Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • 9.610 Pinjol Ilegal Diblokir Satgas PASTI Sejak 2017 – Page 3

    9.610 Pinjol Ilegal Diblokir Satgas PASTI Sejak 2017 – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) ilegal masih marak di Indonesia. Hal itu dikarenakan literasi keuangan digitalnya masih rendah.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto, menjelaskan walaupun berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan adanya peningkatan, namun tetap saja masih terhitung rendah.

    Tercatat hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia baru mencapai 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

    “Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan,” kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering Bulan Fintech Nasional, di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Pesatnya teknologi digital saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan hanya melalui smartphone saja. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang akan ditimbulkan jika asal melakukan transaksi, baik itu pinjol maupun hal lainnya.

    “Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan kembali bahwa di era digital saat ini, kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan melalui teknologi seperti AI, blockchain, dan cryptocurrency menawarkan potensi besar. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang harus diwaspadai. Untuk itu, meningkatkan literasi keuangan digital menjadi sangat penting.

    “Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan,” pungkasnya.

  • Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membersihkan kementerian dari judi online (judol). Kapolri juga diminta membersihkan kepolisian dari oknum yang menjadi backing judol.

    “Komisi III mendukung penuh langkah kapolri yang ingin membersihkan judol di kementerian. Yang prioritas juga membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang mem-backing judol,” kata anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024). 

    Menurut Nasir, judi online sulit diberantas jika masih ada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum terlibat baik sebagai pemain, pembina, bahkan pelindung.

    Komisi III DPR mengapresiasi Polri yang menindak belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena terlibat judi online dan meminta kasusnya diusut tuntas sampai ke “akar-akarnya”.

    Namun, kata Nasir, Polri juga harus memprioritaskan pembersihan institusinya dari oknum-oknum yang terlibat judi online. 

    “Judol akan bisa dibasmi jika semua aparat penyelenggara negara, baik sipil maupun aparat penegak hukum benar-benar merah putih. Jika masih ada warna abu-abu di dalam diri mereka, judol akan seperti kata pepatah, mati satu tumbuh seribu,” ujar politikus PKS asal Aceh itu.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya berkomitmen membersih kementerian dari judi online, setelah pengungkapan kasus di Kemenkomdigi.

    “Kami saat ini bekerja sama dengan menkomdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilakan kepada tim kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat,” katanya setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Sigit mengatakan Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu pemberantasan judi online.

  • OJK Bali Gelar Bali Finef 2024, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat dan Inklusif

    OJK Bali Gelar Bali Finef 2024, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat dan Inklusif

    Liputan6.com, Denpasar – Pembukaan Bali Financial Experience Festival (Bali Finef) 2024 digelar di Living World Mall, Denpasar, menjadi puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala OJK, dan pejabat keuangan lainnya.

    Di sela kegiatan pembukaan Bali Finef, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Kristrianti Puji Rahayu menyebut hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 OJK bersama BPJS meningkat. Menurut dia, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43% dan inklusi keuangan 75,02%, iindikasi perlunya peningkatan edukasi dan akses keuangan bagi masyarakat.

    Hingga Oktober 2024, OJK Bali telah mengadakan lebih dari 1.000 kegiatan edukasi di seluruh Bali, sebagai bagian dari upaya akselerasi inklusi keuangan. “Kegiatan Bali Finef ini adalah bentuk kontribusi kami mendorong ekonomi Bali kuat dan inklusif. Inklusif artinya memastikan semua masyarakat Bali memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan keuangan formal,” ungkap dia.

    Sementara itu, Sekda Bali, Dewa Made Indra menjelaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai upaya mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas di Bali. Menurut dia peran pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan lainnya di Bali yang terus berlanjut meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan formal.

    “Literasi dan inklusi keuangan ini merupakan pra-syarat penting pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang telah dibangun antara OJK dengan seluruh lembaga jasa keuangan di Bali. Meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat,” ucapnya.

  • Catat! Ini 4 Cara Aman Pakai Paylater Agar Finansial Seimbang

    Catat! Ini 4 Cara Aman Pakai Paylater Agar Finansial Seimbang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya metode pembayaran paylater. Ini mengingat, paylater memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas yang membuatnya banyak digemari oleh sejumlah kalangan.

    Melalui paylater, Anda bisa memenuhi kebutuhan yang tak terduga dan mencicil pembayarannya sesuai kebutuhan. Meski demikian, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh paylater sebagai solusi pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti, harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Hal ini penting untuk menjaga keuangan tetap aman.

    Untuk itu, agar terhindar dari masalah keuangan, Anda perlu mengetahui beberapa tips menggunakan paylater dengan aman dan bijak. Berikut ini adalah 4 cara aman pakai paylater.

    1. Susun Anggaran Keuangan

    Tips aman menggunakan paylater yang pertama adalah susun anggaran keuangan untuk menentukan seberapa banyak yang bisa Anda belanjakan. Agar tidak membebani keuangan, pastikan Anda telah memperhitungkan pendapatan bulanan dengan pengeluaran tetap dan kebutuhan lainnya. Sesuaikan perhitungan tersebut dengan pilihan besaran cicilan yang harus Anda bayarkan dengan paylater.

    Dengan begitu, Anda bisa menghindari pengeluaran yang impulsif, jadi kondisi keuangan bisa tetap stabil. Tak hanya itu, jangan lupa untuk memastikan paylater yang Anda gunakan telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    2. Belanja Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan

    Selanjutnya, cara aman pakai paylater adalah belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, berdasarkan anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Belanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan membawa Anda menuju stabilitas dan ketenangan finansial di masa depan.

    Terlebih, setiap layanan paylater memiliki limit kredit yang berbeda-beda. Batas kredit ini bahkan bisa berbeda untuk setiap penggunanya.

    Perlu diingat, penting bagi Anda untuk memperhatikan berapa limit maksimal paylater yang Anda miliki. Hal ini menjadi penting agar Anda bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam membayar tanggungan atau cicilan lainnya.

    3. Bayar Paylater Tepat Waktu

    Selain itu, pastikan untuk mencatat tanggal jatuh tempo atau menggunakan reminder agar Anda tidak melewatkan waktu pembayaran cicilan paylater yang telah ditentukan. Tujuannya yakni agar Anda bisa menjaga skor kredit yang baik sehingga memudahkan Anda dalam memperoleh berbagai jenis pinjaman dari lembaga keuangan di masa mendatang.

    Selain terpeliharanya skor kredit, pembayaran paylater yang dilakukan tepat waktu juga akan membuat limit paylater-mu tetap terjaga. Tentunya, dengan mematuhi tenggat waktu cicilan ini, Anda juga akan terhindar dari penalti atau denda keterlambatan yang ditagihkan oleh penyedia jasa paylater. Dengan menerapkan tips ini, Anda pun bisa menggunakan paylater dengan semakin nyaman dan aman.

    4. Manfaatkan Opsi Cicilan Paylater yang Fleksibel

    Metode pembayaran paylater bisa menjadi solusi tepat ketika Anda dihadapkan dengan kebutuhan mendesak, namun tidak ingin mengorbankan anggaran bulanan. Apalagi ada penyedia layanan paylater yang bisa memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, misalnya SPayLater oleh PT Commerce Finance, yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menghadirkan opsi cicilan untuk pembayaran kepada para penggunanya.

    Ada berbagai pilihan cicilan SPayLater yang tersedia, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lainnya. Anda bahkan bisa memilih sendiri tenor yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhanmu. Opsi ini tentunya akan membuat Anda lebih mudah dalam mengontrol keuangan.

    Selain itu, metode cicilan SPayLater ini juga memungkinkan para penggunanya untuk bisa menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain di bulan yang sama.

    Tidak hanya menghadirkan opsi cicilan untuk pembayaran, SPayLater juga seringkali menawarkan promo-promo menarik bagi para penggunanya. Misalnya penawaran SPayLater Bayar QRIS yang memberikan promo cicilan 0% sampai dengan 6 bulan dan bebas biaya penanganan. Adapun promo ini berlangsung pada 17 September sampai 17 November 2024.

    (dpu/dpu)

  • Kapolri Sebut Tak Akan ‘Tebang Pilih’ Saat Tindak Pelaku Judi Online

    Kapolri Sebut Tak Akan ‘Tebang Pilih’ Saat Tindak Pelaku Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya bersama lintas kementerian dan lembaga siap melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat judi online (judol). 

    Listyo menekankan bahwa bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki tugas yang sama untuk memberantas judi online. Keduanya bersepakat bakal menindak siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. 

    “Beliau bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (4/11/2024). 

    Menurut Listyo, timnya saat ini masih terus bergerak untuk menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam praktik judi online. Oleh sebab itu, dia mengaku belum bisa mengungkap identitas pihak-pihak tersebut. 

    Di sisi lain, Polri juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memotong mata rantai judi online. 

    Ketiga lembaga itu bertugas untuk mengurai satu per satu aliran dana maupun alat transaksi yang digunakan dalam jaringan judi online. “Sesuai dengan arahan presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban,” ucap Listyo. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk menangani judi online (judol).

    Pria yang akrab disapa BG itu menerangkan, strategi penanganan judi online yang telah diputuskan meliputi upaya pendidikan hingga penindakan. Upaya pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. 

    Kemudian, upaya pencegahan dengan melakukan peringatan dini terhadap simpul-simpul aktor judi online, seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. 

    “Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut,” papar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

    Selanjutnya, upaya penindakan akan dilakukan apabila upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan unsur pidana.

    “Maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” ungkap BG. 

  • Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Alasan Polri Belum Ungkap Identitas Pelaku Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasan pihaknya belum mengungkap identitas pelaku judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Hal tersebut dilakukan demi kepentingan penyidikan.

    “Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan,” katanya setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (4/11/2024).

    Meski demikian, Sigit memastikan Polri terus bekerja dengan menggandeng Kemenkomdigi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas judi online.

    Polri, kata Sigit, berkomitmen kuat memberantas judi online di eksternal maupun internal pemerintahan. Apalagi, pemberantasan judi online juga merupakan arahan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Polri juga akan berusaha maksimal memburu bandar judi baik di dalam maupun luar negeri melalui kerja sama dengan jaringan internasional.

    “Yang jelas doakan agar kita bisa bekerja dengan maksimal,” tutur Sigit.

    Menyoal ancaman hukuman terhadap pelaku judi online di Kemenkomdigi, Sigit memastikan pihaknya akan menindak tegas para pelaku.

    “Ada pegawai negeri, ada pihak swasta. Tentunya pasal-pasalnya akan disesuaikan dengan unsur-unsur pidana yang ada,” ucap Sigit.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai serta staf ahli di Kemenkomdigi. Dari 16 tersangka, diduga terdapat 12 pegawai Kemenkomdigi dan empat sipil.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan kepolisian akan terus melakukan penyitaan aset hasil kejahatan dari para tersangka dan melakukan pengembangan penyelidikan kasus ini.

  • OJK Gelar Bulan Fintech Nasional 2024 Guna Tingkatkan Literasi Keuangan Digital – Page 3

    OJK Gelar Bulan Fintech Nasional 2024 Guna Tingkatkan Literasi Keuangan Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar Bulan Fintech Nasional 2024 pada 11 November hingga 12 Desember 2024. Puncak kegiatan tersebut akan berlangsung pada 12-13 November 2024 dengan acara Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

    Dalam gelaran Bulan Fintech Nasional 2024, OJK menggandeng banyak pihak seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Fintech Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto mengungkapkan, gelaran Indonesia Fintech Summit and Expo merupakan acara tahunan dan di 2024 ini merupakan tahun keenam.

    “Penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional 2024 mengangkat tema’Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond’, yang sangat relevan mengingat pentingnya teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di sektor keuangan,” ungkapnya.

    “Salah satu tujuan kita selama satu bulan ini, termasuk juga penyelenggaraan IFSE adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan digital, ini yang terpenting,” jelas Djoko.

  • 4 Tantangan Besar Industri Fintech Indonesia, Apa saja? – Page 3

    4 Tantangan Besar Industri Fintech Indonesia, Apa saja? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djoko Kurnijanto, menyampaikan terdapat empat tantangan besar yang dihadapi dalam pengembangan industri fintech di Indonesia.

    “Tidak dapat dipungkiri bahwa ke saat ini tuh ada paling tidak ya kami mencatat ada empat tantangan besar nih di dalam pengembangan atau transformasi digital economy di negara kita,” kata Djoko dalam konferensi pers Pre-event Media Gathering Bulan Fintech Nasional 2024, di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Tantangan pertama, bisnis Kontinuitas dan Permodalan. Djoko mennyebut bahwa Perusahaan fintech saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan bisnis kontinuitas, yang mencakup dua aspek utama yakni tata kelola dan permodalan. Pihaknya mencatat banyak perusahaan fintech yang terpaksa berhenti karena kurangnya struktur tata kelola yang memadai dan ketidakmampuan menarik minat investor. 

    Kata Djoko, data menunjukkan bahwa minat investasi di sektor ini cenderung menurun pada tahun 2023, meskipun beberapa perusahaan fintech berupaya meningkatkan penggalangan dana melalui berbagai sumber, seperti angel investor dan joint venture.

    Lebih lanjut, Djoko menegaskan, bisnis kontinuitas sangat penting bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. Perusahaan fintech harus memiliki tata kelola yang kuat dan visi misi yang jelas untuk menarik minat investor. Ketidakpastian di pasar membuat banyak investor enggan berinvestasi, sehingga perusahaan harus berinovasi dan mencari cara untuk memperkuat posisi mereka di pasar.

    “Tapi intinya adalah salah satu tantangan utama adalah bisnis continuity yang itu direpresentasikan dengan adanya investor,” jelasnya.

    Tantangan kedua, yakni berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta. Sebab untuk menghadapi perkembangan teknologi, perusahaan fintech perlu menciptakan talenta yang mampu mengadaptasi perubahan. Kegiatan seperti Indonesia Fintech Summit dan Expo menjadi platform penting untuk membangun jaringan dan meningkatkan kompetensi di bidang digitalisasi. 

     

  • OJK-Asosiasi Bakal Gelar Bulan Fintech Nasional, Apa Itu?

    OJK-Asosiasi Bakal Gelar Bulan Fintech Nasional, Apa Itu?

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (Afsi), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN). Acara tersebut akan berlangsung selama satu bulan, dimulai dari tanggal 11 November 2024.

    The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo atau IFSE 2024 menjadi event di dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional dan diselenggarkan pada tanggal 12-13 November 2024 Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan tema BFN pada tahun ini, yakni Technology Convergence Shaping the Future of Finance and Beyond. Dia menilai tema tersebut relevan dengan apa yang pihaknya lakukan, yakni memanfaatkan teknologi di sektor jasa keuangan.

    “Mungkin agak sedikit berbeda dengan Summit sebelumnya. Kami pun di tahun ini berupaya juga untuk mengundang lebih banyak regulator dan otoritas dari negara lain. Beberapa sudah menyatakan konfirmasinya akan hadir dan kebetulan juga penyelenggaraan IFSE saat ini ini mepet atau berjalan sekian hari dari penyelenggaraan Singapura Fintech Festival yang berjalan atau diselenggarakan di minggu ini,” kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    Dia menjelaskan narasumber-narasumber yang datang nantinya dapat berbagi mengenai pengaturan dan pengawasan terkait penggunaan teknologi sektor keuangan. Misalnya, sektor jasa keuangan sudah banyak menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan strategi keamanan siber.

    “Nah hal-hal seperti itulah yang ingin kita ketahui dan yang sekarang ini yang marak digunakan. Paling tidak dari Malaysia, Singapura, kemudian juga dari Korea itu mereka sudah menyatakan datang. Juga dari lembaga internasional OECD pun juga mereka sedang berpikir untuk bisa hadir di pertemuan minggu depan itu,” imbuh dia.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) Budi Gandasoebarta menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang pesat di industri digitalisasi, termasuk digitalisasi di sektor keuangan.

    Dia menyebut pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian roadmap dan blue print terkait inovasi teknologi sektor keuangan.

    “Jadi ini nanti juga bisa menjadi wadah sosialisasi dan juga bagi publik dan juga media untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut kira-kira roadmap ini itu seperti apa sih, ada realisasi seperti apa. Tengah tahun ini Bank Indonesia juga meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2030, di mana disitu ada rencana untuk regulatory reform, kemudian juga reform dari infrastruktur pasar keuangan, dan juga launching dari Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency. Jadi, tentunya nanti ini akan menjadi wadah untuk mencari tahu, kira-kira informasi dari blueprint ini seperti apa sih nantinya,” katanya.

    Dalam acara tersebut nantinya, akan diadakan webinar, seminar, diskusi dengan isu-isu keuangan digital, mulai dari kemanan siber, industri aset keuangan digital atau kripto, pengalaman realisasi roadmap sistem pembayaran, seperti QR Indonesia Standard atau QRIS, cross border payments, open finance, hingga artificial intelligence (AI). Budi menyebut The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo 2024 ini akan diselenggarakan di Kota Kasablanka Hall pada 12-13 November 2024.

    Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

    (kil/kil)

  • Buruan Cek, Ini KTP NIK yang Dipakai Orang Buat Pinjol atau Tidak

    Buruan Cek, Ini KTP NIK yang Dipakai Orang Buat Pinjol atau Tidak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kecanggihan teknologi sepaket dengan risiko yang dapat ditimbulkan jika masyarakat tidak senantiasa menjaga kewaspadaan. Apalagi, teknologi jasa keuangan dapat berpotensi menciptakan kejahatan yang saat ini marak terjadi.

    Hanya melalui Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang dipakai oleh pihak tak bertanggung jawab, dapat merugikan si pemiliknya ke dalam lilitan utang pinjaman online atau pinjol.

    Sebab, pinjol bisa diproses hanya dengan menggunakan KTP secara daring atau online, tanpa harus melakukan verifikasi wajah atau swafoto (selfie) sambil menggenggam KTP.

    Untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak, dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

    Berikut ini cara detail pengecekannya:

    Untuk pengecekan KTP melalui SLIK OJK secara online cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP.

    Cara online

    1. Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK

    2. Di halaman utama, pilih opsi ‘Pendaftaran’

    3. Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha

    4. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar

    5. Klik ‘Selanjutnya’ setelah yakin informasi sudah sesuai

    6. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri

    7. Klik ‘Ajukan Permohonan’

    8. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor pendaftaran

    9. Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu ‘Status Layanan’ dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah Anda dapatkan

    10. OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang Anda daftarkan.

    Cara offline

    1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK.

    2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

    • Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.

    • Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

    • Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.

    3. OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.

    4. Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

    (pgr/pgr)