Kementrian Lembaga: OJK

perlunya standar pelaporan keuangan yang lebih transparan untuk mencegah klaim ramah lingkungan yang menyesatkan yang dikenal sebagai praktik ‘greenwashing’Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya standar pelaporan keuangan yang lebih transparan untuk mencegah praktik “greenwashing” sehingga diharapkan alokasi modal, investasi dan pembiayaan benar-benar diarahkan pada keberlanjutan lingkungan.

Greenwashing adalah sebuah strategi untuk membuat orang percaya bahwa suatu perusahaan menjalankan praktik melindungi lingkungan atau ramah lingkungan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

“Pertumbuhan pesat produk keuangan berkelanjutan menyadarkan kita atas kebutuhan mendesak akan perlunya standar pelaporan keuangan yang lebih transparan untuk mencegah klaim ramah lingkungan yang menyesatkan yang dikenal sebagai praktik ‘greenwashing’,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di Jakarta, Kamis.

Dalam Webinar The Greenwashing Trap: How to Build Public Awareness, Mirza menuturkan greenwashing adalah praktik memasarkan produk atau jasa keuangan yang seolah-olah ramah lingkungan atau selaras dengan mitigasi perubahan iklim dibandingkan kondisi faktualnya.

Menurut dia, dibutuhkan transparansi dari industri jasa keuangan yang perlu diimbangi dengan pemahaman publik atas praktik greenwashing. OJK menyakini transparansi yang lebih baik akan menjadi fondasi dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan produk keuangan hijau di pasar global.

Pada 2017, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

POJK tersebut antara lain mengatur tentang kewajiban penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, dan kewajiban penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan.

POJK itu juga mengatur tentang kewajiban menyampaikan laporan berkelanjutan (sustainability report) bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. POJK tersebut juga mewajibkan kepada industri jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada 2024, OJK dengan didukung oleh pemangku kepentingan menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung target Net Zero Emission.

OJK juga telah menerbitkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) ​sebagai bentuk dukungan kebijakan dari OJK untuk pengelolaan risiko perubahan iklim.

CRMS merupakan kerangka terpadu yang meliputi ​aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Kerja sama antar-regulator, lembaga jasa keuangan, investor, masyarakat luas atau kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan dapat diukur dengan lebih membumi daripada laporan keberlanjutan yang disampaikan oleh industri jasa keuangan.

“Acara kita hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai praktik greenwashing di industri jasa keuangan termasuk penjelasan tentang konsep, tipe, dampak serta rekomendasi untuk mencegah praktik tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan wawasan bermanfaat bagi seluruh hadirin dan meningkatkan kesadaran atau awareness,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kenapa demandnya tidak banyak? Karena berbagai peraturan itu masih perlu didorong supaya ada memang batas atas dari berbagai industri batas atas dari emisi, yang mana kalau kita lihat di luar negeri batas atas itu ada di berbagai sektor industri

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, perlu ada batas atas emisi di tiap sektor industri untuk meningkatkan permintaan (demand) terhadap kredit karbon di bursa karbon.

“Kenapa demandnya tidak banyak? Karena berbagai peraturan itu masih perlu didorong supaya ada memang batas atas dari berbagai industri batas atas dari emisi, yang mana kalau kita lihat di luar negeri batas atas itu ada di berbagai sektor industri,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di Jakarta, Kamis.

Dalam Webinar The Greenwashing Trap: How to Build Public Awareness itu, Mirza menuturkan saat ini volume dan nilai perdagangan di bursa karbon masih perlu ditingkatkan karena permintaannya tidak banyak.

Dalam rangka meningkatkan nilai dan volume perdagangan di bursa karbon, ia mengatakan harus tercipta permintaan dari pelaku usaha di berbagai sektor terhadap kredit karbon.

Untuk itu, selain perlu ada aturan mengenai batas atas emisi di tiap sektor industri, menurut Mirza, perlu juga ada carbon tax, yakni insentif dan disinsentif.

“Karena kalau tidak ada batas atasnya dan tidak ada disinsentif, jika melanggar maka demand-nya terhadap kredit karbon tidak terjadi,” ujarnya.

OJK mendorong semua pemangku kepentingan untuk belajar praktik terbaik dari berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh berbagai negara dalam menurunkan emisi gas rumah kaca guna memenuhi komitmen terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

“Kredit karbon Indonesia memang sebaiknya harus terjadi, baik itu dari volume maupun dari yang berbagai sektor industri lain agar supaya emisi dari berbagai sektor itu bisa turun, dan untuk itu maka ayo kita dorong bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 27 September 2024, nilai perdagangan bursa karbon telah mencapai Rp37,06 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Dajajadi, menyebutkan bahwa total volume perdagangan karbon mencapai 613.894 tCO2e.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024