Kementrian Lembaga: OJK

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

  • KAPLL meluncurkan Program Praktik Investasi di Indonesia, mendorong kolaborasi kepatuhan regional sekaligus memperdalam strategi ekspansi global.

    KAPLL meluncurkan Program Praktik Investasi di Indonesia, mendorong kolaborasi kepatuhan regional sekaligus memperdalam strategi ekspansi global.

    Platform trading profesional KAPLL, yang berada di bawah Kroll Advisory Private Limited, baru-baru ini mengumumkan peluncuran Program Praktik Investasi di Indonesia, sekaligus meluncurkan gelombang kedua program pelatihan, untuk membangun sistem perdagangan internasional dengan keamanan dana dan pengawasan berlapis yang berjalan secara paralel.

    Kroll, yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, merupakan perusahaan konsultan manajemen risiko dan penilaian terkemuka di dunia. Di India, Kroll memegang lisensi (Category I Merchant) Banker dari SEBI. Platform perdagangannya, KAPLL, beroperasi sesuai dengan kerangka kepatuhan yang diakui secara internasional, dan dalam jangka panjang telah menyediakan layanan profesional bagi investor institusional dan individu di Amerika Serikat, Eropa, serta Asia.

    Program Praktik Investasi Indonesia ini akan secara bersamaan menyesuaikan diri dengan prinsip pengawasan OJK dan Bappebti, membangun sistem kepatuhan yang menggabungkan standar internasional dengan regulasi lokal sebagai fondasinya. Seluruh penyelesaian dana investor Indonesia di platform akan dilakukan melalui saluran perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK, sementara sebagian kategori transaksi akan mengikuti ketentuan Bappebti mengenai perdagangan komoditas dan derivatif, sehingga tercipta integrasi organik antara kepatuhan lintas batas dan pengawasan domestik.

    Arsitektur kustodian bertingkat dan mekanisme pemisahan dana berlapis: Dana setoran dan penarikan investor disimpan secara terpisah di rekening bank kustodian yang disetujui oleh OJK, dan seluruh prosesnya diverifikasi secara waktu nyata melalui sistem enkripsi dan verifikasi transaksi. Pergerakan dana diawasi secara menyeluruh dan dilindungi oleh dua lapis sistem pemantauan dan audit.

    Sistem perlindungan pengawasan berlapis:

    Perusahaan induk platform ini telah lama berada di bawah pengawasan internasional SEC dan FINRA, sementara di wilayah Indonesia, operasinya dijalankan sesuai dengan instruksi perbankan yang diawasi oleh OJK serta kerangka kepatuhan Bappebti. Struktur pengawasan vertikal ini secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan dalam investasi dan penyelesaian transaksi.

    Gelombang kedua program praktik investasi berfokus pada penerapan mendalam eksekusi perdagangan dan pemodelan risiko, dengan materi yang dikembangkan secara kolaboratif oleh tim riset KAPLL dan para pakar regional.Program ini mencakup: Praktik strategi alokasi aset multidimensi, Pelatihan pengendalian risiko kuantitatif dan manajemen dana, Studi perilaku investasi internasional serta mekanisme operasional institusional, sehingga para investor dapat memiliki struktur yang dapat diverifikasi mulai dari pemahaman rasional hingga pelaksanaan strategi investasi.

    Sebagai platform perdagangan berskala global, peluncuran program KAPLL kali ini bukan hanya merupakan pencapaian tahap penting dalam strategi ganda antara edukasi dan kepatuhan, tapi juga menandai lompatan krusial dalam strategi ekspansi global, di mana platform berhasil beralih dari pembangunan kelembagaan menuju pembentukan ekosistem kepercayaan.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

  • Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Sebelumnya diwartakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

    “Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

    Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

    “Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya,” ujarnya

  • Pemprov DKI dan Bank Indonesia Perluas Digitalisasi Pasar di Jakarta

    Pemprov DKI dan Bank Indonesia Perluas Digitalisasi Pasar di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bank Indonesia kolaborasi untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global dalam Jakarta Economy Forum (JEF) 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta para pelaku usaha adalah kunci utama dalam memajukan pembangunan Jakarta.

    Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi tersebut adalah penguatan digitalisasi transaksi di pasar tradisional melalui QRIS. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI, Bank Indonesia, dan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pedagang.

    “Saya meminta pihak perbankan memberikan edukasi kepada para pedagang di pasar-pasar Jakarta. Kami juga mengadakan lomba untuk mendorong penggunaan QRIS. Hasilnya luar biasa, terjadi peningkatan signifikan dalam transaksi digital di pasar-pasar,” jelas Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, penggunaan QRIS memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha di pasar. Selain membuat transaksi lebih cepat dan efisien, sistem ini mengurangi risiko tindak kriminal seperti pencopetan, pemalakan, uang palsu, dan yang lainnya.

    “Begitu pedagang dan pembeli di pasar menggunakan QRIS, potensi kejahatan menurun drastis. Uang digital tidak bisa dicuri seperti uang tunai. Ini memberi rasa aman sekaligus efisiensi bagi masyarakat,” tambahnya.

    Foto: Dok: Pemprov DKI
    Gubernur Jakarta, Pramono Anung

    Lebih lanjut, Pramono menyampaikan capaian positif ekonomi Jakarta yang tetap kuat di tengah upaya efisiensi fiskal. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen, dengan inflasi yang terkendali. Nilai investasi di Jakarta juga meningkat signifikan, mencapai Rp140,8 triliun pada triwulan pertama 2025, sementara target pendapatan asli daerah dari pajak berhasil terpenuhi.

    “Semua ini adalah hasil kerja bersama. Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan kepercayaan adalah kunci utama. Seperti halnya simfoni, semua instrumen harus bermain selaras. Itulah yang kami lakukan bersama Bank Indonesia, OJK, dan para mitra strategis lainnya,” tegasnya.

    Pramono juga menekankan pentingnya semangat kolaboratif dan transparansi yang menjadi fondasi utama Jakarta dalam mewujudkan kota global berbudaya dan berdaya saing.

    “Simfoni pembangunan Jakarta harus terus mengalun harmonis. Dengan kolaborasi, efisiensi, dan kepercayaan, saya yakin Jakarta akan semakin siap bersaing di tingkat global,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, berharap JEF 2025 menjadi aksi nyata kolaboratif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Aksi bersama ini semoga dapat memulihkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas ekonomi, dan menyalakan semangat positif bahwa Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota global yang berbudaya,” ujar Iwan. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemprov DKI dan Bank Indonesia Perluas Digitalisasi Pasar di Jakarta

    Pemprov DKI dan Bank Indonesia Perluas Digitalisasi Pasar di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bank Indonesia kolaborasi untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global dalam Jakarta Economy Forum (JEF) 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta para pelaku usaha adalah kunci utama dalam memajukan pembangunan Jakarta.

    Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi tersebut adalah penguatan digitalisasi transaksi di pasar tradisional melalui QRIS. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI, Bank Indonesia, dan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pedagang.

    “Saya meminta pihak perbankan memberikan edukasi kepada para pedagang di pasar-pasar Jakarta. Kami juga mengadakan lomba untuk mendorong penggunaan QRIS. Hasilnya luar biasa, terjadi peningkatan signifikan dalam transaksi digital di pasar-pasar,” jelas Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, penggunaan QRIS memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha di pasar. Selain membuat transaksi lebih cepat dan efisien, sistem ini mengurangi risiko tindak kriminal seperti pencopetan, pemalakan, uang palsu, dan yang lainnya.

    “Begitu pedagang dan pembeli di pasar menggunakan QRIS, potensi kejahatan menurun drastis. Uang digital tidak bisa dicuri seperti uang tunai. Ini memberi rasa aman sekaligus efisiensi bagi masyarakat,” tambahnya.

    Foto: Dok: Pemprov DKI
    Gubernur Jakarta, Pramono Anung

    Lebih lanjut, Pramono menyampaikan capaian positif ekonomi Jakarta yang tetap kuat di tengah upaya efisiensi fiskal. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen, dengan inflasi yang terkendali. Nilai investasi di Jakarta juga meningkat signifikan, mencapai Rp140,8 triliun pada triwulan pertama 2025, sementara target pendapatan asli daerah dari pajak berhasil terpenuhi.

    “Semua ini adalah hasil kerja bersama. Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan kepercayaan adalah kunci utama. Seperti halnya simfoni, semua instrumen harus bermain selaras. Itulah yang kami lakukan bersama Bank Indonesia, OJK, dan para mitra strategis lainnya,” tegasnya.

    Pramono juga menekankan pentingnya semangat kolaboratif dan transparansi yang menjadi fondasi utama Jakarta dalam mewujudkan kota global berbudaya dan berdaya saing.

    “Simfoni pembangunan Jakarta harus terus mengalun harmonis. Dengan kolaborasi, efisiensi, dan kepercayaan, saya yakin Jakarta akan semakin siap bersaing di tingkat global,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, berharap JEF 2025 menjadi aksi nyata kolaboratif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Aksi bersama ini semoga dapat memulihkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas ekonomi, dan menyalakan semangat positif bahwa Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota global yang berbudaya,” ujar Iwan. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • NIK KTP Terdaftar Pinjol Atau Judol, Ini Cara Cek Offline dan Online

    NIK KTP Terdaftar Pinjol Atau Judol, Ini Cara Cek Offline dan Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ada banyak kejadian terkait data pribadi masyarakat yang disalahgunakan pihak lain. Termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol) tanpa sepengetahuan pemiliknya.

    Praktik itu jelas merugikan pemilik data. Sebab masyarakat dirugikan namanya tercantum dalam data pinjol, atau bahkan bisa jadi sasaran penagihan hutang yang tak pernah dipinjamnya.

    Sebenarnya masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP telah disalahgunakan untuk melakukan pinjol. Dengan begitu bisa mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan di masa depan.

    Anda dapat mengeceknya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pengecekan, yakni KTP, foto diri dan foto diri bersama KTP. SLIK adalah sistem pencatatan yang dulu dikenal sebagai BI Checking.

    Pengecekan sendiri bisa dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, Anda tinggal mendatangi kantor OJK terdekat dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

    Berikut cara mengecek data kita pada SLIK secara offline:

    Datang ke kantor OJK terdekat
    Jangan lupa bawa semua dokumen yang dibutuhkan, termasuk surat kuasa jika dilakuka n melalui kuasa
    Ajukan permintaan untuk memeriksa terkait data tersebut
    Petugas setempat akan memeriksa sesuai dengan formulir dan dokumen, serta informasi dari debitur dan pemohon
    Setelah itu, hasil pemeriksaan akan dikirim melalui email yang terdaftar

    Sementara untuk pemeriksaan secara online, Anda dapat melakukan dengan mengakses situs idebku.ojk.go.id. Ini tahapan caranya:

    Masuk ke laman Idebku
    Klik Pendaftaran
    Isi data yang tertera di dalamnya secara benar
    Tekan tombol Selanjutnya
    Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP asli, foto diri, dan foto diri dengan memegang KTP
    Centang pernyataan kebenaran data
    Pilih Ajukan Permohonan
    Pemohon akan mendapatkan informasi nomor pendaftaran melalui email terdaftar
    Proses pemohonan berlangsung satu hari kerja setelah pendaftarn dilakukan
    Untuk mengecek statusnya, buka laman Idebku dan pilih Status Layanan. Isi data yang diminta.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tips Badan Intelijen Amerika Agar HP Tidak Dibajak Rekening Dibobol

    Tips Badan Intelijen Amerika Agar HP Tidak Dibajak Rekening Dibobol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seiring meningkatnya kasus kejahatan di dunia siber, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency/NSA) merilis sejumlah panduan untuk membantu masyarakat melindungi ponsel mereka dari ancaman siber.

    Panduan tersebut disusun dalam dokumen berjudul Mobile Device Best Practices, yang dapat diterapkan pada seluruh perangkat, baik berbasis iOS maupun Android.

    Salah satu yang ditekankan NSA adalah mengenai penggunaan PIN enam digit. Ini bukan terkait isinya, namun menyalakan opsi menghapus data ponsel setelah 10 kali kesalahan memasukkan PIN.

    Selain itu, juga pastikan telah mematikan Bluetooth setelah tidak digunakan. Hindari menggunakan Wifi publik dan matikan jaringan saat sedang tidak digunakan.

    “Jaringan WiFi tak terpakai yang disimpan di ponsel juga harus dihapus,” kata NSA, dilansir dari Phone Arena.

    Kontrol fisik ponsel juga perlu dijaga pengguna. Artinya jangan sampai digunakan oleh orang yang tidak dikenal.

    Hanya instal aplikasi yang diperlukan dan digunakan setiap hari. Termasuk juga hanya mengunduh dari sumber resmi, termasuk toko aplikasi App Store dan Play Store.

    Pengguna ponsel juga diminta langsung melakukan update software jika sudah tersedia. NSA juga mengatakan tidak menggunakan perangkat mengirimkan informasi sensitif dan membuka attachment dari email yang tidak dikenal.

    Selain itu, jangan sembarangan mengisi daya ponsel. Hanya gunakan kabel dan aksesoris dari produsen terpercaya dan hindari mengisi daya di tempat publik.

    Hiraukan pesan pop up karena kemungkinan berbahaya. NSA meminta untuk tidak melakukan jailbreak untuk iPhone dan root bagi Android.

    NSA meminta tidak menyalakan Locations Services saat sedang tidak digunakan. Terakhir, NSA juga meminta restart ponsel seminggu sekali.

    Tips Aman Pakai Mobile Banking

    Aplikasi M-Banking kerap menjadi sasaran penjahat online untuk mencuri data pribadi, penipuan atau phising. Untuk menghindari hal tersebut, berikut merupakan hal yang bisa dilakukan nasabah pemilik M-banking, dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Jumat (31/10/2025):

    Tidak memberitahukan kode akses/ nomor pribadi Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain
    Tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain
    Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan
    Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut
    Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan
    Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN
    Bilamana SIM Card GSM hilang, dicuri, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut
    Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari
    Tidak melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama
    Tidak lupa melakukan proses log out setelah selesai melakukan transaksi di internet banking
    Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Panggil 10 Saksi untuk Bongkar Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    KPK Panggil 10 Saksi untuk Bongkar Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi pada program sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 10 saksi dijadwalkan pemeriksaan pada Senin (3/11/2025). 5 saksi merupakan wiraswasta, yakni Panji Hadiwiguno, Fitria Handayani, Slamet Riyadi, Abizar Bagas Patriama, dan Rachmat Subrata.

    Kemudian 4 orang merupakan pihak swasta, yaitu Rahmat Hidayat, Hendi Sutresna, Bintang Irianto, dan Mohamad Nasir. Kemudian satu saksi berasal dari pihak notaris bernama Cendraningsih Rahayu Wibisono.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, yaitu anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023, sebagai tersangka kasus tersebut.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya. 

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Terbongkar, Pola Scam Digital dan Tips Jitu Hindari Penipuan Online

    Terbongkar, Pola Scam Digital dan Tips Jitu Hindari Penipuan Online

    Menurut Friderica, proses pengembalian dana korban tidak sederhana. Setelah pemblokiran rekening dilakukan, OJK harus memastikan siapa saja pihak yang berhak atas dana yang ada. “Kalau ngembaliin uangnya itu nggak cepat,” ujarnya, “karena itu kan harus dibuktikan dulu.”

    Dalam satu rekening, sering kali penipu menampung uang dari banyak korban. Dalam kondisi seperti ini, OJK bersama aparat penegak hukum perlu menelusuri asal dana dan menetapkan proporsi pengembalian yang adil. Dalam kasus yang kompleks, proses ini bisa berlangsung lama.

    Fridericia juga menambahkan, “Kita kasihnya berapa? Kan apakah rata-rata, apakah prorata, atau seperti apa. Itu nggak sesederhana itu. Tapi kalau yang clean and clear, yang ditipu satu, dananya itu cuma satu, bisa kita freeze, kita secure, langsung kita kembalikan juga.”

    Faktor lain yang memperlambat proses adalah laporan masuk yang memiliki gap waktu terlalu lama setelah kejadian. Banyak korban baru menyadari telah tertipu setelah berminggu-minggu kemudian. “Kadang masyarakat tuh melaporkan kejadian yang terjadi di bulan Agustus. Udah lama banget kan,” ungkap Friderica.

    OJK terus berupaya memperkuat koordinasi dengan kepolisian agar laporan ke Anti-Scam Center bisa langsung diakui sebagai laporan resmi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi melalui proses ganda antara OJK dan aparat hukum.