Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Cair Rp50.000 Cukup Login Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru 2025

    Cair Rp50.000 Cukup Login Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru 2025

    JABAR EKSPRES – Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan Rp50.000 dari aplikasi penghasil saldo DANA terbaru 2025?

    Tenang saja, kini kamu bisa mencoba game penghasil saldo DANA yang terbukti membayar dan sudah banyak digunakan yang satu ini.

    Baca juga : Modal Nomor HP, Aplikasi Penghasil Uang Resmi OJK ini Kasih Rp100.000 ke Pengguna

    Baca juga : Ambil Saldo DANA Gratis Langsung Cair hingga Rp250.000 di Amplop Digital Terbaru

    Tidak perlu undang teman atau melakukan tugas yang rumit, cukup login, bermain game dan kumpulkan koin. Saldo DANA akan langsung kamu dapatkan.

    Cara Dapatkan Rp50.000 Cukup Login Aplikasi Penghasil Saldo DANA 2025

    Mau coba? Berikut adalah penjelasan soal cara mendapatkan uang dengan game ini:

    Pertama download game penghasil Saldo DANA untuk memulai, kamu hanya perlu mengunduh aplikasi di Google Play Store, dan nama aplikasinya adalah ParkingRush.

    Setelah aplikasi terpasang, kamu akan langsung disambut dengan hadiah pengguna baru sebesar 50.000 koin.

    Koin itulah yang bisa kamu tukar untuk mendapatkan saldo DANA gratis Rp50.000.

    Namun, jika kamu ingin mendapatkan saldo DANA yang lebih besar, kamu bisa memainkan game dan menyelesaikan misi yang ada di dalam aplikasi ini.

    Apabila sudah membuka aplikasi game, tampilan pertama yang akan kamu lihat adalah deretan level dari yang terendah hingga tertinggi.

    Jika level semakin tinggi, pendapatan akan meningkat setiap penyelesaian tugasnya.

    Gameplay-nya sangat sederhana dan cocok untuk semua kalangan, bahkan anak SD sekalipun.

    Baca juga : Hari ini Dapat Saldo DANA Gratis Rp50.000 dari Aplikasi Uang Viral Terbaru 2025

    Baca juga : 15 Game Penghasil Uang Terbaru Terbukti Membayar Langsung ke Rekening di 2025

    Tugas utama dalam game ini adalah mengeluarkan mobil-mobil yang terparkir dalam sebuah area parkir yang penuh dengan rintangan.

    Kamu harus menyusun strategi untuk menggeser mobil-mobil tersebut satu per satu, memastikannya keluar tanpa menabrak penghalang yang ada.

    Dengan setiap level yang kamu selesaikan, kamu akan mendapatkan koin sebagai imbalannya.

    Semakin banyak level yang kamu selesaikan, semakin banyak koin yang kamu kumpulkan.

  • Cara Dapat Uang dari Aplikasi Dana Terbaru 2025, Begini Caranya

    Cara Dapat Uang dari Aplikasi Dana Terbaru 2025, Begini Caranya

    JABAR EKSPRES – Apakah Anda ingin uang Anda bertambah setiap hari tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan? Jika iya, maka fitur DANA Plus bisa menjadi pilihan yang tepat! Dengan DANA Plus, saldo Anda bisa berkembang tanpa harus repot melakukan investasi di luar aplikasi DANA. Yuk, simak cara lengkapnya!

    DANA Plus adalah fitur dari aplikasi dompet digital DANA yang memungkinkan pengguna mendapatkan imbal hasil setiap hari. Dibandingkan dengan saldo DANA biasa yang tidak bertambah, saldo yang disimpan di DANA Plus dapat memberikan keuntungan hingga 4,89% per tahun berdasarkan kinerja historis. Keuntungan ini bisa langsung digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti membeli pulsa, membayar tagihan, atau investasi lainnya.

    Agar lebih jelas, berikut adalah simulasi keuntungan jika Anda menyimpan saldo di DANA Plus:

    Saldo Rp5 juta, Keuntungan Rp746 per hari / Rp22.000 per bulan / Rp272.000 per tahun.

    Baca juga : Baru Main Langsung Dapat Rp100.000 dari Game Penghasil Saldo Dana, Begini Caranya

    Tentu ini jauh lebih menguntungkan dari pada menyimpan uang di rekening bank yang justru dikenakan biaya administrasi setiap bulan.

    Cara Mengaktifkan DANA Plus

    Untuk mulai mendapatkan keuntungan dari DANA Plus, ikuti langkah berikut:

    Buka Aplikasi DANA dan pilih menu Lihat Semua.Scroll ke bawah dan klik Keuangan.Pilih DANA Plus lalu klik Aktifkan.Masukkan saldo yang ingin dikonversi ke DANA Plus.Klik Konfirmasi dan saldo Anda akan berubah menjadi saldo DANA Plus.

    Setelah saldo masuk ke DANA Plus, Anda akan mulai mendapatkan imbalan harian dan bisa untuk transaksi langsung di aplikasi DANA.

    Baca juga : Cara Dapat Uang dari Meta AI WhatsApp Terbaru 2025, Ini Caranya

    Tak perlu khawatir, DANA Plus sudah terdaftar dan terawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini berarti fitur ini aman untuk investasi jangka panjang tanpa risiko tinggi.

    Menggunakan Saldo DANA Plus untuk Transaksi

    Salah satu keuntungan DANA Plus adalah saldo yang bisa untuk langsung bertransaksi, seperti:

    Pembelian Pulsa: Masukkan nomor HP, pilih nominal pulsa, lalu bayar menggunakan saldo DANA Plus.Pembayaran Tagihan: Gunakan saldo DANA Plus untuk membayar listrik, internet, air, dan lainnya.Investasi Lainnya: Gunakan saldo DANA Plus untuk membeli emas atau reksadana.

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah) bersama Anggota Dewan Komisioner OJK (dari kiri ke kanan) Agusman, Friderica Wodyasari, Inarno Djajadi, Mirza Adityaswara, Dian Ediana Rae, Ogi Prastomiyono, Sophia Issabella, Hasan Fawzi menghadiri konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa nilai total aset industri perasuransian nasional mencapai Rp1.133,87 triliun pada Desember 2024.

    “Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di Desember 2024 mencapai Rp1.133,87 triliun atau naik 2,03 persen yoy (year on year) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.111,30 triliun,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

    Khusus sektor asuransi komersial, ia mengatakan bahwa total aset sektor tersebut tercatat sebesar Rp913,32 triliun atau naik 2,40 persen yoy. Ia menuturkan bahwa pencapaian tersebut ditopang oleh akumulasi pendapatan premi yang mencapai Rp336,65 triliun pada Desember 2024, atau naik 4,91 persen yoy.

    Angka tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 6,06 persen yoy dengan nilai sebesar Rp188,15 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 3,50 persen yoy dengan nilai sebesar Rp148,5 triliun.

    “Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 420,67 persen dan 325,93 persen,” lanjut Ogi.

    Ia mengatakan bahwa pencapaian tersebut jauh melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120 persen. Sementara terkait asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, total aset tercatat sebesar Rp220,55 triliun atau tumbuh sebesar 0,54 persen yoy.

    Sedangkan pada industri dana pensiun, Ogi menyatakan bahwa total aset dana pensiun per Desember 2024 tumbuh sebesar 7,31 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.508,21 triliun. Total aset program pensiun sukarela mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,75 persen yoy dengan nilai mencapai Rp382,54 triliun.

    “Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai Rp1.125,67 triliun atau tumbuh sebesar 8,58 persen yoy,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • KPK Ungkap Alasan Panggil Deputi OJK di Kasus CSR BI

    KPK Ungkap Alasan Panggil Deputi OJK di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Indarto, yang menjabat Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut, Senin (10/2/2025). Dia menjadi salah satu dari lima orang yang dipanggil penyidik KPK Senin kemarin. 

    “Saudara I [Indarto] dipanggil dan didalami terkait tupoksinya yang bersangkutan selaku Deputi [Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK, red]. Tentunya pengetahuan yang terlibat dalam perkara yang sedang berjalan,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal pengetahuan Indarto terkait apa yang didalami penyidik. Dia menyebut substansi pemeriksaannya sudah masuk ke dalam berita acara teknis perkara. 

    Di sisi lain, Tessa juga tidak memerinci lebih lanjut ihwal pemeriksaan Indarto untuk tersangka siapa. Dia menyebut KPK saat ini belum menetapkan pihak tersangka dalam kasus CSR BI. 

    “Sampai saat ini belum ada tersangka, untuk dugaan perkara yang judulnya CSR BI,” paparnya.

    Adapun empat orang saksi lain yang diperiksa KPK Senin lalu adalah Analis Implementasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tri Subandoro dan mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. 

    Kemudian, mantan Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK Enrico Hariantoro serta Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima Fatimatuzzahroh. 

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa sederet saksi dalam kasus CSR BI. Beberapa di antaranya adalah dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Mereka adalah Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. 

    Rumah keduanya juga telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. 

    Di sisi lain, KPK juga sudah menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan di kompleks perkantoran BI pusat yang digeledah yakni ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. 

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.  Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.  

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Asep. 

    Lembaga antirasuah juga mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • Total volume perdagangan kripto di Pintu naik lebih dari 150 persen

    Total volume perdagangan kripto di Pintu naik lebih dari 150 persen

    Ilustrasi – Mata uang kripto. (ANTARA/HO-LEEDXS)

    Total volume perdagangan kripto di Pintu naik lebih dari 150 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – PT Pintu Kemana Saja (Pintu) yang menyediakan platform perdagangan kripto, mencatatkan total trading volume kripto meningkat lebih dari 150 persen year on year (yoy) dengan Monthly Trading User (MTU) yang naik lebih dari 100 persen. Pintu merupakan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tergabung sebagai anggota dari Bursa Kripto CFX. Sebagai platform jual beli aset kripto, Aplikasi Pintu hadir sejak 1 April 2020.

    “Token-token utama yang menjadi pilihan user PINTU dalam periode tersebut adalah token AI (artificial intelligence) dengan kenaikan volume trading lebih dari 120 persen, disusul oleh token Meme yang naik hingga 230 persen,” kata Chief Marketing Officer Pintu Timothius Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data Laporan Tahunan Industri Crypto dari CoinGecko, total kapitalisasi pasar kripto tahun 2024 naik 97,7 persen atau mencapai 3,40 triliun dolar Amerika Serikat (AS) hingga penutup kuartal IV-2024. Kenaikan kapitalisasi pasar itu tercermin pula dari peningkatan rata-rata volume perdagangan di kuartal IV-2024 yang naik 128,2 persen dari kuartal III-2024 sebesar 88 miliar dolar AS menjadi 200,7 miliar dolar AS.

    Laju perkembangan volume transaksi kripto secara global turut didorong dinamika ekonomi dan politik global di AS, terutama pasca Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS, yang diproyeksikan lebih ramah terhadap industri kripto. Beberapa kebijakan Trump yang dinilai mencuri perhatian adalah penunjukan tokoh-tokoh pro-kripto masuk ke dalam pemerintahan seperti Elon Musk. Selain itu, ada usulan membentuk strategic national bitcoin reserve atau cadangan strategis Bitcoin.

    “Berbagai usulan dan kebijakan prokripto ini mendorong kenaikan harga-harga aset kripto,” ujar Timothius.

    Laporan CoinGecko juga mencatat aset kripto yang mengalami kenaikan signifikan dan menjadi pemimpin di tahun 2024 adalah kripto AI, di mana rata-rata dari total 10 token dengan kapitalisasi pasar terbesar mampu memberikan Return of Investment (ROI) hingga 2,94 persen. Kemudian, disusul oleh sektor Meme yang memberikan rata-rata ROI hingga akhir 2024 sebesar 2,18 persen.

    Token AI menjadi pemimpin di industri kripto karena banyak faktor pendukung yang meningkatkan daya tarik investor, yakni inovasi teknologi yang ditawarkan seperti ChatGPT, hingga kemunculan pesaingnya DeepSeek yang mengguncang industri AI. Inovasi AI lainnya, AI Agent, yaitu sistem kecerdasan buatan yang beroperasi secara mandiri dan bisa melakukan banyak tugas-tugas tertentu juga menjadi game changer di industri ini.

    Di sisi lain, token Meme disebut masih mendapat perhatian besar dari komunitas seperti token Dogecoin yang naik 255 persen dan Popcat naik hingga 9,95 persen dalam 12 bulan terakhir.

    Narasi token Meme tak lepas dari dominasi ekosistem token Solana (SOL). Mengutip laporan CoinGecko, transaksi SOL meningkat di kuartal IV-2024 hingga 152 persen dengan volume perdagangan 219 miliar dolar AS, mengungguli Ethereum di kisaran 184,3 miliar dolar AS.

    Melihat dari sisi perdagangan di Indonesia, Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat transaksi kripto naik hingga 335,91 persen dari tahun 2023 ke 2024 dengan nilai transaksi Rp650,61 triliun. Di tengah peningkatan di seluruh lini industri kripto dan potensi pertumbuhan pasar kripto yang positif, Timothius mengimbau investor tetap bijak dalam berinvestasi kripto dan menerapkan strategi yang tepat agar dapat memaksimalkan perkembangan nilai portofolionya.

    “Investasi kripto memiliki risiko yang tinggi, penting bagi kita semua untuk mengatur risiko yang ada,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Apakah Investasi Kripto Halal? Ini Penjelasan Fatwa MUI

    Apakah Investasi Kripto Halal? Ini Penjelasan Fatwa MUI

    Saat ini, Investasi Kripto makin menarik perhatian investor di Indonesia. Terutama seiring dengan potensi keuntungan besar yang ditawarkan oleh pasar mata uang digital ini.

    Namun, meskipun antusiasme terhadap Cryptocurrency atau crypto terus berkembang, masih banyak yang merasa bingung mengenai status hukum dari trading kripto dalam perspektif Islam. Banyak yang mempertanyakan apakah kripto sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Mengingat sifatnya yang sangat spekulatif dan fluktuatif.

    Perdebatan mengenai apakah trading kripto itu halal atau haram masih menjadi isu yang cukup hangat, dengan berbagai pendapat dari para ahli. Lantas apakah kripto halal? Berikut penjelasan lengkapnya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasinya di Indonesia.

    Apakah kripto halal?

    Ilustrasi investasi kripto atau crypto (unsplash.com/Kanchanara)

    Trading kripto adalah kegiatan membeli dan menjual aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai jenis kripto lainnya. Dalam trading, Anda membeli aset dengan harga rendah dan menjualnya ketika harga naik untuk memperoleh keuntungan.

    Proses trading kripto sebenarnya mirip dengan trading saham. Namun, pasar kripto lebih volatil, sehingga berpotensi membawa keuntungan dan risiko yang lebih tinggi.

    Lalu, apakah kripto halal? Sampai sekarang, kehalalan kripto masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang menganggap investasi kripto adalah halal, ada pula yang menganggapnya haram.

    Pandangan bahwa kripto halal

    Beberapa ulama berpendapat bahwa trading kripto bisa dianggap halal jika dilakukan dengan transparansi dan kejelasan. Ini termasuk pemahaman tentang risiko yang terlibat, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara jujur tanpa manipulasi.

    Trading kripto juga dianggap halal jika memberikan manfaat ekonomi bagi individu dan masyarakat secara umum. Misalnya, jika keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan.

    Pandangan bahwa kripto haram

    Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa trading kripto dikategorikan haram. Alasan utama kripto haram adalah karena sifatnya yang spekulatif. Fluktuasi harga yang cepat dan tak terduga membuat trading kripto sering dianggap sebagai bentuk perjudian.

    Beberapa ulama juga berpendapat bahwa aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak didukung oleh aset fisik atau pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

    Investasi kripto menurut MUI

    Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan Cryptocurrency atau kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Sebab ada unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian) dalam transaksi kripto yang tidak sesuai prinsip dalam Islam.

    Kripto sebagai mata uang juga dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Volatilitas ekstrem pada mata uang kripto juga dianggap dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

    Namun, kripto sebagai aset digital bisa menjadi sah maupun tidak sah untuk diperjualbelikan. Kripto dianggap tidak sah karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sii’ah.

    Sedangkan kripto sebagai aset digital bisa dianggap sah karena memiliki underlying atau aset yang mendasarinya serta manfaat yang jelas.

    Regulasi kripto di Indonesia

    Ilustrasi investasi kripto atau crypto (unsplash.com/Kanchanara)

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital.

    Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal.

    Adapun saat ini, OJK sudah mempersiapkan infrastruktur sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis teknologi yang diharapkan akan menjadi kapasitas pengawasan OJK untuk kegiatan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

  • Awasi Perdagangan Aset Kripto, OJK Fokus pada Perlindungan Investor dan Tata Kelola

    Awasi Perdagangan Aset Kripto, OJK Fokus pada Perlindungan Investor dan Tata Kelola

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah resmi mengambil alih pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah perubahan penting dalam mekanisme listing dan regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.

    Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor, meningkatkan tata kelola pasar, serta memastikan transparansi dan keberlanjutan pasar kripto di tanah air.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menjelaskan, mekanisme listing kini menjadi kewenangan bursa kripto yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bursa kripto akan memiliki peran utama dalam melakukan kurasi validitas aset kripto yang dapat diperdagangkan.

    “Sementara itu, OJK akan memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan transparansi,” kata Hasan dalam acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahunan (PIJTK), di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan kini ditetapkan oleh bursa kripto, dengan evaluasi minimal satu kali setiap tiga bulan. Saat ini, PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) menjadi satu-satunya bursa kripto yang telah mendapatkan persetujuan OJK setelah sebelumnya beroperasi di bawah pengawasan Bappebti.

    Terdapat 1.396 aset kripto dalam daftar whitelist yang sebelumnya ditetapkan oleh Bappebti dan masih dapat diperdagangkan di Indonesia. Namun, setiap aset harus memenuhi kriteria ketat sesuai Pasal 8 POJK 27/2024, di antaranya berbasis distributed ledger technology (DLT) yang dapat diakses publik, memiliki utilitas atau didukung aset dengan nilai ekonomi jelas, dapat ditelusuri serta tidak memiliki fitur anonimitas, dinyatakan layak berdasarkan evaluasi bursa kripto, dengan melibatkan pedagang sebagai bagian dari ekosistem.

    Terkait dengan kemungkinan listing aset kripto internasional, Hasan menjelaskan aset kripto asing tetap bisa masuk ke pasar domestik dengan mengajukan permohonan ke bursa kripto Indonesia. Permohonan ini akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan penilaian berkala untuk memastikan kesesuaiannya.

    Selain itu, OJK juga sedang menyusun regulasi baru untuk penawaran aset keuangan digital, termasuk aset kripto baru, yang ditargetkan terbit pada 2025. Aturan ini bertujuan membuka peluang tokenisasi aset nyata dan mendukung proyek ekonomi riil yang dapat memberikan manfaat bagi industri keuangan digital.

  • OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja sektor jasa keuangan pada 2025 akan tetap positif. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11 persen, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6-8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp 220 triliun. 

    Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10 persen. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen, dan aset penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen. 

    OJK juga terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    “Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan dua inisiatif penting, yaitu Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku). Kedua inisiatif ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan sekaligus memperkuat integritas sektor jasa keuangan.

    Mahendra menjelaskan, OJK telah menetapkan empat kebijakan prioritas untuk 2025 guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan agar tetap resilient dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pertama, optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah. OJK mengarahkan industri jasa keuangan (IJK) mengambil peran mendorong pertumbuhan, antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK.

    Kedua, pengembangan sektor jasa keuangan (SJK) untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan kapasitas SJK dan penguatan pengawasan. Keempat, meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap SJK.

  • Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK Surabaya 11 Februari 2025

    Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK Surabaya 11 Februari 2025

    Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Penipu yang membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surabaya terjerat pinjaman
    online
    Rp 200 juta disebut dipecat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena terlibat kasus terkait alat tulis kantor (ATK).
    Terduga pelaku bernama
    Bramasta Afrizal Riyadi
    tersebut sebelumnya sempat bekerja sebagai
    outsourcing
    di Pemkot Surabaya. Namun, pria itu dipecat pada Juli 2024.
    ”
    Wes metu
    (sudah keluar), karena arek ini bermasalah terkait ATK, ini di Bagian Umum-nya berkurang, karena itu dikeluarkan sanksinya,” kata Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    , di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).
    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan detail perkara yang menimpa terduga pelaku tersebut.
    Oleh karena itu, Eri berharap kepada warga Surabaya untuk tidak mudah percaya saat ada orang menawarkan program bantuan yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya.
    “Kalau ada yang menawarkan program UMKM atau Dispenduk terkait identitas penduduk digital, kalau itu bukan petugas, camat, lurah, kepala dinasnya,
    yo ojok percoyo
    (jangan percaya),” ujarnya.
    ”
    Wong Suroboyo
    bolak-balik
    tak kandani ojok percoyo
    (orang Surabaya sudah sering saya kasih tahu jangan mudah percaya). Kalau ada kaya gitu tolong dicek dulu camat, lurahnya,” kata dia.
    Eri mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan perkara dugaan penipuan tersebut ke Polrestabes Surabaya.
    Polisi sekarang juga tengah mencari keberadaan pelaku.
    Diberitakan sebelumnya, korban, Ardi Sumarta (46), warga Jalan Sememi Kidul, Benowo, mengatakan, penipuan tersebut berawal dari undangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
    “Diundang LPMK Sememi, setelah itu dikumpulkan di kelurahan, Minggu (24/10/2024). Namanya Bram ngaku dari Pemkot,” kata Ardi, saat ditemui di tokonya, Selasa (4/2/2025).
    Kemudian, pria bernama lengkap Bramasta Afrizal Riyadi tersebut menawarkan program bantuan pinjaman kepada 14 UMKM yang berada di Surabaya Barat, dengan bunga 0 persen.
    “Lalu diminta unduh aplikasi pinjaman
    online,
    katanya Bram aplikasi ini di bawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sekaligus sponsor resmi yang sudah ditunjuk Pemkot,” kata dia.
    Selain itu, kata Ardi, pria tersebut meyakinkan istrinya, Febriana Risanti (39), saat menjaga warung burger miliknya.
    Terlapor menunjukkan berbagai bukti sebagai petugas Pemkot Surabaya.
    “(Katanya) saya bagian umum ini id card-nya. Dia menunjukkan aplikasi tulisannya Pemkot, ada namanya dia, NIP (nomor induk pegawai), sama pakai baju putih kayak petugas,” ujarnya.
    Akhirnya, Ardi merasa Bram memang petugas Pemkot Surabaya yang bisa memberikan bantuan kepada UMKM.
    Dia pun merelakan memberikan fotokopi KTP, verifikasi wajah, dan foto diri.
    Selanjutnya, Ardi diminta untuk menandatangani kontrak dengan dalih untuk mencairkan uang.
    Sebab, dia mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 26 juta sebagai modal usaha.
    “Saya cek ada tagihan di sana (2 aplikasi pinjaman
    online
    ), tanggal 25 November. Ada Rp12 juta (pembelian) liontin dan Rp 14 juta kuku palsu, terus alamat pengiriman Cirebon,” ucapnya.
    Ardi belum menerima uang yang dipinjamnya tersebut hingga sekarang. Dia terus berusaha menghubungi Bram tetapi tidak pernah direspons. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melambat sepanjang 2024. Berdasarkan data sementara Bank Indonesia, kredit UMKM hanya tumbuh 3% secara tahunan menjadi Rp 1.405 triliun.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan dukungan terhadap UMKM di sektor jasa keuangan tidak hanya dapat dilihat dari besaran kredit yang telah disalurkan, tapi secara keseluruhan sektor jasa keuangan.

    “Karena pada saat yang sama kami juga mencatat besar sekali pertumbuhan yang terjadi dari industri pinjaman daring, pindar, begitu juga dengan produk yang relatif baru yaitu buy now pay later yang pertumbuhannya baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan itu semua double digit yang tinggi,” kata Mahendra dalam acara Konferensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Mahendra menjelaskan pihaknya juga membuka akses lebih besar kepada berbagai jenis produk keuangan bagi UMKM, termasuk melalui pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL). Sejalan dengan itu, pihaknya juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh UMKM.

    “Nah, di sisi lain lagi adalah upaya kami untuk terus memperkuat industri jasa keuangan terkait. Khususnya misalnya di pinjaman daring yang kami lakukan terus-menerus adalah penguatan dari segi permodalan, dari segi teknologi, dari segi governance, manajemen risiko, dan juga dari segi produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu sendiri,” tambah Mahendra.

    Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan tingkat bunga pinjaman daring dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,2% per hari. Tidak hanya itu, OJK juga sedang memfinalisasi suatu peraturan tingkat POJK khusus untuk UMKM yang dilakukan oleh sektor perbankan.

    Mahendra menyebut saat ini prosesnya sedang berlanjut. Dia berharap peraturan itu bisa menjadi payung kebijakan yang lebih lengkap dan memberikan fasilitas akses keuangan yang semakin membaik, termasuk kesiapan dari sektor perbankan dalam melakukan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM.

    (rrd/rrd)