Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Pegadaian Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia

    Pegadaian Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia

    Jakarta –

    PT Pegadaian resmi diizinkan untuk menjalankan usaha bulion atau bank emas. Kewenangan itu menyusul Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Adapun kewenangan Pegadaian dalam surat keputusan tersebut mencakup Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, hingga Perdagangan Emas. Keputusan ini menjadi lampu hijau Pegadaian setelah dua tahun mengajukan usaha emas.

    Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menuturkan, izin usaha bulion dari OJK menjadi sebuah pencapaian bagi pihaknya. Dengan surat tersebut, Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang berhasil mengantongi izin usaha bulion di Indonesia.

    “Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non-gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih di dominasi oleh gadai emas,” kata Damar dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/1/2025).

    Damar mengatakan, transaksi hingga dengan November menghasilkan omzet sebanyak Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton.

    “Hal ini tentunya juga didukung oleh Anak Usaha kami, Galeri 24. InshaAllah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bulion,” jelasnya.

    Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, beberapa waktu lalu menyebut bahwa pembentukan Bank Emas sebagai salah satu langkah untuk mendorong peningkatan hilirisasi. Ia berharap, perusahaan BUMN segera bersinergi agar Indonesia segera memiliki Bullion Bank, salah satunya PT Pegadaian.

    Bahkan Erick menyebut, pentingnya Bullion Bank akan semakin meliterasi masyarakat terhadap investasi emas. Sementara itu, Pegadaian menjadi salah satu Jasa Keuangan yang memiliki layanan investasi emas, salah satunya Tabungan Emas Pegadaian.

    “Kalau sudah ada Bullion Bank, artinya masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada Pegadaian, bank syariah, kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas,” ujar Erick.

    Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo juga sempat mendukung Pegadaian untuk bertransformasi menjadi bullion services atau ekosistem emas. Sebab, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Pegadaian dinilai siap untuk melakukan layanan jual beli dan transaksi emas lainnya.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    (rrd/rrd)

  • PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    “Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya,” beber Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi.

    Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak.

    “Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

    “Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR,” celetuknya.

    BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice.

    “Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,” terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.

  • KPK Ungkap Progres Pemeriksaan di Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

    KPK Ungkap Progres Pemeriksaan di Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — KPK menyebut pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik pada kasus dugaan korupsi penyaluran corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia belum spesifik.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penyidiknya sampai dengan saat ini baru memeriksa segelintir orang saja. Oleh sebab itu, dia menyebut kejelasan atas kasus tersebut baru akan semakin terang benderang ketika pemeriksaan sudah bersifat spesifik. 

    “Ya nanti dari hasil pemeriksaan akan dibuktikan, ini kan pemeriksaan baru beberapa pihak saja, kan. Nanti setelah pemeriksaan semakin spesifik, semakin detail, baru jelas semuanya,” ungkapnya kepada wartawan, dikutip pada Minggu (5/1/2024). 

    Setyo memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK atas kasus tersebut masih bersifat umum. Artinya, belum ada nama tersangka yang dicantumkan pada surat perintah penyidikan (sprindik).

    Di sisi lain, Setyo memastikan pihaknya akan selalu berpedoman pada hasil pemeriksaan kendati para saksi yang diperiksa memberikan keterangan lain. Misalnya, terkait dengan dugaan program CSR BI itu turut diterima oleh seluruh angggota Komisi XI DPR.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dua anggota DPR yang diperiksa KPK pada kasus ini, yakni Heri Gunawan dan Satori, mengaku seluruh anggota komisi keuangan DPR mendapatkan program tersebut. Heri dan Satori diketahui adalah mantan anggota Komisi XI DPR periode 2019—2024.

    “Kalau yang bersangkutan menyampaikan seperti itu ya itu kan bisa saja, boleh saja, tapi yang dijadikan patokan dan pedoman oleh penyidik adalah berdasarkan hasil pemeriksaan. Didukung dengan keterangan-keterangan yang lain, kemudian bukti-bukti yang didapatkan,” tutur Setyo.

    Adapun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu.

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun membenarkan hal tersebut. Namun, dia memastikan bahwa dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR BI yang diterima oleh yayasan atau kelompok masyarakat di daerah pemilihan (dapil) anggota komisi keuangan DPR tidak sampai ke tangan anggota dewan secara perseorangan.

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

    Menanggapi pernyataan DPR, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR.

    “Artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan. Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

  • OJK Perketat Syarat Ngutang ke Pinjol, Ini Kata Asosiasi

    OJK Perketat Syarat Ngutang ke Pinjol, Ini Kata Asosiasi

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi (suku bunga) bagi industri fintech peer-to-peer lending (Pindar) alias pinjol. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, serta pembagian kategori Pemberi Dana menjadi Profesional dan Non Profesional.

    Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, melindungi konsumen, meminimalisir risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri.

    “Sebagai asosiasi resmi penyelenggara Pindar, AFPI optimis kebijakan ini akan memiliki multidampak,” kata Entjik dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

    Pertama, Entjik menilai kebijakan ini akan berdampak pada terwujudnya pertumbuhan positif industri yang akan mendukung pertumbuhan kredit nasional, serta ujungnya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah giat dicanangkan pemerintahan baru.

    Kedua, menguatnya kapasitas Penyelenggara Pindar dalam menjalankan GRC (governance, risk management, compliance) yang semakin terintegrasi. Ketiga, mendorong platform Pindar semakin menjalankan praktik yang bertanggung jawab, memperbanyak dampak positif dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin bagi pengguna layanan sebagai wujud komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen.

    “AFPI akan terus mendukung penuh penerapan kebijakan ini, serta bekerja sama dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri Pindar dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat,” ucapnya.

    Seperti diketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama mereka yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Pendanaan jenis ini dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat memulai perjalanan keuangan mereka.

    Menurut Riset EY (MSME Market Study and Policy Advocacy), potensi credit gap tahun 2026 semakin membesar menjadi Rp 2.400 triliun per tahun. Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    AFPI memastikan relaksasi ini tidak akan disalahgunakan. Seluruh anggota AFPI diklaim akan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

    “Kami akan terus memantau perkembangan industri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan Pindar,” ujar Entjik.

    Tercatat hingga September 2024, industri ini telah menyalurkan akumulasi pendanaan sebesar Rp 978,4 triliun kepada 137,35 juta borrower. Dengan pertumbuhan industri ini disebut dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

    (kil/kil)

  • Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Tepat Waktu

    Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Tepat Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengaku yakin terkait proses pengalihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut proses peralihan itu akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

    Hal ini sesuai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu pada 12 Januari 2025.

    Menurut Tirta, secara hukum, peralihan ini wajib diselesaikan sesuai jadwal yang telah diatur dalam UU P2SK. Namun, prosesnya juga melibatkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan nota kesepahaman antara kedua pihak.

    “Dengan demikian, terdapat jadwal spesifik untuk setiap elemen yang akan dialihkan hingga seluruh proses selesai,” ujarnya  Sabtu (4/1/2025).

    Tirta juga meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa proses peralihan pengawasan aset kripto itu akan selesai pada kuartal I 2025, yang tampaknya melewati batas waktu UU P2SK.

    Ia menegaskan bahwa dari sisi hukum, proses peralihan akan sesuai tenggat waktu, meskipun implementasi penuh untuk setiap aspek pengawasan akan berlangsung secara bertahap.

    Sebagai bagian dari persiapan, Bappebti telah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan kelancaran proses ini. Tim tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan perpindahan pengawasan. Pada saat yang sama, kedua belah pihak sedang menyusun nota kesepahaman secara bersama.

    Namun, Tirta belum dapat memberikan detail terkait hal-hal yang menjadi agenda diskusi antara Bappebti dan OJK, karena masih menunggu pertemuan dengan pihak OJK.

    “Nanti setelah bertemu OJK, baru bisa dibahas,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, juga mengungkapkan optimisme yang serupa. 

    Menurutnya, hingga saat ini tidak ada hambatan atau tantangan yang signifikan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) terkait pengalihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK.

    Mahendra menegaskan bahwa pembahasan dan persiapan PP telah dilakukan secara resmi dan terstruktur.

    “Secara prinsip, tidak ada kendala besar, karena ini lebih kepada perpindahan tanggung jawab dari Bappebti ke OJK. Saya rasa tidak ada hal prinsip yang menjadi penghalang,” jelasnya dalam menanggapi proses peralihan pengawasan aset kripto dari OJK ke Bappebti.

  • Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap mulai sejak dini warga sudah bisa belajar dan memahani terkait pasar modal.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut edukasi pasar modal dimulai sejak tingkat pendidikan sekolah dasar (SD).

    Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025.

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Lanjut, menurutnya masyarakat harus diberi pemahaman agar paham terkait membeli surat yang menurut mereka tidak berharga padahal sebaliknya.

    Dan untuk itu dibutuhkan juga peran penting dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus bertanggung jawab memastikan agar masyarakat pada akhirnya benar-benar membeli saham perusahaan yang sehat. 

    “Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion

    OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion

    Arsip Foto – Pramuniaga merapikan emas batangan di Galeri 24 PT Pegadaian Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/8/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/Spt

    OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat bernomor S-325/PL.02/2024 menyetujui Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion yang meliputi deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi maupun perdagangan emas.

    Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyatakan di Jakarta, Sabtu, bahwa sudah dua tahun pihaknya berupaya untuk mendapatkan izin usaha bulion, dan kini Pegadaian menjadi perseroan pertama yang berhasil mendapatkan izin usaha tersebut di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa selama ini komoditas emas memang menjadi inti bisnis perseroan melalui usaha gadai.

    “Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun nongadai. Gadai sebagai core bisnis, 90 persen masih didominasi oleh gadai emas,” ujarnya pula.

    Damar menuturkan bahwa hingga November 2024, omzet dari transaksi gadai emas mencapai Rp230 triliun dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton dan saldo tabungan emas mencapai 10,3 ton.

    “Hal ini tentunya juga didukung oleh anak usaha kami, Galeri 24. Insya Allah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bulion,” katanya pula.

    Upaya yang dilakukan Pegadaian sejalan dengan harapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait pembentukan ekosistem bank emas atau bullion bank sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai investasi emas.

    Hal tersebut mengingat emas merupakan komoditas yang harganya relatif stabil bahkan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia sekalipun.

    Selain itu, ia juga berharap keberadaan usaha bulion di Indonesia akan mengoptimalkan hilirisasi emas sebagai komoditas tambang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan emas yang besar, tapi selama ini stok emas tersebut hanya dicatat sebagai tonase tanpa dimasukkan ke dalam neraca keuangan bank.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dapat menghasilkan hingga 60 ton emas per tahun.

    Sumber : Antara

  • Lawan Judi Online, Komdigi Perkuat Literasi di Masyarakat

    Lawan Judi Online, Komdigi Perkuat Literasi di Masyarakat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan memperbanyak literasi di kalangan anak muda, termasuk usia sekolah untuk melawan judi online (judol).

    “Kita perbanyak literasi, karena pendekatan teknologi saja tidak akan cukup. Apalagi kita berkejar-kejaran dengan mereka yang juga ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif, maka edukasi di saat yang bersamaan juga dilakukan secara masif,” ungkap Meutya dalam kunjungan Kampanye Anti Judol dan Pinjol Ilegal dan Peninjauan Akses Internet BAKTI di Malang, Sabtu (4/1/2024).

    Dia mengatakan, literasi sangat penting karena berdasarkan aturan dari undang-undang dan turunan undang-undang ITE itu sudah jelas pelarangannya. Sehingga, sisanya hanya bagaimana penegakan hukumnya.

    “Kalau dari aturan saya rasa sudah cukup keras dan jelas dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa itu salah dan ada sanksi hukumnya,” pungkas Meutya.

    Untuk diketahui, Komdigi juga telah melakukan aksi pencegahan, pengawasan, baik itu melalui literasi dari yang disampaikan maupun pengawasan di ruang digital. Karena itu Komdigi mendeteksi situs dan juga nomor-nomor rekening.

    Komidigi telah mentake-down situs, dan nomor rekening telah dilaporkanlaporkan ke OJK, ke perbankan, juga ke PPAPK,untuk melakukan blokir rekening. Selain itu, Komdigi sendiri sudah berkomunikasi dengan platform teknologi global agar dapat mematuhi aturan yang ada di Indonesia.

    (dpu/dpu)

  • IHSG Melejit 1,82% di Awal 2025

    IHSG Melejit 1,82% di Awal 2025

    Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini mayoritas berada pada zona positif. Berdasarkan data perdagangan saham periode 30 Desember 2024-3 Januari 2025, IHSG mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen menjadi berada pada level 7.164,429 dari 7.036,571 pada pekan lalu. 
     
    “Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa sebesar 6,08 persen menjadi 1,03 juta kali transaksi dari 970 ribu kali transaksi pada pekan lalu,” ungkap Sekretaris Perusahaan PT BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Kautsar melanjutkan, minggu ini peningkatan turut dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa, yaitu sebesar 1,48 persen menjadi Rp12.445 triliun dari Rp12.264 triliun pada sepekan sebelumnya. Sedangkan, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 8,45 persen menjadi Rp9,74 triliun dari Rp10,64 triliun pada pekan sebelumnya.
    Rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 12,40 persen menjadi 21,38 miliar lembar saham dari 24,40 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.
     
    “Investor asing (Jumat) ini mencatatkan nilai jual bersih Rp571,38 miliar dan investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp817,08 miliar sepanjang 2025,” papar Kautsar.
     

     

    IHSG minus 2,65% selama 2024

    Pada pekan ini, tepatnya pada Senin (30/12), perdagangan BEI untuk keseluruhan tahun 2024 resmi ditutup oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Djajadi di Main Hall BEI.
     
    Sepanjang 2024, IHSG tercatat mengalami perubahan sebesar 2,65 persen dan pada akhir 2024 ditutup pada level 7.079,905. Pencapaian pasar modal Indonesia selama 2024 merupakan upaya Self-Regulatory Organization (SRO).
     
    Yang terdiri dari BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), termasuk dorongan dari seluruh stakeholders, dan dengan dukungan OJK.
     
    “Selama 2024, pasar modal Indonesia tidak hanya mencatatkan pencapaian serta hal baru, tetapi juga terus berupaya dengan selalu berkembang agar senantiasa memberikan optimisme untuk menghadapi 2025,” tutup Kautsar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Mantap! BJTM Berhasil Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Mantap! BJTM Berhasil Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di penutupan 2024 dan mengawali tahun yang baru, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau bankjatim sukses mencatatkan tonggak sejarah baru dengan berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

    Prestasi ini tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen seluruh insan BJTM, tetapi juga merupakan bukti nyata atas kepercayaan yang terus diberikan oleh nasabah, investor, dan masyarakat Jawa Timur.

    Sebagai bagian dari langkah strategis, BJTM kini telah menjadi perusahaan induk terhadap 5 BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra.

    Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menuturkan, melalui KUB, BJTM mengajak 5 BPD tersebut untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Indonesia. Secara spesifik, sinergitas KUB BJTM ini meliputi aspek permodalan, aspek bisnis & keuangan, aspek pendukung lainnya.

    “Dari aspek permodalan, kami telah mengalokasikan penyertaan modal lebih dari Rp 300 miliar kepada lima BPD tersebut. Sedangkan dari aspek bisnis & keuangan, BJTM akan mensinergikan potensi bisnis. Baik dari sisi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masing – masing bank dan juga konsolidasi laporan keuangan. Untuk aspek pendukung, bersama dengan 5 BPD, BJTM akan menghadirkan value creation beyond business yang sesuai dengan karakteristik BPD baik dari penguatan GCG, Corporate Culture, maupun Information Technology,” papar Busrul dalam keterangan resminya, Jumat (3/1/2025).

    Menurutnya, aksi korporasi KUB ini selain sebagai bentuk pengembangan bisnis bankjatim sekaligus juga sebagai bentuk respon aktif BJTM terhadap roadmap penguatan BPD 2024-2027 yang diluncurkan oleh OJK beberapa waktu lalu.

    Busrul menambahkan, dari aspek internal, seiring dengan pelaksanaan aksi korporasi KUB, BJTM juga telah mempersiapkan diri melalui transformasi terhadap 5 pilar yang menjadi fundamental bisnis perseroan. Peningkatan keunggulan di bidang human capital, penguatan struktur organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan sinkronisasi prosedur yang lebih adaptif dengan tetap berasaskan pada kehati-hatian, dan peningkatan utilitas di aspek teknologi informasi.

    Selanjutnya pilar terakhir adalah implementasi aksi korporasi penyertaan modal untuk kebutuhan pembentukan KUB.

    “Dipercayanya bankjatim untuk bekerjasama dengan 5 BPD ini semakin memperkuat positioning bahwa BJTM memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari sisi fundamental. Bersama-sama, BJTM dan 5 BPD akan membangun pondasi keuangan yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi bankjatim sebagai BPD No 1 di Indonesia,” ungkap Busrul.

    Sebagai bank yang terus menjadi inovatif dan terpercaya, bankjatim telah membuktikan bahwa BPD dapat bersaing di kancah nasional. Maka dari itu, BJTM berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat pertumbuhan bisnisnya. Adapun kinerja yang solid yang ditunjukkan pada periode November 2024, yakni aset bankjatim mencapai Rp 109,09 triliun, penyaluran kredit Rp 63,90 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga berada di angka Rp 87,96 triliun, dan laba sebesar Rp 1,02 triliun.

    Kemudian, inovasi layanan keuangan berkelanjutan dari Jconnect sukses mencatatkan angka pengguna sebanyak 811.575 user pada November 2024. “Hal tersebut memperlihatkan peran BJTM yang terus bergerak bersama masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Busrul.

    Di sisi lain, bankjatim juga menjadi salah satu perusahaan publik yang konsisten membagikan dividen tinggi selama lebih dari 10 tahun, bankjatim optimis dapat mempertahankan tradisi ini melalui kinerja keuangan berkelanjutan.

    “Menutup tahun dengan pencapaian tersebut, kami optimis untuk melanjutkan tren positif pada tahun mendatang, Hal ini sejalan dengan semangat membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing, sekaligus memberikan hasil maksimal bagi para pemangku kepentingan di 2025 mendatang,” pungkas Busrul.

    (adv/adv)

    Next Article

    Pembayaran Digital Berpotensi Besar, Ini Kesuksesan FEKDI X KKI 2024