Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Ketua Dewan Audit OJK buka program OJK Mengajar 

    Ketua Dewan Audit OJK buka program OJK Mengajar 

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    Ketua Dewan Audit OJK buka program OJK Mengajar 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk civitas akademika dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan secara berkelanjutan termasuk melalui kegiatan OJK mengajar. 
    Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena mengungkapkan dalam kegiatan OJK Mengajar dengan tema “Transformasi Governansi Pilar Penyangga Integritas” sebagai rangkaian HUT ke-13 
    OJK.

    “Penerapan tata kelola yang baik dengan integritas tinggi menjadi salah satu fondasi pelaksanaan sebuah organisasi,” ujarnya saat membuka acara OJK mengajar di aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis ( FEB), selasa  (5/11).

    Ditambahkan Sophia Wattimena menyampaikan bahwa upaya tersebut sangat penting dilakukan “Sebagai generasi penerus bangsa, rekan-rekan mahasiswa saya harapkan untuk bersama-sama memiliki integritas dan sensitivitas yang tinggi untuk mencegah perilaku koruptif di sekitar kita, di lingkungan keluarga, kampus, pekerjaan nantinya serta masyarakat,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Sophia juga menekankan bahwa standar etika yang tinggi diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud di sektor jasa keuangan. 

    “OJK mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh di Sektor Jasa Keuangan,” imbuhnya .

    Saat ini telah terdapat 73 (tujuh puluh tiga) Lembaga Jasa Keuangan yang melaporkan ke OJK telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP. 

    Untuk meningkatkan tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/2024 tentang Penerapan Strategi AntiFraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan POJK Nomor 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. 

    Sementara itu, OJK juga menerapkan Strategi Anti-Fraud di internal yang terdiri dari 4 pilar utama yaitu Pilar Asses: Proses identifikasi risiko kecurangan serta pelaksanaan mitigasi/kontrol atas risiko kecurangan tersebut (fraud risk assessment/FRA) ;Pilar Prevent: Proses Know Your employee (KYE), penyampaian rutin LHKPN, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Penandatangan Pakta Integritas secara rutin (tahunan), Roadshow Governansi dan forum penguatan governansi; Pilar Detect: Pelaksanaan Audit Internal dan Whistleblowing System (WBS) yang menjamin identitas kerahasiaan pelapor.

    “Ke depan, OJK sedang mengkaji penggunaan Generative AI (Artificial Intelligence) yang dapat dimanfaatkan untuk proses penilaian risiko, perencanaan obyek audit, pelaksanaan asuransi, pelaporan asuransi, hingga deteksi fraud,” katanya. 

    Wakil Rektor V Universitas Brawijaya Malang , Prof.Dr. Unti Ludigdo mengapresiasi upaya OJK mengajar. 

    “Ucapan terima kasih atas kehadiran OJK untuk bersama-sama memberikan semangat kepada civitas akademika Universitas Brawijaya Malang untuk menegakkan integritas dalam berbagai aspek tata kelola.” ringkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Rabu (6/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Putihkan Utang Petani, Mentan: Bukti Sayang Rakyat RI

    Prabowo Putihkan Utang Petani, Mentan: Bukti Sayang Rakyat RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait pemutihan utang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah pemutihan yang dilakukan Prabowo merupakan bukti sayangnya kepada masyarakat Indonesia.

    “Kemarin, ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh bapak Presiden [Prabowo Subianto] begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Presiden,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

    Prabowo juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

    Awal mula wacana pemutihan utang petani hingga nelayan ini pertama kali disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkpa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

    Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus sehingga 5–6 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” ungkap Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

    Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” imbuhnya.

    Dia berharap, dengan adanya kebijakan ini aman berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, melainkan juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

  • OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Sarana Multi Infrastruktur – Page 3

    OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Sarana Multi Infrastruktur – Page 3

    Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2023 berhasil membukukan pendapatan senilai Rp 7,6 triliun atau melonjak 22,8 persen dibanding pendapatan tahun 2022 yaitu sebanyak Rp 6,2 triliun.

    Hal ini disampaikan Direktur Operasional dan KeuanganPT SMI, Darwin Trisna Djajawinata, dalam acara Media Briefing, di kantor SMI, di Sahid Sudirman Center, Rabu (27/3/2024).

    “Kami tentunya berbahagia dengan pencapaian kinerja kami tahun lalu, yang kembali mencatat pertumbuhan pendapatan. Ini tak lepas dari jerih payah SMIers, serta tak lupa juga dukungan dari para stakeholders. Tapi tentu kami tidak puas sampai di sini, karena kami berkomitmen untuk terus tumbuh, dan bisa lebih baik lagi di tahun ini,” kata Darwin.

    Lebih lanjut, Darwin mencatat, Gross IncomeSarana Multi Infrastruktur di tahun 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4 persen, naik dari posisi Rp 3,1 triliun di 2022 menjadi Rp 3,8 triliun di tahun 2023.

    Di samping itu pada tahun 2023, aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI, telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai Rp 727,3 triliun.

    Adapun komitmen pembiayaan di sepanjang tahun lalu adalah sebesar Rp 137,7 triliun. Sedangkan angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai Rp 91,3 triliun.

    Sementara untuk Gross Disbursement tahun 2023 sebesar Rp 15,3 triliun, yang terdiri dari disbursement ke Badan Usaha senilai Rp 15 triliun dan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp 255 miliar.

    Di sisi lain, pada tahun 2024 ini PT SMI juga tetap berkomitmen untuk menjaga konsistensi pertumbuhan dan meningkatkan kinerjanya. Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad menyebut, Perseroan telah mempersiapkan rencana dan inisiatif strategis untuk menjadi fokus tahun ini.

    “Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2028 baru mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Berdasarkan RJPP, PT SMI akan meningkatkan portfolio pada sektor-sektor ekspansi dan terdepan misalnya air, kesehatan, dan pengelolaan sampah, yang dianggap sebagai underserved sectors namun sebenarnya memiliki dampak sosial-ekonomi yang tinggi,” ujar Edwin.

     

  • Awas Rekening Dikuras Maling M-Banking, Kenali Modus Terbarunya

    Awas Rekening Dikuras Maling M-Banking, Kenali Modus Terbarunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemajuan teknologi membuat kita para penggunanya bisa lebih mudah saat beraktivitas. Termasuk M-banking yang membuat transaksi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

    Namun kemudahan itu juga memiliki risiko yang besar. Karena ada banyak modus kejahatan yang dijalankan pelaku untuk mengurasi saldo rekening para korbannya.

    Sejumlah modus untuk mencuri isi M-banking misalnya menggunakan penipuan ataupun phishing. Sebagai pengguna, kita perlu ekstra hati-hati saat bertransaksi agar tiak menjadi korban dan para pelaku berhasil membawa kabur uang kita di dalam rekening.

    Tips Hindari Maling M-Banking Kuras Rekening

    Ada sejumlah tips untuk menghindari jadi korban pencurian M=banking. Termasuk tidak membagikan data apapun kepada orang lain.

    Berikut sejumlah tips lainnya yang dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

    1. Tidak memberitahukan kode akses/ nomor pribadi Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain

    2. Tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain

    3. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan

    4. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut

    5. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox.

    6. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan

    7. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN

    8. Bilamana SIM Card GSM hilang, dicuri, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut

    9. Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari

    10. Tidak melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama

    11. Tidak lupa melakukan proses log out setelah selesai melakukan transaksi di internet banking

    12. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut

    (fab/fab)

  • Pegawai Beking Judi Online, Komdigi Langsung Audit Internal

    Pegawai Beking Judi Online, Komdigi Langsung Audit Internal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan evaluasi dan audit terhadap tata kelola pengendalian konten negatif.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan langkah itu diambil untuk mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam penanganan situs judi online berulang.

    “Kita mengambil langkah-langkah internal setelah peristiwa yang terjadi kemarin itu, kita segera melakukan audit, audit sistem teknologi yang kita miliki dan juga tata kelola dalam mengendalikan konten-konten negatif ini,” kata Nezar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/11/2024).

    Menurut Nezar, proses audit ditujukan agar hak akses dan penanganan situs judi online lebih terpercaya. Termasuk mencegah penggunaan hak akses secara tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai aturan.

    “Beberapa orang ataupun oknum itu bisa menggunakan akses yang semestinya yang dipercayakan kepada mereka ditangani sebaik-baiknya, tapi malah dipakai untuk membiarkan judi online ini beroperasi,” tegasnya.

    Ia mengakui besaran materi yang ditawarkan pengelola situs judi online dapat membuat oknum pegawai terseret melakukan pelanggaran hukum.

    “Semua orang bisa saja terseret dalam bisnis judi online yang cukup menggiurkan ini ya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Komdigi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online. Salah satunya dengan mengawasi transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Komdigi.

    Nezar berharap kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi saat ini dapat menjadi jalan pembuka untuk mengungkap pemain besar dalam jaringan judi online di Indonesia.

    “Kita berharap langkah ini bisa ditindaklanjuti dengan membongkar pemain-pemain yang lebih besar.” tandasnya.

    (fab/fab)

  • Teken MoU, Bank NTT Optimistis Bentuk KUB Bersama Bank Jatim

    Teken MoU, Bank NTT Optimistis Bentuk KUB Bersama Bank Jatim

    Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.

    Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.

    “Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim,” kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.

    Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. “Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim,” kata Yohanis Landu Praing. 

    Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan. 

    “Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT,” tandasnya. 

    Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

    “Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim,” kata Busral Iman.

    Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. “Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB. 

    Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.
     
    Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.
     
    “Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim,” kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.
    Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. “Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim,” kata Yohanis Landu Praing. 
     
    Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan. 
     
    “Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT,” tandasnya. 
     
    Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.
     
    “Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim,” kata Busral Iman.
     
    Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. “Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim,” pungkasnya.
     
    Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Imbas Beking Judol, Komdigi Audit Sistem Pengendalian Konten Negatif

    Imbas Beking Judol, Komdigi Audit Sistem Pengendalian Konten Negatif

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengevaluasi dan mengaudit sistem dan tata kelola pengendalian konten negatif.

    Menurut Wamen Komdigi Nezar Patria, langkah ini diambil untuk mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam penanganan situs judi online terulang.

    “Kita mengambil langkah-langkah internal setelah peristiwa yang terjadi kemarin itu, kita segera melakukan audit, audit sistem teknologi yang kita miliki dan juga tata kelola dalam mengendalikan konten-konten negatif ini,” kata Nezar dalam keterangan resmi Komdigi.

    Nezar menambahkan, proses audit ditujukan agar hak akses dan penanganan situs judi online lebih andal dan terpercaya. Termasuk mencegah penggunaan hak akses secara tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai aturan.

    “Beberapa orang ataupun oknum itu bisa menggunakan akses yang semestinya yang dipercayakan kepada mereka ditangani sebaik-baiknya, tapi malah dipakai untuk membiarkan judi online ini beroperasi,” jelasnya.

    Nezar juga menyadari bahwa besaran materi yang ditawarkan pengelola situs judi online bisa membuat oknum pegawainya tergiur untuk melakukan pelanggaran hukum.

    “Semua orang bisa saja terseret dalam bisnis judi online yang cukup menggiurkan ini ya,” ujar Nezar.

    Oleh karena itu, Kementerian Komdigi juga terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberantasan judi online. Salah satunya dengan mengawasi transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi.

    Lebih dari itu, Nezar Patria berharap kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi ini dapat menjadi jalan pembuka untuk mengungkap pemain besar dalam jaringan judi online di Indonesia.

    “Kita berharap langkah ini bisa ditindaklanjuti dengan membongkar pemain-pemain yang lebih besar,” tandasnya.

    (asj/fyk)

  • 68 Daftar Investasi Ilegal yang Resmi Diblokir OJK Terbaru 2024, Waspada!

    68 Daftar Investasi Ilegal yang Resmi Diblokir OJK Terbaru 2024, Waspada!

    JABAR EKSPRES – Cek daftar 68 investasi ilegal yang telah diblokir oleh OJK pada tahun 2024.

    Pada periode Agustus hingga September 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal dengan nama Satgas Waspada Investasi, menemukan 68 tawaran investasi ilegal.

    Satgas PASTI telah memblokir seluruh tawaran investasi tersebut yang terkait dengan praktik penipuan, di mana pelaku menggunakan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, serta media sosial milik entitas yang berizin untuk melakukan penipuan (impersonation).

    Selain itu, Satgas PASTI juga mengungkapkan adanya 400 entitas pinjaman online ilegal yang ditemukan di berbagai situs dan aplikasi, serta 30 konten yang menawarkan pinjaman pribadi (pinpri), yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar aturan terkait penyebaran data pribadi.

    68 Daftar Investasi Ilegal yang Diblokir OJK

    Dikutip dari laman ojk.go.id, adapun daftar investasi ilegal yang resmi dibloker oleh Satgas PASTI OJK, berikut adalah link akses PDF lengkapnya:

    >>Link 68 Daftar Investasi Ilegal Diblokir OJK

    4 Bahaya Investasi Ilegal

    Investasi bodong adalah penipuan di mana pelaku menjanjikan keuntungan besar yang tidak realistis, seperti “keuntungan 100% dalam sebulan” atau “investasi tanpa risiko”. Modus ini sering menarik orang yang ingin cepat kaya.

    1. Potensi Kerugian Keuangan

    Investasi bodong bisa menyebabkan hilangnya seluruh dana yang diinvestasikan, termasuk tabungan atau dana darurat, yang bisa berakibat sangat merugikan.

    2. Terganggunya Psikologis

    Selain kerugian uang, investasi bodong dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi karena kehilangan uang yang penting untuk kehidupan sehari-hari.

    BACA JUGA: Ini 400 Daftar Pinjol Ilegal Terbaru Resmi Diblokir OJK November 2024

    3. Hilang Rasa Percaya terhadap Investasi di Masa Depan

    Menjadi korban investasi bodong dapat merusak kepercayaan terhadap investasi dan orang-orang yang terlibat, menghalangi seseorang untuk berinvestasi di masa depan.

    4. Proses Hukum yang Memakan Waktu Lama

    Meskipun korban, proses hukum untuk mengembalikan dana bisa memakan waktu lama dan tidak ada jaminan dana akan kembali.

     

     

     

     

     

  • Industri Fintech Lending Gencar Meliterasi Keuangan hingga Indonesia Timur

    Industri Fintech Lending Gencar Meliterasi Keuangan hingga Indonesia Timur

    Makassar: Kredit Pintar, sebuah platform fintech lending memperluas pasar ke Indonesia Timur dengan mengedukasi dan literasi keuangan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
     
    Perusahaan, sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsisten mengedukasi dan meliterasi keuangan yang menyasar masyarakat umum, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan generasi muda.
     
    Kelas Pintar Bersama menjadi inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan imbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah.
    “Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional,” jelas Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.
     
    Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM, hingga masyarakat umum.
     
    “Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia,” tambah Kokko.
     
     

     

    Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo
     
    Membantu mengelola pinjaman dengan bijak

    Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi, menambahkan, melalui kegiatan ini perusahaan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan.
     
    “Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital,” kata Puji.
     
    Menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan, telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024 lalu.
     
    “Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas,” jelas Puji.
     
     

     
    Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema ‘Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik’ dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan; Rista Zwestika, CFP®.
     
    Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik.
     
    Kredit Pintar adalah salah satu dari 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang berizin OJK. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga menyentuh angka Rp6,5 triliun.
     
    Sementara itu, sejak berdiri pada 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar yaitu mencapai Rp48,5 triliun. Selain itu berdasarkan data OJK hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai angka Rp899,15 triliun.
     
    “Untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang 2024 ini yaitu sekitar Rp135 miliar. Melihat angka tersebut, kami optimis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif,” ungkap Kokko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah masih tingginya biaya dana perbankan dan tantangan di perekonomian, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan. Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

    Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun. Di industri perbankan nasional, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,4 persen yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. 

    “Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

    Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

    Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi. Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

    Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

    Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

    Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

    “Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

    Dampak Program Tiga Juta Rumah bagi BTN

    Tidak hanya itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

    Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni. Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

    “BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” pungkas Nixon.