Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Bank Indonesia Rilis Publikasi Fallback Rate – Page 3

    Bank Indonesia Rilis Publikasi Fallback Rate – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) selaku pengelola (administrator) dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR terhitung sejak 1 Januari 2026.

    Penghentian permanen publijasi JIBOR ini berlaku pada seluruh tenor (tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan).

    Adapun penghentian secara permanen publikasi JIBOR sejak 1 Januari 2026 sejalan dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara telah menindaklanjuti reformasi penguatan acuan suku bunga, melalui peralihan dari penggunaan Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based, menjadi acuan suku bunga yang lebih kredibel menggunakan acuan transaksi yang terjadi di pasar (transaction-based).

    Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunaan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (INDONIA).

    Pengumuman ini akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR.

    Mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR ini, NWGBR telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR pada Jumat, 27 September 2024. Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR. Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, INDONIA.

    Adapun NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

     

  • Rupiah Menguat Terbatas Usai Data Pertumbuhan Ekonomi AS Lesu – Page 3

    Rupiah Menguat Terbatas Usai Data Pertumbuhan Ekonomi AS Lesu – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan empat inisiatif untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 tahun 2024 yang diselenggarakan di JCC, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Pada ISEF ke-11 tahun 2024 ini, InsyaAllah sebentar lagi akan kita resmikan empat inisiatif untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    Empat inisiatif yang akan diluncurkan Bank Indonesia melalui ISEF ke-11 tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

    1. Pencanangan Aplikasi Halal Traceability

    Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem jaminan produk halal melalui pengembangan sistem informasi yang memfasilitasi penelusuran bahan produk dari sisi hulu hingga ke konsumen.

    “From farm to table. Ini adalah upaya tidak hanya untuk melaksanakan amanat undang-undang, tetapi juga untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terkemuka dunia,” ujarnya.

    2. Digitalisasi Produk Pesantren

    Inisiatif ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit bisnis, pencatatan keuangan, dan pengembangan administrasi pesantren.

    “Platform ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui implementasi teknologi digital yang mendukung integrasi tata kelola unit usaha, unit keuangan, dan unit Pondok Pesantren,” jelas Perry.

    3. Pencanangan Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)

    Perry menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan KSSK yang turut menggagas inisiatif ini sehingga produk investasi khas perbankan syariah semakin diminati masyarakat. “Dengan adanya SRIA, Bank Syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkannya pada proyek-proyek spesifik berbasis bagi hasil,” katanya.

    4. Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Strategi ini bertujuan mempercepat peningkatan literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah secara kolaboratif dan terintegratif.

    “Inilah empat inisiatif yang insya Allah akan membawa kita bersama-sama memajukan ekonomi keuangan syariah untuk keberkahan dan sebagai ibadah kita kepada Allah SWT,” pungkasnya.

     

  • Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    GELORA.CO – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

    “Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

    “(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

    Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

    Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

    Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

  • Media Asing Sorot Badan Investasi Baru Prabowo, Mirip Punya Singapura

    Media Asing Sorot Badan Investasi Baru Prabowo, Mirip Punya Singapura

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini membentuk badan investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Media asing pun menyoroti pembentukan badan tersebut.

    Channel News Asia (CNA) melaporkan pembentukan Danatara melalui artikel bertajuk ‘Similar to Temasek’: Indonesia president Prabowo’s new investment body could rival developed nations’, say officials pada Selasa (29/10/2024).

    “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut-sebut mencerminkan komitmen Bapak Prabowo untuk menciptakan pengelolaan investasi nasional yang lebih terintegrasi di Indonesia,” lapor CNA, mengutip Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad.

    Menurut Muliaman, badan investasi baru yang dibentuk oleh Prabowo akan menyaingi negara-negara maju dan membantu menarik investasi asing.

    Sementara itu, CNA menyebut Danantara yang akan dirilis pada 8 November mirip dengan badan yang dimiliki tetangga RI.

    “Badan ini mirip dengan badan investasi terkemuka seperti Temasek Holdings yang berbasis di Singapura,” kata CNA.

    Dalam persiapan peluncuran tersebut, Prabowo mengundang Muliaman, yang juga mantan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ke sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

    Muliaman menyebut ia ditugaskan untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan dengan baik untuk peluncuran resmi oleh Prabowo sendiri pada tanggal 8 November mendatang. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memimpin langsung upacara peresmian lembaga pengelola investasi tersebut.

    Lebih lanjut, Muliaman menyebut semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan dikelola oleh lembaga tersebut tetapi akan dilakukan secara bertahap, dengan pembentukan lembaga penanaman modal terlebih dahulu, diikuti dengan pembentukan undang-undang.

    Ia menambahkan bahwa pembentukan lembaga tersebut akan memerlukan perubahan pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi dan dikatakan mencerminkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pengelolaan investasi nasional yang lebih terpadu dan terarah.

    Sementara itu, Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba.

    Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) tetapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak 2020.

    Lebih lanjut Muliaman menambahkan bahwa Danantara berpotensi untuk bergabung dengan INA dalam jangka panjang.

    (luc/luc)

  • Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang ada di perbankan. Rencana pemutihan utang ini nantinya juga akan dituangkan dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut rencana pemutihan utang kepada petani itu merupakan kehendak politik dari Presiden Prabowo. Dia pun berharap agar keputusan pemutihan utang petani bisa segera terealisasi.

    “Saya kira ada willingness yang sangat baik, ini adalah will, ada kehendak politik dari presiden. Dan semoga kita semua sama-sama berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi keinginan bapak presiden itu bisa segera direalisasikan,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sudaryono menilai, pemutihan utang petani di Bank itu sudah menjadi keputusan dari Presiden Prabowo. Karenanya, dia meminta publik untuk mengikuti proses yang ada.

    “Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan. Kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya aja,” ujarnya.

    Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya masih menanti Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut.

    “Nanti kita ini, artinya kita akan merespons apa yang diharapkan oleh presiden, dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa,” ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

    Terkait jumlah enam juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK haus memastikan terlebih dahulu.

    Adapun rencana pemutihan utang 5 – 6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

    “Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” kata Hashim.

    Sebelumnya Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.

    “Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.

    “Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget,” ujarnya.

    (dce)

  • Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,60 persen. Laba BSI Tumbuh diatas rata-rata industri perbankan nasional. Foto diri-kanan: Paparan disampaikan oleh Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower Jakarta. (ANTARA/Humas BSI)

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Penguatan permodalan dan aset perbankan syariah menjadi satu langkah penting dalam memperkokoh ketahanan dan memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

    Dengan permodalan dan aset yang kuat, perbankan syariah dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan, antara lain, terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, sektor berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021, Indonesia membutuhkan anggaran Rp67 ribu triliun untuk pendanaan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030, sementara terdapat selisih keperluan pembiayaan sekitar Rp14 ribu triliun.

    Namun, skala usaha industri perbankan syariah nasional saat ini masih relatif kecil sehingga kurang kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia, 11 BUS dan 17 UUS masih berada pada kelas aset di bawah Rp40 triliun dan hanya ada dua BUS dan tiga UUS memiliki aset di atas Rp40 triliun.

    Di tengah dorongan terhadap peningkatan aset, beberapa BUS dan UUS sebenarnya mempunyai induk dengan kapasitas aset yang cukup besar. Oleh karenanya, dukungan optimal dari bank induk maupun pemegang saham pengendali (PSP) cukup besar dalam mendorong pengembangan anak usaha syariah agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di industri perbankan nasional.

    Guna mendukung pengembangan perbankan syariah, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas perbankan syariah yang lebih besar dengan modal dan aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain konsolidasi bank syariah, penguatan unit usaha syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

    Konsolidasi bank syariah dapat dilaksanakan, antara lain, melalui pemenuhan modal inti, merger, akuisisi, dan membentuk kelompok usaha bank (KUB) terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kekuatan finansial, dan meningkatkan kapasitas layanan sehingga dapat memperkuat daya saing perbankan syariah.

    Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan.

    Konsolidasi perbankan syariah merupakan bagian dari upaya kolektif OJK untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. OJK mendorong konsolidasi BUS maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan fokus pada integrasi rencana bisnis, evaluasi berkala, dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, konsolidasi memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka.

    Upaya itu akan memperkokoh fondasi bank syariah untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks, dan juga memberikan layanan dan produk yang lebih inovatif serta beragam kepada masyarakat atau konsumen.

    Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta bank umum syariah dengan aset berskala besar dan bank perekonomian rakyat syariah yang tangguh.

    Dengan demikian, ke depan bank syariah dapat bersaing secara nasional, memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan industri perbankan syariah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

    Kebijakan spin-off

    Pengembangan perbankan syariah yang tangguh tentu tak lepas dari upaya penguatan unit usaha syariah, yang dapat dilakukan melalui kebijakan spin-off. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

    Spin-off merupakan proses pemisahan unit usaha dari perusahaan induk untuk berdiri menjadi entitas atau perusahaan yang mandiri.

    Kebijakan spin-off dapat mendorong UUS untuk melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis demi penguatan dari aspek kelembagaan, dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespons tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya atau minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS.

    Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang sudah ada.

    Tentunya, komunikasi aktif antarpemangku kepentingan disertai koordinasi yang erat dengan otoritas terkait menjadi bagian penting dari pelaksanaan upaya tersebut, terutama bagi UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    Dengan begitu, proses pemisahan dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk BUS hasil spin-off yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memastikan semua UUS memenuhi persyaratan dana usaha minimal sebesar Rp1 triliun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Selain kebijakan spin-off, Peraturan OJK tentang UUS juga mendorong semangat pengembangan UUS dengan melibatkan peran strategis dari BUK induknya. BUK yang memiliki UUS didorong untuk serius dalam mengakselerasi pertumbuhan UUS yang signifikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

    Melalui peran BUK induk, diharapkan UUS existing dapat tumbuh lebih signifikan sehingga dalam jangka panjang dapat lebih siap untuk bersaing di industri perbankan nasional.

    Menurut ekonom Josua Pardede, dengan meningkatnya ukuran dan kapasitas bank syariah atau unit usaha syariah, sektor ini dapat lebih mampu bersaing dengan bank konvensional di pasar domestik maupun global.

    Bank syariah ke depan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan mendorong pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan UMKM sehingga bank syariah dapat menjadi katalis utama dalam pengembangan ekonomi.
     

    Sinergi

    Lebih lanjut, penguatan ketahanan perbankan syariah juga perlu didukung dengan sinergi perbankan, yakni kerja sama antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

    Sinergi tersebut ditujukan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam RP3SI 2023–2027.

    Dalam mengoptimalkan sinergi antarbank syariah dan integrasi layanan bank induk, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinergi perbankan syariah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi sinergi.

    Pada saat yang bersamaan, dibutuhkan upaya untuk mendorong standardisasi layanan bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing bank syariah.

    Dalam hal ini, realisasi aktivitas bisnis, layanan, dan operasional, termasuk sarana dan prasarana yang disinergikan dengan bank induk perlu dimonitor secara berkala.

    Selanjutnya untuk mengukur peningkatan layanan perbankan syariah melalui sinergi perbankan, survei untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, juga perlu dilakukan.

    Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penambahan jumlah aktivitas bisnis, layanan, dan operasional sinergi perbankan, efisiensi dalam operasional BUS, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih terstandardisasi.

    Pengembangan dan penguatan perbankan syariah ke depan menjadi salah satu modal penting dalam memperkokoh ketahanan sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sinergi antarbank dan antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan serta berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa.

    Sumber : Antara

  • XL Axiata-Smartfren Mau Merger, Hak Karyawan Jadi Perhatian

    XL Axiata-Smartfren Mau Merger, Hak Karyawan Jadi Perhatian

    Sleman –

    Rencana merger XL Axiata-Smartfren segera memasuki babak akhir. Hak-hak karyawan akan diperhatikan sesuai regulasi.

    Aspek karyawan tentu menjadi hal yang menjadi perhatian dalam setiap proses merger dua perusahaan. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan untuk menjaga proses merger ini nanti berjalan dengan lancar, tentunya akan melibatkan dan mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal.

    “Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelas Dian di sela XL Axiata Get Along with Media di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (24/10/2024) malam.

    Sebelumnya, Dian mengatakan setelah due diligence, proses merger bisa maju ke tahap selanjutnya. Kedua pihak ingin merger bisa segera terlaksana. Bola selanjutnya di tangan pemerintah.

    “Bahwa memang target penyelesaiannya akhir tahun ini ya. Tapi kembali lagi bahwa closing dari merger ini sangat ditentukan oleh approval dari 2 institusi yang paling mempengaruhi dari Kementerian Komdigi dan dari OJK,” kata Dian.

    XL Axiata juga memahami situasi terkini yaitu pemerintahan baru, kabinet baru dan menteri komunikasi yang baru. Mereka memantau perkembangan yang baru dan berharap Menkomdigi Meutya Hafid bisa segera memberikan persetujuan.

    “Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan tentu saja approval sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

    (fay/fyk)

  • Ojk kejar inklusi dan literasi keuangan dengan fun run

    Ojk kejar inklusi dan literasi keuangan dengan fun run

    ANTARA – Dalam rangka memperingati puncak Bulan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menggelar fun run di Kota Batu, Minggu (20/10). Kepala OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi mengatakan hingga saat ini tingkat inklusi keuangan masyarakat di Malang raya sekitar 85 persen dan tingkat literasi sebesar 75 persen. Dari gelaran ini, pihaknya optimistis angka tersebut akan terus meningkat secara signifikan. (Achmad Syaiful Afandi/Andi Bagasela/Feny Aprianti)

  • Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasionalJakarta (ANTARA) – PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian Holding BUMN Danareksa, berkomitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur terintegrasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

    Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

    “Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah,” ujar Ario dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah BPR-BPRS memiliki peran krusial.

    Mengutip data OJK per Maret 2024 dia mengatakan penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp161,9 triliun, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

    Baca juga: PT Jalin meraih dua penghargaan di Asian Experience Awards 2024

    Baca juga: PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan

    “Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” katanya.

    Sementara itu, lanjutnya, perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

    UU P2SK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

    Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Jalin, lanjut Ario mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

    Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

    Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi “cash point” yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik “cash point” yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

    Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia, menurut dia, diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching “Link”.

    “Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung,” katanya.

    Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

    Baca juga: PT Jalin raih penghargaan lembaga switching terbaik pada BI Award 2023

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK tingkatkan literasi keuangan digital

    OJK tingkatkan literasi keuangan digital

    Semakin tinggi tingkat literasi keuangan digital maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko yang mungkin timbul saat menggunakan layanan keuangan digital…,Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan,  OJK terus mendorong pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan dan peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.
     

    “Mahasiswa memiliki ide yang out-of-the-box dalam merancang produk dan layanan keuangan berbasis digital untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor keuangan. Selain itu, mahasiswa dapat menjadi influencer dalam mendorong orang lain untuk menggunakan produk dan layanan keuangan,” kata Hasan di Jakarta, Sabtu.

    Hal tersebut disampaikan Hasan dalam kegiatan Digination: Digital Financial Literacy yang diselenggarakan di Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan.

    Ia menuturkan bahwa sebagai pengguna teknologi yang aktif dengan tingkat adaptasi yang tinggi, mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong inovasi di sektor keuangan.

    Menurut dia, pemahaman yang baik tentang inovasi dan keuangan digital menjadi kunci dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan digital dengan bijak.

    “Semakin tinggi tingkat literasi keuangan digital maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko yang mungkin timbul saat menggunakan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dan langkah yang tepat dalam mempergunakan layanan keuangan digital,” tuturnya.

    Berdasarkan data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2023, indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan yang paling rendah jika dibandingkan negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen.

    Sedangkan survei Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2024 menyebutkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen.

    Dalam rangka meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat.

    Inisiatif tersebut antara lain berupa menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif Literasi Keuangan Digital bagi masyarakat, mengembangkan Fintech Innovation Center OJK dalam upaya meningkatkan jumlah inovasi di sektor keuangan, dan memfasilitasi konsultasi terkait pengembangan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

    Digination 2024 merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang digelar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkenalkan inovasi keuangan digital kepada masyarakat luas khususnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengembangkan solusi keuangan berbasis teknologi.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024