Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Platform kripto perluas edukasi dorong pertumbuhan ekonomi digital

    Platform kripto perluas edukasi dorong pertumbuhan ekonomi digital

    Tingginya transaksi kripto menjadi kabar baik karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi untuk mengembangkan aset yang dimilikiJakarta (ANTARA) – Salah satu platform kripto yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terdaftar, PT Pintu Kemana Saja, menyatakan edukasi pasar perlu diperluas agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bertanggung jawab dan bijak di tengah perkembangan aset keuangan digital tersebut.

    “Tingginya transaksi kripto menjadi kabar baik karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Di lain sisi, tantangannya semakin besar terutama dari sisi edukasi agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bertanggung jawab dan bijak, khususnya pada aset kripto yang masuk dalam kategori high risk high return,” kata Head of Product Marketing Pintu Iskandar Mohammad di acara roundtable discussion bertema “What’s Next in Fintech Innovation?” sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Iskandar mengatakan ekosistem kripto terus meningkat karena terpengaruh dari banyaknya perpindahan kegiatan masyarakat ke ranah digital, seperti halnya industri finansial berbasis teknologi (fintech). Perkembangan industri ekonomi digital ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun lalu.

    “Kemajuan industri fintech yang masuk dalam kategori digital masih relevan dengan pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa tahun lalu. Pandemi tersebut punya dampak besar pada penggunaan layanan fintech di kehidupan sehari-hari yang membuat masyarakat pindah ke aktivitas digital dan hampir seluruh industri fintech mendapatkan pengaruh tersebut tak terkecuali industri kripto,” ujar dia.

    Berdasarkan data Statista, perusahaan fintech tumbuh signifikan dari 51 perusahaan di tahun 2011 menjadi 336 perusahaan di 2023. Perusahaan kirpto juga masuk ke dalam pemain fintech di sektor baru yang turut menyumbang peningkatan ekonomi digital di Indonesia.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memprediksi, nilai transaksi perdagangan digital di tahun 2024 bisa menyentuh Rp500 triliun. Dari transaksi aset kripto bahkan OJK mencatat, hingga Agustus 2024 lalu, transaksinya sudah tembus Rp344 triliun.

    “Tentu banyak yang telah kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto seperti hadir ke kegiatan ini untuk berdiskusi bersama mengenai perkembangan dan tantangan yang ada,” ujar Iskandar.

    Ia mengatakan bahwa meski pertumbuhan kripto dan fintech masif, edukasi tetap menjadi tantangan terbesar khususnya di industri kripto yang adopsinya sangat pesat.

    “Sejak awal kami telah memahami hal tersebut dan tentu kami ambil tanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana edukasi bagi masyarakat yang belum berinvestasi kripto atau pun yang membutuhkan analisis terkait pasar kripto. Beberapa strategi yang telah kami jalankan di antaranya berinvestasi pada channel edukasi Pintu Academy & Pintu News,” ujarnya.

    Ia mengatakan strategi lain yang dilakukan Pintu adalah aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bappebti, Bursa Crypto CFX, asosiasi, universitas, hingga banyak komunitas.

    “Kami percaya kolaborasi menjadi salah satu langkah terbaik untuk mempercepat dan memperluas edukasi terkait aset kripto. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis ini juga termasuk membahas mengenai perkembangan regulasi aset kripto. Kita patut berbangga, dari sisi regulasi Indonesia cukup cakap dan adaptif untuk mengakomodir kegiatan perdagangan investasi krypto yang saat ini ekosistem perdagangannya semakin kuat,” ujar dia.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat secara akumulatif nilai transaksi aset kripto pada Januari-Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun atau tumbuh 354 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Baca juga: Bappebti: Perba 9/2024 wujudkan ekosistem aset kripto yang adaptif
    Baca juga: Pasar kripto respons hati-hati penurunan suku bunga The Fed
    Baca juga: OJK: Jumlah investor aset kripto di Indonesia capai 20,9 juta

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut: Perlu tiga bank syariah sebesar BSI untuk jadi “game changer”

    Dirut: Perlu tiga bank syariah sebesar BSI untuk jadi “game changer”

    Jadi asetnya masing-masing Rp300 triliun, BSI (asetnya) Rp400 di akhir tahun iniNusa Dua, Bali (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi memandang, perlu tiga bank syariah dengan jumlah aset sebesar BSI untuk menjadi game changer bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

    “Tiga saja seperti BSI. Jadi asetnya masing-masing Rp300 triliun, BSI (asetnya) Rp400 di akhir tahun ini. Itu keren, jadi hampir Rp1.000 triliun aset tiga bank itu akan menjadi game changer di market,” kata Hery di Nusa Dua, Bali, Sabtu.

    Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi bank syariah pada saat itu belum terlihat.

    Kini setelah BSI hadir pada 2021, pangsa pasar bank syariah terus meningkat hingga di atas 7 persen. Pangsa pasar pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah terhadap bank nasional kini sudah menyentuh masing-masing di level 7,96 persen dan 7,91 pada 2023.

    “(Pangsa pasar bank syariah) sudah 7,31 persen (pada 2023). Memang susah di lokomotif cuma satu untuk mengerek. Kalau ada tiga (bank syariah) itu lebih cepat,” ujar Hery.

    Pada semester I 2024, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen (year on year/yoy) menjadi Rp360,85 triliun. Pertumbuhan ini termasuk yang tinggi di antara 10 bank terbesar di Indonesia.

    Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen yoy. Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen yoy menjadi Rp296,70 triliun per Juni 2024.

    Hery menyebutkan, jumlah bank umum syariah (BUS) masih jauh dibandingkan bank umum konvensional (BUK) yang berjumlah 92 atau hampir 7 kali lipat dari BUS. Di antara bank-bank syariah itu, tidak ada bank syariah yang masuk dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV.

    BSI, yang menjadi lokomotif pertumbuhan di industri bank syariah, juga masih berada dalam KBMI III. Hery berharap, BSI nantinya bisa masuk KBMI IV pada dua tahun mendatang.

    Sebelumnya, wacana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat diharapkan dapat melahirkan bank syariah yang mampu menjadi pesaing BSI.

    Namun, pada Juli lalu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

    Terbaru pada Selasa (15/10), Nixon menyebutkan pihaknya sudah menyepakati harga akuisisi dengan bank syariah lain. Ia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah namun berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

    Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah.

    Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan spin off dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

    Baca juga: BTN sebut sudah sepakati harga akuisisi bank syariah
    Baca juga: OJK: Pembiayaan bank syariah naik 11,65 persen yoy pada Agustus 2024
    Baca juga: BCA luncurkan reksa dana saham syariah BISEU

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatanSurabaya (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menyatakan akurasi data dan kecepatan menyiarkan berita merupakan kunci agar industri media massa mampu bertahan di tengah gempuran perkembangan digital termasuk Artificial Intelligence (AI).

    “Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatan. Kalau masih ada dua ini, Insya Allah LKBN ANTRA masih menjadi template-nya algoritma AI,” katanya saat berkunjung ke Kantor LKBN ANTARA Biro Jawa Timur di Surabaya, Jumat.

    Munir menjelaskan teknologi AI memang memiliki dampak positif bagi kehidupan namun sekaligus menjadi ancaman termasuk terhadap industri media massa.

    Melalui AI, pembuatan berita menjadi lebih mudah dan cepat namun teknologi ini memiliki kelemahan yaitu diragukan keakuratan datanya.

    Sementara keakuratan data masuk dalam kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita sehingga apabila industri media massa mempertahankan aspek ini maka dapat membangun trust pada masyarakat.

    Baca juga: ANTARA beri pelatihan foto produk dan pemasaran digital UMKM Bondowoso

    Baca juga: Dirut ANTARA: Media “mainstream” ujung tombak promosikan produk UMKM

    “Contoh AI tidak akurasi, tim saya kemarin ketika memverifikasi terhadap AI. Di situ ANTARA ETP di dalam AI otoritasnya berada di OJK padahal berada di BI. Ini contoh AI tidak akurat atau diragukan keakuratannya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Munir menuturkan jika industri dapat mempertahankan kode etik jurnalistik dalam memproduksi berita terutama mengenai aspek keakuratan data dan kecepatan maka masyarakat tetap akan mencari berita dari sumber resmi.

    “Saya meminta wartawan dan redaksi jaga akurasi berita dan kecepatannya karena dia menjadi template. Kalau menjadi template terus di Google maka lembaga yang mencari legitimasi dan keakuratan pasti masih ke ANTARA,” katanya.

    Baca juga: ANTARA gelar seminar Entrepreneurship Coaching Clinic di Bondowoso

    Baca juga: LKBN ANTARA kolaborasi dengan Kauje dalam Tegalboto Memanggil 3

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • TASPEN catat pertumbuhan investasi 10,55 persen di atas industri

    TASPEN catat pertumbuhan investasi 10,55 persen di atas industri

    TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, LiJakarta (ANTARA) – PT TASPEN (Persero) mencatat pertumbuhan hasil investasi atau yield on investment (YOI) sebesar 10,55 persen di atas industri yang menunjukkan konsistensi TASPEN dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

    Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, pertumbuhan hasil tersebut tentunya tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Utang Negara (SUN).

    “TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif,” kata Henra di Jakarta, Jumat.

    Dari pertumbuhan hasil investasi YOI sebesar 10,55 persen di atas industr itu, portofolio investasi TASPEN didominasi pada instrumen SUN.

    Selain itu, dana diinvestasikan pada instrumen obligasi, deposito, saham, dan reksadana yang terdaftar di OJK, serta penyertaan pada anak usaha yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Hal itu untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, TASPEN menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

    Kinerja investasi TASPEN yang melampaui rata-rata industri menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola aset.

    Seiring dengan upaya mengejar imbal hasil yang tinggi, TASPEN tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta mengalokasikan 80 persen portofolio pada instrumen berisiko rendah guna memastikan ketersediaan dana tunai serta memberikan jaminan likuiditas untuk memenuhi kewajiban klaim peserta dan operasional perusahaan.

    Hal ini secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

    Selain itu, lanjut Hendra, penerapan GCG juga diwujudkan dengan aktif mengadakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) dalam lingkungan perusahaan serta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019.

    Kemudian Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sutainabilty Summit (BCOMSS) Kementerian BUMN, serta Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

    Adapun selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian.

    Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar seluruh pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih, yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

    “TASPEN secara proaktif memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun,” kata Henra.

    Baca juga: Aset Taspen catat tumbuh 43 persen selama 5 tahun terakhir
    Baca juga: Taspen tingkatkan kualitas penerapan GRC
    Baca juga: Taspen kembali meraih penghargaan mitra kerja terbaik dari Kemenkumham

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transaksi ekonomi digital Indonesia capai 360 miliar dolar pada 2030

    Transaksi ekonomi digital Indonesia capai 360 miliar dolar pada 2030

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan meningkat hingga 220 sampai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030, berdasarkan data East Ventures Digital Competitiveness Index 2023.

    “Nilai transaksi ekonomi digital akan terus meningkat hingga 220 sampai dengan 360 miliar dolar AS,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi pada “Jakarta Economic Forum (JEF) 2024” di Jakarta Pusat, Selasa.

    Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia masih sangat terbuka lebar.

    Dia mengatakan, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 40 persen dari total transaksi ekonomi digital di ASEAN berasal dari Indonesia atau mencapai sekitar 77 miliar dolar AS.

    Baca juga: OJK catat transaksi non-tunai di Jakarta meningkat

    Inarno menuturkan, di sektor keuangan, perkembangan pesat digitalisasi yang didukung oleh perubahan gaya hidup dan juga pergeseran preferensi konsumsi masyarakat serta pertumbuhan kelas menengah secara dramatis telah mengubah wajah industri jasa keuangan dari berbagai sisi.

    Hal ini, kata dia, mulai dari infrastruktur pendukung, sistem pembayaran hingga produk-produk keuangannya.

    Salah satu contoh di sektor keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade ini adalah perkembangan ekosistem keuangan digital seperti perkembangan pembayaran non-tunai (cashless payment), dompet digital (digital wallet), aplikasi lokapasar (marketplace) serta munculnya teknologi finansial (fintech).

    Dari sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) juga telah meluncurkan QR Code Indonesia Standard (QRIS) yang telah berlaku efektif secara nasional tahun 2020. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia 2025.

    Baca juga: OJK DKI optimistis kinerja UMKM segera pulih

    Sementara itu, teknologi finansial (fintech) menawarkan inovasi baru dalam layanan jasa keuangan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan alternatif pembayaran yang lebih mudah, efektif dan juga efisien.

    Beberapa di antaranya seperti sektor perbankan melalui bank digital serta pembiayaan.

    “Berbagai perkembangan tersebut telah menjadi tonggak pencapaian (milestone) dari perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia saat ini,” ujar Inarno.

    Pemerintah melalui OJK, BI serta seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus mendorong pengembangan dan penguatan industri inovasi keuangan digital.

    Hal ini untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Hukum Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR

    Pakar Hukum Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Hukum dan pegiat anti korupsi, Hardjuno Wiwoho, menuntut keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Menurutnya, keterlibatan KPK dalam kasus ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

    Pelibatan lembaga antirasuah dinilai penting untuk menghindari praktik penyelewengan yang berpotensi merugikan masyarakat. Hardjuno menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana dan program-program yang didanai oleh CSR dari lembaga negara.

    “KPK perlu mendalami secara menyeluruh ke mana aliran dana tersebut mengarah, program-program apa saja yang telah didanai, dan apakah nilai serta manfaat yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Penggunaan dana CSR harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hardjuno saat dihubungi di Surabaya, Senin (7/10/2024).

    Hardjuno juga menyatakan bahwa pentingnya pengungkapan kasus ini untuk memastikan dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ia menegaskan agar KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

    “Kami mendesak KPK untuk segera bongkar dan menangkap oknum pelaku dugaan korupsi dana CSR dari BI dan OJK. Ini sudah keterlaluan karena dana CSR adalah dana tanggung jawab sosial untuk rakyat, kok sampai-sampai bisa tega di korupsi,” tegasnya.

    Sebagai kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga, Hardjuno mengingatkan bahwa dana CSR, khususnya yang berasal dari lembaga negara, seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial seperti beasiswa, bantuan UMKM, dan pembangunan fasilitas umum. Ia menambahkan bahwa para pejabat yang terlibat harus segera diadili.

    “Siapapun pejabat negara baik dari eksekutif maupun legislatif yang terindikasi terlibat korupsi Dana CSR tersebut harus segera diungkap dan ditangkap,” tegasnya.

    Hardjuno juga menyoroti urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya untuk memiskinkan pelaku korupsi dan memulihkan kerugian negara yang besar akibat tindakan mereka. Ia menilai, dana CSR ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh transparansi.

    “Dan dana CSR ini uang rakyat. Makanya, mereka yang diduga melakukan korupsi dana CSR harus dimiskinkan,” tambahnya.

    Hardjuno menekankan pentingnya integritas KPK dalam menangani kasus ini. Ia berharap, kasus dugaan korupsi ini dapat menjadi momentum bagi KPK untuk kembali membangun kepercayaan publik bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya.

    “KPK harus menjaga integritas dalam penanganan kasus ini, agar publik dapat kembali percaya bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat benar-benar dipergunakan sesuai tujuan awalnya,” tutup Hardjuno. [asg/beq]

  • Strategi Indosat Revolusi Sektor Keuangan Pakai Teknologi AI

    Strategi Indosat Revolusi Sektor Keuangan Pakai Teknologi AI

    Jakarta –

    Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berkomitmen untuk mendukung kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berdaulat di Indonesia. Pemberdayaan sektor keuangan dan perbankan menjadi kunci transformasi digital yang dilakukan melalui Banking AI Day.

    Sebagai informasi, Banking AI Day sebuah forum pelopor yang dirancang untuk membentuk masa depan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia melalui kekuatan transformatif kecerdasan buatan.

    Banking AI Day berfungsi sebagai platform dinamis di mana para pemimpin mulai dari pemerintahan, pemangku kepentingan industri, dan pembuat regulasi berkumpul untuk menjelajahi potensi besar AI dalam merevolusi sektor perbankan.

    Agenda tersebut melibatkan berbagai pihak penting, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan terkemuka seperti Bank Central Asia, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, menyoroti peran strategis AI dalam meningkatkan daya saing serta kesiapan masa depan sektor keuangan Indonesia.

    “Di Indosat, tujuan utama kami adalah memberdayakan Indonesia. Banking AI Day merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk mengubah sektor perbankan menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi Indonesia,” ujar Vikram Sinha, Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, dalam keterangan tertulisnya.

    “Dengan AI di genggaman kami, kami yakin dapat membuka peluang tanpa batas, mendorong Indonesia menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kami juga sangat bangga memimpin upaya membawa kedaulatan AI ke Indonesia, mengarahkan bangsa ini menuju kemandirian dalam ranah digital dan teknologi,” sambungnya.

    Forum Banking AI Day ini juga menekankan pentingnya adopsi AI di seluruh industri perbankan dan layanan jasa keuangan, dengan fokus pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan data, mempercepat penggunaan teknologi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dengan mengadopsi AI ke dalam proses bisnis inti, lembaga keuangan dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta memastikan layanan yang lebih aman, efisien, dan berfokus pada pelanggan.

    Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan Indonesia memiliki potensi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

    “Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, komputasi awan (cloud computing), dan blockchain, lembaga keuangan kita dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Inisiatif seperti Banking AI Day sangat penting untuk mempercepat langkah kami serta memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap kompetitif di tingkat global,” tuturnya.

    Peran Indosat dalam transformasi ini tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan acara Banking AI Day, namun juga melalui ekosistem teknologi komprehensifnya, termasuk Pusat Data canggih oleh BDx Indonesia yang memiliki total kapasitas IT 150MW+ di sepuluh fasilitas kolokasi netral operator di Indonesia.

    Selain itu, Lintasarta akan menghadirkan pabrik AI (AI Factory) ke dalam ekosistem ini melalui GPU Merdeka yang didukung oleh NVIDIA, sebagai cloud AI berdaulat terdepan, serta berbagai inisiatif berbasis AI lainnya. Indosat tidak hanya memimpin transformasi “TechCo” yang berbasis AI tetapi juga memberdayakan ekosistem startup Indonesia yang dinamis.

    Dengan mendorong inovasi, meningkatkan keamanan data, serta mengembangkan talenta lokal, Indosat berkontribusi menciptakan masa depan di mana startup dan lembaga keuangan Indonesia dapat berkembang di tengah persaingan global dalam bidang AI.

    (agt/agt)

  • Izin Usaha BPR Nature Primadana Capital Dicabut, LPS Siap Bayar Klaim Nasabah

    Izin Usaha BPR Nature Primadana Capital Dicabut, LPS Siap Bayar Klaim Nasabah

    Jakarta –

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Nature Primadana Capital dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 September 2024. LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran bersumber dari dana LPS.

    Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

    Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau nasabah PT BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

    Ia menambahkan, masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

    “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

    (ily/das)

  • OJK Cabut Izin Usaha BPR Nature Primadana Capital

    OJK Cabut Izin Usaha BPR Nature Primadana Capital

    Jakarta –

    Jumlah bank yang bangkrut di Indonesia bertambah lagi menjadi 15 bank. Seluruh bank yang bangkrut merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    Kemudian OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

    Selanjutnya, pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

    “Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut,” terang OJK.

    Untuk menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (das/das)

  • Nasabah Sidoarjo Gugat BCA, Hadirkan Saksi di Pengadilan Negeri Surabaya

    Nasabah Sidoarjo Gugat BCA, Hadirkan Saksi di Pengadilan Negeri Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Gugatan yang diajukan oleh Ishar, warga Puri Surya Jaya, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, terhadap PT Bank Central Asia (BCA) terus berlanjut.

    Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (2/9/2024), pihak penggugat menghadirkan saksi untuk memperkuat kasusnya.

    Ishar, melalui kuasa hukumnya, Andry Ermawan dan Dade Puji Hendro Sudomo, SH, menghadirkan Ir. Eko Tjiptartono sebagai saksi di ruang sidang Tirta 2 PN Surabaya.

    Eko, yang mengaku telah berteman dengan Ishar sejak 2018 karena keduanya berasal dari Purwokerto, memberikan kesaksian mengenai situasi finansial penggugat.

    Dalam kesaksiannya, Eko menyebutkan bahwa sekitar Agustus 2023, Ishar sempat bercerita tentang bisnis ekspor-impor miliknya yang mengalami kesulitan finansial akibat dampak pandemi Covid-19.

    “Pak Ishar (penggugat) menceritakan bahwa ia memiliki utang kepada BCA sekitar Rp 800 juta dengan jaminan dua rumah miliknya,” ungkap Eko.

    Namun, dalam perkembangan kasusnya, Ishar kemudian menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya perubahan jumlah utang, yakni menjadi Rp 400 juta.

    Eko sendiri mengaku tidak mengetahui detail perhitungan antara BCA dan OJK yang menyebabkan perbedaan tersebut.

    “Saya tidak tahu bagaimana perhitungannya, yang jelas Pak Ishar menunjukkan bahwa tagihan BCA versi OJK adalah sebesar Rp 400 juta,” tambahnya.

    Eko juga sempat mengonfirmasi hal ini kepada keponakannya yang merupakan kepala kantor wilayah BNI, dan mendapatkan informasi bahwa data dari OJK yang digunakan.

    Perlu diketahui, gugatan yang diajukan oleh Ishar terhadap PT BCA meminta ganti rugi sebesar Rp 10,2 miliar.

    Ishar menuduh BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan statusnya sebagai debitur. Ishar menegaskan bahwa dirinya adalah debitur yang baik dan meminta perlindungan hukum.

    Kuasa hukum Ishar, Andry Ermawan, meminta majelis hakim untuk menunda proses lelang terkait kasus ini, mengingat adanya selisih jumlah tagihan antara Bank BCA KCU Galaxy Mall Surabaya sebagai Tergugat I, Bank BCA Sidoarjo sebagai Tergugat II, dan OJK.

    Di sisi lain, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Andreas, menyerahkan bukti tambahan dalam persidangan. “Kami menyerahkan bukti tambahan karena ada perbaikan dari bukti sebelumnya,” ujarnya. [uci/ted]