Kementrian Lembaga: OJK

  • Top 5 News: 2 Jasad di Kali Ancol Ditemukan hingga Kasus Suap Terkait Hasto

    Top 5 News: 2 Jasad di Kali Ancol Ditemukan hingga Kasus Suap Terkait Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebut pasar modal penting untuk dukung pertumbuhan ekonomi nasional dan jasad dua korban tenggelam di Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berhasil ditemukan menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Kamis (2/1/2025).

    Berita lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, hingga tantangan dan peluang ekonomi Indonesia pada 2025.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Jumat (3/12/2025). 

    1. OJK Sebut Pasar Modal Penting untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kinerja pasar modal yang positif penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun nilai kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 12.300 triliun atau tumbuh 6% yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56% dari produk domestik bruto (PDB).

    2. Jasad 2 Korban Tenggelam di Kali Ancol Ditemukan, Diduga Dikejar Gerombolan Pemotor

    Jasad dua korban tenggelam di Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berhasil ditemukan oleh petugas gabungan pada Kamis (2/1/2025). Jenazah korban, Alfiansah dan Dwi Triyono, langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi.

    Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Jakarta, Kantor SAR, dan Sudin Gulkarmat Jakarta Utara melakukan pencarian intensif menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi bawah air, termasuk aqua eye. Setelah pencarian selama satu jam pada Kamis pagi, kedua jenazah akhirnya ditemukan.

    3. Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

    MK memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjadi top 5 news Beritasatu.com

    Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan Enika Maya Oktavia di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    4. Kasus Suap Terkait Hasto, Wahyu Setiawan Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS), tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/1/2025). Wahyu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

    Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Wahyu meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Senin (6/1/2025) karena memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

    5. Ini 6 Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia pada 2025

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, Indonesia akan menghadapi ekonomi 2025 dengan penuh optimistis. Pasalnya, seluruh proyeksi lembaga kredibel terhadap ekonomi makro Indonesia pada 2025, tampak tidak berbeda jauh dengan target target APBN 2025.

    Hanya saja, kata Said, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada agar perubahan-perubahan proyeksi ekonomi 2025 tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi justru menjadi peluang untuk melompat lebih maju lagi.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut. 

  • Ini Update dari OJK soal Pengambilalihan Pengaturan Kripo

    Ini Update dari OJK soal Pengambilalihan Pengaturan Kripo

    Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah melakukan diskusi dan proses kerja sama dalam rangka menyiapkan transisi peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
     
    Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), peralihan aset kripto secara penuh harus terlaksana paling lambat 24 bulan sejak UU tersebut disahkan pada 12 Januari 2023 atau pada 12 Januari 2025.
     
    “Jadi, dalam hal itu sebenarnya kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, seamless istilahnya. Sehingga, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan tidak pasti,” ujar Mahendra saat doorstop di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara, Kamis, 2 Januari 2024.
    Dalam kesempatan ini, ia menyebut telah menjalin komunikasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk melakukan proses peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dalam format resmi.
     
    “Sebenarnya, dalam kerja sama dan sinergi selama ini, walaupun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) itu, proses untuk transisi itu sudah dibahas dan dipersiapkan,” ujar Mahendra.
     

    Masih butuh waktu

    Ia memastikan dalam peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto saat ini tidak ada kendala, namun masih membutuhkan waktu proses transisi saja.
     
    “Kalau kendala yang prinsip saya rasa tidak ada ya. Ini karena lebih karena proses pemindahan saja dari penanggung jawaban otoritas pengawasnya dari Bappebti kepada OJK,” ujar Mahendra.
     
    Melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024), OJK memastikan kesiapannya dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan Aset Keuangan Digital dan menyambut peralihan pengawasan Aset Kripto.
     
    POJK 27/2024 ini merupakan tindak lanjut atas amanat UU P2SK, yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • BG: Desk Pemberantasan Korupsi Prabowo Selamatkan Uang Rp6,7 Triliun

    BG: Desk Pemberantasan Korupsi Prabowo Selamatkan Uang Rp6,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Desk pencegahan dan pemberantasan korupsi besutan Presiden Prabowo Subianto telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun.

    Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan mengatakan pencapaian itu dilakukan sejak desk tersebut dibuat sejak Oktober 2024 hingga Desember 2024.

    Penyelamatan uang negara itu juga berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Kejagung pada 2024 mulai dari kasus Zarof Ricar hingga Duta Palma Group.

    “Dari hasil rakor, dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” ujarnya di Kejagung, Kamis (2/1/2025).

    Dia menambahkan uang tersebut kini telah disimpan di brankas salah satu bank plat merah yakni, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    “Barang bukti senilai Rp6,7 triliun itu ada saat ini di extra account BRI. Uangnya ada,” tambahnya.

    Mantan Kepala BIN ini menekankan pihaknya akan terus memperkuat desk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Salah satu persoalan yang disorot adalah kebocoran anggaran sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi.

    Kemudian, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Polri, KPK, BPKP, OJK, Kementerian terkait hingga PPATK. Budi berkesimpulan bahwa desk Korupsi ini akan dioptimalkan melalui penggunaan teknologi digital seperti e-katalog hingga e-government.

    “Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” tutur Budi.

    Selain itu, desk anti rasuah itu juga akan berdomus pada pemulihan aset hasil korupsi yang khususnya berada di luar negeri. Nantinya, uang yang telah disita itu bakal digunakan untuk pembangunan nasional.

    “Aset hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

  • Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan terberat dalam dinamika perekonomian terutama terjadi pada semester I 2024, yang salah satunya dirasakan pemerintah melalui cerminan penerimaan negara yang terkontraksi pada periode tersebut.

    “Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, ia menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

    Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

    Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

    Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar. Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

    Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023. Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

    “Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

    “Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

    Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

    Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, ujar Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan pengelolaan APBN 2024.

    “Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Begini Cara OJK Perkuat Integritas Pasar Modal Indonesia

    Begini Cara OJK Perkuat Integritas Pasar Modal Indonesia

    Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya akan terus memperkuat integritas pasar modal Indonesia pada 2025, sebagai upaya melindungi investor pasar modal, khususnya ritel.
     
    Seiring dengan itu, OJK membutuhkan dukungan dari pemerintah, di antaranya penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan, seperti penyelesaian produk turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
     
    “Penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan persisten, terutama untuk melindungi investor ritel dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar,” ujar Mahendra saat Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2024 di Gedung BEI, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 2 Januari 2024.
    Mahendra menyampaikan OJK bersama seluruh stakeholder akan meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan di pasar modal Indonesia, di antaranya meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di BEI.
     
    Seiring dengan itu, pihaknya akan mendorong peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal Indonesia. “Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program tiga juta rumah,” ujar Mahendra.
     

     

    Dorong pengembangan produk baru

    Lebih lanjut, OJK akan mendorong pengembangan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang existing, termasuk perusahaan karbon dan produk yang berlandaskan environmental, social, dan governance (ESG).
     
    Lalu, OJK akan mendorong penguatan anggota bursa (AB) dan manajer investasi (MI), melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan AB dan MI, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional.
     
    Kemudian, OJK akan mendorong pengembangan Bursa Karbon (IDX Carbon) melalui dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus, termasuk kebijakan perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas.
     
    “Serta, dukungan kementerian dan lembaga (K/L), serta seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai program pendalaman pasar,” papar Mahendra.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tren Suku Bunga Tinggi, Bos BEI Tetap Pede IPO Ramai di 2025

    Tren Suku Bunga Tinggi, Bos BEI Tetap Pede IPO Ramai di 2025

    Jakarta

    Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis minat perusahaan melaksanakan Initial Public Offering (IPO) akan tinggi tahun ini. Optimisme ini terjadi meski dibayangi suku bunga tinggi.

    Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, dirinya tetap optimistis IPO tetap ramai di tengah potensi suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah 2025. Menurutnya, pertumbuhan jumlah IPO bergantung pada dua hal, yaitu penawaran (supply) dan permintaan (demand).

    “Saya sudah sampaikan tahun lalu, kita masih ada sekitar 20 (perusahaan) di pipeline yang carry forward ke tahun ini (IPO),” kata Iman ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/12/2024).

    “Nah, tentu saja mereka akan melihat dan berhitung kalau tingkat bunganya tinggi, apakah mereka ke pasar modal? Mungkin lewat suatu utang, atau perbankan, atau IPO,” sambungnya.

    Menurut Iman, keputusan perusahaan melakukan IPO merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, ia mengaku tak khawatir akan sepi. Pihaknya menargetkan pada 2025 ada 66 perusahaan yang IPO.

    “Kalau kita bicara di IHSG, itu kan di sisi demand side, permintaan investornya. Targetnya kita sudah sampaikan tahun lalu, target kita 66 (perusahaan),” ujarnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Aditya Jayaantara menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2025 akan dihadapkan dengan tren inflasi, suku bunga bank sentral tinggi, ketegangan geopolitik, hingga kebijakan ekonomi proteksionis Amerika Serikat (AS).

    “Tantangan yang perlu kita antisipasi, mulai dari tren inflasi dan pertumbuhan PDB global, tren suku bunga bank sentral, dan tentunya tensi geopolitik yang masih berantem, dan kecenderungan arah kebijakan ekonomi dari Uncle Sam, yang menurut pendapat kami cenderung sedikit proteksionistis,” kata Aditya dalam Konferensi Pers Peresmian Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2024, di Kantor BEI, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Meski begitu, ia menyebut, tingginya ketidakpastian pasar global tidak hanya berdampak pada perekonomian Indonesia, melainkan juga banyak negara lainnya. Bahkan, kata Aditya, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil.

    (shc/ara)

  • Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Nasabah mengakses aplikasi penunda pembayaran (paylater) di Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, outstanding pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,41 triliun, meningkat sebesar 63,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sayangnya, lonjakan ini diiringi dengan memburuknya kualitas kredit. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross pada layanan ini naik dari 2,60 persen pada September menjadi 2,76 persen di Oktober 2024.

    Di sisi lain, sektor e-commerce mencatat pertumbuhan pesat. Data dari Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce pada 2024 akan mencapai Rp487 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp453,8 triliun.

    Jumlah pengguna e-commerce juga diproyeksikan mencapai 65,65 juta orang pada 2024, naik 12 persen dari tahun lalu. Momentum seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berkontribusi besar, dengan total transaksi mencapai Rp25,7 triliun pada 2023, melonjak 182 persen dibandingkan penyelenggaraan pertama pada 2019.

    Lonjakan transaksi e-commerce dan penggunaan paylater mencerminkan transformasi digital yang pesat di Indonesia.

    Berdasarkan survei terbaru oleh Jakpat di Oktober tahun 2022, sebuah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 1,1 juta responden terdaftar. Lebih dari 90 persen pengguna layanan paylater pada masing-masing generasi X, milenial, hingga generasi Z, memanfaatkan layanan ini untuk belanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

    Survei ini melibatkan 1.506 responden berusia 15 hingga 71 tahun. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi e-commerce dalam penggunaan layanan paylater di semua generasi.

    Namun, kombinasi pertumbuhan ini dengan memburuknya kualitas kredit menjadi tanda bahaya bagi keuangan pribadi masyarakat. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat bahwa konsumsi masyarakat kian terdorong oleh impulsive buying, yaitu jika seseorang pernah berencana membeli sesuatu di mall atau tempat pembelanjaan lainnya, namun begitu masuk ke lokasi tiba-tiba daftar barang belanjaan yang telah ada di alam pikir menjadi buyar seketika. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran agresif seperti diskon, cashback, atau kemudahan pembayaran cicilan.

    Peningkatan kualitas kredit bermasalah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola utang mereka.

    Dampak negatif dari penggunaan paylater yang tidak terkontrol dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik finansial maupun psikologis. Dari sisi finansial, keterlambatan pembayaran sering kali menyebabkan akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi keuangan individu. Bahkan, riwayat kredit yang buruk akibat gagal bayar dapat menyulitkan akses ke fasilitas kredit lain di masa depan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sementara itu, dampak psikologisnya tak kalah serius. Beban utang yang menumpuk kerap menimbulkan stres dan kecemasan, yang berakibat pula pada menurunnya produktivitas kerja. Karena dengan meningkatnya stres dan kecemasan, seseorang akan kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal seseorang akan dapat berpenghasilan yang baik ketika ia dalam kondisi jasmani yang sehat, pikiran yang penuh konsentrasi, serta hati yang tenang.

    Dalam beberapa kasus ekstrem, individu yang merasa terjebak dalam jeratan utang dapat mengalami depresi yang mendalam, bahkan sampai mengambil tindakan nekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater, meski menawarkan kemudahan, namun justru membawa risiko besar yang acapkali tak disadari oleh penggunanya.

    Kajian dari jurnal el Barka: Journal of Islamic Economics and Business yang terbit pada 2024 berfokus pada integrasi literasi keuangan dan nilai etika untuk mengontrol perilaku impulsif. Literasi keuangan yang dipadukan dengan nilai etika dapat membantu seseorang membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat.

    Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

    Refleksi pribadi dan membangun kebiasaan baru dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan dan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

    Untuk mencegah dampak buruk dari lonjakan penggunaan paylater dan transaksi e-commerce, diperlukan solusi yakni dengan menanamkan karakter hidup sederhana. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter hidup sederhana pada anak. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui ajaran agama yang mengajarkan prinsip qana’ah (merasa cukup) dan tabayyun (memastikan kebutuhan sebelum bertindak).

    Selain itu, budaya hidup sederhana juga dapat menjadi teladan melalui pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran harian atau memprioritaskan kebutuhan esensial. Pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki” merupakan langkah sederhana namun efektif untuk membantu individu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi lebih bertanggung jawab.

    Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan belanja yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya, individu perlu menerima fakta bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi kondisi keuangan dan memerlukan perbaikan. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi, seperti menyusun anggaran atau membatasi pembelian hanya pada barang yang benar-benar dibutuhkan.

    Pola pikir ini tidak hanya mendorong refleksi pribadi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Metode Eisenhower Matrix dapat digunakan untuk membantu individu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Matriks ini membagi keputusan belanja ke dalam empat kategori: Do (penting dan mendesak), seperti belanja kebutuhan pokok; Schedule (penting tapi tidak mendesak), seperti pembelian barang elektronik yang direncanakan; Delegate (tidak penting tapi mendesak), yakni aktivitas belanja yang dapat diabaikan atau diserahkan kepada orang lain; dan Delete (tidak penting dan tidak mendesak), seperti membeli barang karena tren atau diskon besar.

    Sikap pertengahan, yakni tidak boros namun juga tidak pelit, menjadi penting untuk ditanamkan dengan memahami keutamaan prioritas. Belanja kebutuhan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan keinginan.

    Untuk membedakan keduanya, masyarakat dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah barang ini jika tidak dibelanjakan akan menimbulkan konsekuensi negatif dalam keberlangsungan hidup? Jika jawabannya iya, maka hal itu adalah kebutuhan.

    Kecenderungan menggunakan paylater di tengah sindrom impulsive buying terbukti menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus utang yang sulit dikendalikan. Dengan menanamkan nilai hidup sederhana melalui ajaran agama, budaya, dan literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak.

    Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak kecil, refleksi pribadi dan pembentukan kebiasaan baru dapat menjadi jalan keluar. Penerapan metode seperti Eisenhower Matrix dapat menjadi solusi praktis untuk membantu individu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    Pada akhirnya, hati yang tenang, pikiran yang mampu berkonsentrasi, dan jasmani yang sehat menjadi modal utama seseorang untuk meraih penghasilan yang cukup dan kehidupan yang seimbang. Sehingga selalu ada solusi bagi mereka yang saat ini tengah kesulitan melepaskan diri dari jerat utang.

    Setiap langkah kecil dalam mengelola keuangan dengan bijak adalah awal dari perubahan besar. Dengan disiplin, doa, dan usaha yang terus-menerus, masa depan yang lebih cerah dan bebas dari jeratan utang insya Allah akan dapat dicapai.

    Sumber : Antara

  • Demi Ekonomi Tumbuh Menjulang, Ini Sederet Tantangan yang Kudu Diwaspadai

    Demi Ekonomi Tumbuh Menjulang, Ini Sederet Tantangan yang Kudu Diwaspadai

    Jakarta: Indonesia bisa memaksimalkan peluang guna membuat ekonomi menjulang tinggi di 2025. Proyeksi atas pertumbuhan ekonomi RI juga bisa saja melesat ke atas, jika pemerintah siap dan waspada terhadap sejumlah tantangan, baik dari domestik maupun internasional.
     
    Adapun, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1 persen. Sementara Bank Dunia atau World Bank, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,1 persen.
     
    Sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,2 persen.
    “Proyeksi ini sesungguhnya tidak terlalu berbeda jauh dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2025 sebesar 5,2 persen,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.
     
    Menurut Said, Indonesia berpotensi masih menghadapi pelemahan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan perekonomian. Merosotnya daya beli berdampak pada rendahnya tingkat permintaan. “Gejala ini sesungguhnya sudah nampak sejak pasca pandemi,” tutur dia.
     
    Ia pun membeberkan sederet tantangan yang harus dihadapi agar pemerintah siap dan mawas diri. Hal ini juga agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang ekonomi sehingga bisa melambung tinggi.
     
    1. Perang tarif

    Tiongkok dihadapkan perang ekonomi secara multifront, perang tarif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan telah memberlakukan bea masuk 43 persen mobil listrik dari Tiongkok.
     
    AS juga akan memberlakukan tarif masuk ke Meksiko dan Kanada atas barang ekspor untuk meredam imigran, dan peredaran narkotika. AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS.
     
    “Jika perang tarif ini semakin menajam di tahun ini, maka Indonesia akan terkena spillover effect, bisa negatif namun juga positif,” terang Said.
     
    Negatifnya, ungkap dia, ketidakpastian bisnis global semakin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi. Namun bila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar.
     
    “Dengan demikian, pemerintah dan eksportir harus membaca situasi ini sebagai peluang emas kedepan,” tuturnya.
     
    2. Perekonomian Tiongkok melempem

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2025 berada di kisaran 4,5 persen, perkiraan ini lebih rendah dari prediksi pertumbuhan Tiongkok di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.
     
    Jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok.
     
    “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi resiko atas menurunnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” tutur Said.
     
    3. Dolar AS makin kuat

    Said menuturkan, perang tarif bisa berdampak pada depresiasi dolar AS (USD) terhadap rupiah. Belajar perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol ‘risk on’, artinya menggenggam USD lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.
     
    “Jika situasi ini terulang, maka kita harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita,” urai dia.
     
    Said mengungkapkan efek penguatan USD akan berlangsung lama jika perang tarif berkepanjangan. Indonesia harus memanfaatkan diplomasi perdagangan internasional untuk membuat tata perdagangan dunia lebih adil, setidaknya tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
     
    “Sedangkan di dalam negeri, BI, OJK, dan pemerintah perlu mengatur lebih ketat lagi atas devisa hasil ekspor untuk kepentingan nasional,” jelas Said.
     

     

    4. Turunnya kelas menengah

    Di dalam negeri, sambung Said, Indonesia menghadapi penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga. Menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
     
    Said bilang, pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis.
     
    “Langkah ini akan berdampak multiplier ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produk produk petani dan peternak. Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” tutur dia.
     
    5. Industri nonmigas susut

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 sebesar 21,28 persen dan pada 2023 kontribusinya menyusut 18,67 persen atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.
     
    “Banyak pihak menilai kita mengalami deindustrialisasi. Meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, namun peluang industri manufaktur kita bangkit sangat besar sekali. Sebab jika industri manufaktur tumbuh, saya berkeyakinan, kelas menengah juga akan tumbuh sejalan dengan program industrialisasi, sebab kelas menengah bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif untuk menopang kebutuhan industri,” ucap Said.
     
    Menjawab tantangan tersebut, kata Said, peluang yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk membangkitkan industri manufaktur dan mendorong kembali tumbuhnya kelas menengah hanya dengan perluasan program hilirisasi, yang saat ini masih di sektor nikel.
     
    “Perluasan hilirisasi bisa merambah ke bahan tambang selain nikel, perkebunan, pertanian, dan kehutanan, terutama yang menjadi kebutuhan rantai pasok global,” jelasnya.
     
    6. Pecut investasi

    Said menuturkan, Indonesia memiliki peluang menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan, jika berhasil membereskan hambatan ekonomi, seperti korupsi, dan memberikan pesan yang jelas kepada investor dan pelaku pasar tentang arah kebijakan perekonomian lima tahun kedepan.
     
    “Dengan ICOR yang rendah, maka produk ekspor Indonesia bisa berdaya saing di pasar global. Menurunnya tingkat korupsi juga menguatkan kepercayaan kepada pemerintah,” terang Said.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • OJK Terbitkan Aturan Baru soal Suku Bunga Pinjaman Online, Ini Respons Pelaku Usaha – Page 3

    OJK Terbitkan Aturan Baru soal Suku Bunga Pinjaman Online, Ini Respons Pelaku Usaha – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) atau pinjaman online (pinjol).

    Kebijakan ini, yang juga mencakup pengaturan batas usia minimum Pemberi Dana dan Penerima Dana, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat, efisien, dan berkelanjutan, serta melindungi konsumen dan meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

    Sebagai asosiasi resmi Penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak. Pertama, terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

    Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

    “AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat,” kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025). 

    Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

     

  • OJK Sebut Pasar Modal Penting untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    OJK Sebut Pasar Modal Penting untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, kinerja pasar modal yang positif penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun nilai kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 12.300 triliun atau tumbuh 6% yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dari aktivitas penghimpunan dana di pasar modal, telah tercatat 199 penawaran umum dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp 259,24 triliun termasuk 43 emiten baru dengan nilai IPO sebesar Rp 16,68 triliun dan PUPS senilai Rp 41,77 triliun.

    “Kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting bagi kita mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mahendra dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan 2025 di BEI, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Untuk itu, OJK bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah sepanjang 2025. Berbagai program tersebut difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal.

    Salah satunya adalah melalui peningkatan pendalaman pasar, antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat. Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free flow dan mendorong perusahaan dengan kapasitas yang besar untuk melantai di BEI.

    Selanjutnya, pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor-institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

    “Dalam konteks ini kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah,” tambahnya.

    OJK juga siap mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang telah ada, seperti bursa karbon dan produk berkonsep environmental, social, dan governance (ESG).

    Tak hanya itu, OJK juga akan melakukan penguatan anggota bursa dan manajer investasi melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan anggota dan manajer investasi termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional.

    Beragam upaya yang dilakukan oleh OJK itu bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.