Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

    Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung. 

    “Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini,” kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

    “Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

    Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025 melalui API.

     

  • Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Great Institute menyebut 85,8% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, sedangkan 14,2% lainnya merasa tidak puas.

    Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    “Dari sektor ekonomi, kami menemukan program MBG, program Koperasi Merah Putih, ya kemudian kepuasan Ekonomi Rumah Tangga, kemudian Daya Beli Masyarakat,” kata Sudarto saat konferensi pers, Jumat (31/10/2025).

    Sudarto menjelaskan, 70,4% responden merasa MBG bermanfaat dan 28,9% merasa tidak puas. Kemudian 69,5% merasa program Koperasi Desa Merah Putih yakin terlaksana dan 13% merasa tidak setuju. 

    Dari aspek ekonomi rumah tangga, 71,8% responden merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan 28,2% merasa tidak setuju. Lalu, 62,1% responden setuju bahwa daya beli masyarakat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 37,9% lainnya tidak setuju.

    Dari faktor politik, 89,8% setuju pemberantasan korupsi lebih baik dibanding tahun lalu, 10,2% merasa tidak setuju. Lalu, 81,8% setuju Indikator kebebasan berpendapat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% tidak setuju. Dari faktor peran Prabowo dalam politik internasional, 89,8% responden setuju, 10,2% tidak setuju.

    Lebih lanjut, 89,5% setuju puas terhadap peran Prabowo dalam kemerdekaan Palestina, 10,5% merasa tidak setuju. Tak hanya itu, masuknya Purbaya di Kabinet Merah Putih juga mendukung kepuasan publik. 

    Great Institute menilai, Purbaya memiliki keberanian mengkritik kebijakan pemerintah hingga menuntaskan permasalahan di sektor ekonomi. 

    Di samping itu, Sudarto mengungkapkan alasan Gibran tidak menjadi variabel dalam survei ini adalah karena Gibran lekat dengan sosok mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga dikhawatirkan memengaruhi penilaian terhadap Prabowo.

    “Berita-berita di media itu seperti memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Ini berita ya. Nah berita di media itu seakan memisahkan Prabowo dan Gibran itu berbeda. Nah ini ya itu memengaruhi persepsi publik. Jadi kalau digabung, nah kami khawatir jadi bias hasilnya. Sebenarnya orang ingin apresiasi Prabowo tapi karena ada Gibran maka dia nggak akan apresiasi,” ujar Sudarto.

    Pihaknya memandang Prabowo membawa ideologi sosialisme kerakyatan, dari pikiran dan tindakan-tindakannya. Sedangkan Gibran, dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan Jokowi, di mana ideologi Jokowi lebih pada ideologi kapitalisme atau neoliberal.

    Menurutnya hal ini wajar dalam setiap survei, sebab setiap survei memiliki tujuannya masing-masing. 

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5%.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025.

  • Jumbo! Transaksi Kripto di RI Tahun Ini Sudah Rp 360 Triliun

    Jumbo! Transaksi Kripto di RI Tahun Ini Sudah Rp 360 Triliun

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto sepanjang Januari-September 2025 sudah mencapai Rp 360,3 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan jumlah investor kripto dalam negeri.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan per September 2025 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 18,61 juta konsumen. Jumlah ini tercatat terus mengalami kenaikan 3-5% setiap bulannya (month to month).

    “Ekosistem kripto domestik hingga September 2025 kami di OJK mencatat bagaimana pengguna atau konsumen aset kripto nasional terus mengalami peningkatan pesat. Angkanya sekarang sudah mencapai 18,61 juta konsumen,” jelasnya dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    “Total transaksi yang terjadi year to date sampai September di angka lebih dari Rp 360 triliun,” jelas Hasan lagi.

    Menurutnya aset kripto dan teknologi di belakangnya memiliki potensi besar untuk ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan diversifikasi investasi, efisiensi pelaksanaan transaksi keuangan, serta pengembangan inovasi produk dan model bisnis yang baru.

    “Berdasarkan laporan dari satu publisher, Chainalysis, di tahun 2025 untuk tahun 2024 kemarin Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 151 negara dalam Global Crypto Adoption Index,” terangnya.

    Meski begitu, Hasan mengingatkan inovasi berbasis teknologi seperti aset kripto turut memunculkan tantangan dan risiko baru. Di antaranya terkait ancaman keamanan siber, potensi peretasan dari platform-platform penyelenggara aset kripto, hingga risiko kegagalan penyelenggaraan infrastruktur teknologi dari para pelaku usaha.

    “Risiko lain yang juga terus harus kita waspadai adalah misalnya upaya atau praktik dari manipulasi pasar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini akan mengganggu aspek market integrity yang akan kita hadirkan, dan mungkin juga ada potensi penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang bahkan pendanaan illegal activity seperti terorisme dan lainnya,” terang Hasan.

    Ia mengatakan risiko ini tak hanya dugaan semata mengingatkan dalam data milik Chainalysis, sepanjang 2024 saja kerugian global akibat serangan siber di sektor aset keuangan digital terus meningkat sebanyak 21% mencapai angka US$ 2,2 miliar

    “Prediksi untuk semester I 2025 kerugian akibat serangan di sektor kripto selama 6 bulan pertama tahun ini telah menembus angka US$ 2,3 miliar. Jadi satu semester tahun ini saja sudah melampaui angka catatan aset atau total kerugian keamanan siber di tahun yang lalu,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • OJK Bakal Wajibkan Pembiayaan Hijau Lembaga Keuangan

    OJK Bakal Wajibkan Pembiayaan Hijau Lembaga Keuangan

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memperbarui aturan yang mewajibkan pembiayaan hijau bagi lembaga jasa keuangan. Revisi ini dilakukan melalui penyusunan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 serta pembaruan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

    Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan taksonomi hijau versi terbaru itu telah masuk tahap konsultasi publik sejak Oktober hingga 21 November. Versi ketiga ini memuat kriteria keberlanjutan untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, manufaktur, penyediaan air, pengelolaan sampah, hingga sektor pendukung seperti informasi, komunikasi, serta aktivitas profesional dan teknis.

    “Taksonomi memberi kerangka jelas bagi investor dan sektor keuangan dalam memilih portofolio pembiayaan yang berdampak positif terhadap upaya dekarbonisasi, mencegah greenwashing serta mengakselerasi integrasi ekonomi hijau lintas sektor energi, keuangan, dan agribusiness,” ujar Mirza dalam acara Synergizing Energy, Finance & Agribusiness for a Greener Future di DoubleTree by Hilton Jakarta, Tangerang Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Selain taksonomi, OJK juga memperkuat kerangka pengelolaan risiko iklim melalui Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS). Kerangka ini mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, hingga pengungkapan, yang akan menjadi dasar penilaian ketahanan bisnis bank dalam menghadapi perubahan iklim jangka pendek, menengah, dan panjang.

    Melalui CRMS, OJK bakal mewajibkan bank mengintegrasikan risiko iklim ke dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis. Regulasi ini juga mencakup penerapan climate stress test dan penyusunan transition plan menuju portofolio rendah karbon.

    “OJK mendorong bank untuk mulai mengintegrasikan risiko iklim ke dalam manajemen risiko dan proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pelaksanaan Climate Stress Test. Jadi ada namanya Climate Stress Test dampak risiko iklim terhadap perbankan dan pengembangan Transition Plan menuju portofolio pembiayaan rendah karbon,” ungkapnya.

    Mirza menambahkan, revisi POJK 51/2017 ditargetkan rampung pada 2026. Aturan baru tersebut bakal mulai diberlakukan secara bertahap pada 2027. Dalam aturan tersebut, pembiayaan hijau juga akan diberi klasifikasi hijau bagi yang sejalan dengan target Paris Agreement.

    “Jadi saat ini POJK 51 tahun 2017 sedang dilakukan pengkinian yang diharapkan bisa selesai di 2026, sehingga dapat secara efektif berlaku secara bertahap mulai tahun 2027. Amandemen ini dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan dengan standar internasional termasuk adopsi IFRS Sustainability Standard 1 dan IFRS Sustainability Standard 2,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • 5 Aplikasi Crypto Terpercaya di Indonesia 2025

    5 Aplikasi Crypto Terpercaya di Indonesia 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini menjadi masa penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun di tengah itu, ada aset yang tetap menguntungkan bagi keuangan global, yaitu aset crypto yang justru menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang luar biasa.

    Data dari TradingView mencatat, hingga 22 Oktober 2025, Bitcoin (BTC) telah melonjak 16.25% dan Ethereum (ETH) melesat 16.28% YTD. Bitcoin bahkan empat kali menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tahun ini. Secara keseluruhan, total kapitalisasi pasar aset crypto mencapai $3.6 triliun. Sentimen pasar secara keseluruhan tetap bullish untuk aset crypto, bahkan menurut Crypto Wealth Report 2025 yang dirilis Henley & Partners, jumlah pemilik aset digital dengan kekayaan diatas US$ 1 juta melonjak 40% dan mencapai 241,700 orang pada pertengahan tahun 2025.

    Pendorong utama di balik reli ini adalah peningkatan adopsi institusional. Sejak diluncurkannya ETF (Exchange Traded Fund) Bitcoin pada tahun 2024, yang kemudian diikuti oleh ETF Ethereum dan ETF Solana, aliran modal institusi terus mengalir. Berdasarkan data Farside Investors per 20 Oktober 2025, secara kumulatif, total dana institusi yang mengalir ke Bitcoin melalui ETF mencapai $61.5 miliar, diikuti oleh Ethereum sebesar $14.5 miliar, dan Solana sebesar $413.7 juta.

    Aksesibilitas dari crypto juga tidak hanya dapat diakses oleh kalangan institutional, tapi juga ritel, dimana pengguna bisa mulai dengan modal kecil, mulai dari Rp 10 ribu di Pluang atau membeli sebagian dari satu unit (misalnya 0.001 BTC) dan tidak perlu sarana fisik seperti emas. Selain itu, pengguna crypto adalah masyarakat global dengan waktu operasional pasar crypto 24 jam / 7 hari, yang memberi fleksibilitas.

    Regulasi kripto di Indonesia diatur OJK melalui POJK 27/2024 tentang Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, berlaku 10 Januari 2025. Perkembangan ini membuka peluang bagi investor Indonesia, sehingga pemilihan aplikasi kripto yang tepat menjadi krusial.

    Pilihan aplikasi kripto di Indonesia semakin banyak. Penting untuk memilih aplikasi yang aman dan teregulasi demi keamanan transaksi. Artikel ini membandingkan lima aplikasi kripto terpopuler di Indonesia untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan strategi investasi Anda.

    1. Pluang

    Pluang kian memantapkan posisinya sebagai salah satu apk investasi di Indonesia. Bertumpu pada ekosistem multi-aset yang luas dan basis lebih dari 12 juta pengguna, apki ini menawarkan pengalaman investasi digital yang aman, berizin dan diawasi Bappebti dan OJK.

    Lewat satu apk, pengguna dapat mengakses 1.000+ produk investasi-mulai dari crypto, saham & ETF Amerika Serikat (AS), emas, reksa dana, hingga crypto futures dan options saham AS-dengan struktur biaya yang kompetitif.

    Fitur & Keunggulan

    Akses 620+ Aset Crypto populer seperti BTC, ETH, SOL, PEPE, WIF, dan altcoin lainnya dengan pair IDR ataupun USD/USDT
    Pelopor Saham AS & ETF: akses ke 650 saham dan ETF populer, termasuk Google, Apple, dan Microsoft.
    Perdagangan 24 jam (Senin-Sabtu) untuk Saham AS & ETF-yang pertama di Indonesia.
    Rating 4,8 di Google Play Store.
    Leverage hingga 4× untuk saham AS & ETF.
    USD Yield hingga 3,88%.
    Options: 650+ underlying, 10 strike, expiry hingga 1 tahun, termasuk 0DTE.
    Pro Features: advanced order, take profit, dan stop loss, plus akses web trading berbasis TradingView gratis untuk analisis teknikal yang lebih presisi.

    Dari sisi keamanan, untuk emas, saham AS, ETF, Yield USD dan Leverage seluruh transaksi dicatat dalam Jakarta Futures Exchange (JFX) dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI), untuk aset crypto dan crypto futures transaksi dicatat dalam Central Finansial X (CFX) dan dijamin oleh Kliring Komoditi Indonesia (KKI), terakhir untuk reksadana seluruh transaksi difasilitasi oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

    Meski berada dalam pengawasan regulator, produk saham AS, ETF, dan options tetap memiliki risiko: harga dapat berfluktuasi, nilai options bisa menyusut saat jatuh tempo, dan penggunaan leverage meningkatkan eksposur risiko.

    2. Nanovest

    Nanovest adalah platform investasi digital yang hadir di Indonesia dan memudahkan akses ke berbagai produk keuangan seperti saham Amerika, crypto, hingga emas digital.

    Fitur & Keunggulan

    Coins: Lebih dari 300+ aset crypto
    Features: Mobile/web dengan real-time charts, limit orders, dan price alerts
    Sub-asset: Tidak menyediakan crypto futures

    Platform ini cocok bagi investasi yang mudah diakses, aman, dan cocok untuk berbagai tingkat investor yang membutuhkan platform investasi multifungsi dan terpercaya.

    3. Bybit

    Bybit adalah platform exchange crypto global yang berbasis di Dubai yang diawasi oleh regulator internasional, namun belum berada di bawah lisensi OJK. Platform ini menawarkan akses aset crypto dan menjadi salah satu bursa derivatif yang menawarkan futures berjangka (perpetual contracts) dan leverage tinggi.

    Fitur & Keunggulan

    500+ coins: Akses ke ratusan aset crypto populer dan altcoin
    Termasuk perpetual futures dengan leverage hingga 200×
    Otomatisasi trading dan tiru strategi trader handal
    Order Types & Tools: Termasuk Market, Limit, Conditional orders, Trailing Stop, serta tools manajemen risiko

    Platform ini cocok bagi trader yang membutuhkan opsi leverage tinggi dan fleksibilitas trading.

    4. Robinhood

    Robinhood adalah perusahaan layanan finansial asal Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna memperdagangkan instrumen seperti saham, ETF, opsi, futures, dan cryptocurrency, dengan fitur wallet crypto, layanan wealth management, hingga kartu kredit-meski lisensinya khusus untuk AS, Inggris, dan Uni Eropa, dan belum diawasi oleh OJK untuk pasar Indonesia.

    Fitur & Keunggulan

    Crypto trading & self‑custodial wallet: Termasuk wallet crypto yang memungkinkan pengguna memegang aset sendiri (self-custody), tokenized stock derivatives (EU), dan staking (AS).
    Web & Mobile Trading: Untuk saham, ETF, opsi, crypto, dan futures melalui platform web dan apk mobile.
    Yield / Staking: Tersedia untuk crypto tertentu (ETH, SOL) di AS

    Robinhood cocok untuk investor global yang ingin memanfaatkan kemudahan trading tanpa komisi, akses ke produk derivatif dan crypto canggih, serta inovasi seperti tokenized assets dan AI-powered tools.

    5. Pintu

    Pintu adalah apk crypto asal Indonesia yang memudahkan pengguna membeli, menjual, dan berinvestasi aset digital lewat apk mobile dan Pintu Pro Web.

    Fitur & Keunggulan

    Coins: 300+ crypto assets.
    Features: Spot trading, swaps, PTU utility token.
    Sub-asset: Pintu Pro Futures – perpetual futures dengan leverage hingga 25×.

    Bagi pengguna yang mencari platform serba-ada, Pintu menawarkan cakupan aset luas, eksekusi lintas perangkat (app & web), dan perangkat manajemen risiko

    Perlu diingat, aset crypto bersifat volatil dan berisiko tinggi. Investor disarankan memahami biaya, mekanisme leverage, serta toleransi risiko pribadi sebelum bertransaksi.

    Oleh karena itu, setiap aplikasi kripto di Indonesia menawarkan kelebihan berbeda. Penting bagi investor untuk mempertimbangkan keamanan, biaya transaksi, dan regulasi sebelum berinvestasi.

    Sepanjang 2025, Pluang terlihat menonjol sebagai salah satu platform investasi crypto terdepan berkat ekosistem produk yang lengkap, biaya kompetitif, serta dukungan regulasi yang kuat. Komitmen Pluang terhadap literasi finansial dan penyediaan fitur edukasi juga memperkuat posisinya di pasar, sekaligus merefleksikan arah perkembangan industri investasi digital di Investor harus mengevaluasi kebutuhan dan profil risiko sebelum berinvestasi. Gunakan fitur edukasi dan akun demo untuk persiapan keputusan investasi.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BFI Finance: Realisasi pembiayaan hingga September Rp16,4 triliun

    BFI Finance: Realisasi pembiayaan hingga September Rp16,4 triliun

    Tangerang (ANTARA) – PT BFI Finance Indonesia menyebutkan realisasi pembiayaan baru periode Januari hingga September 2025 mencapai Rp16,4 triliun atau bertumbuh sebesar 15,2 persen serta membukukan total aset Rp25,4 triliun atau naik 5,5 persen secara tahunan.

    “Nilai aset yang dimiliki Perusahaan juga turut didukung dari total piutang pembiayaan dikelola Rp26 triliun, mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Presiden Direktur BFI Finance Sutadi dalam keterangannya di Tangerang Selatan, Jumat.

    Ia mengatakan pencapaian ini adalah bentuk prestasi yang konsisten di tengah pertumbuhan industri pembiayaan yang cukup menantang di tengah kondisi ekonomi makro dan global, melemahnya daya beli yang turut berimbas pada menurunnya penjualan otomotif, serta persaingan industri yang ketat.

    Hingga akhir September 2025, aset dan laba bersih dilaporkan meningkat, dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga di atas rata-rata industri. Pencapaian ini menegaskan posisi BFI Finance sebagai salah satu perusahaan multifinance dengan fundamental paling sehat.

    Dari sisi portofolio, komposisi piutang pembiayaan BFI Finance didominasi oleh segmen berjaminan mobil sebesar 51,1 persen, diikuti berjaminan motor 7,6 persen dan pembiayaan pembelian unit mobil 17,3 persen. Di luar sektor otomotif, portofolio pembiayaan alat berat dan mesin tercatat 14,9 persen, berjaminan properti sebesar 5,4 persen serta syariah dan lainnya sebesar 3,7 persen.

    Untuk menjaga daya saing, Perseroan fokus pada strategi yang berorientasi pada valuasi pasar yang tepat, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi kemitraan strategis.

    “Inovasi layanan berbasis kemudahan dan kecepatan proses juga terus diperkuat agar dapat menjawab kebutuhan konsumen di era digital,” katanya.

    Sementara itu BFI Finance juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Rasio Non Performing Financing (NPF) Perseroan tetap terjaga di level bruto 1,55 persen dan neto 0,26 persen, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,51 persen per Agustus 2025 sesuai data OJK.

    Selain itu, NPF coverage tercatat 2,5 kali dari nilai NPF bruto. Sementara di sisi permodalan, gearing ratio tetap sehat di posisi 1,2 kali, jauh di bawah batas maksimum regulasi 10 kali, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata industri 2,2 kali.

    Rasio yang sehat juga turut diimbangi dengan baik di sisi profitabilitas. Laba setelah pajak BFI Finance mencapai Rp1,17 triliun, tumbuh 4,7 persen yoy, dengan rasio Return on Asset (ROA) sebesar 7,7 persen dan Return on Equity (ROE) sebesar 14,7 persen.

    Struktur pendanaan Perseroan juga terjaga sehat dengan 63,2 persen sumber dana berasal dari lembaga keuangan dan nonkeuangan, disertai pendanaan alternatif melalui penerbitan obligasi.

    “BFI Finance telah melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan enam tahap satu tahun 2024 seri A senilai Rp100 miliar yang jatuh tempo pada 5 Oktober 2025, sehingga mencerminkan pengelolaan likuiditas yang solid,” ujarnya.

    Sebagai mitra keuangan masyarakat, BFI Finance berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi produktif melalui piutang pembiayaan modal kerja yang mencapai Rp14,8 triliun, atau meningkat 15,5 persen yoy.

    “BFI Finance senantiasa hadir untuk memberdayakan masyarakat dengan solusi pembiayaan yang kompetitif, fleksibel, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang,” katanya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon terkait Kasus CSR BI-OJK

    Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon terkait Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan anggota DPR Fraksi NasDem diperiksa di Polres Cirebon, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (30/10/2025) karena penyidik lembaga antirasuah sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi yang sama.

    “Pemeriksaan dilakukan di Cirebon, mengingat tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sana untuk perkara ini. Supaya lebih efektif,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Budi menuturkan bahwa penyidik telah berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rajiv.

    “Dikoordinasikan demikian, karena tim sedang riksa juga di sana,” ujarnya.

    Budi mengemukakan pemeriksaan di Cirebon untuk mengulik informasi terkait perkenalan Rajiv terhadap dua tersangka, yakni Satori dan Heri Gunawan.

    “Dalam permintaan keterangan kali ini, Penyidik mendalami terkait perkenalan Sdr. RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia,” jelas Budi.

    Pemeriksaan di Cirebon merupakan penjadwalan ulang karena Rajiv mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin (27/10/2025).

    Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” kata Asep, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • OJK Perkuat Bank Syariah: Wajib Penuhi Rasio Likuiditas dan Permodalan Ikuti Standar Global

    OJK Perkuat Bank Syariah: Wajib Penuhi Rasio Likuiditas dan Permodalan Ikuti Standar Global

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru untuk memperkuat struktur permodalan dan likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

    Langkah ini diambil untuk memastikan industri perbankan syariah nasional semakin tangguh, efisien, dan selaras dengan standar internasional Basel III serta Islamic Financial Services Board (IFSB).

    Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa penerbitan dua POJK ini adalah langkah penting dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang berdaya saing global.

    Likuiditas Jangka Pendek dan Pendanaan Stabil Diperketat

    POJK Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan BUS dan UUS untuk memelihara rasio kecukupan likuiditas jangka pendek (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih jangka panjang (Net Stable Funding Ratio/NSFR) minimal sebesar 100 persen.

    “Ketentuan ini disusun untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai serta pendanaan jangka panjang yang stabil, sehingga BUS dan UUS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi kecukupan likuiditas akibat dinamika pasar keuangan,” jelas OJK.

    Penerapan rasio LCR dan NSFR akan dilakukan secara bertahap.
    Pelaporan dan publikasi rasio-rasio tersebut akan dilaksanakan bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.
    Aturan ini mengacu pada standar global Basel III dan Guidance Note GN-6 dari IFSB.

     

     

  • Nilai Transaksi QRIS cs Rp 60.000 T, Tumbuh Paling Cepat di Dunia!

    Nilai Transaksi QRIS cs Rp 60.000 T, Tumbuh Paling Cepat di Dunia!

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan pesat pada transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia. Saat ini, nilai transaksi mencapai Rp 520 ribu triliun dengan volume transaksi mencapai 37 miliar kali per tahun.

    “Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah the fastest growing digital economy dan sistem pembayaran di dunia,” ujar Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

    Dari total volume transaksi tersebut, Perry menyebut hampir lebih dari 400 ribu triliun transaksi untuk e-commerce. Sementara, transaksi digital di sistem pembayaran, seperti online banking, mobile banking, hingga QRIS sudah mencapai 13.000 transaksi dengan nilai transaksi Rp 60.000 triliun.

    Ia memperkirakan lonjakan hingga empat kali lipat pada transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2030. Dari sekitar 37 miliar transaksi saat ini, Perry memperkirakan volumenya akan meningkat hingga 147,3 miliar transaksi

    “Kami perkirakan yang sekarang ekonomi keuangan digital volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi,” tambah ia.

    Nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital diperkirakan melonjak dari Rp 520 ribu triliun menjadi Rp 20.800 kuadriliun. Sementara, transaksi sistem pembayaran digital yang saat ini 13.000 transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi.

    “Nilainya yang tadi kurang lebih sekitar Rp 14-15 ribu triliun per tahun, kalikan 4 kali. Itulah Indonesia. This is the future of Indonesia, visioning 2030,” terangnya.

    Kendati begitu, perkembangan ekonomi digital yang cepat juga mempunyai risiko siber, termasuk phishing hingga transaksi ilegal. Untuk itu, BI bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan konsumen.

    “Mari kita bersinergi memajukan ekonomi keuangan digital, sistem bayaran keuangan dan semuanya untuk rakyat. Tapi juga kita melindungi rakyat dari keamanan cyber, dari perlindungan konsumen . Itulah sinergi dan yang harus kita kembangkan melalui setiap tahun FEKDI dan IFSE ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video Tambah Tahu: QRIS Go International! Bisa Dipakai di Negara-negara Ini

    (rea/fdl)