Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • OJK Beber Rencana Bentuk Dewan Emas Nasional Urus Kegiatan Bullion RI

    OJK Beber Rencana Bentuk Dewan Emas Nasional Urus Kegiatan Bullion RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan rencana pembentukan Dewan Emas Nasional untuk mengurus kegiatan usaha bank emas (bullion) di Indonesia.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman menegaskan kegiatan usaha bullion adalah amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    Ia menyebut kondisinya saat ini juga sudah mendesak.

    “Mengenai pembentukan Dewan Emas Nasional, hal itu merupakan salah satu best practices dalam melengkapi ekosistem bullion,” katanya dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

    Agusman mengatakan Indonesia adalah produsen emas sekaligus salah satu pemilik cadangan terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga masih mengimpor emas untuk memenuhi kebutuhan domestik.

    Oleh karena itu, OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku industri, serta pihak terkait. Agusman mengatakan kegiatan usaha bullion juga didorong agar bisa bermanfaat bagi sektor jasa keuangan di tanah air.

    “Sejalan dengan itu, telah terbit POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Saat ini, OJK berkoordinasi dengan lembaga terkait sedang menyusun roadmap pengembangan dan penguatan kegiatan usaha bullion di Indonesia,” beber Agusman.

    “Dapat kami sampaikan bahwa PT Pegadaian sudah mengajukan izin usaha bullion ke OJK dan saat ini sedang dalam proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

    Menurutnya, kinerja dan pertumbuhan bisnis bullion diperkirakan bakal terus meningkat. Keyakinan ini seiring dengan berkembangnya perekonomian masyarakat serta sektor jasa keuangan di Indonesia.

    Agusman berharap peta jalan yang tengah disusun dapat memberi gambaran jangka panjang kegiatan usaha yang terkait emas tersebut. Ini meliputi visi kegiatan bullion di Indonesia, target, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan.

    “Dengan terbentuknya ekosistem kegiatan usaha bullion ini, diharapkan dapat dilakukan penghematan devisa negara dan berperan sebagai enabler dalam rangka menjembatani supply dan demand terhadap kebutuhan emas di masyarakat kita,” tuturnya.

    “Manfaat jangka panjang juga dapat dipandang sebagai pendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia sehingga mampu berkontribusi yang lebih besar dalam pembiayaan nasional serta menciptakan distribusi yang optimal terhadap kebutuhan emas, baik oleh pengusaha, kalangan manufaktur, dan masyarakat,” tandas Agusman.

    (skt/sfr)

  • OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan kredit kelompok usaha kecil dan menengah yang hanya di level 4,76% pada Oktober 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.

    “Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

    Dia memaparkan bahwa beleid itu nantinya akan mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dari entitas bank maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-bank.

    Menurutnya, OJK tengah menyiapkan penetapan kebijakan khusus berupa skema baru dalam pembiayaan UMKM yang menyesuaikan karakteristik bisnisnya.

    Selain itu, terdapat pula rancangan percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM, serta pelbagai bentuk kemudahan lainnya.

    “Bisa dikatakan seluruh siklus penyaluran kredit UMKM di-cover dalam POJK baru ini nantinya. Selanjutnya bank dan lembaga keuangan non-bank akan berkolaborasi untuk memberikan kemudahan terhadap pembiayaan UMKM tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kinerja penyaluran kredit perbankan kepada segmen UMKM kembali melambat pada Oktober 2024.

    Menurut laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kesepuluh tahun ini tumbuh sebesar 4,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga mencapai Rp1.399,3 triliun. Perlambatan pembiayaan kepada segmen UMKM kembali terjadi setelah bank sentral mencatat pertumbuhan sebesar 5,0% YoY pada September 2024.

    Skala usaha mikro menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 4,4% YoY hingga mencapai Rp637,5 triliun pada Oktober 2024, lebih lambat dibandingkan per September 2024 yang tumbuh sebesar 5,1%. 

    Adapun pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat senilai 7,2% YoY pada periode yang sama, naik dari 6,6%. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp456 triliun. 

    Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan ke level 1,4% YoY pada hingga bulan kesepuluh tahun ini, dibandingkan September 2024 yang berada pada level 2,4%. Nilai kredit yang disalurkan pada menyentuh Rp308,8 triliun.

  • Apa Pengaruh PPN 12% ke Perbankan? Ini Pengakuan OJK – Page 3

    Apa Pengaruh PPN 12% ke Perbankan? Ini Pengakuan OJK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 menjadi perhatian dalam konteks kinerja perbankan.

    Dian memahami bahwa, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara secara bertahap.

    Sebelumnya, PPN telah naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan kini direncanakan naik lagi menjadi 12 persen pada Januari 2025.

    “Terkait dengan dampak penerbangan PPN terhadap kinerja perbankan. Nah, ini mungkin dapat kami sampaikan sebagaimana kita ketahui sebetulnya kebijakan peningkatan PPN ini merupakan amanat pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB November 2024, di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Lebih lanjut, Dia mengatakan, meskipun ada kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor tertentu, khususnya perbankan, hingga akhir 2023, kredit perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif.

    Pada posisi Desember 2023, kredit perbankan tercatat tumbuh 10,3 persen secara year on year (YoY), dengan kualitas kredit yang terjaga. Hal ini tercermin dari tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang berada pada level 2,19 persen. Bahkan pada Oktober 2024, kredit mampu tumbuh sebesar 10,92 persen dan NPL sedikit meningkat menjadi 2,20 persen.

    “Selanjutnya pada posisi Oktober 2024 kredit mampu tumbuh menjadi 10,92 persen dan NPL pada level 2,220 persen,” ujarnya.

    Dian menilai angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam bentuk perubahan tarif pajak, sektor perbankan Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan yang solid, dengan kualitas kredit yang terjaga dengan baik.

  • Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2025 BUMN Kolaborasi Siapkan Asuransi Perjalanan dan Kebakaran – Halaman all

    Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2025 BUMN Kolaborasi Siapkan Asuransi Perjalanan dan Kebakaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) terus menunjukkan komitmennya  dalam memberikan pelayanan terbaik melalui berbagai inovasi produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya pada momentum libur Nataru (libur Natal dan Tahun Baru 2025).

    Menurut Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, liburan Nataru menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia.

    Karena di momen itulah masyarakat bepergian dan akan menghasilkan multiplier effect ekonomi yang luar biasa.

    Melalui liburan Nataru, daya beli masyarakat akan tumbuh di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Sehingga ini sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto

    “Untuk memproteksi masyarakat yang bepergian tersebut, Jasindo hadir memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa was-was melalui Jasindo Travel Insurance,” tutur Andy Samuel dalam pernyataannya, Jumat(13/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama Direktur Bisnis Strategis Asuransi Jasindo, Syah Amondaris menjelaskan bahwa produk asuransi perjalanan yang ditawarkan memiliki jaminan yang cukup luas, mulai dari perlindungan atas risiko selama perjalanan hingga perlindungan rumah tinggal dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik, sedangkan untuk perjalanan internasional Non-Schengen mencapai USD 10.000 dan Schengen USD 50.000 per orang.

    Adapun pilihan premi mencakup domestik Rp5.000 per hari, internasional Non-Schengen Rp120.000 per hari, dan internasional Schengen Rp200.000 per hari. Pembelian produk ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pemindaian QR Code atau akses ke situs resmi Jasindo.

    “Bagi yang bepergian menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta hanya cukup lakukan pemindaian QR Code di beberapa digital wall yang tersedia, ini merupakan kerja sama kami dengan In Journey,” tambah Syah Amondaris.

    Sementara itu selain bagi pemudik yang ingin kembali ke kampung halamannya, Andy menambahkan, Jasindo juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin menikmati liburan berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Asuransi Jasindo juga berkolaborasi dengan IndiHome yang merupakan bagian dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan menghadirkan produk asuransi proteksi pelanggan IndiHome bertajuk “Puas Internetan, Dapatkan Ekstra Perlindungan”.

    Sedangkan untuk asuransi proteksi pelanggan IndiHome, Asuransi Jasindo memberikan perlindungan ekstra dengan jaminan yang lengkap.

    “Pelanggan baru IndiHome bisa mendapatkan santunan apabila terjadi risiko kebakaran terhadap rumah tinggal, serta perlindungan personal lainnya bagi pemilik polis,” kata Andy.

    Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Produk ini dapat diakses melalui laman resmi Jasindo​. Dengan premi sebesar Rp15.000 per bulan, pelanggan mendapatkan gratis premi untuk tiga bulan pertama dengan manfaat perlindungan yang ditawarkan berupa santunan kebakaran rumah tinggal hingga Rp​ 20 juta dan terdapat tambahan manfaat perlindungan personal bagi pemegang polis hingga Rp​ 25 juta.

    Kolaborasi antara Asuransi Jasindo dengan ekosistem BUMN ini diharapkan dapat memberikan rasa aman tambahan bagi masyarakat dalam menghadapi momentum Nataru sekaligus memperkuat posisi Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang inovatif dalam memberikan perlindungan asuransi kerugian di Indonesia.

    Asuransi Jasindo telah berpengalaman selama lebih dari 50 tahun dalam memberikan perlindungan asuransi bagi pelaku bisnis dan masyarakat Indonesia, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

     

  • OJK Minta Warga Hidup Sehat: Tak Sedikit-sedikit Klaim Asuransi

    OJK Minta Warga Hidup Sehat: Tak Sedikit-sedikit Klaim Asuransi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap masyarakat Indonesia bisa hidup sehat sehingga tak bergantung pada klaim asuransi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan saat ini terjadi klaim asuransi kesehatan yang eksesif. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Medical Advisory Board.

    Ogi menyebut dewan tersebut berfungsi untuk menentukan mana masalah kesehatan yang perlu atau tidak harus diklaim melalui asuransi. Ia mencontohkan selama ini banyak klaim yang tidak perlu dari berbagai pihak.

    “Selain itu, juga perlu edukasi (dan) sosialisasi bagaimana hidup yang lebih sehat sehingga tidak sedikit-sedikit itu dilakukan klaim (asuransi kesehatan),” kata Ogi dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

    “Yang sebenarnya itu (klaim) tidak perlu kalau kita bisa menjalankan pola hidup yang lebih sehat,” tegasnya.

    Di lain sisi, Ogi menekankan OJK tengah memfinalisasi surat edaran (SE) mengenai produk asuransi kesehatan. Ia menjadwalkan ketentuan ini bakal dirilis pada kuartal I 2025.

    Ia mengatakan rencana ini melibatkan banyak pihak, tak hanya menteri kesehatan dan BPJS Kesehatan. Upaya ini juga bersinggungan dengan asosiasi sampai perusahaan yang menjual asuransi kesehatan.

    “Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan suatu peraturan mengenai coordination of benefit (CoB) antara layer pertama di BPJS Kesehatan dan juga asuransi komersial, itu sudah berjalan. Kita berharap bahwa industri perasuransian bisa mengeluarkan produk-produk untuk memanfaatkan CoB yang sudah dikeluarkan tersebut,” jelasnya.

    “Juga perlu sinergi yang lebih baik antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui CoB yang telah dikeluarkan oleh menteri kesehatan,” tutup Ogi.

    (skt/sfr)

  • PPN 12 Persen Pengaruhi Daya Beli, OJK Wanti-wanti Kontraksi Ekonomi

    PPN 12 Persen Pengaruhi Daya Beli, OJK Wanti-wanti Kontraksi Ekonomi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengakui kenaikan PPN memang amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Namun, ia mewanti-wanti dampak yang akan terjadi di masa depan, khususnya di sektor perbankan.

    “Sehubungan dengan rencana peningkatan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, ya memang tidak dapat dipungkiri akan berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

    Dian juga menyoroti dampak kenaikan PPN dari sisi supply. Kondisi ini akan dirasakan para produsen serta penyedia layanan dan jasa di Indonesia.

    Menurutnya, komponen biaya produksi akan terpengaruh naiknya pajak ini. Dian menegaskan pelaku bisnis perlu tetap menjaga daya tarik pembeli.

    “Kondisi penyesuaian tersebut akan berpotensi menciptakan kontraksi pada aktivitas ekonomi secara temporer,” wanti-wanti Dian.

    Meski begitu, OJK menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen belum bisa disimpulkan serta-merta berimplikasi terhadap kemampuan bayar debitur. Ia mengaku pihaknya, pemerintah, serta regulator lain bakal terus memonitor.

    Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah bersuara terkait kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025. Ia menekankan tarif baru sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah.

    “Sudah diberi penjelasan, (kenaikan) PPN adalah (amanat) UU (UU HPP) yang akan kita laksanakan, tetapi selektif hanya (untuk) barang mewah,” kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat (6/12).

    “Jadi kalaupun naik (menjadi 12 persen) hanya untuk barang mewah,” tegasnya.

    (skt/sfr)

  • Bos OJK Jabarkan Dampak Makan Bergizi Gratis ke Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan – Page 3

    Bos OJK Jabarkan Dampak Makan Bergizi Gratis ke Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak besar terhadap sektor ekonomi, khususnya di bidang pangan dan distribusinya dan terhadap sektor jasa keuangan Indonesia.

    Dilihat dari sisi produksi, program ini akan melibatkan berbagai produsen lokal, seperti petani, peternak, nelayan, dan produsen lainnya yang ada di daerah tempat program ini dilaksanakan. Tidak hanya itu, logistik distribusi juga akan ikut bergerak, memberikan dorongan positif terhadap perekonomian lokal.

    Pada akhirnya, ini akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian secara keseluruhan. Dengan memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal, program ini juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor jasa keuangan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan.

    “Berkaitan dengan makan bergizi gratis multiplier effect dalam ekosistemnya, dan juga menggerakkan keseluruhan jejaring logistik distribusinya dan itu akan memberikan suatu dorongan terhadap penambahan perekonomian,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024, di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Mahendra, sektor jasa keuangan juga akan merasakan manfaat adanya program ini. Seiring dengan peningkatan permintaan bahan pangan lokal, sektor keuangan berpotensi mengalami peningkatan dalam produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Penambahan jumlah lapangan kerja ini berpotensi memperbesar daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi dan memperkuat perekonomian daerah.

    Ciptakan Ekosistem

    Secara keseluruhan, kata Mahendra, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan akses pangan yang sehat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

    Maka dengan menggerakkan sektor-sektor terkait, program ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

    “Dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi perbaikan maupun keuntungan, yang pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik brutonya, tambahan kerjanya dan lainnya,” pungkasnya.

  • OJK Beber ‘Update’ Dugaan Kasus Penipuan Anak Usaha Koinworks

    OJK Beber ‘Update’ Dugaan Kasus Penipuan Anak Usaha Koinworks

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kelanjutan dugaan kasus penipuan anak usaha Koinworks, yakni KoinP2P.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman menegaskan pihaknya terus memantau ketat aktivitas KoinP2P.

    PT Lunaria Annua Teknologi itu sedang dalam tahap post monitoring.

    “OJK telah melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P, sehubungan dengan pemberitaan terkait KoinP2P yang melakukan penundaan pembayaran atau standstill kepada sebagian pemberi dana atau para lender,” bebernya dalam RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

    “Melalui pemantauan secara ketat atau post monitoring terkait perkembangan dan realisasi komitmen manajemen dan PSP (pemegang saham pengendali) KoinP2P, termasuk tentunya langkah-langkah perbaikan yang dilakukan,” sambung Agusman.

    Manajemen KoinP2P sebelumnya mengaku menjadi korban kejahatan keuangan oleh salah satu borrower alias peminjam. Anak usaha Koinworks itu juga sudah melapor ke polisi terkait dugaan tindak penipuan tersebut.

    Direktur KoinP2P Jonathan Bryan tak merinci berapa jumlah uang yang dibawa lari borrower. Ia hanya menegaskan perusahaan tetap bakal bertanggung jawab untuk memulihkan dana.

    “Kami tidak ke mana-mana. KoinP2P berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana pemberi pinjaman, meminimalisir dampak, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara efektif,” jelas Jonathan dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

    “Tentunya untuk melakukan semua itu diperlukan waktu. Kami mengestimasi waktu dua tahun untuk memulihkan dana pemberi pinjaman yang terdampak. Kompensasi lima persen per tahun juga kami bagikan setiap bulannya,” imbuhnya.

    Selain itu, KoinP2P tengah mengupayakan suntikan modal baru. Mereka juga akan mengalokasikan keuntungan demi memulihkan dana pemberi pinjaman terdampak serta mengejar pelaku via jalur hukum agar mengembalikan uang yang dibawa kabur.

    (sfr/sfr)

  • OJK cabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura

    OJK cabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura

    Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO/ANTARA

    OJK cabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 12:38 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Sarana Sultra Ventura (SSV) yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Komplek Ruko Mega Gracia Nomor 3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SSV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Jumat.

    Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SSV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

    OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SSV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana tindak.

    Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum. Oleh karena itu, PT SSV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut, termasuk pencabutan izin usaha PT SSV dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen.

    Dengan telah dicabutnya izin usaha itu, PT SSV dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan atau pihak lainnya.

    PT SSV harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SSV serta membentuk Tim Likuidasi.

    Perusahaan itu juga harus memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan.

    Selain itu, PT SSV dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama perusahaan.

    Sumber : Antara

  • Bos OJK Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Stabil

    Bos OJK Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Stabil

    Jakarta –

    Pertumbuhan perekonomian domestik masih terpantau terjaga stabil di tengah meningkatnya tensi geopolitik, terlebih usai Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil hingga kuartal III-2024, di mana pertumbuhan tercatat di angka 4,95%.

    “Domestik kinerja perekonomian masih terjaga stabil dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tercatat sebesar 4,95% dan pertumbuhan kumulatif dari triwulan 1 sampai dengan 3 tahun 2024 sebesar 5,03%. Sehingga pertumbuhan keseluruhan tahun 2024 dapat dipertahankan di atas 5%,” kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

    Di samping itu, Mahendra juga menyebut neraca pembayaran Indonesia di triwulan III-2024 masih tercatat surplus. Hal tersebut menandakan ketahanan eksternal pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil.

    Kendati begitu, ia meminta pelaku pasar tetap mencermati perkembangan PMA manufaktur yang diketahui melambat sebagaimana yang terjadi pada sektor penjualan ritel, pelemahan permintaan kendaraan bermotor, hingga Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK).

    Berdasarkan hal itu, Mahendra meminta pelaku pasar untuk tetap menyiapkan langkah mitigasi dan risiko yang ditimbulkan dari ketegangan geopolitik dan dampak proteksionisme yang akan dijalankan Trump kelak.

    “OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan domestik serta melakukan forward looking assessment atas kinerja sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan agar terus mewaspadai risiko ke depan dan memiliki langkah mitigasi risiko yang memadai,” jelasnya.

    (kil/kil)