Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Pengeluaran Lebih Besar dari Iuran

    Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Pengeluaran Lebih Besar dari Iuran

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa beban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan selalu lebih besar dari pendapatannya sejak 2014. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

    “Emang BPJS (Kesehatan) itu nggak pernah sustainable, dia positif karena dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat, dan minus, minus, minus, naikin,” kata Budi, Kamis (13/11/2025).

    Menurutnya, BPJS sempat mencatat surplus pendapatan pada 2019 dan tahun-tahun pandemi karena pemanfaatan layanan menurun. Namun tren defisit kembali terlihat sejak 2023 hingga 2025.

    Data iuran vs beban BPJS Kesehatan2014 – Iuran: Rp 40,7 T | Beban: Rp 42,7 T2015 – Iuran: Rp 52,8 T | Beban: Rp 57,1 T2016 – Iuran: Rp 67,4 T | Beban: Rp 67,3 T2017 – Iuran: Rp 74,3 T | Beban: Rp 84,4 T2018 – Iuran: Rp 85,4 T | Beban: Rp 94,3 T2019 – Iuran: Rp 111,8 T | Beban: Rp 108,5 T2020 – Iuran: Rp 139,9 T | Beban: Rp 95,5 T2021 – Iuran: Rp 143,3 T | Beban: Rp 90,3 T2022 – Iuran: Rp 144,0 T | Beban: Rp 113,5 T2023 – Iuran: Rp 151,7 T | Beban: Rp 158,9 T2024 – Iuran: Rp 165,3 T | Beban: Rp 175,1 T2025 (s.d. September) – Iuran: Rp 129,9 T | Beban: Rp 139,4 T

    Budi menegaskan bahwa keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan perlu dijaga, sambil mengingatkan bahwa iuran BPJS “sangat-sangat murah dan menguntungkan masyarakat.” Ke depan, pemerintah mendorong agar mekanisme iuran lebih efisien melalui penerapan kelas rawat inap standar.

    “Supaya BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja. Nggak perlu urus yang kaya-kaya karena kelas 1 itu biayanya diambil swasta. Jadi kita tanda tangan dengan OJK untuk combine benefit,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono menambahkan, jumlah peserta terdaftar JKN kini mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3 persen dari penduduk Indonesia. Namun, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8 persen.

    Menurut Nunung, rata-rata klaim bulanan pada 2025 telah mencapai Rp 16,75 triliun, naik lima kali lipat dibanding 2014. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya utilisasi dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

    Ia memperingatkan bahwa tanpa perubahan kebijakan seperti manfaat, tarif layanan, atau iuran, defisit BPJS Kesehatan akan terus melebar. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2018, pemerintah dapat mengambil tindakan khusus ketika aset jaminan sosial kesehatan bernilai negatif.

    “Paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran sesuai ketentuan; atau pemberian suntikan dana tambahan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/up)

  • Diperiksa KPK Terkait Kasus CSR BI-OJK, Istri Kasat Lantas Polres Batu Bungkam  

    Diperiksa KPK Terkait Kasus CSR BI-OJK, Istri Kasat Lantas Polres Batu Bungkam  

    JAKARTA – Istri Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim, Melissa B. Darban bungkam usai diperiksa terkait dugaan korupsi program sosial atau CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pada hari ini.

    Adapun Melissa meninggalkan kantor KPK sekitar pukul 19.56 WIB. Dia dimintai keterangan sejak sore hari.

    Tak ada pernyataan yang disampaikan. Melissa juga mengabaikan pertanyaan jurnalis di lapangan, termasuk tentang hubungannya dengan Heri Gunawan, legislator Partai Gerindra yang jadi tersangka dalam kasus ini.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap Melissa untuk menelusuri aset yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Tapi, dia tak memerinci lebih lanjut. 

    “Penelusuran aset,” kata Budi, Kamis malam.

    Selain Melissa, KPK pada hari ini turut memanggil lima orang saksi lainnya. Mereka adalah Martono dan Helen Manik yang merupakan eks tenaga ahli legislator Gerindra, Heri Gunawan; mahasiswa bernama Syarifah Husna dan Syifa Rizka Violin; serta dokter bernama Widya Rahayu Arini Putri.

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Keduanya diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu disebut KPK ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga kendaraan roda empat.

  • KPK Panggil 2 Tenaga Ahli Heri Gunawan terkait Kasus CSR BI-OJK

    KPK Panggil 2 Tenaga Ahli Heri Gunawan terkait Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua tenaga ahli dari tersangka kasus CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Heri Gunawan, dipanggil oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). 

    Keduanya berinisial HM dan MAT tenaga ahli saat Heri Gunawan menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. KPK juga memeriksa MBD selaku Ibu Rumah Tangga, SH selaku Mahasiswa, WRA selaku Dokter, dan SRV selaku Mahasiswa.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (13/11/2025).

    Namun, Budi baru dapat menyampaikan detail materi pemeriksaan hingga mereka telah diperiksa penyidik lembaga antirasuah. 

    Selain Heri Gunawan, KPK juga telah menetapkan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2024 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

  • Video: Alasan Fintech Genjot Kredit Produktif UMKM – Dealer Otomotif

    Video: Alasan Fintech Genjot Kredit Produktif UMKM – Dealer Otomotif

    Jakarta, CNBC Indonesia- Perusahaan teknologi finansial atau fintech P2P Lending PT Cicil Solusi Mitra Teknologi terus mendorong peningkatan porsi pembiayaan sektor produktif sebagai strategi untuk memperkuat portofolio bisnis sekaligus mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi, Ivan Joshua Tandika mengatakan CICIL yang merupakan aplikasi pinjaman daring atau pindar yang memiliki portofolio bisnis utama dalam pembiayaan bagi mahasiswa untuk biaya pendidikan atau pembelian barang.

    Seiring dengan berkembangnya bisnis pindar dan dukungan investor, CICIL saat ini memperluas pembiayaan secara B2B lewat kerjasama dengan universitas dalam melengkapi infrastruktur pembelajaran daring. Saat ini 2 produk utama CICIL adalah supply chain financing dan ecosystem financing, misalnya pembiayaan bagai suplier bidang telekomunikasi hingga dealer otomotif.

    Seperti apa perkembangan bisnis P2P lending di bisnis pembiayaan produktif? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (CICIL), Ivan Joshua Tandika dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 13/11/2025)

  • Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengevaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial digital (bansos digital) yang telah berlangsung pada September–Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Program ini merupakan langkah awal dalam reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme evaluasi.

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yakni memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yakni sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Data Tak Sesuai

    Dengan sistem ini, Luhut mengatakan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tegas Luhut.

     

     

  • Raksasa Jepang Trend Micro Investasi Data Center di RI, Incar 135 Perbankan

    Raksasa Jepang Trend Micro Investasi Data Center di RI, Incar 135 Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber asal Jepang, Trend Micro, tengah membangun data center yang ditargetkan beroperasi paling lambat pada pertengahan 2026.

    Kehadiran data center tersebut wujud dukungan perusahaan terhadap kedaulatan data sekaligus upaya dalam menjangkau sektor keuangan yang memiliki regulasi ketat terkait pengelolaan data. 

    Field CISO – AMEA Trend Micro Sapna Sumbly mengatakan dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga di Indonesia sangat peduli terhadap data pengguna.

    Isu mengenai kedaulatan data dan lokalisasi data menjadi perhatian perusahaan dan regulator terlebih di tengah banyak ketegangan geopolitik. Setiap negara ingin menjaga data penggunanya dengan membuat regulasi privasi dan undang-undang data, termasuk regulator di sektor keuangan seperti OJK. 

    Dia mengatakan OJK sangat ketat dalam mengaudit bank dan institusi sektor keuangan lainnya untuk memastikan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan yang tepat sebelum mengirim data apa pun ke penyedia cloud di luar Indonesia.

    Sapna tidak memberitahu total investasi yang mereka gelontorkan untuk mengembangkan data center di Indonesia.

    “Itulah salah satu alasan kami ingin pelanggan kami yang ada tetap percaya diri bahwa kami ingin mendukung mereka dalam perjalanan mereka, baik itu menanggapi regulator, maupun mematuhi regulasi data dan privasi,” kata Sapna kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

    Sapna mengatakan dengan memiliki data center di Indonesia, Trend Micro ingin meyakinkan kepada seluruh perusahaan, khususnya layanan keuangan dan perbankan, bahwa mereka telah memiliki data center di Indonesia. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Trend Micro. Dia tidak memberikan angka mengenai pertumbuhan bisnis Trend Micro di Tanah Air, tetapi dipastikan bahwa potensi pasar Indonesia sangat potensial. 

    “Fakta bahwa Indonesia memiliki lebih dari 135 bank dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan kemudian lembaga pemerintah yang sangat agresif dalam transformasi digital. Kami melihat ini sebagai negara dengan potensi pertumbuhan yang besar,” kata Sapna. 

    Sekadar informasi, merujuk pada laporan keuangan Trend Micro membukukan total penjualan 202 miliar yen atau Rp21,86 triliun pada kuartal III/2025. Nilai tersebut stagnan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, khusus regional Asia Pasifik yang mencakup Taiwan, UAE, Singapura, Australia, dan Indonesia, berkontribusi sekitar 77 miliar yen atau Rp8,4 triliun dan regional dengan kontribusi terbesar secara regional. 

    Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan di regional Asia Pasifik hanya naik tipis 1,1% secara tahunan. 

    “Kami melihat bahwa potensi negara ini besar dan kami bisa menjadi mitra yang signifikan dalam jalur pertumbuhan itu,” kata Sapna. 

    Country Manager Trend Micro Indonesia Fetra Syahbana mengatakan kehadiran data center Trend Micro di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah bahwa data itu mesti punya lokalisasi di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang PDP yang berfokus pada kedaulatan data, di mana data-data penting harus berada di Indonesia. 

    “Kalau di dunia perbankan itu kan juga tidak boleh transaksi data nasabah itu keluar dari negara ini gitu kan. Siapapun itu kalau dia beroperasi di Indonesia harus punya data-data Indonesia. Masa dia berapa tahun di Indonesia datanya di luar negeri,” kata Fetra.

    Dia mengatakan dengan kehadiran data center di Indonesia, perusahaan yang bergerak di layanan keuangan yang memiliki regulasi ketat tidak perlu khawatir untuk menempatkan data mereka di Trend Micro. 

    “Jadi ini menunjukkan komitmen jangka panjang kita untuk mendukung customer kita di Indonesia. Dari Indonesia manapun baik itu perbankan, telekomunikasi, sektor publik, pemerintah dan sebagainya,” kata Fetra.

  • CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    Jakarta: Upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis integritas karbon menjadi perhatian pada sesi CEO Talks bertajuk “Corporate Climate Leadership for Indonesia’s Net Zero Action through High Integrity Carbon” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).

    Sesi ini mempertemukan pelaku industri energi, kehutanan, dan keuangan untuk membahas peran strategis sektor korporasi dalam mendukung target emisi nol bersih melalui penguatan pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan, yang dipandu Agus Pambagio, Senior Expert Advisor Kementerian Lingkungan Hidup.

    Dalam sesi ini, APP Group menegaskan komitmennya untuk mendukung solusi iklim berbasis alam (nature-based solutions) melalui restorasi ekosistem, perlindungan hutan, pengelolaan gambut, dan pengembangan karbon biru pada kawasan mangrove sebagai bagian dari platform keberlanjutan Regenesis.

    Chief Sustainability Officer, APP Group, Elim Sritaba mengatakan, hutan Indonesia memiliki potensi penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional. Demikian juga APP Group selaku industri bubur kertas dan turunannya wajib mempertahankan manajemen berkelanjutan demi rantai pasok bahan baku industri yg berkelanjutan.

    Melalui upaya restorasi dan pengelolaan lanskap berbasis pengetahuan ilmiah serta pemberdayaan masyarakat lokal, pihaknya berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan dan komunitas sekitar. “Langkah ini memerlukan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar nilai positif dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Elim dalam siaran persnya, dikutip Rabu, 12 November 2025.

    APP Group menyampaikan bahwa komitmen restorasi hutan perusahaan saat ini berlandaskan Forest Positive Policy, yang merupakan evolusi dari Forest Conservation Policy (2013). Melalui Regenesis, APP Group mengalokasikan US$30 juta per tahun selama 10 tahun untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar lanskap prioritas.

    Pendekatan ini terintegrasi dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, serta kerangka global seperti Article 6 Paris Agreement, standar PEFC/FSC, dan penguatan pasar karbon di bawah IDXCarbon dan pengawasan OJK.

    Untuk memastikan integritas dan transparansi, APP Group mengimplementasikan:

    Pemantauan berbasis satelit, drone, dan AI untuk kondisi tutupan hutan, produktivitas dan kesehatan tanaman, dan pencegahan kebakaran.
    Mekanisme pengaduan publik dan panel penasihat independen.
    Sistem MRV yang sedang diselaraskan dengan registri nasional untuk kesiapan partisipasi Article 6.2.

    Model restorasi perusahaan didesain untuk menghasilkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA), misalnya, telah berkontribusi pada penurunan insiden kebakaran di lebih dari 460 desa serta penguatan alternatif mata pencaharian.

    Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem karbon nasional. Dari sektor keuangan, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.

    “Dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi ekosistem perdagangan karbon melalui peran strategis pada aspek Supply, Market Enablers, dan Demand, guna memastikan kerangka yang kuat bagi pengembangan, perdagangan, dan pembelian kredit karbon,” ujar Monica Yoanita Octavia, Senior Vice President ESG, Bank Mandiri.
     

    Partisipasi APP Group dalam sesi ini menegaskan peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pasar karbon dan mendukung pencapaian Net Zero Emission Indonesia 2060.

    Jakarta: Upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis integritas karbon menjadi perhatian pada sesi CEO Talks bertajuk “Corporate Climate Leadership for Indonesia’s Net Zero Action through High Integrity Carbon” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).
     
    Sesi ini mempertemukan pelaku industri energi, kehutanan, dan keuangan untuk membahas peran strategis sektor korporasi dalam mendukung target emisi nol bersih melalui penguatan pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan, yang dipandu Agus Pambagio, Senior Expert Advisor Kementerian Lingkungan Hidup.
     
    Dalam sesi ini, APP Group menegaskan komitmennya untuk mendukung solusi iklim berbasis alam (nature-based solutions) melalui restorasi ekosistem, perlindungan hutan, pengelolaan gambut, dan pengembangan karbon biru pada kawasan mangrove sebagai bagian dari platform keberlanjutan Regenesis.

    Chief Sustainability Officer, APP Group, Elim Sritaba mengatakan, hutan Indonesia memiliki potensi penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional. Demikian juga APP Group selaku industri bubur kertas dan turunannya wajib mempertahankan manajemen berkelanjutan demi rantai pasok bahan baku industri yg berkelanjutan.
     
    Melalui upaya restorasi dan pengelolaan lanskap berbasis pengetahuan ilmiah serta pemberdayaan masyarakat lokal, pihaknya berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan dan komunitas sekitar. “Langkah ini memerlukan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar nilai positif dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Elim dalam siaran persnya, dikutip Rabu, 12 November 2025.
     
    APP Group menyampaikan bahwa komitmen restorasi hutan perusahaan saat ini berlandaskan Forest Positive Policy, yang merupakan evolusi dari Forest Conservation Policy (2013). Melalui Regenesis, APP Group mengalokasikan US$30 juta per tahun selama 10 tahun untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar lanskap prioritas.
     
    Pendekatan ini terintegrasi dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, serta kerangka global seperti Article 6 Paris Agreement, standar PEFC/FSC, dan penguatan pasar karbon di bawah IDXCarbon dan pengawasan OJK.
     
    Untuk memastikan integritas dan transparansi, APP Group mengimplementasikan:

    Pemantauan berbasis satelit, drone, dan AI untuk kondisi tutupan hutan, produktivitas dan kesehatan tanaman, dan pencegahan kebakaran.
    Mekanisme pengaduan publik dan panel penasihat independen.
    Sistem MRV yang sedang diselaraskan dengan registri nasional untuk kesiapan partisipasi Article 6.2.

    Model restorasi perusahaan didesain untuk menghasilkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA), misalnya, telah berkontribusi pada penurunan insiden kebakaran di lebih dari 460 desa serta penguatan alternatif mata pencaharian.
     
    Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem karbon nasional. Dari sektor keuangan, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
     
    “Dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi ekosistem perdagangan karbon melalui peran strategis pada aspek Supply, Market Enablers, dan Demand, guna memastikan kerangka yang kuat bagi pengembangan, perdagangan, dan pembelian kredit karbon,” ujar Monica Yoanita Octavia, Senior Vice President ESG, Bank Mandiri.
     

    Baca juga:  Pegiat Lingkungan Ajak Anak Muda ‘Berisik’ di Medsos Kawal COP30 Brasil

    Partisipasi APP Group dalam sesi ini menegaskan peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pasar karbon dan mendukung pencapaian Net Zero Emission Indonesia 2060.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat total saldo kelolaan emas tumbuh melesat sebesar 159,78 persen secara year to date (ytd) menjadi 1,15 ton atau setara Rp2,55 triliun per akhir September 2025.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam acara Bullion Connect 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kinerja yang positif tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bulion BSI sejak bank mengantongi izin usaha bulion pada Februari 2025.

    Adapun jumlah nasabah yang memiliki rekening emas tumbuh sebesar 94,98 persen secara ytd mencapai 200.238 nasabah. Meski terbilang masih sedikit dalam hal jumlah, Bob meyakini masih besarnya potensi untuk menarik lebih banyak nasabah agar masuk ke ekosistem bulion.

    “Tapi selama sekitar enam bulan ini, pertumbuhannya luar biasa (jumlah nasabah yang memiliki rekening emas). Tumbuhnya hampir dua kali lipat, hampir 100 persen,” kata dia.

    BSI juga mencatat, penjualan emas melalui aplikasi BYOND by BSI mencapai 1,06 ton, dengan fee based income yang diperoleh sekitar Rp70 miliar (ytd).

    “Bullion services di BSI ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga memberikan dampak strategis yang luas bagi ekonomi nasional dan keuangan syariah,” kata Bob.

    Hingga akhir kuartal III 2025, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp5,57 triliun atau tumbuh 9,04 persen year on year (yoy). Kinerja ini ditopang pendapatan margin bagi hasil yang tumbuh 13,90 persen (yoy) dan fee based income yang tumbuh 20,81 persen (yoy) antara lain ditopang oleh bisnis bulion.

    Aset BSI per 31 September 2025 tumbuh 12,37 persen (yoy), ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,66 persen yoy serta pembiayaan tumbuh 12,65 persen yoy yang di antaranya didukung oleh pertumbuhan signifikan pada bisnis emas.

    Belum lama ini, BSI resmi mengantongi izin bulion untuk jasa simpanan emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 November 2025. Sebelumnya, bank syariah ini baru mendapatkan izin untuk perdagangan emas dan penitipan emas pada Februari tahun ini.

    Bob menjelaskan, produk simpanan emas di bullion bank memiliki mekanisme berbeda dari tabungan emas reguler. Pada tabungan reguler, nasabah menyetorkan dana dalam rupiah yang kemudian dikonversi menjadi emas sesuai berat gramnya.

    Sedangkan simpanan emas merupakan layanan penyimpanan emas oleh nasabah di bank, di mana emas tersebut dapat disalurkan melalui skema pembiayaan emas (gold-to-gold) dan/atau perdagangan emas.

    Adapun jasa penitipan emas adalah layanan penitipan emas milik nasabah di bank, di mana bank memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa. Sedangkan jasa perdagangan emas mencakup transaksi jual beli emas batangan yang telah terstandarisasi.

    “Apa perbedaan titip emas dan simpanan emas? Kalau titip, ya dititip. Tapi kalau simpanan, ini nanti akan ‘diperadukan’ dengan pembiayaan (gold-to-gold). Kalau bahasa konvensionalnya, ini DPK dan kredit (simpanan emas seperti DPK dan pembiayaan emas seperti kredit di neraca bank),” jelas dia.

    Bob mengungkapkan, perseroan juga tengah dalam proses untuk pengajuan izin bulion jasa pembiayaan emas (gold-to-gold) kepada OJK. Ia berharap, izin tersebut bisa keluar pada tahun depan.

    Perseroan berharap ada pemberian insentif bagi LJK penyelenggara usaha bulion melalui dampak pencatatan simpanan emas on-balance sheet terhadap perhitungan rasio keuangan yang di antaranya masuk kategori HQLA level 1.

    Dengan begitu, emas dapat menjadi komponen perhitungan dalam menjaga rasio likuditas dan meningkatkan profitabilitas, serta masuk dalam perhitungan rasio rasio financing to deposit ratio (FDR).

    Selain itu, menurut BSI, pihaknya membutuhkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort untuk memastikan likuiditas bullion bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah, serta mengatur mekanisme repo emas sebagai instrumen pendukung likuiditas perbankan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi di melalui BI Checking yang ada di Bank Indonesia(BI), melainkan sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini namanya menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi.

    SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional.

    Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan.

    Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari.

    Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukannya melalui browser dan bisa diakses dengan HP maupun laptop.

    Agar tidak bingung, berikut cara mendaftar lewat situs Idebku:

    1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id

    Masuk lebih dulu ke laman idebku.ojk.go.id. Situs bisa langsung diakses melalui browser yang ada di perangkat. Kemudian, Anda akan bertemu dengan dua tombol. Pertama adalah Pendaftaran dan tombol lainnya adalah Status Layanan. Pilih Pendaftaran.

    2. Menu Cek Ketersediaan Layanan

    Di laman ini, masukkan sejumlah data mulai dari Jenis Debitur, Kewarganegaraan, Jenis Identitas Debitur, dan Nomor Identitas yang dipilih. Jangan lupa masukkan Captcha dan klik Selanjutnya.

    Jika kuota antrean belum tersedia maka tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nantinya akan muncul informasi kuota antrian habis dan diminta mencoba beberapa saat lagi.

    CNBC Indonesia lalu mencoba lagi untuk memasukkan data yang sama, dan langsung dialihkan ke menu berikutnya.

    3. Menu Data Registrasi

    Langkah berikutnya isi sejumlah data diri. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi serta kabupaten, email aktif, dan nomor handphone. Jangan lupa pilih salah satu opsi tujuan permohonan informasi dan nama kandung debitur.

    Pilih tombol Selanjutnya untuk langkah berikutnya pendaftaran.

    4. Unggah Foto

    Kemudian, masukkan foto identitas, foto diri dengan kartu identitas, serta foto diri mengikuti gambar. Tiap foto diwajibkan berukuran maksimal 4 MB. Jika besaran foto lebih dari itu maka tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.

    Setelah selesai mengupload seluruh foto yang diminta, klik Selanjutnya.

    5. Ajukan Permohonan

    Pada tahapan ini, pastikan data email yang Anda diajukan telah benar. Karena informasi SLIK akan diinfokan kembali lewat email.

    Data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diubah dengan menekan tombol Kembali. Jika telah sesuai, ceklis pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan yang berlaku di OJK. Klik Ajukan Permohonan.

    Berikutnya akan ada pemberitahuan Pendaftaran Berhasil. Pada bagian bawah akan terlihat nomor pendaftaran, nomor dapat dicopy dengan menekan tombol Salin Kode Pendaftaran. Selain itu, klik tombol Tutup untuk menutup jendela notifikasi.

    Lebih lanjut, Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol Status Layanan di laman utama. Masukkan nomor pendaftaran dan akan terlihat status terkini.

    Nanti, dalam keterangannya OJK akan memproses permohonan Ideb dan mengirimkannya lewat email paling lambat 1 hari setelah dilakukan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, dan bersiap mengintegrasikan data lintas lembaga sebagai langkah lanjutan.

    Tahap pertama uji coba program bansos digital di Banyuwangi telah berlangsung pada September-Oktober 2025. Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan tujuan reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tambah Luhut.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.

    Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

    Luhut menyatakan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.