Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK Gelar Apresiasi Media Massa 2024 – Page 3

    OJK Gelar Apresiasi Media Massa 2024 – Page 3

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari menyampaikan pentingnya komunikasi dan informasi di era digital. Hal ini untuk menjawab tantangan adanya potensi misinformasi dan disinformasi yang bersumber dari pengaruh media sosial, finfluencer, dan overload informasi yang beredar.

    “Agar informasi yang diperoleh masyarakat akurat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan dukungan pemberitaan dari media massa. Media massa memegang peranan penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan reputasi industri jasa keuangan yang kredibel. Selain itu, media massa juga berperan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” kata Friderica.

    Lanjutnya, media massa juga berperan dalam menyampaikan kritik konstruktif dan membuka ruang dialog terhadap berbagai kebijakan dan program kerja OJK, sehingga berkontribusi untuk memastikan pelaku industri dan regulator bertindak sesuai dengan aturan dan menjaga kepentingan publik.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada media massa di daerah yang telah membantu OJK khususnya Kantor OJK Daerah untuk menyampaikan program, kebijakan dan informasi sektor jasa keuangan di daerah,” kata Friderica.

    Pemberian apresiasi OJK kepada media massa dinilai melalui jumlah pemberitaan positif terbanyak yang dibuat media massa mengenai OJK dan industri jasa keuangan dalam periode Oktober 2023 – September 2024. OJK mencatat terdapat 61.716 pemberitaan soal OJK dan Industri Jasa Keuangan.

    OJK senantiasa mendorong media massa untuk ikut serta dalam mewujudkan industri jasa keuangan yang terpercaya, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

  • Lowongan Kerja OJK Rekrutmen PCS dan PCT Ditutup Hari Ini, Simak Cara Daftar dan Syaratnya – Halaman all

    Lowongan Kerja OJK Rekrutmen PCS dan PCT Ditutup Hari Ini, Simak Cara Daftar dan Syaratnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi lowongan kerja OJK rekrutmen PCS angkatan 8 dan PCT angkatan 2 tahun 2024.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lowongan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dalam Program Rekrutmen Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 8 dan Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha (PCT) Angkatan 2 tahun 2024.

    Lowongan OJK rekrutmen PCS angkatan 8 dan PCT angkatan 2 ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan karyawan OJK dari sumber eksternal.

    “Pendaftaran resmi dibuka mulai 3 Desember (jam 08.00 WIB) hingga 8 Desember (jam 23.59 WIB) 2024,” tulis OJK dalam pengumumannya yang dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Lowongan PCS adalah pemenuhan SDM OJK dengan menjaring kandidat-kandidat terbaik dan berprestasi untuk lulusan D-IV/S1 dan S2 maupun S3 dari dalam dan luar negeri.

    Sementara, lowongan PCT adalah pemenuhan SDM OJK dengan menjaring kandidat-kandidat terbaik dan berprestasi lulusan D3.

    Bagi yang berminat mendaftar rekrutmen OJK ini, pelamar dapat mendaftar lowongan secara online melalui https://ojkpcs8pct2.shl.co.id/

    Adapun cara daftar dan syarat lowongan kerja OJK rekrutmen PCS dan PCT menurut laman resminya, sebagai berikut.

    Cara Daftar Lowongan OJK

    1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi OJK pada periode yang ditentukan.

    2. Pelamar wajib memiliki e-mail pribadi dan nomor telepon aktif untuk keperluan proses seleksi.

    3. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah atau dikoreksi setelah pengiriman.

    4. Dokumen wajib yang harus disiapkan meliputi:

    Pas foto berlatar merah:

    Laki-laki: kemeja putih, dasi merah marun tanpa jas.
    Perempuan: kemeja putih, hijab merah marun (jika berhijab).

    KTP asli, ijazah, dan transkrip nilai asli (termasuk Surat Keterangan Lulus jika ijazah belum diterbitkan).

    Curriculum Vitae (CV) terbaru.

    SKCK asli yang masih berlaku.

    Dokumen opsional:

    Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS).
    Surat pengalaman kerja.

    5. Pelamar dapat melakukan registrasi dan pendaftaran secara online dari tanggal 3 – 8 Desember 2024. Batas akhir unggah dan submit dokumen yang dipersyaratkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 Pk. 23:59 WIB.

    6. Jadwal kegiatan dan tanggal pengumuman hasil seleksi setiap tahap dapat dilihat pada Mekanisme Seleksi & Pengumuman.

    Syarat Umum Daftar Rekrutmen OJK

    1. Warga Negara Indonesia.

    2. Sehat secara jasmani dan rohani.

    3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum.

    4. Tidak mempunyai orang tua, mertua, anak, saudara kandung, dan/atau suami/istri yang bekerja sebagai Pegawai, Calon Pegawai, atau Tenaga Kerja PKWT di OJK.

    5. Bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di instansi/lembaga/perusahaan sebelumnya jika diterima menjadi calon pegawai OJK.

    6. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan OJK.

    7. Bersedia tidak hamil selama proses rekrutmen dan masa pendidikan (khusus wanita).

    8. Bersedia mematuhi setiap peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.

    9. Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Otoritas Jasa Keuangan, baik di pusat maupun daerah.

    10. Diutamakan memiliki prestasi nasional/internasional dan pengalaman berorganisasi di kampus dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan.

    Syarat Khusus Lowongan PCS 8 OJK

    1. Usia (per 1 Oktober 2024):

    Lulusan D-IV/S1: maksimal 29 tahun.
    Lulusan S2/S3: maksimal 33 tahun.

    2. Pendidikan:

    Lulusan D-IV/S1/S2/S3 dari:
    Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
    Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A.
    Perguruan Tinggi luar negeri.

    3. Jurusan/Bidang Studi:

    Ekonomi/Keuangan (termasuk Syariah).
    Akuntansi, Manajemen/Bisnis/Administrasi, Agribisnis.
    Hukum, Statistik, Matematika, Aktuaria.
    Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi, Data Science/Analytics.
    Komunikasi, Hubungan Internasional, Psikologi.
    Fisika, Kimia, dan seluruh program studi teknik.

    4. Kriteria Akademik:

    IPK minimal 3,00 (skala 4,00).
    Ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus disetarakan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    5. Kriteria Lainnya:

    Diutamakan memiliki pengalaman kerja dan/atau sertifikasi yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK.

    Syarat Khusus Lowongan PCT 2 OJK

    1. Usia (per 1 Oktober 2024):

    Lulusan D-III: maksimal 27 tahun.

    2. Pendidikan:

    Lulusan D-III dari:
    Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
    Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A.
    Perguruan Tinggi luar negeri.

    3. Jurusan/Bidang Studi:

    Ekonomi/Keuangan (termasuk Syariah).
    Akuntansi, Perpajakan.
    Manajemen/Bisnis/Administrasi.
    Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi.
    Seluruh program studi teknik.

    4. Kriteria Akademik:

    IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
    Ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus disetarakan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    5. Kriteria Lainnya:

    Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
    Diutamakan memiliki pengalaman kerja dan/atau sertifikasi yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK.

    (Tribunnews.com/M Alvian F)

  • Istilah Pinjol Dianggap Negatif, Kini Diganti Pindar

    Istilah Pinjol Dianggap Negatif, Kini Diganti Pindar

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenalkan kata baru untuk mengganti pinjol atau pinjaman online. Kata baru itu adalah pindar atau pinjaman daring.

    Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan perhatian dari masyarakat melalui penggantian singkatan pinjol menjadi pindar.

    Menurutnya, sebutan pinjol selama ini terkait dengan citra negatif atau ilegal. Pindar akan membedakan antara pinjol ilegal dan legal di masyarakat.

    “Betul Kami bukan pinjol yang meresahkan masyarakat, kami adalah pindar atau pinjaman daring yang berizin OJK. Kami akan meningkatkan edukasi ke masyarakat, terutama ke masyarakat usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan ultra mikro kecil, serta mengampanyekan manfaat yang telah diterima oleh para borrower UMKM dan ultra mikro kecil,” ucapnya kepada detikcom, saat dihubungi Sabtu (7/12/2024).

    Seperti diketahui, selama ini pinjol kerap menjadi istilah yang terasosiasikan dengan hal-hal negatif lantaran menjamurnya peredaran pinjol-pinjol ilegal di masyarakat. Bahkan jumlah pinjol legal jauh di bawah jumlah pinjol ilegal yang selama ini terus diblokir oleh otoritas.

    Mengutip data Satgas PASTI (sebelumnya satgas waspada investasi), sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri. Angka ini jauh di atas jumlah entitas pinjol legal atau berizin yang sampai saat ini menurut data OJK hanya berjumlah 97 perusahaan.

    Entjik menginginkan agar penggantian istilah pindar dapat dijadikan referensi untuk pinjol legal, meninggalkan istilah pinjol yang terasosiasikan dengan banyak hal negatif. Penggantian istilah ini juga telah didiskusikan dengan OJK.

    “Sudah didiskusikan dan diusulkan. OJK menyerahkan pada industri untuk penggantian nama ini,” ujar Entjik.

    Menurut catatan detikcom sebelumnya, Entjik menjelaskan saat ini pihaknya telah melakukan survei atau riset yang melibatkan masyarakat. Hasilnya, ada 3.972 istilah atau nama yang didapatkannya.

    Atas pergantian istilah pinjol tersebut, dia bilang seluruh industri sepakat untuk mengubahnya. Menurutnya, pinjol erat kaitannya dengan praktik ilegal. Dengan begitu, dia bilang nantinya masyarakat dapat membedakan antara pinjol dan fintech P2P lending yang berizin dari OJK.

    Dinilai Tidak Efektif

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai tidak mudah mengubah pandangan yang melekat pada pinjol, meskipun sebutannya kini diganti menjadi pindar.

    “Agak sulit, karena frasa dan kebiasaan masyarakat kita sejak pandemi, budaya online sudah begitu kuat. Jadi, apapun yang berbau online itu akan lebih mudah diterima dan diresapi oleh masyarakat. Kalau pun ada pindar, pasti orang akan mengasosiasikan dengan pinjaman online. Menurut saya tidak akan mengubah tingkat literasi, pengetahuan, maupun pemahaman dari pinjaman online,” terang Tauhid saat dihubungi detikcom pada Sabtu (7/12/2024) malam.

    Penggantian sebutan menjadi pindar, kata Tauhid, menjadi tidak efektif lantaran kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat adalah menjadikan pinjaman online sebagai pintu utama untuk melakukan pinjaman, ketimbang melalui jalur pinjaman konvesional seperti ke bank.

    “Sehingga, karena pinjol paling mudah, persyaratan ringan dan cepat, maka otomatis tidak akan efektif. Selain itu, tidak ada sesuatu yang prinsip dari pinjaman daring. Dari segi beban biaya ‘kan sama saja, bunganya sama, tidak ada ada yang membedakan. Menurut saya, tidak akan efektif walaupun dengan istilah-istilah yang ada,” papar Tauhid.

    Dengan kondisi bunga pinjaman online yang terlalu tinggi, sementara kapasitas ekonomi masyarakat saat ini sedang terbatas, Tauhid bilang hal ini akan berbahaya bagi masyarakat.

    “Karena bunganya tinggi, (uang) yang lari ke konsumsi menjadi barang dan jasa itu jauh lebih sedikit. Ini mengurangi aktivitas perekonomian, karena sebagian besar yang dibayar untuk jadi barang dan jasa itu sedikit sekali, yang sisanya adalah bunga. Bunga pinjaman itu menjadi katalisator untuk pendanaan yang larinya bukan ke sektor ril, tapi ke sektor keuangan yang tidak membuat ekonomi bergerak karena bunganya terlalu tinggi,” terang Tauhid.

    (hns/hns)

  • OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan

    OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. ANTARA/HO-OJK

    OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen, sekaligus mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui penambahan keberadaan kantor OJK di berbagai wilayah di Indonesia.

    Untuk mendukung upaya tersebut, OJK meresmikan Kantor OJK Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Letnan Djidun Nomor 35, Kota Serang, Jumat sekaligus mengukuhkan Kepala OJK Provinsi Banten yang dijabat Adi Dharma.

    “Kantor OJK Provinsi Banten merupakan kantor perwakilan baru pertama yang didirikan oleh OJK sejak OJK terbentuk pada tahun 2014. Pembentukan Kantor OJK Provinsi Banten merupakan wujud komitmen OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen serta memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Sabtu.

    Mahendra menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK daerah dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan industri jasa keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    Sementara itu Penjabat Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara mengapresiasi keberadaan OJK di Provinsi Banten dan mendukung upaya OJK untuk memperkuat peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

    “Kami menyambut baik peresmian Kantor OJK Provinsi Banten dan berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Banten dan OJK dapat terjalin untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital saat ini,” kata Usman.

    Peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa, anggota Komite 4 DPD-RI Provinsi Banten Habib Ali Alwi, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, serta perwakilan dari pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Banten.

    Sumber : Antara

  • Eks Danjen Kopassus Beri Pembekalan di Munas Dekopin – Halaman all

    Eks Danjen Kopassus Beri Pembekalan di Munas Dekopin – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (purn) AM Muchdi PR, memberikan pembekalan pada Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada 1-3 Desember 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

    Muchdi menyoroti soal pembaharuan SDM di Dekopin.

    “Masa sudah lima periode tidak diganti-ganti. Presiden saja dua periode sudah harus diganti, “ kata Muchdi PR, melalui siaran pers Dekopin secara tertulis, Sabtu (7/12/2024).

    Dalam Munas Dekopin itu, Priskhianto terpilih menjadi Ketua Umum baru secara aklamasi.

    Sementara Sri Untari Bisowarno, terpilih jadi Ketua Dewan Pengawas Dekopin.

    Hadir sejumlah tokoh nasional seperti Ridwan Hisjam, Arief Puyono dan Ketua Komisi XI Muhamad Misbakhun juga memberikan pengarahan pada peserta Munas. 

    Misbhakun membahas soal UU No P2SK sebagai UU Sektor Keuangan yang juga mengatur soal koperasi.

    Koperasi Simpan Pinjam yang melayani jasa keuangan non anggota harus dilakukan pengawasan OJK. Karena ini merupakan dana publik.

    Sehingga pengawasan harus dilakukan oleh otoritas keuangan.

    Sementara Koperasi Simpan Pinjam yang melayani anggota saja, maka fungsi pengawasan anggotalah yang menjadi kontrol koperasinya sendiri. 

    Arief Puyono juga menyoal dan memberikan contoh cerita negara-negara tetangga yang maju koperasinya seperti Singapura dan Thailand. Padahal, kata Arief, Thailand mengakui menjalankan roda koperasi pertaniannya mencontoh dari Indonesia.

    Priskhianto menyatakan pasca terpilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin dirinya langsung melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan rekomendasi munas, yaitu terciptanya rekonsiliasi.

    “Dalam waktu dekat saya akan road show ke beberapa daerah menemui dan berdiskusi dengan para anggota Dekopin di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkasnya.

     

     

     

  • Merger XL Axiata-Smartfren ‘Memanas’, Dirut Mundur dan Pegawai Cuti Massal

    Merger XL Axiata-Smartfren ‘Memanas’, Dirut Mundur dan Pegawai Cuti Massal

    Jakarta –

    Menjelang pengumuman hasil proses merger XL Axiata dan Smartfren dalam waktu dekat ini, suasana makin ‘memanas’. Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mendadak mundur dan serikat pekerja XL Axiata lakukan cuti massal.

    Rencana penggabungan dua operator seluler itu akan dilakukan akhir 2024. Namun di saat bersamaan, terjadi kegaduhan di internal perusahaan XL Axiata. Proses merger XL Axiata dan Smartfren ini dinilai tidak transparan sehingga berdampak munculnya berbagai persoalan.

    Proses Merger XL Axiata dan Smartfren

    para pemegang saham Smartfren dan XL Axiata, yakni PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data dan PT Bali Media Telekomunikasi (Sinar Mas) dan Axiata Group Berhad (Axiata), sepakat untuk memasuki babak baru rencana penggabungan kedua anak perusahaannya.

    Adapun kedua para pemegang saham Smartfren dan XL Axiata itu sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bersifat tidak mengikat, pada Rabu (15/5). Proses penjajakan tersebut digadang-gadang akan menemukan hasilnya di akhir tahun 2024. Jika merger XL Axiata dan Smartfren terwujud, maka jumlah operator seluler di Indonesia tinggal menyisakan tiga perusahaan.

    Kabar terakhir dari proses ini adalah Rabu, 24 Oktober 2024 yang lalu. Saat itu, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini di Sleman, DI Yogyakarta mengatakan proses due diligence untuk rencana merger XL Axiata-Smartfren akan berakhir. Proses merger diharapkan bisa rampung di akhir 2024 asalkan Komdigi dan OJK merespons cepat. Kedua pihak ingin merger bisa segera terlaksana. Bola nanti selanjutnya di tangan pemerintah.

    “Bahwa memang target penyelesaiannya akhir tahun ini ya. Tapi kembali lagi bahwa closing dari merger ini sangat ditentukan oleh approval dari 2 institusi yang paling mempengaruhi dari Kementerian Komdigi dan dari OJK,” kata Dian.

    CEO XL Axiata Mundur

    Gejolak internal operator seluler ini dimulai dengan mundurnya Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur & CEO XL Axiata yang sudah dijalaninya dari 2015. Kabar ini tentunya sangat mengejukan di tengah proses merger yang sedang dilakukan.

    Perempuan berhijab ini telah mengajukan permohonan pengunduran diri sejak 3 Desember 2024. Nantinya, pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif sejak diperoleh berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat.

    “Adapun alasan pengunduran diri beliau adalah karena alasan pribadi,” ucap Corporate Secretary XL Axiata Rany Astary Rachman.

    Namun rupanya berdasarkan informasi dari narasumber yang diterima detikINET, Dian tidak masuk kalkukasi dan line up sebagai calon ceo mergeco dan bahkan disinyalir dia tidak banyak dilibatkan dalam keputusan keputusan terkait rencana merger.

    Sementara itu, selama menjabat, Dian diketahui bikin gebrakan dengan menghadirkan fixed mobil covergence (FMC), pemberdayaan perempuan melalui Sisternet, dan XL Axiata tetap berkontribusi di tengah ekonomi yang menantang.

    Terkait isu tersebut, management XL Axiata untuk saat ini informasi masih mengacu pada keterbukaan informasi ketika Dian menyatakan mundur dari jabatan Presiden Direktur & CEO XL Axiata.

    “Mengenai pengunduran Ibu Dian, seperti yang kami sampaikan sebelumnya melalui informasi keterbukaan publik bahwa keputusan tersebut karena alasan pribadi,” kata Reza Mirza – Group Head Corporate Communications XL Axiata.

    Pegawai Cuti Massal

    Prahara yang terjadi di jajaran direksi seperti efek domino terhadap para karyawan. Direksi XL Axiata yang semestinya mengetahui proses penggabungan perusahaan, justru mengaku tidak mendapatkan informasi yang semestinya diketahui mereka. Hal ini yang menimbulkan ketidakjelasan nasib pegawai ke depannya jika merger diamini oleh para pemegang saham.

    Alhasil, Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) melakukan aksi cuti massal pada Jumat (6/12/2024). Langkah ini sebagai protes sekaligus tuntutan mereka agar proses merger XL Axiata dan Smartfren berjalan secara transparan.

    “Cuti massal ini menuntut transparansi merger yang jadi pangkal utama masalahnya tidak adanya kejelasan, keterbukaan informasi dari holding, yakni Axiata Malaysia,” ucapnya.

    Jika tuntutan SPXL ini tidak dikehendaki induk perusahaan, Axiata, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di kemudian hari.

    “Terkait dengan aksi SPXL, pada prinsipnya manajemen menghormati aspirasi karyawan. Dan, karena aksi mereka ditujukan ke Axiata, maka terkait subtansi, kami tidak berkompeten untuk menanggapinya. Silahkan ditanyakan ke Axiata,” ungkap Reza.

    (agt/agt)

  • GP Ansor Luncurkan Ansor Stokis untuk Perkuat UMKM

    GP Ansor Luncurkan Ansor Stokis untuk Perkuat UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meluncurkan program inovatif bertajuk Ansor Stokis, untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Langkah tersebut diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto.  

    Program Ansor Stokis dengan tema “Bersama RMS Menguatkan UMKM” akan resmi diluncurkan pada Minggu (8/12/2024), di Thamrin 10 Food & Creative Park, Jakarta.

    Peluncuran program Ansor Stokis tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda car free day (CFD).  

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor menjelaskan, program Ansor Stokis dirancang untuk mengakselerasi bisnis UMKM, khususnya yang dikelola oleh kader-kader Ansor.

    “Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. Dengan penguatan kelembagaan, UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).  

    Ia menambahkan, program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

    “Acara ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan jumlah UMKM sekaligus memperkuat mereka, sehingga dapat terus berperan aktif dalam perekonomian,” tambahnya.  

    Acara kolaborasi dengan PT Rukun Mitra Sejati (RMS) ini akan menghadirkan berbagai pihak, termasuk Kementerian UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perumda Pasar Jaya, Principle, dan masyarakat umum.

    Peserta juga akan diajak mengelilingi stan UMKM yang menampilkan beragam produk seperti kuliner, kerajinan tangan, dan konveksi.  

    Agenda ini mencakup pasar UMKM, diskusi pelaku UMKM bersama RMS dan Principle, serta aktivitas komunitas seperti memanah dan fun boxing. Hiburan dari Institut Musisi Jalanan juga akan memeriahkan acara.  

    Dengan peluncuran Ansor Stokis, GP Ansor optimistis UMKM mampu berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% dan memperkuat ekonomi nasional.
     

  • Tarik Minat Investor, Industri Nasional Didorong Implementasikan Prinsip GCG – Halaman all

    Tarik Minat Investor, Industri Nasional Didorong Implementasikan Prinsip GCG – Halaman all

    Industri nasional didorong menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 17:07 WIB

    dok.

    Semen Indonesia mencatat laba bersih semester I 2022 naik 4,4 persen menjadi Rp 829 miliar. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri nasional didorong menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), sebagai upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

    Corporate Secretary PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), Vita Mahreyni mengatakan, perseroan berkomitmen menjalankan operasional bisnis dengan berpegang pada lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

    Menurutnya, perseroan secara konsisten melakukan pengukuran terhadap kualitas GCG melalui penilaian dan evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG yang mengacu pada Peraturan Kementerian BUMN, ACGS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya.

    Ia menyebut, penerapan GCG merupakan bentuk tanggung jawab SIG untuk melindungi hak-hak yang melekat pada para investor, sehingga kepercayaan terhadap Perusahaan dapat terawat dengan baik.

    “Implementasi GCG turut berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia yang diharapkan dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Vita dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Atas langkah SMGR mempratikan GCG, perseroan dapat penghargaan Best State-Owned Enterprises dan Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

    The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award 2024 merupakan ajang pengakuan dan penghargaan bagi perusahaan yang telah menunjukkan komitmen terpuji dalam menerapkan praktik GCG.

    Penilaian dilakukan terhadap 200 emiten berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar (Big Cap) dan menengah (Mid Cap) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan metode penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur keberadaan para influencer atau pemengaruh finansial di media sosial (medsos).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mulanya menjelaskan bahwa tantangan utama dalam era digital adalah banyaknya misinformasi dan disinformasi yang tersebar melalui media sosial.

    Wanita yang akrab disapa Kiki itu pun menyoroti fenomena financial influencer atau finfluencer yang kerap merugikan masyarakat.

    Finfluencer disebut kerap menyatakan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu yang bukan keahlian mereka.

    Ketika kemudian ada kerugian yang muncul karena pernyataan yang mereka buat, masalah pun timbul.

    Ia mengungkapkan bahwa fenomena finfluencer ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian bagi regulator sektor keuangan di berbagai negara.

    Di berbagai negara, para fininfluencer di media sosial itu sudah mulai diatur.

    OJK, sebagai regulator di sektor keuangan Indonesia, kini sedang dalam proses menyusun regulasi yang akan mengatur keberadaan finfluencer di media sosial.

    “Saat ini kami sedang dalam proses untuk bagaimana mengatur agar influencer ini kalaupun muncul harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat,” kata Kiki usai acara “OJK Apresiasi Media Massa 2024” di Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan Kiki adalah insiden yang terjadi di Indonesia Timur.

    Finfluencer tersebut mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam sebuah produk yang ternyata berujung pada investasi bodong.

    Terkait dengan finfluencer mana saja yang sudah masuk radar OJK, Kiki belum bisa menyebutkannya. Namun, ia memastikan pihaknya sudah menengarai siapa orang-orangnya.

    “Kami sudah menengarai orang-orang yang kemudian kalau membuat statement, sering menimbulkan banyak pertanyaan dan sebagainya,” ujar Kiki.

    “Tapi kadang-kadang juga yang kita lihat juga, misalnya dia seolah-olah independen, tapi sebetulnya dia terhubung dengan satu penyedia jasa keuangan yang kemudian mengambil keuntungan dari statement-statement (yang dibuat),” sambungnya.

    Ia berharap regulasi soal pengaturan terhadap keberadaan finfluencer di media sosial ni dapat diluncurkan pada tahun depan.

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar