Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Bersiap Alihkan Pengawasan Kripto dkk ke Tangan OJK

    Bersiap Alihkan Pengawasan Kripto dkk ke Tangan OJK

    Jakarta, FORTUNE – Transisi pengawasan produk keuangan derivatif dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahap satu akan selesai pada 10 Januari 2025.

    Setelah itu, pengawasan derivatif keuangan akan resmi berada di bawah wewenang OJK. “Proses transisi sudah kami lakukan sejak pertengahan tahun dan sejak akhir November intensitasnya kami tingkatkan,” jelas Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara, dikutip Selasa (31/12).

    Selama tahapan transisi, OJK berkoordinasi dengan Bappebti, SRO (Self Regulated Organization), pialang ataupun pedagang, hingga asosiasi. Adapun, SRO dalam perdagangan keuangan derivatif juga mencakup Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Berjangka Indonesia (JFX).

    Beberapa langkah untuk memastikan peralihan itu tanpa hambatan adalah menggelar forum diskusi grup dan sosialisasi sejak awal Desember. Topik yang dibahas mulai dari infrastruktur, hingga status para pelaku bisnis dan SRO setelah peralihan pengawasan.

    “Nanti tanggal 10 [Januari] sudah kami lakukan [transisi pengawasan],” imbuh Aditya.

    Sebelum ini, Bappebti sudah merilis surat edaran yang menindaklanjuti Undang-Undang No. 4/2023 atau UU P2SK. Salah satu bahasan di dalam undang-undang itu adalah dialihkannya pengaturan dan pengawasan keuangan derivatif ke OJK dan Bank Indonesia (BI). Tentu, Aset Kripto termasuk salah satu instrumennya.

    Aturan dari OJK untuk pedagang kripto

    Sejalan dengan itu, OJK telah menetapkan POJK No. 27/2024 tentang Perdagangan Aset Keuangan Digital pada 12 Desember 2024. Ini menjadi tahap pertama dari proses transisi pengaturan dan pengawasan produk keuangan derivatif. 

    Salah satu poinnya mengatur modal disetor minimal bagi pedagang fisik kripto, yakni Rp100 miliar. Selain itu, para pedagang kripto yang ingin memperoleh izin dari OJK juga harus mampu menjaga ekuitas minimal Rp50 miliar.

    POJK itu juga melarang para pedagang fisik aset kripto mendapatkan sumber modal yang berasal dari:

    Tindak pidana pencucian uang (TPPU), terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM). Pinjaman. Kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tahap kedua dari transisi ini adalah fase penguatan, yang akan berlanjut ke tahap ketiga atau pengembangan.

  • Menhut menjajaki kerja sama dengan akademisi Nottingham soal CCS

    Menhut menjajaki kerja sama dengan akademisi Nottingham soal CCS

    Kita saling belajar dan supaya argumen geopolitik kita yang terkait masalah lingkungan hidup diperkuat dengan riset.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan penjajakan kerja sama dengan Akademisi Universitas Nottingham, Inggris, Bagus Muljadi soal riset untuk mengurangi emisi karbon yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni Carbon Capture Storage (CCS).

    “Kami tadi banyak bicara tentang kemungkinan kerja sama, terutama untuk riset ya, Carbon Capture Storage (CCS) yang sebenarnya sudah ada perpresnya. Tapi kita butuh riset yang lebih mendalam untuk kemudian itu bisa dipraktikkan di Indonesia,” ujar Menhut di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang CCS di industri hulu migas, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui IDXCarbon sebagai landasan hukum.

    Bagus Muljadi yang juga seorang peneliti ini menjelaskan potensi kolaborasi yang dijalin nantinya dapat menghasilkan riset untuk mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, termasuk memastikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak terkait dengan deforestasi, degradasi hutan, atau pelanggaran hukum lingkungan dan sosial di negara asal yang berkaca pada European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    “Jadi potensi kerja samanya bisa terarah kepada misalnya join research dengan BRIN, capacity building memperkuat Indonesia agar pemangku kebijakan bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan EUDR dan lain-lain. Yang sangat berdampak langsung ke kehidupan masyarakat luas,” katanya.

    Lebih jauh, Bagus menjelaskan kerja sama juga dapat dilakukan untuk mengetahui potensi CCS di ladang migas, geothermal, serta riset di lahan gambut yang diketahui Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup besar.

    “Kita saling belajar dan supaya argumen geopolitik kita yang terkait masalah lingkungan hidup diperkuat dengan riset,” katanya pula.

    Ia juga menggambarkan, jika kerja sama dengan Kemenhut telah terjalin, riset di berbagai daerah di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan persoalan berbeda yang ada di tiap daerah. Ia mencontohkan wilayah Kalimantan memiliki lahan gambut yang berpotensi menjadi lokasi penelitian sehingga mampu menghadirkan solusi atau penyelesaian masalah lokal.

    “Di tempat-tempat seperti Kalimantan potensinya beda karena di situ ada gambut. Restorasi gambut, penghijauan, perlindungan gambut, itu sangat-sangat masalah yang kompleks di bidang riset. Kita bisa mulai dari situ,” ujarnya lagi.

    Pihaknya juga siap menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia untuk memperkuat riset dan institusi tanah air, sehingga dapat bersama-sama berkontribusi menyelesaikan persoalan dalam negeri.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sompo mencatat tiga lini asuransi kontributor utama per November 2024

    Sompo mencatat tiga lini asuransi kontributor utama per November 2024

    Lini asuransi properti berkontribusi sekitar 43 persen, lini asuransi kendaraan bermotor 24 persen, dan lini asuransi kesehatan 14 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Sompo Insurance Indonesia Eric Nemitz menyatakan bahwa lini bisnis asuransi properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan premi perseroan per November 2024.

    Ia menuturkan bahwa lini asuransi properti berkontribusi sekitar 43 persen, lini asuransi kendaraan bermotor 24 persen, dan lini asuransi kesehatan 14 persen.

    “Memasuki 50 tahun perjalanan, kami senantiasa mengutamakan kepentingan para nasabah serta mitra bisnis dalam memenuhi perlindungan asuransi umum, seperti kendaraan bermotor, properti dan perlindungan aset lainnya, asuransi perjalanan, dan asuransi kesehatan,” kata Eric Nemitz dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa menurut laporan keuangan yang belum diaudit, perseroan mampu mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp100,9 miliar hingga akhir November 2024, meningkat sekitar 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

    Terkait kecukupan modal, pihaknya mencatatkan Risk-Based Capital (RBC) sebesar 227,27 persen, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sebesar 120 persen.

    Eric mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan proses pemisahan unit usaha syariah sesuai ketentuan OJK yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan spin off unit usaha syariah paling lambat pada Desember 2026.

    Ia menyatakan bahwa per November 2024, lini bisnis syariah perseroan mencatatkan surplus dana tabarru sebesar Rp47,3 miliar, tumbuh 41 persen yoy. Sementara, RBC tercatat di level 538,7 persen, jauh di atas ketentuan regulator.

    “Fokus kami adalah bagaimana menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik kepada nasabah dan mitra, karena bagi kami itu adalah yang terpenting. Dengan menghadirkan layanan yang berkualitas, kami percaya bahwa semakin banyak lagi yang akan mempercayakan perlindungan aset mereka terhadap Sompo,” katanya lagi.

    Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada 28 November 2024 mencatat bahwa industri asuransi nasional tumbuh cukup positif pada tahun ini.

    Per Oktober 2024, total aset industri asuransi komersial dan nonkomersial mencapai Rp1.133,58 triliun, atau naik 2,98 persen yoy dari pencapaian pada Oktober 2023 yang sebesar Rp1.100,73 triliun.

    Sementara itu, total aset industri dana pensiun tumbuh sebesar 10,35 persen yoy menjadi Rp1.500,18 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,82 persen yoy dengan nilai mencapai Rp379,50 triliun.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Dalami Yayasan yang Terafiliasi dengan Heri Gunawan dan Satori terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK – Halaman all

    KPK Dalami Yayasan yang Terafiliasi dengan Heri Gunawan dan Satori terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami yayasan yang terkait dengan anggota DPR RI dalam pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Di mana dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan uang CSR BI-OJK ini, KPK telah memeriksa dua anggota DPR, yakni Heri Gunawan dan Satori beberapa hari lalu.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR itu, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut kan, seperti itu,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip Selasa (31/12/2024).

    Pendalaman itu, lanjut Asep, juga dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima CSR hingga aliran dana CSR.

    Menurut Asep, afiliasi itu tidak hanya berbentuk kepemilikan yayasan penerima CSR, tapi juga melalui pemberian rekomendasi yayasan penerima CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C aja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” katanya. 

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep. 

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK, penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. 

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • KPK Usut Dugaan Konflik Kepentingan pada Penyaluran Dana CSR BI di Komisi XI DPR

    KPK Usut Dugaan Konflik Kepentingan pada Penyaluran Dana CSR BI di Komisi XI DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan konflik kepentingan pada penyaluran corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) di Komisi XI DPR.

    Untuk diketahui, KPK sebelumnya memeriksa dua orang politisi yang sebelumnya menjabat di Komisi XI DPR, Jumat (27/12/2024). Dua orang anggota DPR itu adalah Satori dari Fraksi Nasdem, dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra. 

    Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu tetap diterima oleh yayasan sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, dia mengaku penyidik komisi antirasuah fokus mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI. 

    Dalam hal ini, kaitannya dengan Komisi XI DPR, yayasan penerima dana PSBI berasal dari daerah pemilihan (dapil) anggota komisi keuangan. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR.

    “Artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan. Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” jelas Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Asep lalu menjelaskan, dugaan afiliasi anggota Komisi XI DPR dengan yayasan penerima PSBI bisa jadi tidak secara langsung. Dia tidak menutup kemungkinan afiliasi secara tidak langsung melalui kerabat atau keluarga. 

    “Dianya tidak terlibat, tapi kalau yayasannya milik saya, atau saya misalkan meng-hire saudara saya untuk bikin yayasan, atau misalkan kenalan saya untuk bikin yayasan, lalu ada afiliasinya ke saya, nah itu lain lagi gitu, seperti itu,” paparnya. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menjelaskan bahwa CSR BI, atau yang dikenal sebagai PSBI sudah ada sejak puluhan tahun. Dana tersebut dianggarkan setiap tahunnya secara khusus oleh bank sentral guna membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

    Politisi Partai Golkar itu mengemukakan bahwa Komisi XI DPR hanya menyaksikan penyaluran PBSI ke penerima yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) asal masing-masing anggota dewan. 

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Adapun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), anggota DPR Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu. 

    Adapun, penegak hukum di KPK menduga dana CSR dimaksud diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan.

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

  • Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,81 Juta Individu pada Akhir 2024

    Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,81 Juta Individu pada Akhir 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, jumlah investor pasar modal atau single investor identification (SID) bertambah sebanyak 2,6 juta investor baru menjadi 14,81 juta SID hingga 24 Desember 2024.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi pada acara penutupan perdagangan BEI 2024, yang digelar di main hall BEI, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “SID bertambah sebesar 2,6 juta investor baru. Tentunya ini melebihi dari yang kita targetkan 2 juta per tahun. Syukur Alhamdulillah, kita mencapai 2,6 juta SID. Hingga saat ini, jumlah totalnya mencapai 14,81 juta SID,” ungkap Inarno.

    Inarno menyampaikan, mayoritas investor individu baru ini didominasi oleh generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Jumlahnya mencapai 79% dari total keseluruhan investor individu yang ada saat ini.

    “Menariknya, mayoritas SID individu didominasi oleh generasi muda di bawah usia 40 tahun yang mencapai lebih dari 79%, hampir 80% dari seluruh SID yang ada,” kata Inarno.

    Menurutnya, perkembangan jumlah investor pasar modal dengan usia muda ini menjadi keberhasilan upaya inklusi keuangan. Hal ini juga menunjukkan potensi yang besar generasi muda dalam mendorong pertumbuhan pasar modal di masa mendatang.

    Inarno menuturkan, capaian ini sejalan dengan perjalanan pasar modal Indonesia selama satu tahun terakhir, yang telah menunjukkan resiliensi yang luar biasa di tengah beragam tantangan global dan domestik yang terus bergerak dinamis.

    Pada sisi domestik, Indonesia telah melewati momentum krusial tahun politik dengan terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai dari pilpres, pileg hingga pilkada serentak yang membawa dinamika tersendiri bagi stabilitas ekonomi dan pasar modal Indonesia.

    “Namun, berkat kerja keras, sinergi, dan juga kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal, kita berhasil menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan penuh optimisme. Bahkan tidak hanya bertahan, tetapi juga terus mencatatkan berbagai capaian positif sepanjang 2024,” pungkasnya ketika menyebut jumlah investor pasar modal Indonesia yang bertambah.

  • Daftar 20 Bank Bangkrut Sepanjang 2024

    Daftar 20 Bank Bangkrut Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Puluhan bank jatuh dan gulung tikar pada tahun ini. Setidaknya, ada 20 bank yang bangkrut sepanjang 2024.

    Bank-bank yang bangkrut tersebut merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin BPR Kencana, yang beralamat di Jalan Jendral H. Amir Machmud Nomor 271 Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 16 Desember lalu.

    Selang sehari, OJK menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia.

    BPR Arfak Indonesia yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, resmi ditutup pada 17 Desember 2024.

    Daftar 20 bank bangkrut di 2024:

    1. BPR Wijaya Kusuma
    2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
    3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
    4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
    5. BPR Purworejo
    6. BPR EDC Cash
    7. BPR Aceh Utara
    8. BPR Sembilan Mutiara
    9. BPR Bali Artha Anugrah
    10. BPRS Saka Dana Mulia

    11. BPR Dananta
    12. BPR Bank Jepara Artha
    13. BPR Lubuk Raya Mandiri
    14. BPR Sumber Artha Waru Agung
    15. BPR Nature Primadana Capital
    16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
    17. BPR Duta Niaga
    18. BPR Pakan Rabaa
    19. BPR Kencana
    20. BPR Arfak Indonesia.

    (pta/pta)

  • Dana CSR Bank Indonesia Langsung Disalurkan ke Yayasan

    Dana CSR Bank Indonesia Langsung Disalurkan ke Yayasan

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa dua Anggota Komisi IX DPR terkait dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) yang dikucurkan Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan semua anggotanya tak ada yang menerima dana itu.

    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima program bantuan PSBI (Program Sosial Bank Indonesia),” kata Misbakhun kepada wartawan, Senin (30/12/2024).

    Menurut Misbakhun, Komisi IX DPR sebagai mitra BI mencatat bahwa PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dia menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya

    Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya, kelompok masyarakat ataupun ormas yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

    “Proposalnya langsung ke BI. Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” kata Misbakhun.

    Satori Ngaku Semua Anggota Terima

    Salah seorang anggota DPR RI, Satori, mengaku dana CSR itu mengalir ke semua anggota Komisi XI DPR RI dan tidak ada masalah.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita saja,” kata Satori.

    Dana CSR Disalahgunakan

    KPK sendiri belum terang-terangan membongkar perkara ini meski sudah mengamini sejumlah penggeledahan yang dilakukan baik di kantor Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk pada keterangan Satori di atas, KPK melalui Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan pernah menjelaskan bahwa CSR sendiri sejatinya tidak masalah tapi dalam perkara ini yang jadi persoalan adalah peruntukannya.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya, ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50, dan 50 sisanya tidak digunakan,” kata Asep pada September 2024 yang dikutip ulang pada hari ini.

    “Yang masalah 50 yang tidak digunakan tersebut. Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah. Kalau itu digunakan, misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” tambahnya.

    (azh/azh)

  • Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merespons pernyataan anggota DPR Satori bahwa dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) mengalir ke seluruh anggota komisi keuangan. 

    Satori sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi CSR BI, Jumat (27/12/2024). Selain politisi Partai Nasdem itu, penyidik turut memeriksa politisi DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. 

    Adapun Misbakhun menjelaskan bahwa CSR BI, atau yang dikenal sebagai Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sudah ada sejak puluhan tahun. Dana tersebut dianggarkan setiap tahunnya secara khusus oleh bank sentral guna membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

    PSBI, terang Misbakhun, bisa diakses oleh kelompok masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sosial lainnya. Penyalurannya melalui organisasi yang mengajukan proposal langsung ke BI. 

    Politisi Partai Golkar itu mengemukakan bahwa Komisi XI DPR hanya menyaksikan penyaluran PBSI ke penerima yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) asal masing-masing anggota dewan. 

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Tidak hanya itu, Misbakhun menyebut setiap yayasan atau kelompok yang mengajukan proposal CSR ke BI harus melalui proses verifikasi dan validasi dalam bentuk survei oleh tim independen. 

    Adapun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), anggota DPR Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. 

    Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu.

  • BEI gandeng MSCI kenalkan kontrak berjangka indeks asing 

    BEI gandeng MSCI kenalkan kontrak berjangka indeks asing 

    Dukungan OJK atas penerbitan KBIA sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan produk derivatif baru yang disebut Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA).

    Upaya ini bertujuan untuk menambah keragaman instrumen yang diperdagangkan, mendorong perkembangan derivatif, serta menambah eksposur investasi luar negeri di pasar modal Indonesia.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi saat Penutupan Perdagangan BEI 2024 di Jakarta, Senin, menjelaskan KBIA akan menggunakan indeks atas efek yang tercatat di bursa luar negeri sebagai underlying, yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan eksposur atas pergerakan Indeks dengan konstituen saham-saham luar negeri.

    “Dukungan oleh OJK atas rencana penerbitan KBIA sejalan dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK),” ujar Inarno.

    Adapun, aturan itu mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan produk derivatif keuangan ke OJK yang akan efektif pada 10 Januari 2025.

    “Selanjutnya pada sore hari ini, kita juga akan meluncurkan produk derivatif baru, yaitu Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA), dengan underlying MSCI Hong Kong Listed Large Cap, yang diterbitkan BEI bekerja sama secara resmi dengan MSCI. Melalui penerbitan produk baru ini, diharapkan pasar derivatif Indonesia akan memiliki variasi investasi yang lebih luas dan pertumbuhannya akan semakin meningkat di masa mendatang,” ujar Inarno.

    BEI telah menerbitkan KBIA dengan underlying indeks MSCI Hong Kong Listed Large Cap, yang merepresentasikan pergerakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar dan tercatat di Bursa Hong Kong.

    KBIA MSCI Hong Kong Listed Large Cap memiliki contract size sebesar Rp10.000 per poin indeks dengan leverage sampai dengan 33 kali lipat sehingga modal yang dibutuhkan untuk bertransaksi KBIA sangat terjangkau bagi investor.

    Untuk menjaga kewajaran transaksi dan risiko dari KBIA, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan rentang pergerakan harga harian atau auto rejection KBIA dibatasi sebesar 15 persen dari harga penyelesaian hari sebelumnya.

    “Produk KBIA MSCI Hong Kong Listed Large Cap yang diterbitkan BEI telah mendapatkan izin OJK dan lisensi dari MSCI. Pada tahun 2025, BEI akan terus menambah efek luar negeri yang digunakan sebagai underlying KBIA, sehingga investor memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan eksposur dari pergerakan pasar luar negeri,” ujar Jeffrey.

    Bagi investor yang telah memiliki rekening Saham dan ingin melakukan transaksi KBIA, lanjutnya, maka cukup dengan membuka Sub Rekening Efek (SRE) Derivatif pada Anggota Bursa (AB) yang telah memiliki izin Derivatif dari BEI.

    Ia menjelaskan KBIA juga melalui proses kliring serta penjaminan transaksi yang dilakukan oleh KPEI pada SRE Derivatif milik masing-masing nasabah untuk memastikan hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi terpenuhi.

    Selain KBIA, terdapat pula produk Derivatif Keuangan lainnya yang telah tersedia di BEI, seperti Single Stock Futures (SSF) yang baru diluncurkan pada tahun 2024, kemudian LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures, dan Basket Bond Futures.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024