Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK tingkatkan literasi keuangan guna perencanaan keuangan yang baik

    OJK tingkatkan literasi keuangan guna perencanaan keuangan yang baik

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk untuk memahami produk dan layanan di perasuransian dan dana pensiun yang penting dalam perencanaan keuangan masa depan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan generasi muda perlu untuk memulai merencanakan masa depan sejak dini melalui pengelolaan keuangan yang bijak, investasi, dan penerapan manajemen risiko, termasuk memiliki asuransi.

    “Dalam setiap siklus kehidupan, dari lahir hingga hari tua, terdapat kebutuhan dan risiko yang harus diantisipasi. Mitigasi risiko perlu dilakukan sejak awal untuk menghindari dampak finansial yang lebih besar di masa depan. Generasi muda juga dalam melakukan tips pengelolaan keuangan dan investasi yang disesuaikan dengan kapasitas dan profil risiko dari masing-masing individu,” kata Ogi di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Ogi dalam kegiatan OJK Mengajar dengan tema Generasi Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas yang dilaksanakan di Auditorium Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanudin, Makassar, Kamis.

    Ia menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Hal itu sejalan dengan visi keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memprioritaskan penguatan SDM untuk mendukung kemajuan bangsa.

    “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Peningkatan literasi keuangan bagi mahasiswa diharapkan dapat memperkuat penyebaran informasi terkait sektor jasa keuangan secara masif,” ujarnya.

    Melalui kegiatan itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami manfaat, risiko dan biaya dari produk dan layanan jasa keuangan terutama produk asuransi dan dana pensiun yang akan digunakan, sehingga dapat memanfaatkannya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan keuangan yang ditargetkan.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan penting bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki layanan dan mengutamakan pelindungan konsumen.

    Selain itu, OJK menyediakan layanan pengaduan melalui mekanisme seperti Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk memproses laporan terkait ketidakpuasan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.

    “Peningkatan transparansi, edukasi keuangan, dan kepatuhan industri jasa keuangan, menjadi hal penting untuk mengurangi pengaduan di sektor jasa keuangan, selain dari adanya pengawasan OJK,” kata Darwisman.

    Selain berperan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, dukungan dari LJK juga sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian daerah. Di Sulawesi Selatan, terdapat berbagai komoditas unggulan yang dapat dikembangkan seperti kakao dan pisang cavendish. Terkait dengan hal itu, industri asuransi dapat mengembangkan produk asuransi parametrik.

    “Pengembangan komoditas ini dapat menjadi perhatian industri asuransi untuk dapat mengembangkan produk asuransi parametrik sebagai bagian dari ekosistem akses keuangan dalam peningkatan perekonomian Sulawesi Selatan bahkan Nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Para narasumber memberikan pemaparan terkait literasi keuangan bagi wanita dalam kegiatan \”Financial Literacy for Women\” yang digelar Prudential Indonesia di Jakarta, Rabu (21/11/2024) ANTARA/HO-Prudential Indonesia

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan pemberdayaan perempuan untuk lebih cerdas mengelola keuangan.

    Chief Customer & Marketing Officer, Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan, perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong perekonomian keluarga dan negara.

    “Perempuan Indonesia yang melek finansial, termasuk asuransi, serta cerdas merencanakan keuangan individu dan keluarganya, akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko kehidupan,” ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Upaya pemberdayaan perempuan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui program “Financial Literacy for Women” yang telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia sejak Agustus 2024 antara lain Kendal, Pekalongan, Bogor, Tangerang, Purwakarta, Batam, dan Jakarta, program Financial Literacy for Women telah menjangkau lebih dari 6.000 peserta.

    Yang terakhir kegiatan “Financial Literacy for Women” digelar di Jakarta, pada 21 November dengan tajuk “Pintar Kelola Keuangan, Masa Tua Aman” yang berhasil menjangkau lebih dari 1.000 peserta.

    Menurut Karin, sejak diluncurkan pada 2009, program ini telah menjangkau lebih dari 65 ribu peserta perempuan dan lebih dari 20 juta awareness di media sosial.

    Melalui kegiatan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong literasi keuangan dan asuransi bagi perempuan Indonesia, sehingga perempuan dapat semakin mandiri secara ekonomi, merencanakan masa depan dengan lebih baik, dan memperkuat ketahanan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

    Selain untuk mendorong perempuan agar lebih cerdas dan mandiri secara ekonomi, kegiatan edukasi finansial juga bertujuan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Data menunjukkan, perempuan Indonesia saat ini memiliki pemahaman keuangan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

    Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, Indeks Literasi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 66,75 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14 persen. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 76,08 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 73,97 persen.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, OJK Cecep Setiawan,mengatakan, perempuan yang cerdas dalam mengelola keuangan sejak dini akan menjadi duta-duta literasi keuangan di masyarakat, yang dapat dimulai dari mengedukasi anggota keluarganya agar cerdas mengelola keuangan.

    “Selain itu, meskipun Indeks Literasi Keuangan telah menunjukkan peningkatan, pemahaman tentang produk keuangan seperti asuransi masih perlu diperkuat,” katanya.

    Certified Financial Planner MES Rista Zwestika, menambahkan pendidikan literasi keuangan adalah langkah pertama menuju kemandirian finansial, terutama bagi perempuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, setiap perempuan dapat merencanakan masa depan dan mewujudkan keamanan finansial, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

    Literasi keuangan memberikan mereka kendali atas keputusan finansial yang lebih bijak, dan ini adalah salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

    Sumber : Antara

  • Video: Menteri Komdigi Ungkap Cara Putus Nadi Judi Online

    Video: Menteri Komdigi Ungkap Cara Putus Nadi Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi & Digital Meutya Hafid menyatakan kerja sama antara pemerintah, Polri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menutup sekitar 104.819 website yang mempromosikan judi online.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Kamis, 21/11/2024).

  • OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi solusi untuk keberlanjutan para pelaku UMKM dengan piutang macet.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, dalam PP 47/2024 terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan untuk bisa dihapus tagih oleh bank, antara lain, pada pasal 6 tertulis, kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

    “Artinya, kredit usaha rakyat (KUR) tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih, karena merupakan kredit program yang masih berlangsung hingga saat ini,” jelas Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Berikutnya, nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur, telah dihapusbukukan minimal lima tahun lalu pada saat PP ini mulai berlaku, bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit dan tidak terdapat agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman nasabah.

    Kemudian, pada pasal 19 tertulis bahwa kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak berlakunya PP ini.

    Adapun PP terbit pada 5 November 2024, artinya kebijakan ini hanya berlaku hingga 5 Mei 2025.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa PP tersebut merupakan turunan guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Berkaitan dengan hal tersebut, OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan memang sudah mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Meskipun sebelumnya OJK turut mendorong dan mengkoordinasikan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun baru bisa tercapai di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Terkait dengan kriteria dan syarat kredit UMKM yang bisa dihapus tagih Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Mahendra mendukung pemerintah yang telah memasukkannya dalam PP 47/2024.

    “Mengenai kriteria dan syarat yang dipenuhi, secara umum kami sepakat, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadinya moral hazard maupun free rider, karena betul-betul yang patut menerima yang dilakukan (hapus tagih),” tutur Mahendra.

    Hadirnya PP 47/2024 juga sudah sangat jelas dan berdampak positif bagi keberlangsungan UMKM ke depan. Pasalnya, debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan ke depannya.

    “Dalam hal itu, kami lihat PP ada proses hapus tagih setelah dihapus buku, dan proses itu dianggap sebagai pelunasan piutang dari bank BUMN kepada para debitur. Sehingga, dengan demikian pencatatan di SLIK dengan pelunasan tadi, bisa dihapus sama sekali. Ini sudah tepat sebenarnya dengan yang sudah dikoordinasikan namun belum diterbitkan dalam waktu yang lalu,” terang Mahendra.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perang Judi Online, Meutya Hafid Klaim Blokir Ratusan Ribu Situs dan Rekening

    Perang Judi Online, Meutya Hafid Klaim Blokir Ratusan Ribu Situs dan Rekening

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengklaim upaya pemberantasan judi online (judol) terus digalakkan. Salah satunya melalui desk pemberantasan judi online.

    Meutya bahkan mengaku jika Desk Pemberantasan Judi Online sudah memblokir ratusan ribu situs dan ratusan rekening sejak pertama kali dibentuk pada 4 November lalu.

    Pengakuan itu disampaikan Meutya Hafid kepada awak media pada Kamis (21/11). Dia menyebut ada lebih dari seratus ribu situs judi online yang sudah diblokir sejak tiga pekan lalu.

    Meutya mengakui, Desk Pemberantasan Judi Online yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bekerja sangat cepat. ”Kami rapat pertama l 4 November, kami lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November,” terang dia.

    Jika ditarik mundur sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober lalu, kata Meutya, sudah ada lebih dari 380 ribu situs judi online yang diblokir oleh pemerintah.

    ”Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk November saja, yaitu wilayah kerja Desk Pemberantasan Judi Online sudah mengirimkan 651 permohonan,” jelasnya.

    Meutya menjelaskan bahwa, situs judi online ibarat tangan. Sedangkan rekening yang digunakan untuk kepentingan judi online adalah nadinya. Karena itu, keduanya harus ditutup dan diblokir.

    ”Jadi, ini juga yang sedang kami galakkan dan kami akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan juga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia,” imbuhnya. (fajar)

  • Lebih Tinggi dari Laki-Laki, Indeks Literasi Keuangan Perempuan Indonesia Capai 66,75% – Page 3

    Lebih Tinggi dari Laki-Laki, Indeks Literasi Keuangan Perempuan Indonesia Capai 66,75% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bersama PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkolaborasi mengadakan kegiatan ‘Financial Literacy for Women’ di Jakarta, dengan tajuk “Pintar Kelola Keuangan, Masa Tua Aman”. 

    Hal ini sejalan dengan program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) dari OJK guna meningkatkan literasi keuangan dan asuransi secara merata di Indonesia.

    Selain untuk mendorong perempuan agar lebih cerdas dan mandiri secara ekonomi, kegiatan edukasi finansial juga bertujuan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Data menunjukkan, perempuan Indonesia saat ini memiliki pemahaman keuangan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

    Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, Indeks Literasi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 66,75%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14%. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 76,08%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 73,97%. 

    “Kami mengapresiasi komitmen Prudential  Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan, khususnya bagi perempuan. Kami percaya, perempuan yang cerdas dalam mengelola keuangan sejak dini akan menjadi duta-duta literasi keuangan di masyarakat, yang dapat dimulai dari mengedukasi anggota keluarganya agar cerdas mengelola keuangan,” kata Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

    “Selain itu, kami menyadari bahwa meskipun Indeks Literasi Keuangan telah menunjukkan peningkatan, pemahaman tentang produk keuangan seperti asuransi masih perlu diperkuat. Asuransi merupakan alat yang sangat penting untuk memberikan perlindungan finansial jangka panjang, dan pemahaman yang baik akan membantu masyarakat, khususnya perempuan dalam mewujudkan merencanakan masa depan mereka dengan lebih aman dan sejahtera,” lanjut dia.

     

     

     

  • Kampanye ke Dapil 5, Cabup Bogor Rudy Susmanto akan Realisasikan 3 Aspirasi Warga

    Kampanye ke Dapil 5, Cabup Bogor Rudy Susmanto akan Realisasikan 3 Aspirasi Warga

    JABAR ESKPRES – Persoalan jalur tambang, jalan kabupaten dan fasilitas kesehatan menjadi aspirasi utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) lima (5) Kabupaten Bogor.

    Aspirasi itu disampaikan masyarakat kepada Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto saat menghadiri kegiatan silaturahmi akbar tokoh masyarakat dan warga se-Dapil 5 di Stadion Pusakarama, Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pada Kamis (21/11/24).

    “Bapak Rudy Susmanto, kami warga se-Dapil 5 punya 3 aspirasi yang sangat penting. Pertama jalur tambang, fasilitas kesehatan dan rusaknya jalan status Kabupaten Bogor,” kata Ketua Panitia Ahmad Gozali mewakili warga.

    BACA JUGA: Marak Investasi Bodong, Pakar Ekonomi Soroti Langkah Penindakan hingga Sosialisasi OJK dan APH

    Untuk jalur tambang, kata Gozali, masyarakat menginginkan keberlanjutan pembebasan lahan untuk dibangun jalan tol khusus truk tambang.

    Kemudian, untuk jalan berstatus kabupaten, warga juga meminta agar segera diperbaiki. Selain sudah rusak parah, jalan utama penghubung antar kecamatan dan kota atau kabupaten itu bisa membahayakan pengguna jalan.

    “Kami meminta kepada Pak Rudy Susmanto agar progres pembebasan lahan untuk membangun tol khusus tambang dilanjutkan. Kemudian, tadi pak Rudy ketika jalan kesini dari Rumpin hingga Cigudeg rusak parah. Nah warga berharap agar ada pembangunan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Kerap Dijadikan Penyebab Setiap Laka Maut, Pemerintah dan Pengusaha Wajib Lakukan Ini Bagi Pengemudi

    Selain infrastruktur jalan, tambah dia, fasilitas kesehatan juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan warga. Karena saat ini warga di Dapil 5, memanfaatkan RSUD Leuwiliang yang jaraknya sangat jauh.

    “Kita kalau mau ke rumah sakit sangat jauh, hanya ada RSUD Leuwiliang saja. Kami berharap ada pembangunan RSUD kembali,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Cabup Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto berjanji akan merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat di Dapil 5 khususnya jika diberi mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor menjadi Bupati.

    BACA JUGA: SLB Agro Industri di Bandung Barat: Model Pendidikan dan Industri Inklusif Ilham Habibie

    Karena, lanjut dia, semua aspirasi warga tersebut sudah masuk dalam visi misi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto- Ade Ruhandi atau Jaro Ade.

  • Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    JABAR EKSPRES – Jelang Pilkada serentak 2024, untuk sementara Pemerintah Kota Cimahi menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga penjadwalan ulang akan dilakukan kembali untuk sasaran masyarakat.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi menjelaskan penghentian bantuan sosial tersebut menjelang hari pemungutan suara di Kota Cimahi.

    Hal itu sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sampai Pilkada 2024 selesai.

    “Kami tidak melakukan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilkada Kota Cimahi 2024. Jadi dihentikan sementara dulu,” ujarnya saat ditemui di Cimahi, Jumat (21/11/24).

    BACA JUGA: Marak Investasi Bodong, Pakar Ekonomi Soroti Langkah Penindakan hingga Sosialisasi OJK dan APH

    “Sebagaimana surat dari Kementrian Dalam Negeri yang sudah diterima, edarannya seperti itu,” sambungnya.

    Dicky menyatakan, hanya penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD Kota Cimahi yang ditunda sementara hingga pemungutan suara rampung.

    “Ditunda sampai hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 saja, yang ditunda bantuan dari Pemkot Cimahi,” katanya.

    Bantuan yang dihentikan sementara dari APBD Kota Cimahi diantaranya pembagian beras sejahtera daerah (Rastrada) tahun anggaran 2024.

    BACA JUGA: Kerap Dijadikan Penyebab Setiap Laka Maut, Pemerintah dan Pengusaha Wajib Lakukan Ini Bagi Pengemudi

    “Yang kita hentikan sementara diantaranya penyaluran bantuan beras rastrada. Terutama untuk keluarga prasejahtera seperti lansia, warga miskin dan lainnya,” ungkapnya.

    Sedangkan kegiatan SiBesti atau program Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi (SiBesti) biasanya digelar Kamis pekan terakhir setiap bulan.

    “Untuk program Si besti mungkin akan kita geser waktunya tapi masih di bulan November. Atau melihat apakah bisa digelar tanggal 28 November 2024, sehari setelah pemungutan suara,” jelasnya.

    Pihaknya masih akan melakukan penyaluran bansos untuk warga yang terdampak bencana alam.

    BACA JUGA: Banjir Landa Dua Kecamatan di Kabupaten Bandung, BPBD Imbau Warga Waspada

    “Untuk penyaluran bantuan terkait bencana alam masih boleh, namun sesuai asesmen yang dilakukan dan itu sifatnya individual,” tuturnya.

    Dicky melanjutkan, atas penghentian sementara penyaluran bansos, masyarakat diharapkan dapat memaklumi demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

  • Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK Tahun 2024-2029

    Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK Tahun 2024-2029

    Jakarta: Komjen Pol. Setyo Budiyanto resmi dipilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 oleh Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.

    Pemilihan Setyo dilakukan melalui voting setelah uji kelayakan dan kepatutan bersama sepuluh calon pimpinan KPK lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang dalam penegakan hukum dan investigasi, Setyo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi KPK.
     
    Latar Belakang Karier
    Setyo Budiyanto, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan spesialisasi dalam bidang reserse.

    Kariernya dimulai sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang, kemudian menempati berbagai posisi strategis di Lampung dan Papua hingga menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Papua.

    Setyo kemudian ditugaskan di Bareskrim Polri sebagai Penyidik Utama Biro Wassidik, dan juga menjabat sebagai Penyidik Eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Pengalaman di bidang pemberantasan korupsi semakin bertambah saat ia menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK dan kemudian diangkat menjadi Direktur Penyidikan KPK. Pengalaman ini menjadi bekal penting baginya dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.

    Pada 2021, Setyo Budiyanto diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara pada 2022.

    Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Perwira Tinggi Itwasum Polri dan dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
     
    Visi untuk KPK
    Sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat agar budaya antikorupsi dapat tumbuh lebih baik.

    Setyo juga berfokus pada kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

    Selain itu, ia berencana memperkuat sistem tata kelola internal KPK guna memastikan transparansi dan kredibilitas lembaga ini tetap terjaga.
     
    Dukungan dan Harapan
    Dalam rapat pleno penetapan Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendapatkan dukungan sebanyak 46 suara dari total 48 suara anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari parlemen terhadap kemampuannya memimpin KPK. Pada kesempatan yang sama, empat komisioner KPK terpilih lainnya juga diumumkan.

    Dengan pengalaman yang luas dalam penegakan hukum, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya seperti KPK dan OJK, Setyo Budiyanto diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Kepemimpinannya dinanti-nantikan untuk membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat KPK dalam lima tahun ke depan.

    Baca Juga:
    BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029

    Jakarta: Komjen Pol. Setyo Budiyanto resmi dipilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 oleh Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.
     
    Pemilihan Setyo dilakukan melalui voting setelah uji kelayakan dan kepatutan bersama sepuluh calon pimpinan KPK lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang dalam penegakan hukum dan investigasi, Setyo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi KPK.
     
    Latar Belakang Karier
    Setyo Budiyanto, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan spesialisasi dalam bidang reserse.
     
    Kariernya dimulai sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang, kemudian menempati berbagai posisi strategis di Lampung dan Papua hingga menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Papua.
    Setyo kemudian ditugaskan di Bareskrim Polri sebagai Penyidik Utama Biro Wassidik, dan juga menjabat sebagai Penyidik Eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
     
    Pengalaman di bidang pemberantasan korupsi semakin bertambah saat ia menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK dan kemudian diangkat menjadi Direktur Penyidikan KPK. Pengalaman ini menjadi bekal penting baginya dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.
     
    Pada 2021, Setyo Budiyanto diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara pada 2022.
     
    Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Perwira Tinggi Itwasum Polri dan dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
     
    Visi untuk KPK
    Sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
     
    Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat agar budaya antikorupsi dapat tumbuh lebih baik.
     
    Setyo juga berfokus pada kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.
     
    Selain itu, ia berencana memperkuat sistem tata kelola internal KPK guna memastikan transparansi dan kredibilitas lembaga ini tetap terjaga.
     
    Dukungan dan Harapan
    Dalam rapat pleno penetapan Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendapatkan dukungan sebanyak 46 suara dari total 48 suara anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
     
    Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari parlemen terhadap kemampuannya memimpin KPK. Pada kesempatan yang sama, empat komisioner KPK terpilih lainnya juga diumumkan.
     
    Dengan pengalaman yang luas dalam penegakan hukum, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya seperti KPK dan OJK, Setyo Budiyanto diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
     
    Kepemimpinannya dinanti-nantikan untuk membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat KPK dalam lima tahun ke depan.
     
    Baca Juga:
    BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • DANA Jadi E-Wallet Paling Banyak Untuk Transaksi Judi Online

    DANA Jadi E-Wallet Paling Banyak Untuk Transaksi Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pemerintah masih mendeteksi adanya penggunaan dompet digital sebagai metode transaksi judi online (judol).

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencatat DANA menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan dengan persentase 25,68%, diikuti oleh GoPay yang mencatatkan 24,84%. 

    LinkAja menyusul dengan 21,47%, sementara OVO memiliki porsi sebesar 21,26%. Penggunaan Sakuku dan ShopeePay lebih kecil, masing-masing dengan persentase 2,32% dan 2,11%.

    Maka dari itu, Meutya menuturkan pihaknya meminta kepada perusahaan e-wallet yang dipakai untuk giat judi online untuk memberantas hal tersebut.

    “Kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan (penggunaan untuk judi online) di e-wallet mereka masing-masing,” kata Meutya saat konferensi pers capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Komdigi, Kamis (21/11/2024). 

    Tak hanya e-wallet, Meutya mengatakan bahwa masih ada sekitar 600-an rekening yang berkaitan dengan judi online (judol). Saat ini rekening tersebut sedang diajukan untuk dilalukan pemblokiran.

    Meutya menyampaikan dilakukannya pengajuan pemblokiran rekening karena rekening bank merupakan nadi dari judi online. Maka dari itu, pemerintah sedang menggalakan hal tersebut dengan melakukan kerja sama bersama OJK dan Bank Indonesia.

    Lebih lanjut, Meutya menuturkan bahwa pemerintah sedang memantau seluruh bank dan salah satu yang paling dipantau adalah BCA. 

    “Teman-teman di industri bank juga untuk membantu, kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” ujarnya.

    Tercatat sedari Agustus 2023 hingga November 2024 berdasarkan catatan desk pemberantasan perjudian daring, terdapat 517 rekening bank BCA yang diajukan untuk di blokir karena terindikasi judi online.

    Posisi BCA diikuti oleh BRI dengan 126 rekening, Mandiri dengan 75 rekening, BNI dengan 58 rekening, dan CIMB Niaga dengan 24 rekening.

    Kemudian terdapat BSI dengan 12 rekening, Danamon dengan 3 rekening, dan 6 bank lainnya yaitu Sinarmas, Permata, Maybank, Seabank, Paninbank, dan Mega Bank yang masing masing 1 rekening.

    Daftar E-Wallet yang Terdeteksi dalam Transaksi Judi Online

    Berikut daftar dan porsi e-wallet yang terdeteksi dalam transaksi judi online:

    DANA: 25,68%
    GoPay: 24,84%
    LinkAja: 21,47%
    OVO: 21,26%
    Sakuku: 2,32%
    ShopeePay: 2,11%