Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Pramono segera kembangkan transaksi digital di seluruh pasar Jakarta

    Pramono segera kembangkan transaksi digital di seluruh pasar Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk segera mengembangkan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh pasar di Jakarta sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

    “Kami sudah membuat lomba transaksi digital di 12 pasar yang ada di Jakarta sehingga penggunaan transaksi digital meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu

    Menurut dia, lomba tersebut merupakan gagasannya yang bertujuan agar seluruh perbankan melakukan edukasi terkait transaksi keuangan digital di pasar.

    Saat itu, kata dia, edukasi dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Hasilnya, transaksi digital semakin tumbuh di Jakarta,” ujar Pramono.

    Dia menilai transaksi digital dapat mempermudah masyarakat dan menekan kejahatan pencopetan karena warga tidak perlu lagi membawa uang tunai.

    “Ini berdampak pada penurunan angka kecopetan,” ucap Pramono.

    Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menuturkan masa depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada sektor jasa dan ekonomi kreatif (ekraf) serta digital.

    “Lebih dari 56 persen ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini, dan di sanalah masa depan Jakarta,” tutur Ricky dalam pembukaan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, tetapi juga jantung dari ekonomi berbasis jasa, ekonomi kreatif, inovatif dan digital.

    Di sisi lain, dia menambahkan JEF 2025 merupakan wujud nyata komitmen seluruh pihak dalam menggerakkan ekonomi Jakarta melalui aksi kolaborasi, kreativitas dan partisipasi, sekaligus menyuarakan optimisme kepada masyarakat Jakarta.

    Pada triwulan II-2025, dia menyebutkan ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen, dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, angka inflasi di Jakarta relatif stabil pada angka 2,4 secara year-on-year (yoy), dan posisi ini juga berada di bawah inflasi nasional.

    Dia menambahkan pertumbuhan transaksi secara digital pun terus berlangsung, bahkan mencapai 183 persen, pada angka 2,24 miliar transaksi digital.

    “Ini semua merupakan kolaborasi seluruh pihak sehingga ekonomi terus bertumbuh,” ungkap Ricky.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

    Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

    Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

    Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor. 

    “Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi. 

    “Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya. 

    Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

    Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

  • OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 98% Segera Tercapai – Page 3

    OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 98% Segera Tercapai – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025. Dari sejumlah kegiatan, OJK mampu memberikan sejumlah catatan yang mengalami peningkatan signifikan sehingga optimis inklusi keuangan mampu mencapai 98 persen.

    Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penyelenggaraan BIK merupakan bagian dari program gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Pencapaian BIK 2025 tidak terlepas dari dukungan kementerian, lembaga, dan Pelaku Jasa Keuangan (PUJK), dan sejumlah daerah yang telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

    “Ini tentunya luar biasa dalam mencapai tujuan kita semua, mencapai target literasi dan inklusi keuangan yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang nasional, yaitu mencapai 98 persen inklusi keuangan di tahun 2045. Rasanya ini juga merupakan satu pekerjaan rumah kita semua bagaimana kita bisa mencapai ini dan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus melakukan sinergi dan kolaborasi,” ujar Friderica pada FinExpo di Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (24/10/2025).

    Friderica menjelaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Melihat survei nasional literasi dan inklusi keuangan mencapai literasi 66,46 persen dan inklusi sudah 80,50 persen, serta inklusi secara lebih luas telah mencapai 92 persen. 

    “Tapi rasanya kita tidak boleh berpuas karena kita targetnya adalah 98 persen, artinya hampir semua masyarakat Indonesia akan terinklusi keuangan. Bahkan Bapak Presiden mencanangkan seluruh masyarakat Indonesia sudah terinklusi secara keuangan yaitu memiliki rekening di bank,” jelas Friderica.

    Friderica optimistis target inklusi secara menyeluruh dapat segera tercapat dalam waktu tidak terllau lama, mengingat OJK menerapkan prinsip no one left behind. OJK dalam melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ingin ada seorang pun ketinggalan, terutama kelompok difable dan daerah 3 T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

    “Daerah 3 T menjadi fokus seluruh kantor perwakilan OJK di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia,” terang Friderica.

  • Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patut dihargai di tengah keterbatasan ruang fiskal.

    “Ini menunjukkan keberanian mencari cara baru untuk membiayai pembangunan, di tengah keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, rencana Pemprov DKI untuk menerbitkan obligasi daerah pada dasarnya merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, perlu diingat bahwa obligasi bukan sekadar utang, melainkan janji kepada publik.

    “Janji bahwa uang yang dipinjam akan kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi warga Jakarta. Karena itu, setiap langkahnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan,” ujar Mujiyono.

    Dia mengatakan terdapat sejumlah regulasi yang mengatur obligasi daerah dengan jelas.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, sambung dia, penerbitan obligasi hanya diperbolehkan untuk proyek investasi publik yang produktif, misalnya transportasi publik, air bersih, atau pengelolaan limbah kota.

    “Bukan untuk proyek rutin, bukan untuk belanja seremonial, apalagi sekadar menutup defisit anggaran,” tutur Mujiyono.

    Lebih lanjut, dia menuturkan mekanisme penerbitan obligasi daerah tidak sederhana karena terdapat delapan tahapan resmi yang harus dilalui.

    Tahapan tersebut, mulai dari perencanaan proyek, persetujuan DPRD, pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, penilaian dari Kementerian Keuangan, hingga proses pendaftaran dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Setiap tahap melibatkan lembaga yang berbeda agar tidak ada satu pihak pun yang bisa bertindak sepihak,” ucap Mujiyono.

    Bahkan, kata dia, dalam peraturan terbaru, yakni PMK Nomor 87 Tahun 2024 dan POJK Nomor 10 Tahun 2024, disebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan memenuhi rasio kemampuan bayar minimal 2,5 kali lipat, serta memastikan total utang tidak melebihi 75 persen dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

    “Angka-angka ini bukan sekadar formalitas. Ini batas aman agar utang daerah tetap terkendali dan tidak menjadi beban APBD di tahun-tahun berikutnya,” tegas Mujiyono.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah saat ini memasuki tahap pembahasan, dan diharapkan segera rampung.

    “Pada waktu itu, dari Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah, yang memberikan approval (persetujuan). Kita sedang dalam pembahasan, dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Pramono, Kamis (16/10).

    Seperti diketahui, Pramono berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk menambah pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2026.

    Rencana obligasi daerah itu muncul setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Bisnis.com, JAKARTA – kumparan AI for Indonesia kembali digelar di The Ballroom at Djakarta Theater, pada Kamis, 23 Oktober 2025, dengan tema “Accelerating Impact with Applied AI”. Forum ini menyoroti bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan produktivitas, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data yang berdampak nyata bagi masyarakat, bisnis, dan kebijakan publik.

    Tahun ini, kumparan merilis Indonesia AI Report 2025, sebuah riset kolaboratif bersama Populix yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia memandang, memanfaatkan, dan beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Riset ini melibatkan 1.000 responden dari berbagai kota besar di Indonesia dengan latar usia dan profesi yang beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat kini melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru, meski sebagian besar masih memahami manfaatnya tanpa benar-benar mengerti cara kerjanya. Indonesia AI Report 2025 dapat diunduh secara lengkap melalui platform kumparan dengan mengunjungi tautan kum.pr/aireport2025.

    Chief of AI & Corporate Strategy kumparan Andrias Ekoyuono menjelaskan bahwa perubahan akibat AI kini terlihat nyata di ruang ekonomi, sosial, dan budaya. “Sebanyak 95 persen responden percaya AI akan mengubah cara mereka bekerja dalam lima tahun ke depan, meski 68 persen juga khawatir pekerjaannya bisa tergantikan,” ujar Andrias.

    The PLAIGROUND, Indonesia AI Report 2025: How We Live, Work, and Think with AI.

    Foto: kumparan

    Andrias juga menambahkan bahwa implementasi AI di kumparan kini mendapat pengakuan global. Berdasarkan laporan terbaru Ahrefs tentang Global Top 50 Most Cited Brands in AI Assistants, kumparan tercatat sebagai salah satu brand asal Indonesia yang menjadi rujukan utama bagi ChatGPT, Perplexity, dan Google AI Overviews. “Kami ingin mendorong bagaimana AI dapat diimplementasikan secara konkret, bukan hanya membahas konsep tetapi menampilkan hasil nyata dan kolaborasi yang mempercepat dampak positif bagi masyarakat,” tambah Andrias.

    Dalam keynote speech, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi bangsa jika dikembangkan dengan nilai dan etika yang benar. Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berpihak pada manusia dan membawa manfaat bagi semua. “AI bukan sekadar algoritma, tapi cermin dari nilai yang kita tanamkan. Karena itu, setiap langkah inovasi harus bersifat inklusif agar tidak meninggalkan siapa pun,” pesan Meutya.

    Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyoroti peran penting AI sebagai pendorong efisiensi dan inovasi industri nasional. “AI telah menjadi fondasi yang penting bagi daya saing industri masa depan dan ini bukan lagi sekedar tren teknologi. Saat ini, 66% Chief Information Officer di berbagai perusahaan juga menyatakan kekhawatiran akan tertinggal dari kompetitor apabila mereka tidak segera mengimplementasikan AI dalam perusahaan masing-masing. Kondisi ini tentu menggambarkan urgency yang tinggi untuk bergerak cepat dan melakukan langkah strategis yang terukur yang bisa dibantu melalui AI,” ungkap Agus.

    Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, menekankan peran pendidikan, riset, inovasi, serta kolaborasi lintas lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan Indonesia memiliki talenta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi AI. “AI bisa menggantikan pekerjaan tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. AI bisa menurunkan keamanan, tetapi juga bisa mendeteksi ancaman lebih akurat. Kita bisa menggunakan AI untuk memeriksa reliabilitas informasi. Di Indonesia, kita bisa menggunakan AI sama seperti negara maju, karena AI adalah penyeimbang,” tutur Stella.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan pandangan mengenai bagaimana pemanfaatan AI berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, mulai dari deteksi dini penyakit, efisiensi operasional rumah sakit, hingga percepatan riset medis yang berbasis data. “AI itu ‘kan butuh belajar, butuh data. Ternyata yang kita lakukan tentang digitalisasi, konektivitas, robotik, bioteknologi, nanti akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan AI di kesehatan, yang nanti akan berdampak sangat besar terhadap layanan kesehatan di Indonesia,” jelas Budi.

    Acara kumparan AI for Indonesia 2025 menghadirkan berbagai diskusi panel lintas sektor yang membahas kolaborasi industri, etika penggunaan AI, hingga implementasinya dalam layanan publik dan ekonomi digital. Dari sektor pemerintahan hadir Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan. Dari sektor swasta hadir Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur, CTO GDP Venture & CEO GDP Labs On Lee, Chief Data & AI Officer Indosat Ooredoo Hutchison Chirag Sukhadia, VP Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel Ronald Limoa, VP IT Automation & Security NeutraDC MD Septianto (Adhie), Data Science Assistant Vice President Blibli Welly Dwi Putra, Deputy EGM Digital Product Telkom Indonesia Fauzan Feisal, Group Head Enterprise Data Management & Analytics BRI Ajutorius Pinem, dan Wakil Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Yayasan Mitra Netra Budi Darmulyana.

  • Asosiasi Sebut Bunga 0,8% Arahan OJK untuk Bedakan dari Pinjol Ilegal

    Asosiasi Sebut Bunga 0,8% Arahan OJK untuk Bedakan dari Pinjol Ilegal

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, tidak pernah ada kesepakatan antar-penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending atau Pinjaman Daring (Pindar) dalam penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pada 2018.

    Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan pelaksanaan langsung atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan melalui Surat OJK Nomor S-537/PL.122/2025 tanggal 16 Mei 2025.

    Lebih lanjut, Entjik menjelaskan OJK memberikan arahan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi sebesar 0,8% per hari dengan tujuan untuk membedakan secara tegas antara platform Pindar dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Tidak ada niat atau kesepakatan antar-anggota untuk menetapkan suku bunga tersebut karena secara komersial lebih menguntungkan jika tidak ada pembatasan. Pengaturan batas maksimal manfaat ekonomi tersebut justru membuat anggota harus mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi atau dengan kata lain aturan tersebut sejujurnya. merugikan anggota,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hal ini ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam sidang lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk perkara dugaan penetapan suku bunga pinjaman daring (Pindar) yang digelar di Gedung R.B. Supardan, Kelapa Gading, Jakarta.

    Dalam sidang bernomor Register 05/KPPU-I/2025 itu, Entjik juga menyampaikan bahwa AFPI saat itu ditunjuk oleh OJK untuk mengatur batas maksimum manfaat ekonomi.

    “Saat itu OJK belum memiliki legal standing untuk mengatur, sementara peraturan yang memberikan legal standing baru diterbitkan pada 2023, yakni UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang kita kenal dengan UU P2SK. Baru setelah terbit UU P2SK pada 2023, OJK telah memiliki kewenangan mengatur, sehingga saat ini batas maksimum manfaat ekonomi diatur langsung oleh OJK,” ungkapnya.

    Entjik menuturkan, bahwa setiap platform Pindar menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi yang berbeda, menyesuaikan dengan profil risiko dan karakter target pasar masing-masing, sehingga persaingan di industri tetap berjalan secara sehat dan dinamis.

    Di samping itu, industri peer-to-peer lending pun bertujuan melayani masyarakat underserved dan unbanked, yang belum terjangkau oleh layanan jasa keuangan konvensional seperti bank atau multifinance, sehingga memiliki karakteristik pasar yang berbeda dari target pasar dari lembaga keuangan konvensional.

    Entjik juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi industri pindar akibat maraknya pinjol ilegal. Berdasarkan data OJK, sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 10.733 entitas pinjol ilegal dan pinjaman pribadi. Jumlah ini 112 kali lebih banyak dibandingkan platform Pindar legal yang saat ini tercatat sebanyak 96.

    “Untuk itu, AFPI bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (kini Satgas PASTI) dalam upaya penindakan dan edukasi publik,” terang Entjik .

    (ada/fdl)

  • Jejak Terakhir FA, Mantan Model yang Terima Mobil Mewah dari Anggota DPR Heri Gunawan

    Jejak Terakhir FA, Mantan Model yang Terima Mobil Mewah dari Anggota DPR Heri Gunawan

     

    Liputan6.com, Sukabumi – Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD RI Heri Gunawan terus bergulir. Heri masuk dalam pusaran kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pemberian uang hingga mobil mewah yang dilakukan Heri Gunawan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pendalaman tersebut dilakukan saat memeriksa seorang pihak swasta sekaligus rekan Heri Gunawan berinisial FA sebagai saksi pada 20 Oktober 2025 silam.

    “FA didalami terkait aliran uang, dan pemberian aset dari HG yang diduga bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi terkait program sosial atau CSR Bank Indonesia atau OJK,” ujar Budi, beberapa waktu lalu.

    Budi mengungkapkan bahwa FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan satu mobil senilai sekitar Rp1 miliar dari Heri Gunawan. Ia mengatakan mobil tersebut telah disita oleh KPK.

    “Selain itu, HG juga memberikan sejumlah uang dolar Amerika Serikat dan/atau dolar Singapura senilai ratusan juta rupiah kepada FA yang diketahui ditukar pada money changer (pedagang valas, red.),” ujarnya.

    Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

    Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

    Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

    Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

     

  • Akumindo: Dana Rp200 Triliun di Himbara Belum Sentuh UMKM

    Akumindo: Dana Rp200 Triliun di Himbara Belum Sentuh UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) belum menyentuh segmen UMKM.

    Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa hal ini tak terlepas dari proses pencairan kredit UMKM yang dirasa masih sulit. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil.

    “Niatan Menteri Keuangan bagus dengan dana Rp200 triliun, tetapi kalau sistem pencairan kepada pelaku-pelaku UMKM itu masih sama, enggak akan bisa [berdampak],” kata Edy saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, dalam menggelontorkan dana jumbo, pemerintah perlu mengiringinya dengan pengawasan terhadap pencairan dana tersebut di perbankan. 

    Edy tak menampik bahwa segmen UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dalam meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

    Namun demikian, dia menilai bahwa pemerintah semestinya memiliki mekanisme dalam memitigasi risiko tersebut, di samping kepatuhan yang diupayakan meningkat dari sisi UMKM.

    “Misalnya di China, mereka bisa menanggung risknya. Kenapa kita tidak? Kita belajar untuk itu. Dan pelaku UMKM juga harusnya belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan,” ujar Edy.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

    Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

    “Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

    Adapun, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

  • Kemenkeu Saran Dapen Bisa Investasi di Instrumen EBT, Ini Respons OJK

    Kemenkeu Saran Dapen Bisa Investasi di Instrumen EBT, Ini Respons OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti mayoritas saat ini alokasi investasi dana pensiun (dapen) sukarela masih sangat terkonsentrasi pada instrumen yang bersifat fixed income seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di perbankan. Dapen pun disarankan juga melirik instrumen di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto berpendapat fokus itu membuat manajemen risiko terkelola baik. Namun, di satu sisi dia khawatir imbal hasil untuk kebutuhan jangka panjang peserta dapen bisa terbatas.

    Sebab demikian, dia menilai perlu adanya strategi investasi yang lebih berimbang supaya dana pensiun bisa memperluas instrumen investasinya yang memiliki nilai tambah.

    “Termasuk di dalamnya instrumen-instrumen yang memiliki underlying energi baru dan terbarukan, instrumen hijau, dan tentunya instrumen lain yang memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan return dari hasil investasinya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” katanya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, Ihda mencontohkan salah satu portofolio investasi dana pensiun yang dikelola Norges Bank sudah mulai menempatkan pada instrumen infrastruktur energi terbarukan meski baru 0,1%. Menurutnya, ini mencerminkan strategi diversifikasi globalnya.

    “Hal ini mencerminkan strategi investasi jangka panjang untuk bisa menyeimbangkan portofolio sekaligus mendukung agenda keberlanjutan global,” ujar dia.

    Dia optimis industri dana pensiun di Indonesia juga bisa mengikuti jejak tersebut seiring dengan meningkatnya aset dana pensiun. Sebab itu, dia mendorong agar portofolio investasi mengarah ke instrumen yang berorientasi jangka panjang yang berkelanjutan.

    Merespons hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan PPDP OJK Ogi Prastomiyono mengatakan investasi di instrumen renewable energy bisa menjadi salah satu alternatif atau opsi bagi industri dana pensiun.

    “Tinggal produknya itu tersedia atau tidak. Karena ini menjadi alternatif bagi dapen untuk menginvestasikan di produk renewable energy, tentunya dengan renewable energy, ada insentif-insentif yang diberikan, sehingga itu menjadi opsi bagi perusahaan dapen,” ujarnya saat tanya jawab konferensi pers.

  • Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan judi online dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Maraknya Judi Online bertema Digital Sehat Tanpa Judi Online, Kamis (23/10/2025).

    Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri ini menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) RI Meutya Hafid dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif melaksanakan sosialisasi pencegahan judi online secara serentak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman judi online di ruang digital.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Rony Yusianto yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi masyarakat. Ia mengungkapkan, fenomena ini bahkan berdampak langsung pada program bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Ironisnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret bukanlah pemain judi aktif, melainkan korban eksploitasi data. Identitas mereka, seperti KTP dan KK, dengan mudah diberikan kepada pihak lain hanya demi iming-iming yang kemudian digunakan untuk transaksi judi,” jelasnya. Berdasarkan data PPATK, di Kota Kediri tercatat 467 penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.

    Menurut data Kementerian Komdigi RI, selama enam bulan terakhir pemerintah telah memblokir 1,3 juta konten judi online, 1,19 juta situs judi online, serta 127 ribu promosi judi online di media sosial.

    Dari sisi ekonomi, laporan PPATK kuartal I 2025 mencatat total deposit transaksi judi online mencapai Rp 2,7 triliun, dengan pelaku terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun. Sebanyak 71,6 persen di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman online (pinjol).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini berperan mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, menjalin kerja sama internasional, serta menyelaraskan kebijakan strategis terkait pemberantasan judi online.

    Rony Yusianto berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, keluarga, dan aset dari bahaya judi online. Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya digital sehat yang berlandaskan literasi dan tanggung jawab bersama di era transformasi digital. [nm/aje]