Kementrian Lembaga: OJK

OJK Genjot Pelaku Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan ke Masyarakat, Ini Alasannya – Page 3

“Kita menantang PUJK-PUJK di Indonesia memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses pembiayaan, kredit dan sebagainya dengan cara cepat, mudah dan tingkat pengembalian yang reasonable. Dengan bunga lebih rendah dari yang ditawarkan ilegal itu. Ini menjadi PR bersama bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar dia.

Adapun tingkat literasi keuangan di Indonesia sudah mencapai 66,46%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan di industri yang diawasi OJK mencapai 80%, dan hal yang mencakup hal lainnya sudah 92%.

Ia berharap literasi dan inklusi keuangan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan memperdalam pasar keuangan.

Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kantor OJK Purwokerto turut dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady dan Ketua FKIJK Purwokerto Heru Senjaya.

Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di wilayah Kantor OJK Purwokerto.

Financial Expo sebagai penutup rangkaian Bulan Inklusi Keuangan yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh Pameran Lembaga Jasa Keuangan di bidang perbankan, Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal dan pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

19/10/2025 06:30
OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

Purwokerto, Jateng (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat.

“Tidak semua produk keuangan itu cocok untuk semua orang. Jadi, harus dikembalikan kepada individu itu sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, dia mendorong PUJK untuk semakin aktif memperluas akses kepada masyarakat seperti pada pembiayaan dan kredit dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang wajar.

Upaya ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka.

Ke depan, pihaknya menginginkan adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi yang erat antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan masyarakat Indonesia perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan hingga melindungi diri dari risiko penipuan.

Sadewo bercerita bahwa ada seseorang yang melakukan penipuan menggunakan artificial intelligence (AI) dengan wajah dirinya.

Menurut dia, “inovasi” penipuan ini semakin marak, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan agar terhindari dari praktik-praktik semacam hal tersebut.

Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady melaporkan pihaknya sudah melakukan 340 kegiatan literasi dan inklusi keuangan selama September-Oktober 2025, termasuk pembukaan 74.400 rekening bank.

“Dengan penyelenggaraan seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengelola keuangan yang baik, dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik penipuan keuangan yang memang marak sekali terjadi,” ungkap Billady.

Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJS) Purwokerto Heru Senjaya mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan OJK, seperti program Gerak Syariah Ramadhan hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

“Kami berharap kegiatan BIK dapat memperkuat peran edukatif dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, BIK tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, namun juga mampu mendorong akhirnya inovasi dan pendekatan baru yang lebih efektif, masif, dan berkelanjutan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi segmen yang tergolong unbanked dan underbanked,” kata Heru.

Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor OJK Purwokerto.

Financial Expo sebagai penutup rangkaian BIK yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh pameran lembaga jasa keuangan di bidang perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah eks Karesidenan Banyumas.

Agenda BIK pada hari ini juga melaksanakan penyerahan secara simbolis inklusi keuangan oleh beberapa perwakilan lembaga jasa keuangan (LJK).

Beberapa di antaranya ialah akses permodalan kepada UMKM untuk mendukung ketahanan pangan oleh PT Bank BRI Cabang Purwokerto yang akan diberikan kepada UD Hasil Bumi Lumbung Padi, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar oleh PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) kepada 515 siswa SMKN 1 Bukateja, dan akses permodalan kepada pedagang di Banyumas melalui penyaluran kredit Bawor (program kredit/pembiayaan melawan rentenir (KPMR)) oleh PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada 37 nasabah.

Kemudian, pembukaan rekening tabungan Emas oleh PT Pegadaian kepada sejumlah 173 nasabah, pembukaan rekening efek dalam program guruku investor saham oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan DIY kepada 282 guru, hingga pembukaan polis asuransi SIMAS Rumah dan SIMAS Motor oleh PT Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto kepada salah satu kantor notaris di Purwokerto.

Kegiatan Fin Expo diikuti 16 LJK secara langsung maupun melalui perwakilan asosiasi dan 10 UMKM yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/10/2025 00:38
OJK sosialisasi literasi/inklusi keuangan lewat BIK Run di Banyuwangi

Melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini, masyarakat diajak mengenal pentingnya mengelola keuangan dengan bijak sekaligus menjaga kesehatan

Banyuwangi (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan Jember bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Run 2025 sekaligus sekaligus menjadi ajang sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, Sabtu.

Lebih dari seribu warga Banyuwangi dari berbagai kalangan mulai komunitas olahraga, masyarakat umum hingga lembaga jasa keuangan memeriahkan ajang BIK Run 2025.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan.

“Melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini, masyarakat diajak mengenal pentingnya mengelola keuangan dengan bijak sekaligus menjaga kesehatan. Sehat jasmani, sehat finansial,” kata Wabup Mujiono di Banyuwangi, Sabtu.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 20:46
Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

Jakarta –

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berkeinginan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur penggunaan dana umat Islam. Dana umat ini punya potensi besar dan belum tergarap dengan baik.

Nasaruddin menyebut, potensi dana umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk islam terbesar di dunia, yakni sekitar 2 juta penduduk.

Dana umat ini bersumber dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Menurutnya, pengelolaan ini harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.

“Nah itu kalau ini kita kelola, mungkin juga nanti ada semacam (lembaga) supaya nanti kontrol keuangannya itu bisa diatur sedemikian rupa. Kita pengin, saya membayangkan nanti kita akan memiliki semacam OJK syariah,” ungkap Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).

Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.

“Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini,” terangnya.

Nasaruddin menyebut, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan dari RI. Ia menerangkan, 20 juta penduduk dengan status miskin mutlak membutuhkan dana bantuan sekitar Rp 20 miliar. Dana umat yang dikelola Baznas diklaim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp 20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana baznas saja mereka sudah bisa selesai. Nah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu amat dahsyat,” jelasnya.

Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mendapat restu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola dana umat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memberinya nama, yakni Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

Berdasarkan survei, Nasaruddin menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, dari wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 660 miliar.

Selain itu, potensi aqiqah Rp 10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp 20 triliun.

“Kalau ini semuanya dikelola oleh lembaga khusus, kami tantang kepada Bapak Presiden waktu beliau membayar zakat, ‘Pak, pundi-pundi yang bisa kita peroleh itu hampir sama dengan pajak’. Pajak tahun lalu itu Rp 1.200 triliun. Nah kalau pundi-pundi ini diefektifkan, dioptimalkan itu bisa Rp 1,1 triliun. Kaget beliau. 50% saja berarti dana yang bisa kita peroleh dari pundi-pundi umat islam saja, belum katolik, protestan, hindu, itu lebih besar lagi,” pungkasnya.

(fdl/fdl)

18/10/2025 20:30
OJK berikan opsi merger perusahaan asuransi jika ekuitas minim

Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger kepada perusahaan asuransi umum jika belum dapat memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar pada akhir 2026.

“Jadi ada skenario pencapaian itu (ekuitas minimum) bisa dimerger saja, tidak harga mati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela puncak Hari Asuransi, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, skema tersebut serupa dengan lembaga jasa keuangan perbankan (kelompok usaha bank/KUB) apabila belum dapat memenuhi modal inti minimum, yaitu dengan diperkenankan bergabung dengan perusahaan yang lebih besar melalui pola kelompok usaha perusahaan asuransi (KUPA).

Selain itu, kata dia lagi, ada juga skema mentransfer portofolio ke perusahaan asuransi lain.

Untuk mendukung ekuitas minimum, ujar dia lagi, maka perusahaan asuransi tersebut perlu mendapat tambahan modal atau dengan tidak membagikan dividen, atau kombinasi keduanya.

“Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak,” ujarnya pula.

Pemenuhan ekuitas minimum itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Regulasi itu mewajibkan ekuitas minimal sebesar Rp250 miliar untuk asuransi umum konvensional dan syariah Rp100 miliar pada tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026.

Ogi menambahkan pihaknya telah menerima aspirasi dari pelaku industri asuransi umum melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di sela forum Indonesia Rendezvous di Nusa Dua, Bali, pertemuan pendahuluan sebelum dilaksanakan puncak Hari Asuransi 2025.

Ada pun aspirasinya adalah ada beberapa perusahaan asuransi yang diperkirakan belum dapat memenuhi ekuitas minimum itu.

Ia menyebutkan mekanisme yang dapat ditempuh regulator lembaga jasa keuangan itu yakni ada diskresi yang diberlakukan secara keseluruhan kepada perusahaan asuransi.

“Untuk diskresi tidak bisa saya sendiri, tapi harus melalui rapat dewan komisioner,” ujarnya lagi.

Selain itu, ada cara lain yaitu relaksasi yang dapat diberikan kepada satu atau dua perusahaan asuransi atau tidak bisa secara keseluruhan.

Regulator memberikan waktu satu tahun dalam relaksasi dengan cara membuat rencana aksi untuk memenuhi ekuitas minimum yang disetujui direksi dan pemegang saham.

Rencana aksi itu, lanjut dia, dapat berupa beragam opsi tersebut.

Sebelumnya, AAUI menyebutkan sebanyak 19 perusahaan asuransi umum diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum dari total 71 perusahaan asuransi umum.

Sedangkan sisanya, 52 perusahaan asuransi umum diperkirakan sudah memenuhi

Untuk perusahaan reasuransi yang total ada delapan perusahaan, diperkirakan ada tujuh yang dapat memenuhi ekuitas minimal Rp500 miliar dan satu perusahaan reasuransi diperkirakan masih belum dapat memenuhi pada akhir 2026.

“Tujuan peningkatan ekuitas itu memperkuat kapasitas industri perasuransian karena nilainya masih kecil, sehingga belum bisa menyerap risiko yang dihadapi ke depan,” ujarnya pula.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 19:22
OJK ajak PUJK beri akses pembiayaan ke masyarakat melawan rentenir

Jadi kita men-challenge (menantang) PUJK-PUJK di seluruh Indonesia untuk bisa juga semakin cepat, semakin baik, semakin mudah (memberikan pembiayaan kredit).

Purwokerto (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (Kiki) mengajak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melawan rentenir dengan memberikan akses pembiayaan kredit kepada masyarakat.

“Jadi rentenir itu kan sudah ada sejak zaman dulu, sebelum kita lahir pasti sudah ada rentenir, tapi bagaimana kita melawan itu supaya masyarakat tidak terjerat pada berbagai skema-skema yang mencekik leher,” katanya dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu.

“Kita menantang PUJK-PUJK untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses pembiayaan kredit dan sebagainya dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang reasonable (layak),” ujar dia pula.

Dia menerangkan bahwa pihaknya rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi maupun edukasi terkait inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dengan memastikan aksesibilitas, serta keterjangkauan atas produk dan layanan keuangan formal bagi setiap individu.

Selain OJK, PUJK juga disebut memiliki kewajiban melakukan edukasi dan literasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat literasi dan inklusi keuangan di suatu negara berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan. Artinya, apabila suatu daerah hendak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan ialah mempermudah rakyat menjangkau produk dan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka.

“Jadi kita men-challenge (menantang) PUJK-PUJK di seluruh Indonesia untuk bisa juga semakin cepat, semakin baik, semakin mudah (memberikan pembiayaan kredit). Tentu kalau bunga pasti lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh yang ilegal-ilegal tersebut. Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) kita semua, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujar Kiki.

Tercatat, tingkat literasi keuangan di Indonesia sudah mencapai 66,46 persen. Adapun tingkat inklusi keuangan di industri yang diawasi OJK telah mencapai 80 persen, dan mencakup berbagai hal lainnya sebesar 92 persen.

Dia mengharapkan, peningkatan inklusi dan literasi keuangan bisa memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta pendalaman pasar di sektor jasa keuangan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 18:39
Pemerintah Perpanjang BLT, Ini Catatan Ketua Komisi XI DPR

Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

Menurut Misbakhun, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

“Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Adapun BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar sekitar 35,46 juta penerima manfaat langsung. Sementara itu, diperkirakan lebih dari 100 juta warga turut akan menerima dampak tidak langsungnya dari program BLT ini.

Misbakhun menilai, besaran bantuan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

Selain itu, ia menilai perluasan program magang nasional, dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

“Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini, maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Sebagai Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Misbakhun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK agar stimulus ini memberi efek berganda (multiplier effect) yang optimal.

“Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

18/10/2025 18:17
Video: Dorong Bisnis Fintech Syariah Saat Penyaluran Pembiayaan Anjlok

Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren penurunan penyaluran pinjaman fintech peer to peer (P2P) lending syariah per Juli 2025. hingga 49,54% (yoy) menjadi Rp 800 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 1,58 Triliun. Meski demikian, di sisi aset maka fintech syariah berhasil tumbuh 5,88% (yoy)

Di tengah tren penurunan penyaluran pinjaman ini, Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Putri Madarina masih melihat prospek pertumbuhan fintech syariah meski menghadapi tantangan terkait kondisi makro ekonomi hingga dinamika model bisnis.

Asosiasi terus mendorong pemanfaatan ekosistem syariah sebagai potensi untuk mendorong kinerja fintech syariah di Indonesia.

Seperti apa prospek perkembangandan tantangan industri P2P Lending Syariah? Selengkapnya simak dialog Bersama Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Putri Madarina dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 09/10/2025)

18/10/2025 18:13
LPS dan 4 asosiasi asuransi teken sinergi persiapan penjaminan polis

Nusa Dua, Bali (ANTARA) –

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama empat asosiasi industri asuransi di Indonesia menandatangani kerja sama persiapan aktivasi program penjaminan polis (PPP) yang mulai dilaksanakan pada 2028.

“Perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan adalah dua aspek yang menjadi pertimbangan utama untuk PPP,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Penandatangan kerja sama itu dilakukan bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) di sela puncak Hari Asuransi 2025 di Nusa Dua, Bali.

Ada pun kerja sama LPS dengan asosiasi industri asuransi itu meliputi beberapa ruang lingkup yakni penyediaan tenaga ahli di sektor asuransi dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan PPP.

Kemudian, kerja sama penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan publikasi kepada perusahaan asuransi serta masyarakat dalam rangka peningkatan literasi mengenai PPP.

Selain itu, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi dan kerja sama riset terkait industri asuransi.

Saat ini, lanjut dia, LPS sedang merumuskan kebijakan pelaksanaan PPP dan kebijakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang rencananya program itu mulai aktif pada 2028.

Rumusan kebijakan PPP dan likuidasi asuransi tersebut disusun mempertimbangkan tantangan industri asuransi masa kini dan masa depan.

“Apabila dinamika dalam sektor keuangan menuntut kami menerapkan ini di awal, tentu dengan dukungan dari otoritas (OJK), asosiasi dan pelaku industri, kami yakin kami bisa melakukan lebih awal dibandingkan waktu paling lama yang disyaratkan dalam undang-undang (UU),” ucapnya.

Pihaknya akan menjadi otoritas penjaminan polis sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK).

Sesuai UU P2SK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

PPP merupakan mekanisme yang serupa dengan penjaminan simpanan di sektor perbankan dan sudah umum diselenggarakan di sejumlah negara.

“Berdasarkan praktik internasional dari berbagai negara, sumber dana program ini umumnya berasal dari premi perusahaan asuransi yang menjadi peserta PPP,” ucapnya.

Apabila PPP terlaksana, lanjut dia, maka akan menguntungkan kepentingan publik khususnya pemegang polis, dengan adanya komunikasi positif antara LPS sebagai penjamin polis dengan pelaku industri asuransi.

Sementara itu, Ketua AAUI Budi Herawan mengungkapkan kerja sama itu merupakan salah satu tonggak besar perjalanan industri asuransi tanah air.

PPP, lanjut dia, yang saat ini dalam tahap penyusunan peraturan pemerintah (PP), akan menguatkan sektor keuangan nasional.

“Tapi dengan catatan bahwa implementasi dilakukan bertahap dan terukur utamanya dengan memperhatikan kesiapan industri,” ucap Budi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 16:42
Komisi XI DPR: Stimulus ekonomi terbaru jaga daya beli dan SDM unggul

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengemukakan stimulus ekonomi terbaru yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan sumber daya manusia unggul melalui perluasan program magang nasional.

Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan bantuan langsung tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

“Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar 35,46 juta penerima manfaat langsung, dengan dampak tidak langsung bagi lebih dari 100 juta warga.

Misbakhun mengatakan besaran bantuan yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

Selain itu, perluasan program magang nasional dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

“Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.

Dalam hal ini, dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar stimulus ini memberi efek berganda yang optimal.

“Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 16:14