Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Harga Emas Mahal, Kok Tetap Banyak yang Beli?

    Harga Emas Mahal, Kok Tetap Banyak yang Beli?

    Video: Harga Emas Mahal, Kok Tetap Banyak yang Beli?

    Tonton Video OJK: IHSG September Cetak Rekor, Kapitalisasi Tembus Rp 14.995 T

    4,998 Views | Jumat, 10 Okt 2025 14:56 WIB

    Salah satu toko emas di Jakarta ini ramai dikunjungi warga yang hendak membeli emas. Padahal, harga emas melonjak dan sudah menembus Rp 2 juta per gramnya.

    “Kalau memang lagi ada uang, ya, mendingan kita beli lagi aja, sih. Keburu harganya naik lagi,” ucap salah seorang warga, Zulfinur Hadinanto.

    Senada dengan Zulfinur, Amora pun memilih membeli emas selagi masih ada uang yang bisa disisihkan. “Saya merasa lebih aman untuk beli emas dibandingkan untuk investasi di tempat lain,” aku Amora.

    Fenomena ini dibenarkan oleh pengelola toko emas, Irna Yunia Majid. Irna mengatakan sekitar 90% pelanggan datang untuk membeli, bukan menjual emas sejak kenaikan harga emas di bulan September..

    Yasmina Athira/Reuters – 20DETIK

  • Agar BLT Tepat Sasaran, Prabowo Minta 1 Keluarga Punya 1 Rekening

    Agar BLT Tepat Sasaran, Prabowo Minta 1 Keluarga Punya 1 Rekening

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap keluarga minimal mempunyai satu rekening bank. Dengan demikian, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bisa lebih tepat sasaran.

    Permintaan itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Jumat (10/10/2025).

    “Bapak Presiden selaku ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengharapkan dan mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” ungkap Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei menunjukkan inklusi keuangan sudah mencapai 92,74%. Hanya saja, sambungnya, literasi keuangan masih 66,64% sehingga masih celah yang cukup tinggi yaitu sekitar 26,1%.

    Airlangga pun menegaskan bahwa tugas semua kementerian/lembaga terkait untuk memperkecil celah tersebut. Dia mendorong kerja sama dan sinergi yang lebih kuat antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD.

    “Kita berharap kalau bisa 98% [keluarga] dicapai 2027,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dia meyakini TPAKD bisa terus melakukan edukasi keuangan lebih massif karena bisa menjangkau 16,9 juta peserta pada tahun lalu.

    Tak hanya itu, dia mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong program satu rekening satu pelajar. Menurutnya, capaian program tersebut sudah mencapai 87,75% atau 58,32 juta rekening.

  • AKPI Komitmen Perkuat Profesi Kurator, Siap Jadi Mitra Strategis Pembangunan Hukum Nasional

    AKPI Komitmen Perkuat Profesi Kurator, Siap Jadi Mitra Strategis Pembangunan Hukum Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) optimistis dapat memperkuat profesi kurator dengan menjadi mitra pembangunan hukum dan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., dalam acara pelantikan pengurus AKPI di Surabaya, Jumat (10/10/2025).

    Dalam pelantikan ini terdapat 38 pengurus yang terbagi menjadi dua wilayah, yakni Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan sebanyak 33 pengurus, serta Pengurus Wilayah Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebanyak lima orang.

    Jimmy Simanjuntak menegaskan bahwa kepemimpinannya akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen organisasi dalam melayani anggota dan memperkuat posisi AKPI di tingkat nasional maupun internasional.

    “Hari ini AKPI melakukan pelantikan pengurus wilayah di Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan serta pengurus Indonesia bagian timur. Ini merupakan lanjutan dari kepengurusan AKPI yang baru. Kami mengundang stakeholder, Forkopimda, OJK, dan BI agar AKPI dapat berkontribusi nyata kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan edukasi serta pemahaman tentang pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan di berbagai daerah,” ujar Jimmy.

    Ia menambahkan, dalam program kerja kepengurusan AKPI periode 2025–2028, pihaknya akan lebih fokus memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangan.

    “Kami ingin memberikan pemahaman bahwa PKPU dan kepailitan bukanlah hal yang menakutkan. Justru ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki roda usaha mereka,” tegasnya.

    Terkait pengawasan internal, Jimmy memastikan Dewan Kehormatan (DK) AKPI tetap menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga anggota AKPI dapat menjalankan profesinya sesuai prosedur, transparan, dan profesional.

    “Selain itu, AKPI akan terus melakukan audiensi dengan pemerintah, stakeholder, dan organisasi pengusaha agar hambatan dalam pelaksanaan UU Kepailitan dapat diminimalkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Jimmy menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat kelembagaan AKPI agar lebih produktif dan mampu memberikan contoh positif bagi masyarakat serta lembaga peradilan.

    “Saat ini AKPI masih menjadi organisasi yang diminati banyak pihak, dan kami akan terus melakukan evaluasi agar metode perekrutan tetap menjaga kualitas dan integritas anggota,” ujarnya.

    Dalam pelantikan pengurus AKPI periode 2025–2028 ini turut hadir Sekretaris Jenderal AKPI Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan AKPI Irhamto, S.H., M.H., serta Ketua Pengurus Wilayah Indonesia Bagian Timur AKPI Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H. Adapun ketua panitia pelantikan pengurus AKPI di Surabaya adalah Hedi Hudaya, S.H., M.H. [uci/kun]

  • OJK Temukan 70.000 Kasus Penipuan Berbasis AI, Teknologi Usang jadi Sorotan

    OJK Temukan 70.000 Kasus Penipuan Berbasis AI, Teknologi Usang jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan ribu kasus penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terjadi di Indonesia dinilai akibat solusi teknologi yang digunakan korporasi terlalu usang dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hingga Juli 2025, terdapat lebih dari 70.000 laporan kasus penipuan yang menggunakan teknologi AI.

    Pelaku memanfaatkan teknik kloning suara (voice cloning) dan video deepfake untuk meniru identitas korban atau pihak lain, sehingga penipuan tampak sangat meyakinkan.

    Direktur, Teknologi & Strategi Keamanan APJ Akamai Reuben Koh mengatakan teknik pembuatan media deepfake (video, gambar, audio) makin lazim digunakan oleh penyerang karena hasilnya kian realistis dan sulit terdeteksi.

    Teknologi AI generatif dan model bahasa besar (LLM) juga memudahkan individu tanpa keahlian teknis tinggi untuk meluncurkan serangan siber yang semakin kompleks dalam skala besar.

    Kejahatan siber berbasis AI, khususnya yang melibatkan deepfake,  mengalami peningkatan di seluruh dunia.

    Berdasarkan data dari Global Initiative Against Transactional Organized Crime (The Global Initiative), kawasan Asia Pasifik mengalami lonjakan kasus deepfake sebesar 1.530% antara 2022 dan 2023, kedua tertinggi di dunia setelah Amerika Utara.

    Menurutnya serangan kejahatan siber berbasis AI yang makin masif ini tidak dapat dibendung oleh solusi teknologi usang dan tradisional.

    “Solusi-solusi keamanan tradisional tidak didesain untuk mendeteksi dan menghentikan menghentikan ancaman AI,” kata Koh kepada Bisnis, Jumat (10/10/2025).

    Koh mengatakan perusahaan membutuhkan solusi pelindungan dari serangan siber berbasis AI, baik dalam bentuk deepfake, ransomware, maupun phising.

    Perusahaan tidak dapat lagi bersandar pada VPN tradisional. Perusahaan, kata Koh, perlu beralih ke solusi yang dapat memberikan akses untuk setiap aplikasi berdasarkan identitas dan konteks seperti lokasi, waktu, dan posture perangkat.

    Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan solusi unik untuk mendeteksi dan memitigasi beragam ancaman tersembunyi dan canggih yang biasanya menghindari pertahanan keamanan tradisional. Dengan fokus pada taktik seperti gerakan lateral, eksekusi malware dan komunikasi ke komando serta kontrol untuk mematikan rantai serangan.

    “Organisasi/perusahaan dapat menghindari bencana, bahkan ketika kontrol keamanan gagal,” kata Koh.

    Di sisi infrastruktur, perusahaan perlu mulai mempertimbangkan solusi yang mencegah gerakan lateral berbahaya sehingga pembobolan pada satu node tidak serta merta membuka seluruh jaringan AI terhadap serangan tersebut karena aplikasi-aplikasi AI penting telah terisolasi.

  • Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun di bank-bank pemerintah akan membuka ruang bagi penurunan bunga kredit perbankan. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan penempatan dana tersebut akan meningkatkan likuiditas perbankan sehingga memberikan ruang cukup untuk menurunkan cost of fund.

    Hal ini diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit bank agar lebih menarik bagi pelaku usaha. Namun, penurunan suku bunga kredit biasanya membutuhkan jeda waktu beberapa periode hingga efeknya mulai terasa.

    “OJK melihat bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga. Namun penurunannya akan sangat tergantung pada struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana atau cost of fund,” kata Dian dalam konferensi pers hasil RDKB September 2025 secara daring, Kamis (9/10/2025).

    Dian menjelaskan, sejumlah bank masih mengandalkan dana mahal sebagai sumber pendanaan. Dana mahal ini umumnya berupa deposito yang membutuhkan cost of fund lebih tinggi dibandingkan dengan dana murah.

    Di sisi lain, terjadi perlambatan pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan. Kondisi ini membuat bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murahnya untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan.

    Per Agustus 2025, penyaluran kredit tercatat sebesar Rp 8.075 triliun, naik 7,56% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi 53 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, DPK tumbuh 8,51% yoy menjadi Rp 9.386 triliun.

    Pertumbuhan kredit dan DPK yang berimbang menandakan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke depan.

    OJK juga mengapresiasi langkah pemerintah menyalurkan SAL ke perbankan, yang kini tengah direalisasikan secara bertahap dengan porsi signifikan.

    “OJK mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun pasokan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Dian.

    (shc/rrd)

  • Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penggunaan obligasi atau surat utang Patriot Bond sebagai agunan pinjaman ke bank. Diketahui, Patriot Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengaku pihaknya masih mendalami proposal pengajuan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Ia juga terus berdiskusi dengan pihak BPI Danantara terkait hal tersebut.

    “Kami sedang mendalami lebih lanjut proposal terkait Patriot Bond itu. Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent, secara governance yang baik,” jelas Mahendra kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Diskusi dan kajian lebih lanjut terkait isu tersebut dinilai perlu untuk memastikan pengajuan kredit dengan agunan Patriot Bond sesuai dengan ketentuan. Namun, ia tak dapat memastikan dampak Patriot Bond sebagai agunan dapat meningkatkan kredit atau tidak.

    “Sehingga juga seluruh persyaratan-persyaratan bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat nanti ya, perkembangan lebih lanjut,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Patriot Bond merupakan obligasi BPI Danantara yang diterbitkan untuk investasi sektor energi, transisi, dan lainnya. Obligasi ini menawarkan imbal hasil 2% ini tentu di bawah pasar obligasi Indonesia.

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Surat utang itu diterbitkan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

    “Melalui obligasi ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

    (acd/acd)

  • Orang RI yang Melek Keuangan Masih Sedikit, Begini Datanya

    Orang RI yang Melek Keuangan Masih Sedikit, Begini Datanya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inklusi keuangan atau akses keuangan bagi masyarakat Indonesia telah mencapai 92,74%. Namun, literasi keuangan atau pengetahuan akan keuangan masyarakat Indonesia masih sedikit tertinggal.

    “Literainya masih sedikit tertinggal (dari inklusi keuangan). Literasi masih 66,64%. Jadi gapnya masih cukup tinggi di angka 26,1%. Dan ini tugas kita untuk segera kita jawab,” kata dia dalam Rapat Koodinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Airlangga menyebutkan, langkah pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

    “Bapak Presiden selaku Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengharapkan dan mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” jelasnya.

    Untuk mempercepat akses dan literasi keuangan masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menjangkau 16,9 juta peserta. Melalui tim percepatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membuat program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75%.

    “Nah ke depan, TPAKD diharapkan berkontribusi dalam program unggulan Bapak Presiden seperti program makan bergizi gratis terutama untuk perkuatan SDM secara dini,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesenjangan antara kapasitas penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlambat penyerapan kredit.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan berdasarkan data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19% dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35%. Kondisi ini menurutnya menjadi pengingat betapa pentingnya perluasan akses keuangan bagi UMKM.

    “Agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Mahendra berharap program hapus tagih bagi pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat diperpanjang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh.

    “Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait hapus buku, halus tagih di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan arah kebijakan dan langkah transformasi ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya bagi pembiayaan UMKM.

    “Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah Ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai peningkatan kapasitas TPAKD, serta pemantauan kinerja yang transparan sehingga setiap intervensi dapat disempurnakan,” katanya.

    Untuk mewujudkan hal itu, OJK mendorong PPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional yaitu Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, sekaligus perluasan titik titik akses keuangan di daerah. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

    “Dan terakhir, TKAPD juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan” katanya.

    (ara/ara)

  • OJK Sebut Kredit Rp 46,7 T Dikucurkan buat Lawan Rentenir

    OJK Sebut Kredit Rp 46,7 T Dikucurkan buat Lawan Rentenir

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat program yang digagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan kredit sebesar Rp 46,7 triliun kepada lebih dari 1,7 juta. Kredit ini disalurkan melalui program Kredit Melawan Rentenir.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut program ini dihadirkan untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman ilegal. Adapun program ini dijalankan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda).

    “Ini adalah program nyata yang diusung oleh TPAKD bersama Bapak/Ibu semua, kepala daerah, bagaimana menjauhkan masyarakat dari rentanier ini. Saat ini untuk program kredit pembiayaan melawan rentanier sudah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga menyebut, TPAKD memiliki berbagai program dengan capaian signifikan. Di sektor prioritas pertanian misalnya, tercatat menyalurkan kredit hingga Rp 3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.

    Kemudian di sektor pendidikan, TPAKD juga menyediakan program Satu Rekening Satu Pelajar yang tercatat membuka 58,32 juta rekening, atau sekitar 87% dari total pelajar di Indonesia. Selain itu, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda telah menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan total nilai simpanan mencapai Rp 7,47 triliun.

    Kemudian program Laku Pandai dengan layanan branchless banking telah menjangkah 72 ribu desa dan berhasil mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.

    “Program laku pandai atau branchless banking ini juga telah membuka akses keuangan hingga pelosok menjangkau lebih dari 72,353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal,” imbuhnya.

    Kiki menambahkan, TPAKD merupakan program yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian daerah serta literasi dan inklusi keuangan. Hingga saat ini, Indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,4% dengan tingkat inklusi sebesar 80,51%.

    “Jadi ini adalah suatu cara yang sangat baik, efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Bapak/Ibu semua. TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • OJK Ungkap Pihak yang Bakal Ganti Rugi di Kasus Pembobolan RDN

    OJK Ungkap Pihak yang Bakal Ganti Rugi di Kasus Pembobolan RDN

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kerugian akibat insiden pembobolan rekening dana nasabah (RDN) PT Bank Central Asia Tbk ditanggung Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Artinya, PT Panca Global Sekuritas akan menanggung kerugian tersebut.

    “OJK telah berkomunikasi dengan LJK terkait, di mana seluruh kerugian yang terjadi akibat insiden ‘pembobolan’ RDN tersebut ditanggung sepenuhnya oleh LJK, sehingga nasabah sama sekali tidak dirugikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Inarno memandang serangan siber sebagai ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas pasar modal. Insiden serangan siber pembobolan RDN yang terjadi beberapa waktu yang lalu belum dikategorikan sebagai insiden sistemik, namun sangat berpotensi menjadi sistemik.

    “Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan SRO memperkuat pengawasan terhadap aspek keamanan IT di pelaku industri pasar modal, mendorong penguatan insfrastruktur keamanan siber, dan menjalin koordinasi lintas lembaga, termasuk juga melalui Indonesia Anti Scam Center, untuk memastikan respon cepat dan terkoordinasi apabila terjadi insiden,” terangnya.

    Dalam kasus pembobolan RDN BCA milik Panca Global, OJK telah melakukan investigasi atas kasus serangan siber di Perusahaan Efek (PE). Berdasarkan investigasi tersebut OJK telah mengidentifikasi poin-poin penting terkait keamanan siber yang perlu menjadi perhatian oleh PE.

    Selanjutnya, secara simultan, OJK terus berkoordinasi dengan dan Self Regulatory Organization (SRO) untuk dapat meningkatkan keamanan siber agar tidak dapat dieksploitasi oleh pihak eksternal.

    Berdasarkan koordinasi tersebut, SRO telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 12 September 2025 untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perusahaan Efek dan Bank Penyedia RDN.

    “Bagi OJK, keamanan aset nasabah merupakan hal utama yang perlu dijaga, sehingga peningkatan keamanan siber perlu menjadi prioritas bagi PE,”jelasnya.

    Lebih lanjut, Inarno mengatakan atas insiden yang terjadi serta meningkatnya ancaman serangan siber, OJK telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan investor. Salah satunya adalah dengan menerbitkan surat kepada PE dan Bank RDN yang menekankan peningkatan keamanan teknologi informasi dan penguatan manajemen risiko termasuk perbaikan Fraud Detection System.

    “Terkait modus serangan siber yang mengeksploitasi koneksi host-to-host (API) antara sistem back office milik PE dengan sistem milik Bank RDN, berdasarkan koordinasi OJK dan SRO, telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) SRO yang mengatur penghentian koneksi host-to-host tersebut setiap hari kecuali telah memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan,” tuturnya.

    Diketahui kasus pembobolan RDN BCA milik Panca Global bermula dari sejumlah pemberitaan bahwa seorang nasabah Panca Global Sekuritas telah kehilangan dana Rp 70 miliar. BCA merupakan mitra dari Panca Global sebagai penyedia layanan Rekening Dana Nasabah.

    Namun, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) selaku induk dari Panca Global Sekuritas menyatakan jumlah kerugian tidak mencapai angka yang diberitakan. Panca Global Sekuritas juga telah mengembalikan dana yang dicuri hacker tersebut ke RDN nasabah terkait

    “Manajemen PGS telah melakukan tindakan pada tanggal 10 September 2025 dengan mengembalikan dana pada RDN yang terdampak,” tulis keterbukaan informasi Panca Global Kapital.

    Mengingat BCA merupakan mitra Panca Global, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan regulator telah melakukan investigasi kepada BCA maupun kepada Panca Global Sekuritas. Dalam kasus ini dan tidak menemukan insiden dalam infrastruktur IT BCA.

    “Terkait insiden RDN telah dilakukan penelitian dan dipastikan tidak terdapat insiden pada infrastruktur IT BCA,” ujar Dian, dikutip dari artikel CNBC Indonesia.

    (acd/acd)