Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Tarik Minat Investor, Industri Nasional Didorong Implementasikan Prinsip GCG – Halaman all

    Tarik Minat Investor, Industri Nasional Didorong Implementasikan Prinsip GCG – Halaman all

    Industri nasional didorong menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 17:07 WIB

    dok.

    Semen Indonesia mencatat laba bersih semester I 2022 naik 4,4 persen menjadi Rp 829 miliar. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri nasional didorong menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), sebagai upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

    Corporate Secretary PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), Vita Mahreyni mengatakan, perseroan berkomitmen menjalankan operasional bisnis dengan berpegang pada lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

    Menurutnya, perseroan secara konsisten melakukan pengukuran terhadap kualitas GCG melalui penilaian dan evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG yang mengacu pada Peraturan Kementerian BUMN, ACGS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya.

    Ia menyebut, penerapan GCG merupakan bentuk tanggung jawab SIG untuk melindungi hak-hak yang melekat pada para investor, sehingga kepercayaan terhadap Perusahaan dapat terawat dengan baik.

    “Implementasi GCG turut berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia yang diharapkan dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Vita dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Atas langkah SMGR mempratikan GCG, perseroan dapat penghargaan Best State-Owned Enterprises dan Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

    The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award 2024 merupakan ajang pengakuan dan penghargaan bagi perusahaan yang telah menunjukkan komitmen terpuji dalam menerapkan praktik GCG.

    Penilaian dilakukan terhadap 200 emiten berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar (Big Cap) dan menengah (Mid Cap) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan metode penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur keberadaan para influencer atau pemengaruh finansial di media sosial (medsos).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mulanya menjelaskan bahwa tantangan utama dalam era digital adalah banyaknya misinformasi dan disinformasi yang tersebar melalui media sosial.

    Wanita yang akrab disapa Kiki itu pun menyoroti fenomena financial influencer atau finfluencer yang kerap merugikan masyarakat.

    Finfluencer disebut kerap menyatakan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu yang bukan keahlian mereka.

    Ketika kemudian ada kerugian yang muncul karena pernyataan yang mereka buat, masalah pun timbul.

    Ia mengungkapkan bahwa fenomena finfluencer ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian bagi regulator sektor keuangan di berbagai negara.

    Di berbagai negara, para fininfluencer di media sosial itu sudah mulai diatur.

    OJK, sebagai regulator di sektor keuangan Indonesia, kini sedang dalam proses menyusun regulasi yang akan mengatur keberadaan finfluencer di media sosial.

    “Saat ini kami sedang dalam proses untuk bagaimana mengatur agar influencer ini kalaupun muncul harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat,” kata Kiki usai acara “OJK Apresiasi Media Massa 2024” di Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan Kiki adalah insiden yang terjadi di Indonesia Timur.

    Finfluencer tersebut mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam sebuah produk yang ternyata berujung pada investasi bodong.

    Terkait dengan finfluencer mana saja yang sudah masuk radar OJK, Kiki belum bisa menyebutkannya. Namun, ia memastikan pihaknya sudah menengarai siapa orang-orangnya.

    “Kami sudah menengarai orang-orang yang kemudian kalau membuat statement, sering menimbulkan banyak pertanyaan dan sebagainya,” ujar Kiki.

    “Tapi kadang-kadang juga yang kita lihat juga, misalnya dia seolah-olah independen, tapi sebetulnya dia terhubung dengan satu penyedia jasa keuangan yang kemudian mengambil keuntungan dari statement-statement (yang dibuat),” sambungnya.

    Ia berharap regulasi soal pengaturan terhadap keberadaan finfluencer di media sosial ni dapat diluncurkan pada tahun depan.

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024):

    1. Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) 2025

    PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Setelah melewati fase kritis, industri penerbangan baik di dalam negeri maupun secara global mengalami masalah ketersediaan pesawat. Indonesia misalnya, hanya mengoperasikan sekitar 390 pesawat sepanjang tahun ini. Padahal sebelum Covid-19 atau pada 2019, jumlah burung besi yang beroperasi mencapai 700 unit.

    Padalah jumlah penumpang terus mengalami pemulihan sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun lalu misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 78,28 juta penumpang pesawat di Indonesia, naik 31,21% dibandingkan dengan 2022 sekitar 59,66 juta penumpang.

    Sementara itu sepanjang Januari – Oktober 2024, jumlah penumpang domestik Indonesia telah menyentuh 53,54 juta orang. Sedangkan perjalanan internasional telah melayani 15,71 juta penumpang. Artinya, penumpang penerbangan di Indonesia telah mencapai 69,25 juta penumpang dalam 10 bulan 2024.

    2. Cari Dana Segar, Emiten Kantongi Restu Private Placement

    Sejumlah emiten mengantongi restu private placement jelang pengujung tahun untuk mencari dana segar di pasar modal.

    Terbaru, pemegang saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyetujui rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MBMA di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, pemegang saham MBMA menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dana hasil IPO yang dihimpun pada April 2023 akan dialokasikan untuk belanja modal pembangunan pabrik high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan pembiayaan segera.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah strategis MBMA untuk memperkuat posisi kami dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendraan bermotor listrik,” kata Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Greviartana Wijaya lewat siaran pers, Jumat (6/12/2024).

    Merujuk keterbukaan informasi MBMA, perseroan bakal melepaskan hingga 10,79 miliar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, yang akan diterbitkan dari saham portepel dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rencana private placement ini mesti diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat persetujuan RUPSLB hari ini.

    3. BPR Diterpa Gelombang Bank Bangkrut hingga Kredit Bermasalah Tinggi

    Industri bank perekonomian rakyat (BPR) diterpa gelombang bank bangkrut hingga kredit bermasalah tinggi sepanjang tahun ini. Setidaknya, 17 bank bangkrut dan tren kredit bermasalah terus menanjak.

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pencabutan izin usaha BPR Duta Niaga ini menambah jumlah bank bangkrut sepanjang tahun ini menjadi 11.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Langkah OJK mencabut izin BPR Duta Niaga bukan datang tiba-tiba. OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 15 Januari 2024 karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12%, cash ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta tingkat kesehatan (TKS) BPR dalam predikat Tidak Sehat.

    4. Presiden Korea Selatan Makin Terpojok ke Ujung Pemakzulan

    Jabatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol makin di ujung tanduk setelah pemimpin partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbalik mendukung penangguhan tugas sang kepala negara.

    Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan bahwa presiden akan mengambil keputusan radikal lagi seperti tindakan Yoon dalam mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu.

    “Mengingat fakta terbaru yang terungkap, saya yakin kita perlu segera menghentikan Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han dalam pertemuan darurat di Majelis Nasional pada Jumat (6/12/2024), seperti dikutip Yonhap News.

    Pernyataan ini berubah 180 derajat pada awal pekan ini setelah Han mengatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan.

    Han juga mengungkap bahwa Yoon pada Kamis telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung menahan tokoh-tokoh politik utama dengan menuduh mereka sebagai pasukan “anti-negara” dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

    5. Suara Hati Pengusaha Tambang soal Proyek DME Batu Bara

    Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih saja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

    Padahal, penghiliran batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena ditargetkan bisa menjadi alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor.

    Tak hanya itu, beragam pemanis juga disiapkan pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek DME yang tahapan groundbreaking-nya bahkan ketika itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022.

    Kini, di era pemerintahan baru, penghiliran menjadi salah satu dari delapan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Batu bara menjadi bagian dari 28 komoditas prioritas yang masuk dalam peta jalan penghiliran yang tengah disempurnakan pemerintah, selain sektor mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Namun, Indonesian Mining Association (IMA) menilai penghiliran batu bara menjadi DME masih sulit dilakukan lantaran dinilai belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan penghiliran batu bara memerlukan biaya yang tidak sedikit.

  • OJK Rancang Aturan Finfluencer untuk Lindungi Konsumen dari Investasi Bodong

    OJK Rancang Aturan Finfluencer untuk Lindungi Konsumen dari Investasi Bodong

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan terkait keberadaan financial influencer (finfluencer), yaitu pemengaruh yang membahas topik keuangan. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat promosi keuangan yang tidak bertanggung jawab.

    “Saat ini kami sedang dalam proses mengatur keberadaan finfluencer. Jika mereka muncul, mereka harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Friderica menuturkan fenomena finfluencer tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Mereka memiliki pengaruh besar melalui jumlah pengikut yang signifikan di media sosial dan kerap mempromosikan produk investasi atau asuransi.

    “Fenomena ini sudah menjadi perhatian regulator sektor keuangan di seluruh dunia karena munculnya influencer yang membahas keuangan,” ungkapnya.

    Menurut Friderica, finfluencer dapat membantu masyarakat memahami edukasi keuangan. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko dari oknum yang memanfaatkan popularitas mereka untuk mempromosikan investasi ilegal. Dengan demikian, perlu ada aturan dari OJK yang tengah dirancang untuk finfluencer.

    “Terkadang, mereka memberikan informasi tanpa memiliki keahlian yang memadai,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti kasus di wilayah Indonesia timur. Saat itu, seorang influencer terkenal mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tetapi akhirnya terbukti sebagai investasi bodong.

    “Hal seperti ini yang ingin kami cegah,” imbuh Friderica.

    OJK berharap aturan yang dirancang untuk finfluencer dapat meningkatkan tanggung jawab para finfluencer dalam menyampaikan informasi keuangan serta melindungi konsumen dari potensi kerugian.

  • Dorong Penguatan Peran di Daerah, OJK Operasikan Kantor di Banten

    Dorong Penguatan Peran di Daerah, OJK Operasikan Kantor di Banten

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen. OJK juga aktif mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui penambahan keberadaan Kantor OJK di berbagai wilayah di Indonesia.

    Untuk mendukung upaya tersebut, OJK meresmikan Kantor OJK Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Letnan Djidun No.35, Kota Serang, pada Jumat (6/12/2024) sekaligus mengukuhkan Kepala OJK Provinsi Banten yang dijabat Adi Dharma.

    Peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa, anggota Komite 4 DPD-RI Provinsi Banten Habib Ali Alwi, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, serta perwakilan dari pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Banten.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK Daerah dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat pengawasan industri jasa keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    “Kantor OJK Provinsi Banten merupakan kantor perwakilan baru pertama yang didirikan oleh OJK sejak OJK terbentuk pada tahun 2014. Pembentukan Kantor OJK Provinsi Banten merupakan wujud komitmen OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen serta memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang,” ungkap Mahendra dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara mengapresiasi keberadaan OJK di Provinsi Banten dan mendukung upaya OJK untuk memperkuat peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

    “Kami menyambut baik peresmian Kantor OJK Provinsi Banten dan berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Banten dan OJK dapat terjalin untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital saat ini,” kata Usman.

    Asal tahu saja, Kantor OJK Provinsi Banten bertanggungjawab atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di empat kota dan empat kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

    Hingga kuartal III-2024, jumlah lembaga keuangan di bidang perbankan di wilayah Provinsi Banten tercatat sebanyak 1 Kantor Pusat Bank Umum Konvensional, 83 Kantor Wilayah dan Cabang Bank Umum Konvensional, 31 Kantor Wilayah dan Cabang Bank Umum Syariah, 61 Kantor Pusat Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta 75 Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR dan BPRS.

    Sementara itu, tercatat ada 1.034 jaringan kantor lembaga jasa keuangan non-bank di Provinsi Banten yang terdiri dari 68 jaringan kantor sektor Pasar Modal, 182 jaringan kantor sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta 784 jaringan kantor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

    Sebagaimana diketahui, Kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi program dan kebijakan, peningkatan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, serta memberikan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.

    Kehadiran Kantor OJK di Provinsi Banten diharapkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan semakin optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Provinsi Banten.

    (rah/rah)

  • Penetrasi Masih Rendah, Industri Asuransi Syariah Garap Pasar Anak Muda  – Halaman all

    Penetrasi Masih Rendah, Industri Asuransi Syariah Garap Pasar Anak Muda  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Choirul Arifin 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia memiliki potensi pasar asuransi yang sangat besar karena populasi penduduk yang tinggi serta usia generasi muda yang besar.

    Hal ini membuka peluang bagi industri asuransi meningkatkan penetrasinya sembari terus melanjutkan edukasi dan literasi asuransi ke masyarakat.

    “Potensi penetrasi asuransi syariah sangat besar di Indonesia karena saat ini penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Fokus kita ke depan adalah garap produk asuransi yang lebih simpel dan terjangkau,” ungkap Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin di acara konferensi pers di Jakarta baru-baru ini.

    Mengutip data OJK, adopsi gaya hidup syariah di Indonesia meningkat 39 persen. Hal ini memberikan harapan meningkatnya pula minat masyarakat membeli polis asuransi syariah saat ini dan ke depan.

    Dia mengatakan, produk asuransi seperti unit link pasarnya masih bagus di Indonesia tapi produk jenis ini tidak untuk semua segmen.

    Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia menambahkan, berdasar Data per September 2024 total klaim nasabah ke perusahaan mencapai Rp13.6 triliun, naik 4 persen dari periode yang sama di 2023.

    Data klaim ini berasal dari 1,1 juta klaim asuransi jiwa dan kesehatan. Dari total pendapatan premi perusahaan, 77 persen diantaranya dikontribusikan oleh produk unitlink.

    Sementara, tingkat solvabilitas perusahaan atau risk based capital (RBC) mencapai 476 persen. Sementara aturan OJK mewajibkan minimum RBC di 120 persen.

    Menurut Karin, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar klaim dalam jangka panjang.

    Di sisi lain, total pendapatan premi perusahaan per September 2024 mencapai Rp15,5 triiliun atau naik 4,4 persen dari periode yang sama di 2023.

    Kenaikan ini berasal dari kenaikan pendapatan premi bisnis baru 7 persen dan kenaikan premi produk tradiisional. Sementara, total aset perusahaan mencapai Rp61,6 triliun.

    Produk asuransi kesehatan yang dirilis di Mei 2024 lalu turut berkontribusi pada pendapatan premi perusahaan di 2024.

    Karin menambahkan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, pihaknya akan terus keluarkan inovasi produk dan layanan.

    “Untuk menjaga pertumbuhan kami akan lakukan segmentasi nasabah untuk melihat peluang pasar yang masih terbuka lebar dan kita masuk ke sana misalnya nasabah gen Z,” ujarnya.

    Dia mengatakan, saat ini nasabah yang dimiliki masih didominasi nasabah keluarga. 
    “Umumnya mereka baru beli asuransi saat mulai berkeluarga,” beber Karin.

    “Ke depan kita ingin garap lebih serius ke segmen anak muda dengan inovasi produk yang lebih simpel dan terjangkau,” imbuhnya.

     

     
     

  • Ini 3 Tuntutan Serikat Pekerja XL untuk Transparan Merger

    Ini 3 Tuntutan Serikat Pekerja XL untuk Transparan Merger

    Jakarta –

    Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) melakukan cuti massal pada hari ini, Jumat (6/12/2024) menuntut transparansi proses merger. Terdapat tiga tuntutan dari pegawai XL Axiata kepada induk perusahaan, Axiata.

    Ketua Serikat Pekerja XL Axiata Mustakim mengatakan tercatat sejauh ini ada 1.100 serikat pekerja XL Axiata yang cuti massal secara nasional.

    Inilah tiga tuntutan Serikat Pekerja XL Axiata:

    Bahwa pada prinsipnya kami memahami bahwa proses merger ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja industri Telekomunikasi terutama layanan yang optimal untuk masyarakat di seluruh tanah air.Mengacu point 1 di atas, SPXL mengharapkan dan mensyaratkan bahwa proses merger ini juga memberi dampak positif kepada karyawan sebagai komponen penting dan stakeholder kunci dalam layanan telekomunikasi.Sampai saat ini, kami belum menerima dengan jelas dan detail bagaimana rencana, perlakuan, kedudukan dan nasib karyawan setelah merger.

    Terkait poin nomer 3, SPXL sudah beberapa kali meminta kejelasan informasi lewat audiensi langsung dengan Group Management Axiata Berhard, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT XL Axiata, Tbk, email, surat maupun momentum Townhall.

    “Namun informasi yang didapatkan masih juga belum diberikan,” tutur Mustakim kepada detikINET, Jumat (6/12/2024).

    Mustakim menjelaskan bahwa adanya respon ini menimbulkan keresahan yang nyata yang dirasakan oleh karyawan.

    “Dikhawatirkan hal ini berdampak kepada produktivitas bahkan mundurnya mayoritas karyawan untuk bergabung bersama institusi merger yang baru,” ungkapnya.

    Terkait ketidakjelasan informasi dari induk perusahaan terkait proses merger dan berpotensi berdampak pada pegawai, Serikat Pekerja XL Axiata telah menyampaikan persoalan tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan, dan DPR.

    “Kami menyampaikan pesan kepada Kemnaker, Komdigi, OJK dan DPR RI agar dapat bersama-sama kami mengawal dan mengawasi proses merger ini berada pada jalur yang benar, menjadikan aspirasi SPXL sebagai perhatian utama,” ungkap Mustakim.

    “Kami juga menerima informasi bahwa dalam waktu dekat rencana merger akan disampaikan ke OJK dan pihak terkait lainnya, sementara itu belum ada kejelasan yang disampaikan resmi dan detail kepada karyawan,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Begini Cara OJK Pastikan Disabilitas Punya Rekening Bank hingga Kredit

    Begini Cara OJK Pastikan Disabilitas Punya Rekening Bank hingga Kredit

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan pedoman untuk pelaku jasa keuangan agar memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas mendapatkan akses keuangan. Buku itu bertajuk “Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya.”

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan masih banyak disabilitas yang belum mendapatkan akses keuangan. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per 2023, baru 24,3% disabilitas yang memiliki rekening bank.

    “Kalau kita melihat pada tahun 2023, menurut data Susenas, hanya 24,3% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank, dan juga hanya 1,1% penyandang disabilitas dalam kelompok usia tersebut yang menggunakan internet dan bisa mengakses layanan keuangan seperti e-banking,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu dalam pesta Inklusif Keuangan dengan tema Setara dan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Tidak hanya itu, disabilitas yang memiliki rekening bank tersebut sebesar 57,8% berada di Pulau Jawa dan 60,3% di wilayah perkotaan. Jadi menurutnya akses layanan keuangan kepada disabilitas belum maksimal ke semua daerah.

    Kemudian penyandang disabilitas masih terbatas mendapatkan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan. Pada 2023 saja angkanya baru 14,2% dari rumah tangga dengan disabilitas yang memiliki akses kredit, lebih rendah dibandingkan 20,1% rumah yang non disabilitas.

    “Jadi kalau kita melihat dengan semangat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan juga Peraturan Pemerintah tentang perencanaan penyelenggaraan evaluasi terhadap kehormatan, penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas, rasanya kita semua harus terpanggil untuk memberikan akses yang sama terhadap saudara-saudara penyandang disabilitas,” terangnya.

    Kiki menyebut banyak sekali hambatan disabilitas untuk mengakses layanan perbankan hingga asuransi. Apalagi di zaman digitalisasi ini masih banyak fitur yang belum ramah akan disabilitas.

    “Tadi digambarkan kalau seorang remaja yang normal, mengedipkan mata itu suatu hal yang biasa, tetapi buat saudara-saudara yang netra, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi kami juga mohon dari teman-teman dari PUJK memikirkan cara-cara untuk memberikan layanan kepada saudara yang difabel,” jelasnya.

    Oleh sebab itu OJK meluncurkan buku pedoman untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) agar dapat memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas guna mendapat akses keuangan. Dalam buku itu, PUJK diberikan pengarahan apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan fasilitas fisik maupun digital bagi disabilitas.

    “Jadi ini adalah petunjuk atau pedoman untuk PUJK memberikan akses setara untuk disabilitas berdaya, baik itu aksesibilitas untuk secara fisik, aksesibilitas secara digital, aksesibilitas kepada dokumen, sensitivitas untuk memberikan layanan dan juga petunjuk lainnya,” terangnya.

    (ada/kil)

  • Dewan Komisioner: OJK sudah mengampu lebih banyak amanah UU P2SK

    Dewan Komisioner: OJK sudah mengampu lebih banyak amanah UU P2SK

    diharapkan dengan itu maka anomali transaksi itu bisa diketahui pada kesempatan pertama dan tindakan-tindakan mitigasinya bisa segera dilakukan

    Purwokerto (ANTARA) – Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Issabella Watimena mengatakan OJK hingga saat ini sudah mengampu lebih banyak amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Kemudian juga sudah ada pendelegasian wewenang pengawasan kepada Kantor OJK daerah,” kata Sophia Issabella Watimena usai acara Pengukuhan Kepala Kantor OJK Purwokerto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

    Dalam hal ini, Haramain Billady dikukuhkan sebagai Kepala OJK Purwokerto menggantikan Riwin Mirhadi yang mendapat amanah baru sebagai Analis Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Perencanaan Keuangan OJK.

    Lebih lanjut, Sophia mengatakan dengan mekanisme pengawasan dan penguatan infrastruktur sistem, semua insan OJK di daerah diharapkan bisa melaksanakan amanahnya dengan baik, terutama terkait literasi dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat juga menjadi program yang tidak tertinggal.

    Dia pun menyinggung sambutan Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar dalam acara pengukuhan tersebut.

    “Tadi Pak Pj memberi perhatian terkait judol (judi online), dan ini tentunya sudah menjadi perhatian OJK bekerja sama dengan Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal). Tentunya tidak lupa di Purwokerto dan daerah Jawa Tengah seluruhnya, kita perlu menguatkan upaya-upaya untuk memerangi hal itu,” katanya.

    Terkait dengan upaya yang telah dilakukan OJK dalam memerangi judol, dia mengatakan sebagai salah satu lembaga yang ada di Satgas Pasti, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menutup ribuan rekening yang berkaitan dengan judol.

    Selain itu, kata dia, OJK juga telah mendorong perbankan untuk melakukan peningkatan kecerdasan (enhanced intelligence) dan menjalankan “Know Your Customer (KYC)” atau mengenali konsumen dengan baik.

    “Jadi diharapkan dengan itu maka anomali transaksi itu bisa diketahui pada kesempatan pertama dan tindakan-tindakan mitigasinya bisa segera dilakukan,” katanya.

    Menurut dia, OJK juga sudah membuka Anti Scam Center di Wisma Mulia Jakarta, yang didukung oleh puluhan bank.

    “Diharapkan dengan itu (Anti Scam Center), transaksi anomali bisa segera diketahui dan bisa dikoordinasikan oleh bank-bank yang sudah turut mendukung Anti Scam Center itu, dan tentunya bukan cuma perbankan, juga e-wallet (dompet digital) sudah turut bekerja sama di Anti Scam Center tersebut,” kata Sophia.

    Sementara itu, Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady mengatakan selaku pejabat baru, pihaknya siap bersinergi dengan berbagai pihak di wilayah Banyumas Raya sesuai pesan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner dan Pj Bupati Banyumas terkait dengan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Banyumas Raya.

    “Tentu saja bagaimana OJK bisa berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi daerah karena kami ingin kehadiran OJK di sini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Perencanaan Keuangan OJK.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar mengharapkan OJK lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

    Selain itu, dia juga menyoroti keberadaan judol yang makin meresahkan masyarakat, termasuk pinjaman daring (pinjaman online/daring) yang cara penagihannya dinilai tidak manusiawi.

    Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan OJK ikut mengintervensi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024