Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Ini 3 Fokus Utama Menkomdigi Meutya Hafid untuk Dorong Transfortasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Ini 3 Fokus Utama Menkomdigi Meutya Hafid untuk Dorong Transfortasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Transformasi digital yang berkelanjutan memerlukan ekosistem yang inovatif dan memberdayakan. Program unggulan Digital Talent Scholarship (DTS) telah melatih lebih dari 100 ribu talenta digital di bidang Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, dan analitik data pada 2024.

    Tahun depan, Kemkomdigi menargetkan peningkatan peserta menjadi 200 ribu, dengan perhatian khusus pada UMKM.

    Sebagai bagian dari kolaborasi dengan sektor swasta, program UMKM Click & Grow, yang melibatkan Shopee dan TikTok, diluncurkan untuk membantu UMKM mengadopsi teknologi digital.

    “Sektor UMKM adalah ujung tombak ekonomi digital. Kami ingin memastikan mereka tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh di era transformasi ini,” ujar Meutya.

    Menjaga Ruang Digital yang Aman

    Keamanan ruang digital juga menjadi prioritas Menkomdigi. Dalam dua bulan terakhir, lebih dari 250 ribu konten judi online telah diblokir, ribuan rekening bank ilegal ditutup, dan akun influencer yang mempromosikan aktivitas ilegal ditindak. Kolaborasi dengan PPATK dan OJK memperkuat langkah tegas ini.

    “Ruang digital harus bersih dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat. Kami memastikan bahwa ruang digital yang aman adalah prioritas untuk melindungi anak-anak dan keluarga,” kata Meutya Hafid.

    Sebagai bagian dari perlindungan anak, Kemkomdigi bersama Kemen PPPA tengah menyelesaikan rancangan regulasi Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE). Regulasi ini akan mengatur penggunaan layanan digital yang sesuai dengan usia.

     

  • KPK Dalami Proses Pengambilan Kebijakan CSR di BI dan OJK

    KPK Dalami Proses Pengambilan Kebijakan CSR di BI dan OJK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami proses pengambilan kebijakan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga antikorupsi itu menaruh atensi terhadap para pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut. 

    “Ini BI bukan bank yang profit yang menghasilkan keuntungan tetapi mengeluarkan kebijakan CSR. Siapa yang mengeluarkan dan lain-lain ya tentunya itu bagian yang sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, dikutip Rabu (1/1/2025). 

  • Sambut 2025, OJK ingatkan bank terus perkuat manajemen risiko

    Sambut 2025, OJK ingatkan bank terus perkuat manajemen risiko

    OJK meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif dan selalu menjaga integritas

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perbankan untuk terus memperkuat manajemen risiko salah satunya dengan penguatan permodalan dan menjaga coverage cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai, menyambut tahun 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK juga senantiasa mendorong perbankan untuk menatap tahun 2025 dengan penuh keyakinan dan optimisme.

    “Selanjutnya, OJK meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi, sehat dan berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kilas balik tahun 2024, OJK mencatat industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Merujuk data terakhir dari OJK per Oktober 2024, kinerja intermediasi perbankan tetap kuat. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan kredit (bank umum) sebesar 10,92 persen yoy pada Oktober 2024. Penyaluran kredit UMKM juga tercatat tetap tumbuh, yakni sebesar 4,76 persen yoy.

    Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh yaitu sebesar 6,74 persen yoy. Pertumbuhan ini, menurut OJK, menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan.

    Kondisi likuiditas bank umum terpantau memadai atau masih jauh di atas threshold. Hal ini tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing sebesar 113,64 persen dan 25,58 persen. Begitu pula dengan tingkat permodalan yang masih solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 27,02 persen.

    Tak hanya bank umum, perbankan syariah juga mencatatkan kinerja yang baik. Aset perbankan syariah tercatat tumbuh 12,50 persen yoy. Selain itu, penyaluran pembiayaan tumbuh 13,24 persen yoy yang diikuti dengan pertumbuhan DPK sebesar 10,43 persen yoy.

    Kondisi permodalan bank syariah tetap kuat, dengan CAR sebesar 25,59 persen atau jauh di atas threshold. OJK memperkirakan bank syariah akan mengalami dinamika yang positif terkait implementasi spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dan konsolidasi perbankan syariah.

    Kinerja BPD juga menunjukkan perkembangan yang baik, dengan kredit yang tumbuh sebesar 7,55 persen yoy dan DPK tumbuh sebesar 4,35 persen yoy. Kinerja ini ditopang oleh kondisi permodalan yang tinggi dengan rasio CAR mencapai 24,86 persen.

    Adapun kinerja BPR dan BPRS, menurut OJK, juga baik meskipun pertumbuhan kredit dan DPK melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Rasio permodalan BPR/BPRS masih solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,16 persen dan 22,46 persen.

    Jumlah BPR/BPRS menunjukkan tren menurun karena merger dalam rangka pemenuhan kewajiban modal inti minimum dan ketentuan single presence policy. Pada Oktober 2024, jumlah BPR/BPRS mencapai 1.544 dan terus mengalami penurunan.

    Sejak 2023 hingga 4 November 2024, terdapat 53 BPR dan BPRS yang melakukan konsolidasi menjadi 17 BPR dan BPRS. Kemudian, terdapat 75 BPR dan BPRS yang sedang dalam proses perizinan dan nantinya akan menyusut menjadi 26 BPR dan BPRS.

    Ke depan, OJK mengingatkan agar industri perbankan tetap perlu mencermati risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah potensi kembali meningkatnya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kebijakan tarif perdagangan yang tinggi yang dapat memicu trade war, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekonomi domestik.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi domestik pada tahun 2025 diproyeksikan tetap mampu tumbuh solid ditandai oleh terjaganya keyakinan konsumen, terkendalinya inflasi dan surplus neraca perdagangan, kebijakan atau regulasi pemerintah yang akomodatif, dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Adapun kinerja perbankan, menurut pandangan OJK, akan tetap terjaga seiring dengan DPK yang diproyeksikan meningkat dan penyaluran kredit yang terus ekspansif terutama ke sektor yang memiliki multiplier effect dan menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Daftar 4 Pungutan yang Akan Buat Hidup Rakyat RI Makin Berat 2025

    Ini Daftar 4 Pungutan yang Akan Buat Hidup Rakyat RI Makin Berat 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Masyarakat Indonesia akan mendapatkan banyak beban hidup baru pada 2025 ini.

    Menurut rangkuman CNNIndonesia, akan ada sedikitnya 4 pungutan yang sudah bersiap membebani punggung masyarakat Indonesia.

    Berikut rinciannya;

    1. Opsen pajak

    Ada dua pungutan tambahan pajak (opsen) mulai 2025, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Total, ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar pengguna kendaraan bermotor baru. Ini mencakup BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB.

    Khusus untuk pemerintah daerah yang tak punya kabupaten/kota, seperti Jakarta tak menerapkan opsen. PKB kendaraan pertama ditetapkan maksimal 2 persen, sedangkan kendaraan progresif paling tinggi 6 persen.

    Sementara itu, tarif BBNKB paling tinggi 12 persen atau bagi daerah yang tak punya kabupaten maksimal 20 persen.

    2. Harga rokok

    Cukai hasil tembakau (CHT) memang tidak naik pada tahun depan. Akan tetapi, pemerintah tetap mengerek harga jual eceran rokok alias HJE.

    Ketentuan kenaikan HJE rokok mulai 1 Januari 2025 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Beleid ini adalah perubahan ketiga atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris.

    “Bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya, yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” bunyi pertimbangan revisi PMK yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Desember 2024.

    3. Asuransi wajib baru

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

    Ini disebut menjadi amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pasal 39A beleid itu mengatakan pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

    Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berdalih rencana ini masih dikaji. Ia mengatakan pihaknya juga masih menunggu pergerakan pemerintahan era Prabowo.

    4. Tarif air PAM

    PAM Jaya bakal menaikkan tarif air minum di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025. Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan langkah ini ditempuh, salah satunya demi percepatan penyambungan jaringan pipa baru.

    Namun, Arief mengklaim ada juga penurunan tarif air PAM. Ia menegaskan kelas masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan bakal tetap menggunakan tarif terjangkau.

    (skt/agt)

  • SRO Pasar Modal Indonesia Gandeng MSCI Luncurkan KBIA

    SRO Pasar Modal Indonesia Gandeng MSCI Luncurkan KBIA

    JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan produk derivatif baru yang disebut Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan peluncuran ini nertujuan untuk menambah keragaman instrumen yang diperdagangkan, mendorong perkembangan derivatif di pasar modal Indonesia, serta menambah eksposur investasi luar negeri di Pasar Modal Indonesia.

    Inarno menyampaikan KBIA akan menggunakan indeks atas efek yang tercatat di Bursa luar negeri sebagai underlying. Produk ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan eksposur atas pergerakan Indeks dengan konstituen saham-saham luar negeri.

    Inarno menjelaskan dukungan yang diberikan oleh OJK atas rencana penerbitan KBIA sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan produk derivatif keuangan ke OJK yang akan efektif pada 10 Januari 2025.

    “Kita juga akan meluncurkan produk derivatif baru, yaitu Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA), dengan underlying MSCI Hong Kong Listed Large Cap, yang diterbitkan BEI bekerjasama secara resmi dengan MSCI. Melalui penerbitan produk baru ini, diharapkan pasar derivatif Indonesia akan memiliki variasi investasi yang lebih luas dan pertumbuhannya akan semakin meningkat di masa mendatang.” ungkapnya dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember.

    Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan pihaknya telah menerbitkan KBIA dengan underlying indeks MSCI Hong Kong Listed Large Cap. Indeks ini merepresentasikan pergerakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar dan tercatat di Bursa Hong Kong.

    Adapun, KBIA MSCI Hong Kong Listed Large Cap memiliki contract size sebesar Rp10.000 per poin indeks dengan leverage sampai dengan 33 kali lipat sehingga modal yang dibutuhkan untuk bertransaksi KBIA sangat terjangkau bagi investor.

    Jeffrey menyampaikan untuk menjaga kewajaran transaksi dan risiko dari KBIA, rentang pergerakan harga harian atau auto rejection KBIA dibatasi sebesar 15 persen dari harga penyelesaian hari sebelumnya.

    Jeffrey menambahkan produk KBIA MSCI Hong Kong Listed Large Cap yang diterbitkan BEI telah mendapatkan izin OJK dan lisensi dari MSCI.

    Pada tahun 2025, Jeffrey menyampaikan BEI akan terus menambah efek luar negeri yang digunakan sebagai underlying KBIA, sehingga investor memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan eksposur dari pergerakan pasar luar negeri.

    Jeffrey menyampaikan bagi investor yang telah memiliki rekening Saham dan ingin melakukan transaksi KBIA, maka cukup dengan membuka Sub Rekening Efek (SRE) Derivatif pada Anggota Bursa yang telah memiliki izin Derivatif dari BEI.

    Selain itu, Jeffrey menambahkan bahwa KBIA juga telah melalui proses kliring serta penjaminan transaksi yang dilakukan oleh KPEI pada SRE Derivatif milik masing-masing nasabah untuk memastikan hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi terpenuhi.

    Selain KBIA, Jeffrey menyampaikan terdapat pula produk Derivatif Keuangan lainnya yang telah tersedia di BEI, seperti Single Stock Futures yang baru diluncurkan pada tahun 2024, kemudian LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures, dan Basket Bond Futures.

    “Dengan akan hadirnya produk KBIA, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor untuk memperluas strategi investasi dan mengoptimalisasi keuntungan portofolio melalui diversifikasi produk investasi yang berasal dari lebih dari satu pasar. KBIA juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan likuiditas pasar derivatif keuangan di Indonesia,” pungkasnya.

  • DPR Desak PP Pengalihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto Segera Terbit

    DPR Desak PP Pengalihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto Segera Terbit

    loading…

    Anggota Komisi XI DPR, Putri Komaruddin mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengawasan aset kripto. Foto/dpr.go.id

    JAKARTA – DPR mendesak pemerintah segera menuntaskan proses peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap industri aset kripto di tanah air.

    “Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kami mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan untuk memberikan kepastian hukum bagi OJK dalam mengawasi dan mengatur industri kripto di Indonesia,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Putri Anetta Komaruddin, Selasa (31/12/2024).

    Dia menjelaskan harusnya pemerintah sudah menerbitkan PP peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto sebelum Januari 2025. Hal ini sesuai dengan UU Nomor4/2023 yang menyebutkan jika proses peralihan secara keseluruhan dilaksanakan maksimal dua tahun terhitung dari 12 Januari 2023, yakni sebelum 12 Januari 2025.

    “Tapi jelang tahun berganti PP tersebut juga belum turun. Ini nantinya bisa memunculkan kekosong hukum,” katanya.

    Anggota DPR RI yang merupakan mantan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK itu, mengatakan bahwa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada 18 November 2024 lalu, pihaknya sudah mengingatkan OJK untuk mendorong pemerintah agar mempercepat terbitnya PP. Hal tersebut menurutnya sudah tertuang dalam kesimpulan rapat.

    Putri Komarudin mengimbau OJK berkoordinasi dengan Bappebti dan regulator lain, agar proses transisi berjalan mulus, dan tidak mengganggu kegiatan operasional dan proses bisnis yang telah berjalan.

    “OJK perlu memastikan kesiapan dari segi kelembagaan dan regulasi, perizinan, infrastruktur dan teknologi pengawasan, SDM pengawas, bursa, penjaminan, mitigasi risiko, keamanan data, hingga perlindungan konsumen,” katanya.

    Anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menyebutkan bahwa transaksi aset kripto di Indonesia nilainya luar biasa. Kata dia, per Oktober 2024 total transaksinya sudah mencapai Rp 475,13 triliun, dan nilainya sudah melebihi investor pasar modal.

    “Instrumen investasi ini juga memiliki risiko yang tinggi. Belum lagi dengan maraknya aset kripto yang ilegal. Oleh sebab itu, kami tekankan agar OJK dapat memastikan aspek perlindungan bagi konsumen dan investor. Termasuk menjamin upaya untuk edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan risiko dari aset ini,” ujar Putri Komarudin.

    Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, meyakini kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto akan lebih baik berada di bawah OJK dibanding di bawah Bappebti.

    (shf)

  • Bank DBS Indonesia & Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Berbasis ESG

    Bank DBS Indonesia & Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Berbasis ESG

    Jakarta –

    Manajer investasi penerbit reksa dana PT Eastspring Investments Indonesia (‘Eastspring Indonesia’) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian meluncurkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI.

    Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berpartisipasi pada produk investasi dalam jangka panjang serta berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat.

    “Eastspring Indonesia menawarkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI dengan denominasi mata uang Rupiah. Sebagai Reksa Dana pertama yang menggunakan indeks ESGQ45 IDX KEHATI, produk ini sesuai untuk investor yang menginginkan pendekatan ESG dalam investasinya,” kata Direktur Eastspring Indonesia, Sulystari, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

    “Ini dikarenakan instrumen investasi ini memiliki konstituen indeks berupa saham-saham perusahaan yang merupakan pemimpin dalam peringkat Environment, Social and Governance (ESG). Dengan mengimplementasikan praktik ESG ini, Eastspring Indonesia berharap dapat memberikan solusi bagi investor sekaligus menjadi bagian dalam penerapan investasi berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia,” sambungnya.

    Foto: Bank DBS

    Sulystari menambahkan hal ini juga sejalan dengan komitmen para pelaku industri Reksa Dana yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus meningkatkan ragam produk investasi berbasis Indeks.

    “Eastspring Indonesia berkomitmen untuk menerapkan keputusan investasi yang bertanggung jawab, yang tercermin dalam penandatanganan Principles for Responsible Investment (PRI). Diharapkan kehadiran Reksa Dana Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI dapat memperkaya varian produk dan memberikan kombinasi investasi yang semakin menarik bagi investor yang menyukai Reksa Dana dengan strategi berbasis indeks (passive managed) yang secara historis memberikan imbal hasil yang optimal,” harapnya.

    Selain Sulystari, peluncuran produk ini dihadiri oleh Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Kunardy Lie; Head of Global Transaction Services PT Bank DBS Indonesia, Dandy Pandi; Executive Director KEHATI Foundation Riki Frindos; dan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono.

    Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI merupakan Reksa Dana Indeks yang menempatkan 80-100% investasinya pada instrumen investasi ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di BEI yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI.

    Foto: Bank DBS

    Selain itu, reksa dana ini dapat menempatkan maksimum 20% investasinya pada instrumen investasi ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, instrumen pasar uang dalam negeri dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito.

    Indeks ESGQ45 IDX KEHATI terdiri dari saham-saham dengan kinerja ESG di atas rata-rata sektornya di BEI, dengan evaluasi dan pembaruan daftar saham dilakukan pada Mei dan November setiap tahun.

    Dalam proses evaluasi ini, bobot saham dalam indeks dibatasi hingga maksimum 15%, di mana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% dan paling banyak 120% dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI serta melakukan pengukuran tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI terhadap kinerja Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI yang menjadi acuan.

    “Sebagai bank yang memiliki visi sebagai ‘Best Bank for A Better World’ Bank DBS Indonesia sangat mendukung layanan nasabah yang memilki komitmen terhadap ESG, tidak hanya untuk segmen Manajer Investasi (MI), namun juga dari institusi keuangan lainnya termasuk perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun, bank umum, nasabah korporasi maupun nasabah ritel (individu). Kolaborasi dengan Eastspring Indonesia dan KEHATI Foundation untuk meluncurkan produk ini merupakan wujud nyata dari pilar keberlanjutan kami yang pertama, yaitu Responsible Banking,” kata Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie.

    Sebagai bank kustodian, Bank DBS Indonesia memiliki rekam jejak selama lebih dari 18 tahun dalam memberikan layanan inti kustodian yang meliputi penyelesaian transaksi efek, penyimpanan dan penitipan maupun pemrosesan aksi korporasi.

    Selain itu Bank DBS Indonesia juga menyediakan layanan administrasi dana investasi (Fund Administration) yang meliputi layanan akuntansi dana investasi untuk melakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), layanan transaksi investor seperti subscription & redemption, dan juga memberikan layanan pemantauan kepatuhan.

    Sebagai penyedia layanan kustodian yang terkemuka baik di Indonesia maupun global, Bank DBS Indonesia diakui atas inovasi teknologi digitalnya dan komitmen terhadap keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan juga dengan kemampuan Bank DBS dalam memberikan layanan kustodian untuk aset digital.

    “Saat ini Bank DBS Indonesia melayani lebih dari 100 produk Reksa Dana, dan pada tahun 2024 telah melayani lebih dari 120 ribu transaksi underlying asset (tumbuh 15% YoY). Sedangkan sepanjang tahun 2024 (ytd), untuk Pemegang Unit Penyertaan kami telah memproses lebih dari 2 juta transaksi unit penyertaan (tumbuh 40 persen YoY),” ujar Head of Global Transaction Services PT Bank DBS Indonesia Dandy Pandi.

    “Selain itu, kami juga melihat adanya peningkatan permintaan dari fund manager untuk membuat reksa dana bertema ESG, sehingga Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI ini menjadi reksa dana berbasis ESG kedua yang kami administrasikan, melengkapi portofolio investasi berkelanjutan yang kami miliki,” sambungnya.

    PRI adalah program sukarela yang didukung oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mencakup 6 (enam) prinsip yang mengintegrasikan isu Lingkungan (Environmental), Sosial (Social) dan Tata Kelola Perusahaan (Governance) dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini selaras dengan strategi ESG dari grup Eastspring, Prudential plc yang telah berkomitmen dalam Investasi Berkelanjutan (Responsible Investment) sebagai pemilik aset dan manajer investasi global.

    Eastspring Indonesia percaya setiap perusahaan memiliki peran penting dalam mewujudkan low carbon economy. Eastspring Indonesia pun memiliki target untuk melibatkan 65% perusahaan yang bertanggung jawab atas emisi karbon pada portfolio investasinya.

    Di saat bersamaan, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos turut menyambut baik penawaran Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI kepada publik. Tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, investasi berbasis ESG juga bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, dan secara tidak langsung investor berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

    Riki menjelaskan investasi dengan nilai-nilai ESG cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Mereka lebih mampu mengantisipasi dinamika regulasi, tantangan perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya, serta isu-isu sosial yang dapat berdampak negatif pada bisnis.

    (akd/akd)

  • Tutup Tahun 2024, BJTM Sukses Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Tutup Tahun 2024, BJTM Sukses Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Surabaya, Beritasatu.com – Menjelang penutupan tahun 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) sukses mencatatkan tonggak sejarah baru dengan berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). Prestasi ini tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen seluruh insan BJTM, tetapi juga merupakan bukti nyata atas kepercayaan yang terus diberikan oleh nasabah, investor, dan masyarakat Jawa Timur.

    Sebagai bagian dari langkah strategis, BJTM kini telah menjadi perusahaan induk terhadap 5 BPD melalui KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra.

    Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menuturkan, melalui KUB, BJTM mengajak 5 BPD tersebut untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Indonesia. Secara spesifik, sinergitas KUB BJTM ini meliputi aspek permodalan, aspek bisnis & keuangan, aspek pendukung lainnya.

    ”Dari aspek permodalan, kami telah mengalokasikan penyertaan modal lebih dari Rp 300 miliar kepada lima BPD tersebut. Sedangkan dari aspek bisnis & keuangan, BJTM akan mensinergikan potensi bisnis, baik dari sisi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masing – masing bank dan juga konsolidasi laporan keuangan. Untuk aspek pendukung, bersama dengan 5 BPD, BJTM akan menghadirkan value creation beyond business yang sesuai dengan karakteristik BPD baik dari penguatan GCG, Corporate Culture, maupun Information Technology,” papar Busrul.

    Menurutnya, aksi korporasi KUB ini selain sebagai bentuk pengembangan bisnis bankjatim sekaligus juga sebagai bentuk respon aktif BJTM terhadap road map penguatan BPD 2024-2027 yang diluncurkan oleh OJK beberapa waktu lalu. Busrul menambahkan, dari aspek internal, seiring dengan pelaksanaan aksi korporasi KUB, BJTM juga telah mempersiapkan diri melalui transformasi terhadap 5 pilar yang menjadi fundamental bisnis perseroan. Yaitu peningkatan keunggulan dibidang human capital, penguatan struktur organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman yang diikuti dengan sinkronisasi prosedur yang lebih adaptif dengan tetap berasaskan pada kehati-hatian, dan peningkatan utilitas di aspek teknologi informasi. Selanjutnya pilar terakhir adalah implementasi aksi korporasi penyertaan modal untuk kebutuhan pembentukan KUB.

    ”Dipercayanya bankjatim untuk bekerja sama dengan 5 BPD ini semakin memperkuat positioning bahwa BJTM memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari sisi fundamental. Bersama-sama, BJTM dan 5 BPD akan membangun pondasi keuangan yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi bankjatim sebagai BPD No 1 di Indonesia,” ungkap Busrul.

    Sebagai bank yang terus menjadi inovatif dan terpercaya, bankjatim telah membuktikan bahwa BPD dapat bersaing di kancah nasional. Maka dari itu, BJTM berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat pertumbuhan bisnisnya. Adapun kinerja yang solid yang di tunjukkan pada periode November 2024. Yakni aset bankjatim mencapai Rp 109,09 triliun, penyaluran kredit Rp 63,90 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga berada di angka Rp 87,96 triliun, dan laba sebesar Rp 1,02 triliun.

    Kemudian, inovasi layanan keuangan berkelanjutan dari Jconnect sukses mencatatkan angka pengguna sebanyak 811.575 user pada November 2024.

    ”Hal tersebut memperlihatkan peran BJTM yang terus bergerak bersama masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Busrul.

    Di sisi lain, bankjatim juga menjadi salah satu perusahaan publik yang konsisten membagikan dividen tinggi selama lebih dari 10 tahun, bankjatim optimis dapat mempertahankan tradisi ini melalui kinerja keuangan berkelanjutan. 

    “Menutup tahun dengan pencapaian tersebut, kami optimis untuk melanjutkan tren positif pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan semangat membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing, sekaligus memberikan hasil maksimal bagi para pemangku kepentingan di tahun 2025 mendatang,” pungkas Busrul.

  • Pemda Aceh Utara Minta Audit 4 BUMD karena Tidak Setor Laba Regional 31 Desember 2024

    Pemda Aceh Utara Minta Audit 4 BUMD karena Tidak Setor Laba Regional 31 Desember 2024

    Pemda Aceh Utara Minta Audit 4 BUMD karena Tidak Setor Laba
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tidak menyetorkan laba mereka sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2024.
    Keempat BUMD tersebut adalah Perumda Air Minum Tirta Pase, PT Pase Energi Migas (Perseroda), PT Bina Usaha (Perseroda), dan PT Pase Energi NSB.
    Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, menyatakan dalam percakapan telepon pada Senin (30/12/2024) bahwa semua badan usaha tersebut tidak menyetorkan laba untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
    Ia mengakui bahwa kondisi keuangan badan usaha tersebut tidak sehat.
    “Ini lagi kita coba benahi. Mudah-mudahan cepat sehat,” kata Dayan.
    Dayan menjelaskan bahwa untuk dapat menyetor PAD, kondisi badan usaha harus dalam keadaan sehat dan disertai dengan hasil audit dari kantor akuntan publik (KAP).
    “Setoran PAD harus sehat dulu dan hasil
    audit KAP
    . Ada aturan mekanisme setor PAD. Sudah kita surati dan arahkan agar ada audit KAP. Termasuk menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan dan RAKT (Rencana Anggaran Kerja Tahunan). Semua kita suruh persiapkan,” tambahnya.
    Ketika ditanya mengenai peran dewan pengawas dan komisaris di masing-masing badan usaha yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif, Dayan enggan memberikan komentar lebih lanjut.
    Sebelumnya, juga dilaporkan bahwa keempat BUMD tersebut tidak menyetorkan laba ke kas daerah Kabupaten Aceh Utara.
    Bahkan, satu badan usaha, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara, telah ditutup oleh otoritas jasa keuangan pada tahun 2024.
    Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan pemegang saham dari seluruh badan usaha tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taktik SRO Pasar Modal Raih Transaksi 1 Juta Kontrak Derivat

    Taktik SRO Pasar Modal Raih Transaksi 1 Juta Kontrak Derivat

    Jakarta, FORTUNE – Sejalan dengan ekspansi instrumen investasi Derivatif, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan transaksi produk tersebut dapat mencapai 1 juta kontrak pada 2025.

    “Itu termasuk SSF (Single Stock Futures/Kontrak Berjangka Saham), KBIA (Kontrak Berjangka Indeks Asing), seluruh produk derivatif,” kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik kepada pers, dikutip Selasa (31/12).

    KBIA sendiri adalah salah satu produk derivatif yang sedang BEI persiapkan peluncurannya pada kuartal I 2025. Harapannya, perdagangannya sudah dapat berjalan di pertengahan Januari.

    Kemarin (30/12), para SRO pasar modal melaksanakan soft launching KBIA, dengan underlying indeks atas efek yang tercatat di bursa luar negeri. Indeks asing pertama yang menjadi acuan produk itu adalah MSCI Hong Kong Listed Large Cap.

    KBIA MSCI Hong Kong Listed Large Cap memiliki ukuran kontrak sebesar Rp10.000 per poin indeks dengan leverage sampai dengan 33 kali lipat sehingga modal yang dibutuhkan untuk bertransaksi KBIA sangat terjangkau bagi investor. Untuk menjaga kewajaran transaksi dan risiko dari KBIA, rentang pergerakan harga harian atau auto rejection KBIA dibatasi sebesar 15 persen dari harga penyelesaian hari sebelumnya.

    Ke depan, selain MSCI Hong Kong Listed Large Cap, BEI juga akan menjajaki kerja sama lisensi dengen penyedia indeks internasional lain, seperti Hang Seng dan Nikkei.

    Melalui penerbitan produk baru ini, diharapkan pasar derivatif Indonesia akan memiliki variasi investasi yang lebih luas dan pertumbuhannya akan semakin meningkat di masa mendatang,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi.

    Dari sisi pelaku bisnis sendiri, saat ini pasar modal Indonesia sudah memiliki tiga Anggota Bursa (AB) derivatif, yakni PT Binaartha Sekuritas, PT Phintraco Sekuritas, dan PT Ajaib Sekuritas. Jumlahnya ditarget terus bertambah seiring dengan perkembangan pasar.

    Jeffrey berujar, “Di pipeline kami total sudah ada 16 [calon AB derivatif].”