Kementrian Lembaga: OJK

  • Badan Intelijen Ungkap Cara Supaya HP Tak Dibajak Buat Kuras Rekening

    Badan Intelijen Ungkap Cara Supaya HP Tak Dibajak Buat Kuras Rekening

    Jakarta, CNBC Indonesia – Canggihnya teknologi membuat kejahatan siber makin ganas menggerogoti masyarakat. Modusnya pun beragam dan bisa menyebabkan kerugian finansial. 

    Untuk itu Badan keamanan milik Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), memberikan sejumlah cara melindungi ponsel dari kejahatan siber.

    Hal itu diharapkan bisa menjadi antisipasi bagi masyarakat untuk menghindari kejahatan, termasuk pencurian uang dalam rekening korban.

    Tips tersebut ditulis NSA dalam sebuah panduan bertajuk Mobile Device Best Practices. Panduan bisa digunakan untuk seluruh perangkat iOS dan Android.

    Salah satu yang ditekankan NSA adalah mengenai penggunaan PIN enam digit. Diminta untuk menyalakan opsi menghapus data ponsel setelah 10 kali salah memasukkan PIN. an memasukkan PIN.

    Selain itu, pastikan untuk mematikan Bluetooth setelah tidak digunakan. Hindari menggunakan WiFi publik dan matikan jaringan saat sedang tidak digunakan.

    “Jaringan WiFi tak terpakai yang disimpan di ponsel juga harus dihapus,” kata NSA, dilansir dari Phone Arena, dikutip Jumat (8/11/2024).

    Kontrol fisik ponsel juga perlu dijaga. Artinya jangan sampai digunakan oleh orang yang tidak dikenal.

    Hanya install aplikasi yang diperlukan dan digunakan setiap hari. Termasuk juga hanya mengunduh dari sumber resmi, termasuk toko aplikasi App Store dan Play Store.

    Pengguna ponsel juga diminta langsung melakukan update software jika sudah tersedia. NSA juga mengatakan tidak menggunakan perangkat mengirimkan informasi sensitif dan membuka attachment dari email yang tidak dikenal.

    Selain itu, jangan sembarangan mengisi daya ponsel. Hanya gunakan kabel dan aksesoris dari produsen terpercaya dan hindari mengisi daya di tempat publik.

    Hiraukan pesan pop up karena kemungkinan berbahaya. NSA meminta untuk tidak melakukan jailbreak untuk iPhone dan root bagi Android.

    NSA meminta tidak menyalakan Locations Services saat sedang tidak digunakan. Terakhir, NSA juga meminta restart ponsel seminggu sekali.

    Tips Aman Pakai Mobile Banking

    Aplikasi M-Banking kerap menjadi sasaran penjahat online untuk mencuri data pribadi, penipuan atau phising. Untuk menghindari hal tersebut, berikut merupakan hal yang bisa dilakukan nasabah pemilik M-banking, dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan:

    Tidak memberitahukan kode akses/ nomor pribadi Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain.

    Tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain.

    Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan.

    Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut.

    Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan.

    Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN.

    Bilamana SIM Card GSM hilang, dicuri, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut.

    Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari.

    Tidak melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama.

    Tidak lupa melakukan proses log out setelah selesai melakukan transaksi di internet banking.

    Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut.

    (fab/fab)

  • Video: Pengelola Aplikasi Tegas Tutup Merchant Terindikasi Judi Online

    Video: Pengelola Aplikasi Tegas Tutup Merchant Terindikasi Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Prabowo menerukan perang judi online (judol) dan tak boleh ada kongkalikong. Di tengah keseriusan pemerintah memerangi judi online, seperti apa komitmen pengusaha digital untuk menutup akses terhadap judi online?

    Anggota Komite Etika Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Andre Rahadian mengatakan AFPI memberikan sertifikasi terhadap bisnis P2P lending legal untuk menghindari aktivitas judol. Andre juga menuturkan secara regular berkolaborasi dengan OJK hingga PPATK dan Komdigi melakukan sweeping siber.

    Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara bersama Anggota Komite Etika Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Andre Rahadian di Program Profit CNBC Indonesia, Jumat (08/11/2024).

  • Banyak Anak Muda Kejepit Utang Gara-Gara FOMO – Page 3

    Banyak Anak Muda Kejepit Utang Gara-Gara FOMO – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan generasi muda agar waspada terhadap berbagai modus penipuan di sektor keuangan, sekaligus berhati-hati dalam melakukan pinjaman online (pinjol), supaya tidak terjerumus pada pinjol ilegal.

    “Adik-adik memang kami di OJK ya kalau ada yang mengadu tentang misalnya kena tipu, kena apa dan sebagainya ya memang pengaduannya selain ke industri jasa keuangan yang bersangkutan ya pasti juga masuk ke OJK. Jadi, adik-adik harus hati-hati. Jangan sembarang klik-klik-klik-klik-klik. Ya harus hati-hati,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE It), di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Adapun OJK sejak Januari hingga 28 Oktober 2024 telah menghentikan 2.500 aktivitas pinjaman online atau pinjol ilegal. OJK juga telah mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak para penagih atau debt collector.

    “OJK di tahun ini saja itu sudah menutup 2.500 pinjaman online ilegal. Dan muncul terus-muncul terus,” ujarnya.

    Selain pinjol ilegal, OJK juga terus berupaya melakukan penutupan laman judi online yang masih marak. Sejalan dengan hal itu, OJK telah memblokir 8.000 rekening yang terkait dengan judi online.

    “Juga OJK juga terus melakukan penutupan termasuk judi online. Jadi, informasi terkait rekening judi online yang kami terima dari teman-teman di Komdigi dan kemudian diblokir rekening tersebut oleh OJK itu sudah mencapai sekitar 8.000 rekening,” ujar Mirza.

    Oleh karena itu, generasi muda harus berhati-hati ketika menggunakan jasa keuangan secara digital, agar tidak terjerumus hal-hal yang merugikan seperti pinjol ilegal, investasi ilegal, hingga judi online.

    “Jadi untuk menunjukkan bahwa memang satu sisi mungkin mau investasi, satu sisi mau meminjam tetap harus hati-hati, harus tahu informasi,” pungkasnya.

  • Daftar Barang Bukti Kasus Judi Online Pegawai Komdigi, Senpi hingga Jam Tangan Mewah

    Daftar Barang Bukti Kasus Judi Online Pegawai Komdigi, Senpi hingga Jam Tangan Mewah

    GELORA.CO  – Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai  Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi). 

    Penyitaan dilakukan setelah polisi menangkap 15 tersangka, termasuk pegawai Kementerian Komdigi. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan barang bukti yang disita ada uang Rp 73,7 miliar. 

    Ade Ary merinci, uang senilai Rp 73,7 miliar yang disita itu dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD).

    “Ada uang tunai sejumlah Rp73.723.488.957,”ujar Ade Ary di Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Dengan rincian, uang rupiahnya ada Rp35.792.110.000. Kemudian ada 2.955.779 mata uang Singapura Dolar atau senilai Rp35.043.272.457,” lanjutnya. 

    Barang bukti selanjutnya ada 34 handphone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 mobil, 16 monitor, 11 buah jam tangan mewah, empat unit tablet, empat bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, hingga 215,5 gram logam mulia.

    “(Barang bukti yang disita) dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” katanya. 

    Kini, penyidik tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka.

    “(Penyidik juga) sedang menginventarisir rekening situs judol untuk dilakukan pemblokiran,” katanya. 

    PPATK Telusuri Aliran Dana Lewat Money Changer 

    Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyatakan akan menelusuri aliran dana bandar judi online melalui money changer.

    “Transaksi menggunakan money changer adalah salah satu modus atau tipologi pencucian uang, yang bertujuan memutus jejak transaksi,” ungkap Ivan, Kamis.

    Ivan menjelaskan, pada prinsipnya, Komdigi melakukan identifikasi rekening-rekening penampungan deposit perjudian online yg selanjutnya disampaikan kepada OJK untuk diblokir. 

    OJK selanjutnya meminta bank untuk memblokir dan melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. 

    Sehingga data pelaporan LTKM yang masuk ke PPATK terkait perjudian online, sebagian besar adalah data yang informasinya diperoleh dari Komdigi. 

    Dari proses tersebut, tidak ada istilah mengelabuhi antar institusi, ini lebih pada modus para oknum.

    Akan tetapi, dengan adanya pengungkapan kasus di Komdigi menyebabkan penanganan perjudian online menjadi parsial dan tidak menyeluruh.

    Penyedia Jasa Keuangan juga semestinya wajib lapor ke PPATK sesuai UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    PPATK juga tidak memperoleh laporan transaksi keuangan karena sebagian melalui money changer.

    “Pasti (akan kita terlusuri aliran dana),” ungkap Ivan.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan bandar judi online menyetorkan dana ke oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baik secara tunai atapun melalui money changer

  • Di Mana Satuan Tugas Judi "Online" Era Jokowi? 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 November 2024

    Di Mana Satuan Tugas Judi "Online" Era Jokowi? Megapolitan 8 November 2024

    Di Mana Satuan Tugas Judi “Online” Era Jokowi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi ribuan situs judi
    online
    (judol) sedikit demi sedikit mulai terungkap meski identitas para tersangka belum diketahui.
    Dalam perkembangan kasus berstatus penyidikan ini, polisi telah menyita uang tunai senilai Rp 73 miliar lebih dari ke-15 tersangka.
    Uang itu diduga merupakan hasil kejahatan karena melindungi situs judol agar tidak terblokir.
    Bukan hanya uang, 4 unit bangunan, 16 unit mobil, 1 unit sepeda motor, 11 jam tangan mewah, 215,5 logam mulia, dan lain-lain turut disita mengingat polisi juga akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    Seiring kepolisian mengumumkan perkembangan kasus, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mulai bertanya-tanya di mana peran Satuan Tugas (Satgas) Judi Online era Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Dia juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Harian Pencegahan
    Satgas Judi Online
    .
    “Budie Are pernah melansir tentang empat nama bandar judi online yang tidak dipublikasikan. Padahal, sebagai pejabat publik, dia harus menyampaikan itu kepada penegak hukum,” kata Sugeng saat dihubungi
    Kompas.com,
    Kamis (7/11/2024).
    “Dalam kaitannya pemberantasan judi
    online,
    ada Keppres 21 Tahun 2024 tentang Satgas Judi Online yang tidak terdengar kinerjanya dan pertanggungjawaban kinerjanya,” tambah dia.
    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Satgas Judi Online terkait proses pengungkapan kasus yang melibatkan
    pegawai Kementerian Komdigi
    .
    Berdasarkan pemberitaan, Jokowi membentuk Satgas Judi Online yang sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) pada 4 Juni 2024.
    Satgas ini dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
    Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judi Online.
    Dikutip dari laman resmi Kementerian Komdigi yang terbit pada Kamis (10/10/2024), pihaknya telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024.
    Lembaga negara itu juga mengeklaim telah memblokir 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
    Bukan hanya itu, Kementerian Komdigi disebut memberantas pengajuan 573 akun e-wallet terkait judol ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran lebih dari 7.599 rekening bank terkait judol ke otoritas jasa keuangan (OJK).
    Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk memberantas judi online (judol).
    Dengan perintah Prabowo itu, Polri bergerak cepat menindaklanjuti apa yang menjadi atensi Kepala Negara.
    “Ini Presiden Prabowo tidak membuat satu Keppres. Tapi, perintah lisan, sudah dijalankan oleh kepolisian, marak semuanya, polisi sudah bekerja,” ucap Sugeng.
    “Artinya pengungkapan judi online adalah
    political will
    dari pemerintah, dalam hal ini presiden,
    political will
    presiden,” tegas Sugeng melanjutkan.
    Lagi-lagi, Sugeng mempertanyakan keberadaan Satgas Judi Online.
    Apakah sejauh ini berjalan optimal dan sesuai dengan koridornya?
    “Pertanyaannya, waktu masa Presiden Jokowi, ada Keppres tertulis, tapi kinerjanya tidak dipublikasikan. Bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan” imbuh Sugeng.
    Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan, pihaknya mendukung penuh proses penyidikan atas kasus belasan pegawai Kementerian Komdigi melindungi ribuan situs judol.
    “Ini tidak hanya soal kejahatan, tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi ini juga merusak banyak hal, kehidupan masyarakat, dan sebagainya,” kata Anam saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
    Dengan adanya proses hukum ini, Anam menilai, masyarakat sangat bergantung dengan profesionalisme penyidik Polda Metro Jaya.
    “Tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh ada
    ewuh pakewuh
    (sungkan), tidak boleh ada
    gap,”
    ujar dia.
    Anam menggarisbawahi, siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini, penyidik harus memeriksa yang bersangkutan.
    “Saya kira profesionalitas ini ditunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan,” kata Anam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 

    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 

    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 

    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.

    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 

    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 

    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.

    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 
     
    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 
     
    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 
    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.
     
    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 
     
    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 
     
    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
     
    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.
     
    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
     
    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
     
    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Rekomendasi 5 Pinjol Tanpa Syarat dengan Bunga Flat

    Rekomendasi 5 Pinjol Tanpa Syarat dengan Bunga Flat

    JABAR EKSPRES – Di tengah kebutuhan mendesak akan dana, pinjaman online (pinjol) bisa menjadi alternatif praktis untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, mulai dari biaya darurat hingga modal usaha.

    Namun, penting untuk memilih pinjol yang menawarkan bunga flat dan proses pengajuan yang mudah, agar cicilan tetap terjangkau dan tidak membebani.

    Artikel ini akan mengulas rekomendasi pinjol dengan bunga flat dan tanpa syarat rumit, sehingga Anda dapat mengajukan pinjaman dengan nyaman dan aman.

    Pilihan Pinjol Bunga Flat Tanpa Ribet:

    Tunaiku

    Baca Juga : 9 Aplikasi Pinjaman Daring Terpercaya dengan Limit Tinggi, Cair hingga Rp100 Juta

    Sebagai produk dari Amar Bank, Tunaiku dikenal luas karena menawarkan pinjaman dengan bunga flat dan proses pengajuan yang sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan KTP dan mengisi formulir online tanpa agunan. Tunaiku memberikan plafon pinjaman hingga Rp20 juta, yang dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi atau usaha. Dengan bunga flat, cicilan Anda tetap stabil setiap bulan, membuatnya mudah dikelola.

    Kredivo

    Kredivo adalah pilihan pinjol yang menyediakan bunga flat dan limit kredit fleksibel. Keunggulan Kredivo terletak pada fitur cicilan 0% untuk transaksi di merchant-merchant rekanan, yang membuatnya ideal bagi mereka yang sering berbelanja online. Pengajuan di Kredivo dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi, memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi.

    Indodana

    Indodana menyediakan pinjaman dengan bunga flat dan proses yang cepat. Platform ini menawarkan pinjaman hingga Rp12 juta dengan tenor cicilan hingga 12 bulan. Selain itu, Indodana juga memiliki fitur paylater yang memungkinkan Anda membeli barang dan membayar kemudian dengan bunga 0%. Proses pengajuan dilakukan secara online, mempermudah Anda yang memerlukan dana tanpa kerumitan.

    Kredit Pintar

    Kredit Pintar merupakan pinjol yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikannya pilihan aman dan terpercaya. Platform ini menawarkan bunga flat, dengan pinjaman hingga Rp20 juta dan tenor cicilan hingga 12 bulan. Proses pengajuannya juga cepat dan mudah, cocok bagi Anda yang butuh dana segera.

    Maucash

    Hasil kolaborasi antara Astra Financial dan WeLab, Maucash menawarkan pinjaman dengan bunga flat dan limit hingga Rp8 juta. Proses pengajuan melalui aplikasi memudahkan pengguna untuk mendapatkan dana dengan cepat tanpa persyaratan yang memberatkan. Maucash menjadi opsi menarik bagi Anda yang menginginkan proses cepat dengan bunga tetap.

  • Dorong Perlindungan Konsumen, OJK Bahas Kerja Sama dengan Korea Selatan dan Hong Kong – Page 3

    Dorong Perlindungan Konsumen, OJK Bahas Kerja Sama dengan Korea Selatan dan Hong Kong – Page 3

    Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengalaman Korea Selatan dalam menangani  kasus-kasus penipuan sektor keuangan. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah  yang diterapkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mendeteksi tindak  penipuan dan aktivitas keuangan ilegal dalam melindungi aset nasabah, serta  mekanisme kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk aparat penegak  hukum. 

    Pertemuan dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior FSS Korea Selatan Miyoung Kim dan  empat PUJK Korea Selatan, yaitu Woori Bank, Shinhan Bank, Mirae Asset Securities,  dan Hanwha Life Insurance, serta Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan  Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Bali. 

    Selanjutnya, OJK juga mengadakan pertemuan serupa dengan The Investor & Financial  Education Council (IFEC) Hong Kong pada 5 November 2024 dengan topik peningkatan  literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia di Korea. Pertemuan ini dihadiri oleh  General Manager IFEC Dora Li dan empat PUJK dari Indonesia yang memiliki kantor  cabang di Hong Kong, China. 

    Kolaborasi antara OJK dengan FSS Korea Selatan dan IFEC Hong Kong diharapkan  memperkuat program literasi keuangan dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

  • Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,4 Juta Per Oktober 2024

    Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,4 Juta Per Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 pada Kamis, 7 November hingga Sabtu, 9 November 2024 di main hall BEI, Jakarta.

    Direktur Utama BEI Iman Rachman melaporkan, jumlah investor pasar modal telah mencapai 14,4 juta hingga Oktober 2024. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,2 juta investor.

    “Dengan pertumbuhan yang lebih dari 2 juta investor sepanjang  2024 ini, kita telah melampaui target yang ditetapkan bersama,” ujar Iman dalam Opening Ceremony dan Seminar Utama CMSE 2024, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Iman melanjutkan, selama tiga hari ke depan, CMSE 2024 akan menyajikan tema-tema seminar yang aktual dan relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sesi seminar utama akan membahas arah investasi yang perlu diketahui oleh para investor di era kabinet baru, dan dilanjutkan dengan berbagai sesi seminar dengan topik terkini.

    “Yang terbaru kami menghadirkan gamers talk untuk menarik minat investasi generasi muda yang akrab dengan e-sport, serta pembahasan terkait financial parenting yang membantu para orang tua dalam mengenalkan konsep keuangan dan investasi kepada keluarga,” ucapnya.

    Acara bertema “Aku Investor Saham” ini juga menghadirkan 86 booth dan 94 eksibitor dari berbagai perusahaan sekuritas, manajer investasi, perusahaan tercatat, perusahaan binaan IDX, inkubator, dan juga UMKM.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, tren pertumbuhan jumlah investor pada tahun ini juga menunjukkan harapan yang menggembirakan. Hingga 4 November 2024, jumlah pertambahan investor mencapai 2,21 juta.

    “Sehingga total single investor identification (SID) saat ini telah mencapai lebih dari 14 juta,” tandas Inarno.

    Inarno menjelaskan, dari pertambahan tersebut sebanyak 55% di antaranya merupakan investor muda dengan usia di bawah 30 tahun. Menurutnya, hal ini mencerminkan masih tingginya minat dan juga kepercayaan dari masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

    Inarno juga menyinggung pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi.

    Dia yakin, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk para investor di pasar modal dapat memanfaatkan acara CMSE 2024 ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Tema Aku Investor Saham menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam pasar modal. Investasi di pasar modal kini menjadi cara yang lebih mudah dan lebih terjangkau untuk berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia,” tutupnya.

  • Danantara Bakal Jadi "Superholding" 7 BUMN, Kelola Aset hingga Rp 9.480 Triliun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 November 2024

    Danantara Bakal Jadi "Superholding" 7 BUMN, Kelola Aset hingga Rp 9.480 Triliun Nasional 7 November 2024

    Danantara Bakal Jadi “Superholding” 7 BUMN, Kelola Aset hingga Rp 9.480 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.
    Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh
    Kompas.com,
    badan ini akan menjadi
    superholding
    7 Badan Usaha Milik Negara (
    BUMN
    ).
    Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan
    Indonesia Investment Authority
    (INA).
    Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).
    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dari
    Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority
    (INA).
    Oleh karena itu, INA bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.
    “(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP,” kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
    Ia menyebut, konsolidasi ini bakal berlandaskan peraturan pemerintah (PP) untuk sementara waktu.
    Namun, payung hukum konsolidasi tersebut masih disiapkan.
    “PP dulu, lagi disiapkan. Ya nanti lah,” katanya 
    Danantara bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), layaknya Temasek, sebuah badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.
    Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).
    “Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada
    end state
    -nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan,” ungkap Muliaman, Selasa (22/10/2024).
    Mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.
    Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.
    ‘Di-
    leverage
    , dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait,” kata dia.
    Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.
    Hal yang jelas, kata dia, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.
    “Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA),” ucapnya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.