Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Ramai Aplikasi Pinjol Terinstal di HP, Xiaomi Indonesia Enggan Berkomentar

    Ramai Aplikasi Pinjol Terinstal di HP, Xiaomi Indonesia Enggan Berkomentar

    Bisnis.com, BANTEN – Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengaku tak ingin memberikan banyak komentar terkait isu aplikasi pinjaman online (pinjol) yang terpasang di smartphone.

    Hal tersebut diungkapkan Andi ketika ditemui dalam acara Xiaomi Corporate Updates di Novus Jiva Anyer, Banten, pada Rabu (15/1/2025).

    “Jadi kalau mengenai isu, saya belum terlalu banyak mau berkomentar. Karena kita lebih fokus ke bagaimana Xiaomi memberikan keamanan tentang aplikasi-aplikasi,” tutur Andi dalam kesempatan tersebut. 

    Andi menjelaskan bahwa Xiaomi terus berupaya untuk memberikan keamanan, salah satunya adalah memastikan aplikasi-aplikasi tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Yang pertama kita selalu memastikan aplikasi-aplikasi kita itu setidaknya terafilisiasi atau teregistrasi oleh OJK,” jelasnya. 

    Jika aplikasi sudah terdaftar di OJK, menurutnya secara tidak langsung aplikasi tersebut telah tervalidasi. 

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa Xiaomi memastikan aplikasi di perangkatnya memiliki keamanan yang memberikan keuntungan bagi pengguna.

    Diberitakan sebelumnya, produsen gawai asal China, Oppo dan Realme, meminta maaf karena telah memasang aplikasi pinjol di smartphone pengguna tanpa izin.  

    Permintaan maaf itu disampaikan setelah pelanggan menemukan aplikasi yang tidak dapat dihapus, yang dapat mengirimkan pemberitahuan dan mengakses informasi pribadi pengguna seperti kontak, terpasang di ponsel mereka. 

    Dilansir dari National Thailand, Dewan Konsumen Thailand mengatakan pengguna tidak memiliki kuasa untuk mencegah aplikasi pinjol itu akses ke informasi pribadi. 

    Dewan mengecam langkah yang dilakukan Oppo dan Realme merupakan pelanggaran hak konsumen karena menginstal perangkat lunak tanpa izin. Kebijakan yang dilakukan Oppo dan Realme juga berisiko penyalahgunaan keuangan dan penipuan. 

  • Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini

    Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini

    Sumber foto: Arik/Elshinta.com.

    Pemprov Sumsel siap ekspor perdana kopi robusta tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 16:42 WIB

    Elshinta.com – Pemprov Sumatera Selatan siap mencatat sejarah baru melalui rencana ekspor perdana kopi robusta yang akan dilaksanakan tahun ini. Program ini menjadi bukti konkret keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha jasa keuangan dan sektor usaha lokal dalam menciptakan ekosistem pembiayaan berkelanjutan untuk komoditas unggulan daerah. Dengan potensi geografis dan produksi yang melimpah, kopi Sumatera Selatan siap bersaing di pasar internasional.

    Ekspor perdana ini akan dilakukan oleh PT Agri Ekspor Indonesia, yang mengirimkan dua kontainer kopi robusta dari Pagar Alam dengan berat masing-masing 19,8 ton senilai Rp1,4 miliar per kontainer. Proses ini didukung oleh fasilitas Letter of Credit (LC) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Maybank. Dengan dukungan tersebut, para pelaku usaha lokal tidak hanya mendapatkan akses ke pasar global tetapi juga solusi pembiayaan yang aman dan efisien.

    Pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sekretariat Bersama Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah yang telah bekerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan. Sepanjang tahun 2024, total pembiayaan yang diberikan untuk sektor kopi Sumatera Selatan mencapai lebih dari Rp2,37 miliar. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, serta akses teknologi dan pasar bagi para petani kopi.

    Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan business matching antara pelaku usaha kopi dan lembaga jasa keuangan. Melalui forum ini, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas jejaring, mendapatkan akses permodalan, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Business matching ini sejalan dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertujuan mendukung inklusi keuangan di Sumatera Selatan.

    “Rencana ekspor perdana kopi Sumsel tahun 2025 ini merupakan ekspor perdana melalui ekosistem industri jasa keuangan di provinsi sumatera selatan. Ekspor perdana menandai rencana aksi yang akan dilakukan evaluasi, monitoring, dan kontinuitas ekspor ke pasar internasional yang potensial. Langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, kami optimis kopi Sumatera Selatan dapat menjadi komoditas unggulan yang diakui di pasar internasional, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Arik, Rabu (15/1). 

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumatera, Elen Setiadi menyampaikan apresiasinya terhadap rencana ekspor perdana kopi Sumatera Selatan yang didukung penuh oleh ekosistem industri jasa keuangan, “Langkah ini bukan hanya membuktikan potensi besar kopi Sumsel di pasar global, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor keuangan dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Kami optimis, melalui upaya bersama ini, kesejahteraan petani dan daya saing komoditas unggulan Sumsel dapat terus meningkat, menjadikan provinsi ini lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

    Kegiatan Kick Off ini juga menjadi rangkaian awal menuju pelaksanaan Seremonial Ekspor Perdana Kopi Sumatera Selatan Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025 di Pelabuhan Boom Baru, Palembang. 

    Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang kuat dan sinergi lintas sektor diharapkan dapat terus mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui ekspor kopi, sekaligus mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi unggul di bidang ekonomi dan keuangan

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK Batasi Usia Peminjam Paylater, Bisnis Kredivo Terganggu?

    OJK Batasi Usia Peminjam Paylater, Bisnis Kredivo Terganggu?

    Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan kebijakan batas usia minimal 18 tahun dan pendapatan minimum Rp 3 juta sebagai syarat utama untuk peminjam layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater.  

    Menanggapi hal itu, Kredivo mengaku tak keberatan lantaran pihaknya telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut dari lama. Menurutnya kebijakan itu tidak akan mengganggu bisnisnya. Sebab, para calon meminjam Kredivo, harus lebih dulu mengisi kolom usia dan pendapatan serta wajib menyertakan NPWP atau slip gaji. 

    Indina Andamari selaku SVP Marketing & Communications Kredivo mengungkapkan, regulasi itu dapat mencegah terjadinya pembiayaan macet. 

    “Karena proses mitigasi risikonya sudah berjalan dan bisa jadi lebih baik lagi,” kata Indina di Jakarta, Rabu (15/1). 

    Ini sanksi bila peminjam Kredivo manipulasi data

    ilustrasi emergency contact di pinjol (unsplash.com/Gabriel Gonzalez)

    Ia menambahkan, dengan memberikan data akurat melalui foto selfie dengan KTP hingga NPWP, maka tim Kredivo dapat menganalisa usia dan pendapatan peminjam. 

    Namun, bila ditemukan adanya manipulasi data, maka peminjam akan mendapatkan sanksi berupa limit atau dana pinjaman yang minim. 

    Indina mengatakan, dengan berbagai strategi tersebut, pihaknya telah mampu menjaga rasio pembiayaan macet miliknya hingga di bawah 5 persen dan masih sesuai dengan ketentuan OJK. 

    Capaian ini didukung oleh manajemen risiko yang kuat serta penerapan prinsip responsible lending, yang dapat memprediksi secara tepat creditworthiness seseorang, termasuk potensi gagal bayar. 

    Dengan demikian, penyaluran kredit dan pemberian limit dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan bayar pengguna, sehingga mendukung ekosistem kredit yang lebih sehat dan bertanggung jawab. 

    Pembiayaan paylater naik 63,89%

    Ilustrasi Paylater. (123rf)

    Bila melihat sektor industri paylater berdasarkan data OJK, menunjukkan pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 63,89 persen pada Oktober 2024 (YoY). Sejalan dengan peningkatan tersebut, Kredivo terus mengedukasi pengguna. 

    “Melalui kemudahan akses kredit yang diberikan paylater, Kredivo berkomitmen memberdayakan masyarakat dan mewujudkan misi perusahaan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi berkelanjutan. 

    Sebagai solusi keuangan, paylater memang hadir untuk menjawab tingginya permintaan akses kredit di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Kredivo dan Katadata Insight Center mengungkapkan bahwa 68 persen pengguna paylater mendapatkan akses kredit pertama mereka dari paylater.

  • OJK-IIPOJK rilis buku saku guna tingkatkan literasi keuangan perempuan

    OJK-IIPOJK rilis buku saku guna tingkatkan literasi keuangan perempuan

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Pembina IIPOJK Ita Siregar saat peluncuran Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan di Kantor OJK, Selasa (14/01/2025). (ANTARA/HO-OJK)

    OJK-IIPOJK rilis buku saku guna tingkatkan literasi keuangan perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Istri Pegawai OJK (IIPOJK) meluncurkan Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kelompok perempuan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peran penting perempuan, khususnya ibu, dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terlihat dari dua peran Ibu yaitu sebagai ‘menteri keuangan’ dan ‘guru’ di keluarga.

    “Peran Ibu sebagai ‘menteri keuangan berperan dalam mengelola keuangan keluarga dan menjaga stabilitas perekonomian keluarga. Sedangkan, peran Ibu sebagai ‘guru’, Ibu menjadi ‘guru’ pertama anak untuk mengajarkan pengelolaan keuangan dengan baik dan menciptakan generasi emas Indonesia,” kata Friderica atau akrab disapa Kiki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tak hanya dalam lingkup keluarga, Kiki menambahkan bahwa tingkat partisipasi perempuan bekerja cukup tinggi baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, termasuk pengusaha UMKM. Peran penting perempuan tersebut, imbuh dia, menjadikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan perempuan sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, dibutuhkan sinergi, komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IIPOJK Ita Siregar menyambut baik atas peluncuran buku saku tersebut. Menurutnya, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi perempuan khususnya ibu dalam mengelola keuangan keluarga serta mengajarkan anak untuk terhindar dari pola hidup konsumtif.

    “Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman ibu dan anggota keluarga untuk lebih waspada atas maraknya berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan,” kata Ita.

    Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan mencakup berbagai materi edukasi keuangan yang dibutuhkan oleh perempuan antara lain membuat anggaran, mengelola tagihan, merencanakan tabungan, dan berinvestasi. Buku tersebut juga berisi tips mencari pendanaan tambahan untuk pengembangan usaha, mengawasi pengeluaran keluarga, dan berbagai pendidikan finansial lainnya. Buku dapat diunduh melalui halaman sikapiuangmu.ojk.go.id.

    Kegiatan peluncuran buku saku yang diadakan di Kantor OJK pada Selasa (14/1) turut dihadiri oleh jajaran tinggi IIPOJK dengan lebih dari 300 anggota IIPOJK di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sama juga diadakan kegiatan edukasi perencanaan keuangan yang disampaikan oleh Certified Financial Planner Aidil Akbar Madjid.

    Kegiatan edukasi yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) tersebut terselenggara secara hybrid yang diikuti oleh 150 peserta. Selain itu, pada Selasa (14/1), dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus IIPOJK periode 2024-2026 di mana Sari Bambang Mukti ditetapkan menjadi Ketua IIPOJK.

    OJK pun menyampaikan komitmennya untuk semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan khususnya bagi kelompok perempuan.

    Sumber : Antara

  • Cocok untuk Pemula! Inilah 5 Cara Dapat Uang dari Internet Mudah Cair Rp500 Ribu Perhari

    Cocok untuk Pemula! Inilah 5 Cara Dapat Uang dari Internet Mudah Cair Rp500 Ribu Perhari

    JABAR EKSPRES – Inilah lima cara dapat uang dari internet mudah cair Rp500 ribu per hari, yang cocok dilakukan oleh pemula.

    Saat ini, banyak peluang untuk menghasilkan pendapatan secara online tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi.

    Baik kamu seorang pemula atau sudah berpengalaman, ada banyak cara yang bisa dicoba untuk mulai mendapatkan uang dari internet.

    Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai cara mudah menghasilkan uang dari internet dengan potensi pendapatan harian yang menggiurkan.

    Cara Dapat Uang Perhari Rp500 Ribu

    1. Menjadi Freelancer di Platform Online

    Salah satu cara paling populer untuk mendapatkan uang dari internet adalah dengan menjadi freelancer.

    BACA JUGA: 6 Cara Dapat Uang dari Internet Modal Ponsel Pintar dan Kuota Internet

    BACA JUGA: Cair Saldo Rp570.000 DANA Gratis Cuma Daftar Pakai Email dan Isi Pertanyaan

    Platform seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr menyediakan berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, seperti penulisan artikel, desain grafis, penerjemahan, hingga pengembangan aplikasi.

    Cara Memulai:

    -Daftar di platform freelancer seperti Upwork atau Fiverr.

    -Buat profil yang menarik dan lengkap dengan portofolio jika ada.

    -Pilih bidang yang sesuai dengan keahlian atau minat kamu.

    -Mulai melamar proyek yang sesuai dan dapatkan bayaran per proyek atau per jam.

    Sebagai pemula, kamu bisa mendapatkan bayaran mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per proyek, tergantung pada kompleksitas dan waktu pengerjaan.

    Dengan melakukan beberapa proyek per hari, kamu bisa dengan mudah mencapai target Rp500 ribu.

    2. Menjadi Affiliate Marketer

    Affiliate marketing adalah salah satu cara termudah untuk menghasilkan uang tanpa harus membuat produk sendiri.

    Kamu hanya perlu mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil kamu referensikan.

    BACA JUGA: Dapat Keuntungan dari Aplikasi Investasi Saham Terbaik yang Diawasi OJK 2025

    Cara Memulai:

    -Daftar di program affiliate marketing seperti Tokopedia Affiliate, Lazada Affiliate, atau Amazon Associates.

    -Pilih produk yang relevan dengan audiens atau niche kamu.

    -Promosikan produk tersebut melalui blog, media sosial, atau website pribadi.

  • Top 5 News: Alasan OJK Ambil Alih Pengelolaan Aset Kripto hingga Mantan Ketua PN Surabaya Ditahan di Salemba

    Top 5 News: Alasan OJK Ambil Alih Pengelolaan Aset Kripto hingga Mantan Ketua PN Surabaya Ditahan di Salemba

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang alasan OJK mengambil alih pengelolaan aset kripto di Indonesia menjadi berita terpopuler atau top 5 news Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2024).

    Berita lain yang banyak menarik perhatian pembaca, yakni tentang Menteri PPPA mengingatkan masyarakat tak mudah tergoda permainan Koin Jagat, Kemenhub usul work from anywhere (WFA) jelang mudik Lebaran 2025, mantan ketua PN Surabaya yang bungkam setelah diciduk kejaksaan, serta masih terkait mantan Ketua PN Surabaya yang ditahan di Rutan Salemba.

    Berikut lima berita terpopuler atau top five news di Beritasatu.com pada Selasa (14/1/2024):

    1. OJK Ungkap Alasan Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti
    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan alasan peralihan pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

    Peralihan ini resmi berlaku sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

    Mahendra menjelaskan, langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendalami pasar keuangan terintegrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan digital.

    2. Menteri PPPA Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Tergoda Permainan Koin Jagat

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh permainan Koin Jagat, yang dinilai belum jelas asal usulnya dan dapat merusak fasilitas umum.

    Koin Jagat adalah permainan yang menawarkan iming-iming hadiah uang tunai. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, pemain harus menemukan koin-koin yang tersebar. Namun, permainan ini justru menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, karena banyak orang, termasuk anak-anak, yang memainkannya secara sembarangan.

    “Mungkin masyarakat kita gampang percaya, sebetulnya ini harus ada penyadaran, pemahaman, bahwa kita tidak boleh mudah tergoda dengan informasi yang kebenarannya belum jelas,” ujar Arifah saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    3. Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025
    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan konsep work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengajukan konsep WFA kepada Presiden agar masyarakat, khususnya para pegawai, dapat pulang lebih awal dan bekerja dari rumah atau lokasi lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan penumpang menjelang hari-hari sibuk Lebaran,” kata Hartanto dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Hartanto, jika arus mudik dan balik biasanya memuncak pada H-7 dan H+7, maka WFA diusulkan dimulai sejak H-12 dan berlangsung hingga H+12. Lebaran tahun 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret.

    4. Diciduk Kejaksaan, Mantan Ketua PN Surabaya Bungkam

    Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bungkam ketika digiring Kejaksaan Agung (Kejagung) dari terminal kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa (14/1/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Rudi Suparmono ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap terkait vonis bebas untuk Ronald Tannur.

    Setelah keluar dari terminal, Rudi langsung digiring oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang telah menunggu di lokasi. Rudi, yang mengenakan kaus berkerah biru tua dan masker putih tidak memberikan respons ketika awak media mencoba meminta komentar darinya.

    Dia hanya melanjutkan langkahnya tanpa memberikan pernyataan.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Rudi terbang dari Palembang sebelum tiba di Jakarta. Saat ini, ia menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan diperiksa oleh Jampidsus- dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    5. Jadi Tersangka, Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Ditahan di Rutan Salemba

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap perkara Ronald Tannur. Penetapan ini didasarkan dua alat bukti yang ditemukan.

    “Rudi ditetapkan tersangka setelah ditemukan dua alat bukti, berupa uang sebesar 63.000 dolar Singapura dan barang bukti elektronik,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar, Selasa (14/1/2025).

    Perinciannya, 20.000 dolar Singapura diduga dari ketua majelis hakim dan 43.000 dolar Singapura diterima Rudi Suparmono dari penasihat hukum.

  • Kemarin, pagar laut di Bekasi hingga impor sapi untuk program MBG

    Kemarin, pagar laut di Bekasi hingga impor sapi untuk program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1), mulai dari penyelidikan pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, hingga impor sapi perah untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. KKP selidiki soal pagar laut di Bekasi

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera melakukan peninjauan ke lapangan guna mengecek informasi soal adanya pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat, seperti halnya yang terjadi di Tangerang, Banten.

    “Pasti (peninjauan ke lapangan),” kata Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    2. OJK: SLIK bukan satu-satunya faktor penentu dalam proses kredit rumah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pemanfaatan atau penggunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan kepada masyarakat.

    “Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

    3. Kemenperin: Relaksasi opsen bantu jaga pertumbuhan industri otomotif

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dengan menerapkan relaksasi berupa penundaan implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), akan secara langsung membantu pertumbuhan industri otomotif di Indonesia.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Jakarta, Selasa, menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mencatat ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi tersebut.

    4. Tumbuh 4,9 persen, Bea Cukai catat penerimaan Rp300,2 triliun di 2024

    Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mencatat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun selama 2024, tumbuh 4,9 persen dan memenuhi 93,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Bea Cukai dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai revenue collector. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan nasional,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    5. Kementan impor 200 ribu sapi perah untuk program MBG hingga akhir 2025

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan sekitar 200 ribu ekor sapi perah impor akan tiba hingga akhir 2025 untuk mendukung pemenuhan susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG).

    “Ini kan PP-nya baru beres kita bisa masukkan dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu (sapi) sampai akhir tahun,” kata Sudaryono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain

    OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas pendekatan ke aset kripto usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), termasuk mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lainnya.

    “Jika dulu di bawah Kementerian Perdagangan fokus pengaturan kripto lebih kepada aspek perdagangan dan penyelenggaraan dari pasar berjangka, setelah di OJK, kami akan menerapkan pendekatan yang lebih luas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci, perluasan itu akan mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan risiko dan dampak sistemik, tata kelola, hingga integrasi dengan sektor keuangan lainnya.

    Adapun sektor keuangan lain itu termasuk perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya.

    “Dengan beralihnya pengawasan ke OJK, maka regulasi aset kripto kami harap akan lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan dan pengaturan dari berbagai sektor keuangan yang lebih luas. OJK ingin memberikan kepastian hukum bagi industri dan memastikan kegiatan kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan,” kata dia.

    Tak hanya dari sisi industri, OJK juga akan mengatur tentang perlindungan konsumen dalam konteks aset kripto.

    Hasan menyatakan, OJK akan merumuskan regulasi perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dalam sektor ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peralihan tugas pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi serta.

    Selain itu, juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip pelindungan konsumen.

    “Sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan,” ujar dia.

    Dalam mendukung peralihan tugas itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

    Koordinasi pun terus dilakukan agar peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan secara mulus untuk menghindari gejolak di pasar

    Sumber : Antara

  • OJK dukung perusahaan pembiayaan kolaborasi dengan SMF dan BP Tapera

    OJK dukung perusahaan pembiayaan kolaborasi dengan SMF dan BP Tapera

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perusahaan pembiayaan untuk berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mengatasi berbagai tantangan dalam pembiayaan program tiga juta rumah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan di Jakarta, Selasa (14/1) mengatakan implementasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi peluang pasar yang potensial bagi lembaga pembiayaan.

    Namun, ia menuturkan bahwa kini lembaga jasa keuangan di sektor pembiayaan menghadapi keterbatasan kapabilitas dan modal. Padahal terdapat usulan untuk meningkatkan porsi pendanaan lembaga pembiayaan terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 25 persen menjadi 50 persen.

    “Perusahaan pembiayaan pun didorong untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara lain dengan PT SMF dan BP Tapera dalam rangka penyediaan sumber dana murah jangka panjang untuk mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan,” ujarnya.

    Agusman menyampaikan bahwa sepanjang 2022 sampai 2024, BP Tapera telah memberikan pembiayaan FLPP untuk 655.300 unit hunian dengan total nilai Rp76,05 triliun.

    Sementara PT SMF telah menyalurkan pendanaan FLPP sebesar Rp26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018 hingga 2024.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya mencatat terdapat 50 perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan ke objek-objek terkait perumahan, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen, per November 2024.

    Namun, ia menyatakan bahwa baru 14 perusahaan pembiayaan yang mendapatkan dukungan dari PT SMF dengan total nilai sebesar Rp3,17 triliun.

    “Pembiayaan perumahan memerlukan pendanaan yang stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami mengharapkan perusahaan pembiayaan perlu melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan baik,” ujarnya.

    Pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan satu juta apartemen di daerah perkotaan dan dua juta unit rumah di wilayah pedesaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kesiapan untuk memulai perdagangan karbon internasional. Hal ini sebagai bagian dari strategi penanganan perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    “Melalui perdagangan karbon, kami mendorong keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurangi emisi sambil memanfaatkan peluang ekonomi dari karbon,” ujar Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (14/1/2025) dilansir dari Antara.

    Hanif menjelaskan bahwa peluncuran sistem perdagangan karbon ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, pemerintah telah mengatur mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).

    Pengelolaan mekanisme ini dilakukan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sistem ini bertujuan memastikan semua tahap perdagangan karbon tercatat secara akurat dan transparan.

    Sistem tersebut akan mengeluarkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) sebagai bukti proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diverifikasi, meliputi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

    Sertifikat yang diterbitkan akan dicatat di SRN PPI dan dapat diakses secara publik, menciptakan transparansi di pasar karbon. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Bursa Karbon yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencatat semua transaksi karbon, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

    Hanif menambahkan seluruh transaksi karbon yang dilakukan di pasar akan dipantau melalui SRN PPI guna menjamin akuntabilitas.

    Perdagangan karbon internasional direncanakan mulai berjalan pada 20 Januari 2025, dengan beberapa proyek utama yang telah terdaftar. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan untuk diperdagangkan di pasar karbon internasional.

    “Melalui perdagangan karbon internasional, Indonesia berpeluang memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan perubahan iklim global, sekaligus memperkuat perekonomian melalui penerapan harga karbon,” tutup Hanif Faisol Nurofiq.