. Bahkan, tidak ada seleksi riwayat kesehatan seseorang atau medical check up bagi masyarakat untuk menjadi peserta JKN.

    “Iuran BPJS Kesehatan tidak dibedakan berdasarkan risiko kesehatan peserta, melainkan sesuai segmen peserta. Nominalnya juga relatif murah, mulai dari Rp35 ribu per orang per bulan, bahkan ada segmen peserta yang iurannya gratis karena sudah ditanggung pemerintah. Khusus masyarakat yang terdaftar di segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang iurannya dipotong tiap bulan dari penghasilannya, bahkan bisa menanggung 5 orang, yaitu pekerja, pasangannya, dan 3 orang anak,” jelas Rizzky dalam keterangan resmi, Sabtu (4/10/2025).

    Sebagai informasi, perhitungan iuran bagi pekerja adalah 5%, dengan rincian 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari penghasilan peserta PPU. Adapun batas maksimal penghasilan per bulan yang digunakan sebagai dasar hitungan iuran peserta PPU adalah maksimal Rp 12 juta. Jadi, meski pendapatan seorang peserta PPU mencapai Rp100 juta pun, maka yang dipotong dari pendapatan peserta tersebut adalah tetap 1% dari Rp12 juta.

    “Dengan iuran yang semurah itu, cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas. Selain itu, tidak ada limit biaya karena pelayanan kesehatan yang dijamin diberikan berdasarkan indikasi medis pesertanya. Ada ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata Rizzky.

    Dari sisi aksesibilitas, saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.586 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.157 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.526 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia yang siap melayani peserta JKN. Karena Program JKN memiliki prinsip portabilitas, maka pesertanya bisa mengakses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili KTP yang bersangkutan.

    “Untuk proses klaimnya, karena Program JKN ini bukan berskema reimbursement, maka peserta BPJS Kesehatan tidak perlu mengurus berkas klaim apapun setelah berobat. BPJS Kesehatan akan membayari biaya berobat peserta langsung ke fasilitas kesehatan. Jadi, selama peserta mengikuti prosedur berobat yang benar, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya tambahan apapun dari peserta,” jelas Rizzky.

    Rizzky juga menjelaskan bahwa luasnya manfaat dan murahnya iuran Program JKN, merupakan wujud perhatian negara kepada masyarakat. Karena itulah, negara mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara, bagi masyarakat yang mampu dan ingin mendapat manfaat non-medis lebih, maka bisa melengkapinya dengan asuransi swasta.

    “Tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan jatuh sakit. Oleh karena itu, supaya terlindungi jaminan kesehatan kapan saja, jangan lupa membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan. Kalau takut lupa bayar, gunakan layanan autodebit saja agar otomatis terpotong, yang penting ada cukup saldo di rekening. Jika ada peserta yang menunggak iuran karena faktor finansial, tunggakannya bisa dicicil agar lebih ringan lewat Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Jika perlu informasi atau bantuan seputar BPJS Kesehatan, jangan ragu hubungi kami lewat chat Whatsapp di nomor 08118165165 (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau kanal media sosial resmi kami,” ujar Rizzky.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • OJK kenalkan investasi pasar modal syariah di USK Banda Aceh

    OJK kenalkan investasi pasar modal syariah di USK Banda Aceh

    Investasi saham bukan perjudian. Saham instrumen investasi sah, bahkan dalam perspektif syariah telah memperoleh legitimasi dari DSN-MUI

    Banda Aceh (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenalkan investasi di pasar modal syariah kepada mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

    “Investasi saham bukanlah perjudian. Saham merupakan instrumen investasi yang sah, bahkan dalam perspektif syariah telah memperoleh legitimasi dari DSN-MUI melalui fatwanya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK-RI Inarno Djajadi di Darussalam, Aceh, Jumat.

    Pernyataan itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di USK lewat Program OJK Mengajar untuk mengenalkan peluang dan tantangan pasar modal syariah di AAC, Dayan Dawood, Darussalam.

    Inarno menjelaskan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif.

    Ia menyebutkan hingga akhir Agustus 2025, kapitalisasi pasar syariah telah mencapai Rp8.856,95 triliun atau setara dengan 62,55 persen dari total kapitalisasi pasar modal nasional.

    Ia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki peluang besar dalam mengembangkan pasar modal syariah.

    “Masyarakat Muslim dapat berinvestasi dengan cara yang halal, sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Ia juga mengingatkan semangat investasi harus diiringi kewaspadaan, karena banyak anak muda tergoda berinvestasi karena ikut-ikutan atau FOMO (Fear of Missing Out).

    “Setiap orang harus mempelajari dengan cermat instrumen investasi, menyesuaikan dengan kemampuan finansial dan profil risiko,” katanya.

    Ia mengatakan investasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara berutang. Investasi terbaik adalah yang dijalani dengan nyaman, sesuai kemampuan, dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya mengandalkan prediksi jangka pendek.

    Rektor USK Prof Marwan menilai kuliah umum ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

    “Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi salah satu pemicu suburnya praktik-praktik yang merugikan, seperti judi online dan investasi ilegal,” katanya.

    Menurut dia, pemahaman menyeluruh tentang inklusi keuangan berperan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan penguatan pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha, serta memperkuat basis ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai Islam.

    “Aceh bukan hanya menjadi daerah yang konsisten dalam penerapan syariat, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan integrasi antara prinsip agama dengan kemajuan ekonomi modern,” katanya

    Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti hanya pada sosialisasi, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta program yang melibatkan mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat secara luas.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • VKTR merampungkan pabrik hingga catat penjualan Rp414 miliar awal 2025

    VKTR merampungkan pabrik hingga catat penjualan Rp414 miliar awal 2025

    Kita ingin untuk bisa membangun ekonomi negeri ini dengan meningkatkan kandungan lokal dari produk-produk kendaraan listrik VKTR.

    Jakarta (ANTARA) – PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), perusahaan elektrifikasi kendaraan berat (heavy mobility), mencatat sejumlah pencapaian semester I-2025, seperti penyelesaian pembangunan pabrik di Magelang, Jawa Tengah, hingga penjualan kendaraan di angka Rp414 miliar.

    Direktur PT VKTR Achmad Amri Aswono Putro dalam Public Expose Insidentil 2025 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya telah merampungkan pembangunan pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang pada awal 2025.

    Fasilitas perakitan mobil listrik completely knocked down (CKD) pertama untuk kendaraan listrik komersial di Indonesia ini memiliki kapasitas hingga 3.000 unit bus dan truk per tahun, yang telah di-soft launching pada Mei 2025.

    Perseroan juga terus mengembangkan berbagai prototipe dan menjalankan uji coba bersama calon pelanggan strategis.

    Dari sisi keuangan, VKTR membukukan penjualan sebesar Rp414 miliar pada semester I-2025, tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama didorong peningkatan segmen manufaktur suku cadang.

    Namun, laba bersih perusahaan menurun menjadi Rp8 miliar, seiring keterbatasan pengakuan penjualan kendaraan listrik pada semester pertama, karena mayoritas pengiriman unit baru akan terealisasi di paruh kedua tahun ini.

    Untuk total aset perseroan naik menjadi Rp1,79 triliun, ditopang penyelesaian pabrik Magelang serta masuknya uang muka dari pesanan baru.

    Pada periode itu pula, VKTR kembali dipercaya oleh TransJakarta dalam tender untuk penyediaan 80 unit bus listrik 12 meter CKD. Unit-unit tersebut dijadwalkan dikirim pada kuartal IV 2025.

    Selain itu, perusahaan juga menuntaskan pengiriman enam unit forklift listrik ke sejumlah perusahaan swasta maupun internal grup, serta lima unit bus 12 meter ke operator TransJakarta.

    Pihaknya telah menyiapkan strategi untuk memperkuat daya saing, termasuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memperoleh insentif pemerintah, serta ekspansi ke pasar business to business (B2B) agar tidak hanya bergantung pada segmen publik.

    “Kita ingin untuk bisa membangun ekonomi negeri ini dengan meningkatkan kandungan lokal dari produk-produk kendaraan listrik VKTR,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, menurut dia lagi, perusahaan juga berfokus pada pengembangan fasilitas perakitan CKD, peningkatan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta penguatan kompetensi SDM.

    VKTR menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi material tertunda yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. VKTR berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi sesuai ketentuan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Dengan berbagai capaian dan strategi tersebut, pihaknya optimistis dapat memperluas pasar sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan di tanah air.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokocrypto: Regulasi progresif jadi kunci kripto instrumen pembayaran

    Tokocrypto: Regulasi progresif jadi kunci kripto instrumen pembayaran

    Regulasi yang jelas dan harmonis bukan hanya memberi kepastian bagi pelaku industri, tetapi juga mampu membuka jalan bagi adopsi kripto yang lebih luas di masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai, regulasi yang progresif dan adaptif menjadi kunci agar kripto bisa menjadi instrumen pembayaran di Indonesia.

    “Regulasi yang jelas dan harmonis bukan hanya memberi kepastian bagi pelaku industri, tetapi juga mampu membuka jalan bagi adopsi kripto yang lebih luas di masyarakat,” kata Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu ia sampaikan sebagai respons terhadap salah satu isu mengenai masa depan aset kripto seiring pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Salah satu isu strategis adalah potensi kripto berkembang tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran.

    Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) sempat mengajukan usulan agar revisi UU P2SK memberi ruang lebih luas bagi inovasi, termasuk harmonisasi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    Menurut Wakil Ketua Umum Aspakrindo-ABI Yudhono Rawis, mekanisme serupa sudah diterapkan di Amerika Serikat (AS), yang mana stablecoin mulai diakui untuk transaksi pembayaran sehari-hari.

    “Rekomendasi kami terkait inovasi, terutama untuk alat pembayaran. Pembayaran masih diatur di Bank Indonesia, sedangkan exchange dan blockchain di OJK. Harapan kami dengan harmonisasi antarinstitusi, kripto bisa berkembang dari instrumen investasi menjadi pembayaran,” ujar Yudho dalam rapat Panja Revisi UU P2SK dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (24/9) lalu.

    Tokocrypto menyambut baik hal tersebut. Calvin menilai inisiatif asosiasi untuk mendorong kripto sebagai instrumen pembayaran adalah momentum penting bagi Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain.

    Jika diarahkan dengan tepat, kripto bisa menjadi katalis bagi percepatan digitalisasi keuangan nasional, sekaligus menguatkan daya saing industri teknologi finansial di tingkat global.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa inovasi tidak harus menunggu perubahan regulasi yang besar.

    Calvin menambahkan bahwa selain rencana jangka panjang seperti perluasan fungsi kripto, pemerintah juga dapat mengambil langkah inovatif dalam jangka pendek untuk memperkuat ekosistem.

    Dalam jangka pendek, sejumlah langkah strategis dapat segera dilakukan, antara lain pemberian insentif pajak, percepatan proses listing token baru, serta dukungan terhadap pengembangan produk inovatif seperti Staking dan instrumen derivatif yang dirancang lebih sesuai dengan kerangka regulasi sekaligus agile mengikuti dinamika industri dapat memberikan stimulus signifikan bagi pertumbuhan ekosistem kripto.

    “Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan misalnya pemberian insentif pajak yang lebih ringan, percepatan proses listing token-token baru, hingga dukungan untuk produk inovatif seperti Staking dan Futures. Langkah-langkah tersebut bisa menstimulasi pertumbuhan pasar kripto secara lebih cepat,” ujarnya lagi.

    Meski potensi kripto sebagai instrumen pembayaran terbuka lebar, sejumlah tantangan tetap harus diatasi.

    Salah satunya adalah maraknya exchange ilegal yang masih beroperasi dan mengambil porsi besar dari transaksi pengguna Indonesia. Selain itu, regulasi perpajakan juga perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan karakteristik pasar kripto yang borderless.

    Calvin menilai, konsolidasi antarotoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi kunci dalam membangun kerangka regulasi yang seimbang, antara perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan ruang inovasi.

    Ia juga menekankan bahwa aset kripto telah memberikan kontribusi nyata bagi negara.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), penerimaan pajak kripto hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1,61 triliun, atau hampir 4 persen dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun.

    “Potensi kripto sebagai instrumen pembayaran di Indonesia tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada keberanian regulasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kripto dapat berevolusi dari sekadar instrumen investasi menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran digital nasional, memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi digital global,” ujar Calvin pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.