Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Pemerintah Dukung Penguatan Ekonomi Syariah untuk Dorong UMKM

    Pemerintah Dukung Penguatan Ekonomi Syariah untuk Dorong UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, syariah memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi.

    “Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya soal transaksi keuangan, tetapi juga nilai, kemitraan, pembagian risiko, dan kebermanfaatan sosial. Esensinya adalah tumbuh bersama, bukan menang sendiri,” ujar Maman dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025, pangsa aset keuangan syariah nasional telah mencapai 11,4 persen dari total aset industri keuangan dan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Indonesia bahkan menduduki peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Finance Development Report 2024, menegaskan peran strategisnya dalam keuangan syariah global.

    “Hal ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya memiliki peluang, tetapi juga kapasitas kepemimpinan dalam keuangan syariah global,” imbuhnya.

    Maman juga mengapresiasi diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. Regulasi tersebut menjadi langkah konkret untuk menyederhanakan proses pembiayaan, memperluas kolaborasi antar-lembaga keuangan dan pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan bagi pengusaha kecil.

    “Dengan adanya regulasi ini, pengusaha UMKM tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembiayaan, tetapi sebagai mitra pertumbuhan ekonomi yang harus diberdayakan secara serius,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Maman mengajak lembaga keuangan syariah agar tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan semata, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam pendampingan dan inovasi usaha.

    “Jadilah pendamping, pembuka akses pasar, dan penggerak inovasi. Karena kesejahteraan bukan sekadar kenaikan pendapatan, tetapi keberlanjutan usaha dan keberkahan hidup,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa UMKM merupakan segmen prioritas OJK yang terus mendapat dukungan melalui kebijakan penguatan literasi keuangan dan inklusi pembiayaan.

    “Sinergi antara OJK dan Kementerian UMKM adalah kunci untuk memastikan akses pembiayaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha kecil di Indonesia,” tutur Friderica.

    Dengan dukungan kebijakan, sinergi lintas lembaga, dan penguatan peran keuangan syariah, pemerintah optimistis ekosistem UMKM nasional akan semakin tangguh serta mampu menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial.

  • OJK Pastikan Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Tekanan Global

    OJK Pastikan Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Tekanan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga hingga Oktober 2025 meski perekonomian global tengah dilanda perlambatan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hasil asesmen internal menunjukkan sistem keuangan Indonesia masih solid dengan indikator fundamental yang stabil.

    “Rapat dewan komisioner bulanan OJK untuk Oktober 2025 menyimpulkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” ujar Mahendra dalam konferensi pers hasil RDKB Oktober 2025 di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Mahendra menjelaskan, ketahanan sektor keuangan Indonesia terjaga di tengah tekanan global, terutama akibat pelemahan aktivitas industri di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

    Di AS, kondisi pasar tenaga kerja mulai melemah, sementara sejumlah perusahaan besar menghadapi risiko gagal bayar di tengah ketidakpastian fiskal dan ancaman government shutdown.

    “Pasar tenaga kerja yang mulai tertekan, berlanjutnya government shutdown serta default beberapa perusahaan menjadi perhatian pasar. Pada sisi lain, Bank Sentral AS, The Fed, dinilai akan lebih akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan,” kata Mahendra.

    Sementara di Tiongkok, konsumsi domestik belum pulih sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 tercatat melambat, dengan penjualan ritel dan aktivitas properti yang masih menurun.

    “Ini mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik di ekonomi Tiongkok,” ujarnya.

    Meski ekonomi global melambat, Mahendra menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pada kuartal III 2025, ekonomi nasional tumbuh solid di level 5,04%, sementara purchasing managers index (PMI) manufaktur masih berada di zona ekspansi.

    “Ekonomi kita masih solid, tetapi permintaan domestik perlu terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.

    Mahendra menjelaskan, moderasi inflasi inti, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta tren positif pada indikator, seperti penjualan ritel, semen, dan kendaraan menjadi faktor yang perlu terus dijaga.

    Untuk itu, OJK berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif agar sektor jasa keuangan dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “OJK berkomitmen mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan nasional antara lain melalui perluasan akses pembiayaan,” tegas Mahendra.
     

  • Utang Pinjol Naik Capai Rp 90,99 T pada Kuartal III 2025

    Utang Pinjol Naik Capai Rp 90,99 T pada Kuartal III 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan industri pinjaman online (pinjol) tumbuh signifikan sebesar 22,16% secara tahunan (year on year/yoy) hingga mencapai Rp 90,99 triliun pada kuartal III 2025.

    “Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82%,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Selain sektor pinjol, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (PP) juga tumbuh 1,07% (yoy) menjadi Rp 507,14 triliun per September 2025, terutama ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 10,61% (yoy).

    Agusman menjelaskan bahwa profil risiko industri pembiayaan tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah bruto (NPF gross) sebesar 2,47% dan NPF net di level 0,84%.

    Sementara itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

    Untuk sektor modal ventura, pembiayaan tumbuh 0,21% (yoy) menjadi Rp 16,29 triliun, sedangkan di industri pegadaian, penyaluran pembiayaan meningkat tajam 30,92% (yoy) menjadi Rp 111,68 triliun per September 2025.

    Dari jumlah itu, produk gadai mendominasi dengan porsi Rp 93 triliun atau 83,28% dari total pembiayaan.

    Berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembiayaan buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan juga tumbuh pesat 88,65% (yoy) menjadi Rp 10,31 triliun dengan NPF gross sebesar 2,92%.
     

  • OJK: Kredit Rumah Tangga Kuartal III 2025 Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

    OJK: Kredit Rumah Tangga Kuartal III 2025 Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti pertumbuhan kredit perbankan ke sektor rumah tangga yang melemah pada kuartal III 2025.

    Mahendra mengungkapkan, kredit rumah tangga pada akhir bulan kesembilan tahun ini tumbuh sekitar 7,74 persen.

    Meskipun angka tersebut turun dibanding kuartal II 2025 maupun secara tahunan ketimbang periode sama di 2024, namun ia mengklaim bahwa laju konsumsi rumah tangga itu masih lebih tinggi dibanding catatan sebelum pandemi Covid-19.

    “Memang dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 10,38 persen menunjukkan angka yang lebih rendah. Namun kalau dibandingkan dengan angka pra pandemi di tahun 2019 dan sebelumnya yang tumbuh di bawah 7 persen yaitu 6,59 persen, maka angka sampai kuartal III 2025 yang 7,74 persen itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pra pandemi,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Lebih lanjut, Mahendra turut mengingatkan kenaikan tingkat kredit bermasalah, atau non performing loan (NPL) dari kredit konsumsi, khususnya terkait risiko kredit rumah tangga.

    “Di sisi lain, untuk risiko kredit sektor konsumsi rumah tangga cenderung sedikit meningkat, dengan NPL berposisi 2,53 persen per September,” ungkap dia.

  • Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,70 persen secara tahunan (YoY) pada akhir September 2025. Sehingga total penyaluran kredit hingga bulan kesembilan tahun ini mencapai Rp 8.162,8 triliun. 

    “Pada September 2025, kredit tumbuh sebesar 7,70 persen year on year. Agustus sebelumnya adalah sebesar 7,56 persen, menjadi Rp 8.162,8 triliun,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan jenis penggunaan, Dian melanjutkan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,18 persen. Fiikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,42 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,37 persen (YoY). 

    “Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 0,23 persen,” terang dia. 

    Dian juga turut menyoroti adanya penurunan suku bunga kredit rupiah sebesar 50 basis poin (bps) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di posisi 4,75 persen.   

    Dari sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 11,81 persen secara tahunan menjadi Rp 9.695,4 triliun. Adapun pertumbuhan DPK per Agustus 2025 tercatat sebesar 8,51 persen year on year.

    Rasio Alat Likuid

    OJK pun menganggap likuiditas industri perbankan pada September 2025 memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,47 persen dan 29,30 persen.

    “Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 205,94 persen,” imbuh Dian. 

     

     

  • KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik salah satu tersangka tersangka kasus (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori yang merupakan legislator Partai NasDem.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan upaya paksa dilakukan pada Selasa, 4 November. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan, ambulance hingga kursi roda.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas dua bidang tanah dan bangunan, dua mobil ambulance, dua unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor serta 18 kursi roda,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip Kamis, 6 November.

    Budi mengatakan aset ini disita penyidik karena diduga berasal dari korupsi dana CSR BI-OJK. “Dimana total nilai aset-aset dimaksud sekitar Rp10 miliar,” tegasnya.

    “Penyitaan dilakukan di Cirebon dari tersangka ST. Upaya paksa ini sebagai langkah progresif penyidik untuk mendukung pembuktian perkara sekaligus langkah awal yang positif dalam asset recovery yang optimum,” sambung Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Keduanya diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu kemudian ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga pembelian kendaraan roda empat.

  • Pemerintah Ungkap Aplikasi Sarang Judi Online di RI, Bukan TikTok-WA

    Pemerintah Ungkap Aplikasi Sarang Judi Online di RI, Bukan TikTok-WA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali melaporkan perkembangan penanganan praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan hasil penutupan situs dan pemblokiran konten sepanjang 20 Oktober hingga 2 November 2025.

    Meutya mengatakan Komdigi telah menutup total 2.458.934 konten dan situs terkait judi online. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari situs berbasis web yang mencapai lebih dari 2,1 juta konten.

    “Untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934 dengan jumlah situs 2,166 sekian-sekian juta,” ujar mutya dalam konferensi pers bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Berikut jumlah konten judi online (20 Oktober – 2 November 2025):

    File sharing: 123 ribu lebih

    Meta (Facebook, Instagram, dsb.): 106 ribu lebih

    Google & YouTube: 41 ribu lebih

    X (Twitter): 18.600 lebih

    Telegram: 1.942

    TikTok: 1.138

    Line: 14

    App Store: 3

    Meutya menegaskan pemerintah membutuhkan kolaborasi langsung dari para platform digital untuk mempercepat proses penyaringan otomatis konten judol tersebut.

    “Jadi ini juga kita minta kolaborasinya dari para platform untuk terus melakukan sensor terhadap situs-situs ataupun akun-akun konten-konten judi yang tersisip di dalam platform-platform tersebut,” jelasnya.

    Selain memblokir situs dan konten, Komdigi juga mengirim 23.604 rekening terindikasi terkait judi online kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Penelusuran rekening dianggap penting karena menjadi jalur utama aliran dana aktivitas judi.

    “Kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online” ujar Meutya.

    Pemerintah juga telah menyepakati penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendekatan internasional, termasuk melalui negara mitra dan platform global.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden dalam forum APEC, bahwa judi online merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dilakukan di dalam negeri.

    “Artinya tidak cukup tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam

    negeri tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset-aset dari tersangka Satori terkait kasus dugaan gratifikasi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan dilakukan pada Selasa (4/11/2025) terhadap sejumlah aset yang digunakan oleh yayasan penerima bantuan. Lokasi penyitaan berlangsung di Cirebon, Jawa Barat.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, 2 mobil ambulans, 2 (dua) unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor, serta 18 kursi roda,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi. Nilai total aset yang disita diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Untuk dua mobil ambulans, penyitaan dilakukan dalam bentuk penyimpanan sementara.

    Budi menambahkan, penyitaan ini merupakan langkah progresif penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara sekaligus menjadi tahapan awal dalam proses asset recovery.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Heri Gunawan dan Satori, yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2023.

    Berdasarkan hasil penyidikan, Heri Gunawan diduga menerima total Rp15,86 miliar, terdiri atas Rp6,26 miliar dari BI melalui Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Adapun Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar, yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lainnya.

    Dana hasil gratifikasi tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain penempatan deposito, pembelian tanah untuk pembangunan showroom, serta pembelian berbagai aset pribadi lainnya.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Selain itu, mereka juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

  • Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bojonegoro mendesak DPRD setempat untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan pendanaan yang mengancam keberlangsungan koperasi. Tanpa kejelasan dukungan finansial, koperasi-koperasi ini khawatir tak bisa terus beroperasi.

    Desakan tersebut disampaikan langsung perwakilan KDMP dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (5/11/2025). Mereka membawa delapan tuntutan konkret yang dinilai penting agar koperasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

    Juru Bicara KDMP se-Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini merupakan wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Salah satu tugas DPRD adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah aspirasi kami,” ujarnya.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi:

    Dukungan Alokasi CSR — KDMP meminta agar Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik daerah maupun swasta, dapat dialokasikan untuk permodalan dan pemberdayaan anggota koperasi.
    Penyertaan Modal APBD — Mereka mengusulkan adanya alokasi dana penyertaan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Kredit Bunga Rendah — KDMP mendesak DPRD melobi bank-bank Himbara agar menurunkan suku bunga kredit produktif menjadi sekitar 3–4 persen, lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 6 persen.
    Dukungan ASN — Pemerintah diharapkan memberikan dukungan moral dan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di KDMP yang sudah beroperasi.
    Kemitraan Strategis — KDMP meminta dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hak Prioritas — Pemberian hak istimewa dalam penyediaan barang dan jasa dengan mitra-mitra strategis.
    Kelonggaran Administrasi — Mereka berharap hasil pengecekan SLIK OJK atau BI terhadap pengurus dan pengawas koperasi tidak menjadi hambatan, mengingat sistem koperasi berbeda dengan usaha perorangan.
    Pengawasan Berkala — DPRD diminta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar KDMP tetap berjalan sesuai regulasi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah realistis. Ia menekankan bahwa dana CSR merupakan program sosial yang sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing perusahaan, sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki prioritas program sendiri.

    “Meski demikian, kami berharap masukan ini dapat ditindaklanjuti,” kata Lasuri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengetahui besaran anggaran CSR perusahaan di wilayahnya. Karena itu, ia mengusulkan agar DPRD menjadwalkan audiensi bersama perusahaan-perusahaan di Bojonegoro yang berpotensi memberikan CSR.

    “Ini catatan untuk berbagi. Pengentasan kemiskinan harus berjalan, dan KDMP juga harus bisa berjalan. Untuk penyertaan modal langsung ke KDMP, mekanismenya hanya bisa melalui BUMD dengan Perda, dan prosesnya lama,” tegas politisi PAN tersebut. [lus/beq]

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.