Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.

  • DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya seruan di media sosial yang mengajak masyarakat menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN yang dikaitkan dengan pembentukan Danantara dinilai tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Masyarakat pun diminta agar tidak terprovokasi oleh seruan semacam itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat diminta perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, seruan untuk menarik dana secara massal dari bank BUMN justru dapat merugikan masyarakat sendiri.

    “Seruan penarikan dana massal dari bank BUMN adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dana mereka aman dan tidak ada alasan untuk panik,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Hanif, kekhawatiran yang beredar di media sosial terkait pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena tidak berdasar.

    Dia menjelaskan, Danantara merupakan inisiatif pemerintah dalam optimalisasi aset BUMN yang tidak berdampak pada dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat pun tetap aman dan tidak digunakan dalam skema investasi Danantara.

    “Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank-bank BUMN, tidak digunakan untuk kegiatan Danantara. Masyarakat tidak perlu khawatir karena perbankan tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Hanif juga menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap perbankan BUMN tetap berjalan seperti halnya bank swasta. “Bank-bank tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana,” tambah Hanif.

    Hanif mengingatkan, seruan penarikan dana massal tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. 

    Perlu diingat bahwa ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat dikenai sanksi hukum.

    “Sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga menyebabkan kepanikan publik bisa dikenai pidana dan denda hingga Rp1 miliar. Ini adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.

    Hanif mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

    “Bank-bank BUMN memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, masyarakat tidak perlu ragu karena pemerintah dan regulator terus memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

  • Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai beberapa program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR inidengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

    Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

    “Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya perumahan tapi juga sektor lain,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.

    BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

    Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

    “Kami sudah bicara dengan bu menteri keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

    Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

    “Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan, tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” jelasnya terkait pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk program 3 juta rumah. 

  • Mengenal Profesi Agen Asuransi: Definisi, Kriteria hingga Tantangan – Page 3

    Mengenal Profesi Agen Asuransi: Definisi, Kriteria hingga Tantangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Agen memiliki peran penting dalam industri asuransi. Terutama di Indonesia, selam ini agen asuransi menjadi ujung tombak jalur distribusi pemasaran alias perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi.

    Agen asuransi bertugas meyakinkan nasabah maupun calon nasabah sebelum memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan finansial atau perlindungan dari nasabah dan calon nasabah. Tentu saja, agen asuransi juga harus menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi nasabah atau calon nasabah.  

    VP of Agency & Affinity PT Sompo Insurance Indonesia Rusdi Syarif menjelaskan, saat ini agen juga menjadi satu potensi jalur bisnis yang berkembang, karena dari sisi pendapatan juga menjanjikan.

    “Meskipun begitu, ada persyaratan dan tantangan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang agen yang sukses,” jelas dia dalam keterangan tertuis, Jumat (21/2/2025).

    Nah, mau tahu seluk beluk mengenai agen asuransi? Simak penjelasannya berikut:

    Definisi Agen Asuransi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan agen asuransi sebagai orang yang bekerja sendiri atau pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah, berdasarkan POJK No. 23 Tahun 2023.

    Definisi ini berlaku untuk agen asuransi jiwa maupun agen asuransi umum. Untuk menjadi seorang agen asuransi, tidak diperlukan latar belakang pendidikan yang khusus, namun agen tersebut wajib memiliki sertifikat.

    Untuk Sertifikat dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Persyaratan ini diperlukan untuk menjadi agen asuransi bagi nasabah ritel. Khusus untuk agen korporat, selain sertifikat dari AAUI / AAJI, agen juga harus memiliki sertifikat dari OJK.

     

  • Awas Jerat Pinjaman Online! Belajar dari Kasus Ari Lasso dan Tips Menghindarinya

    Awas Jerat Pinjaman Online! Belajar dari Kasus Ari Lasso dan Tips Menghindarinya

    Jakarta: Pinjaman online (pinjol) telah menjadi solusi cepat bagi banyak orang yang membutuhkan dana instan. 
     
    Namun, kemudahan ini seringkali disertai dengan risiko tinggi, terutama jika tidak berhati-hati dalam memilih platform pinjol. 
     
    Kasus yang menimpa penyanyi Ari Lasso menjadi contoh nyata bagaimana pinjol dapat menimbulkan masalah serius.
    Diteror penagih utang
    Dalam unggahan Instagramnya, Ari Lasso mengungkapkan bahwa dirinya menerima ancaman dari penagih utang pinjol. Meskipun ia tidak pernah mengajukan pinjaman, identitasnya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

    Penagih utang tersebut mengancam akan menyebarkan data pribadi Ari jika tidak segera melunasi pinjaman yang tidak pernah ia ajukan. 
     
    “Hei yang ngaku tukang tagih pinjol (0867901741**) yang barusan telepon saya dengan kalimat mengancam dan intonasi intimidatif: Suruh si … bayar pinjol sekarang! kalau nggak KTP-mu sebagai penjamin akan kita sebarkan sekarang!’ tulis unggahan Instagram Aril Lasso.
     
    Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan figur publik pun dapat menjadi korban penyalahgunaan data dalam praktik pinjol ilegal.
     

    Tips menghindari jerat pinjol ilegal
    Merangkum berbagai sumber, berikut langkah-langkah untuk melindungi diri dari risiko pinjol ilegal:

    1. Verifikasi legalitas platform

    Pastikan platform pinjol terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi mengenai daftar platform resmi dapat diakses melalui situs resmi OJK.

    2. Hindari berbagi data pribadi sembarangan

    Jaga kerahasiaan data pribadimu. Jangan membagikan informasi seperti KTP atau nomor rekening kepada pihak yang tidak terpercaya.

    3. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti

    Sebelum mengajukan pinjaman, pahami dengan jelas syarat, ketentuan, dan besaran bunga yang ditawarkan. Hindari platform yang memberikan informasi tidak transparan.

    4. Manfaatkan layanan keuangan resmi

    Pertimbangkan untuk menggunakan layanan keuangan dari lembaga perbankan atau koperasi yang terpercaya dan diawasi oleh pemerintah.

    5. Laporkan aktivitas mencurigakan

    Jika kamu menerima tawaran pinjaman mencurigakan atau merasa menjadi korban penipuan, segera laporkan ke pihak berwenang atau OJK.
     
    Kesadaran dan kewaspadaan adalah kunci utama dalam melindungi diri dari jerat pinjol ilegal. 
     
    Sobat Medcom, selalu lakukan pengecekan dan pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara online ya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tukar Sampah Bisa Buka Tabungan di Bank Sampah Bersinar, Komitmen BNI Atasi Masalah Sampah Nasional

    Tukar Sampah Bisa Buka Tabungan di Bank Sampah Bersinar, Komitmen BNI Atasi Masalah Sampah Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Masalah sampah tak kunjung selesai hingga hari ini dan terus memuncak di Kawasan Bandung Raya. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang akan berlangsung 21 Februari 2025 menjadi momentum penting Kolaborasi antara masyarakat/komunitas dengan swasta.

    Hal itulah yang dijalankan oleh BNI bersama Bank Sampah Bersinar yang berkolaborasi dalam acara edukasi dan pemberian motivasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

    Meskipun ini PR besar yang sering sekali terabaikan, namun Kolaborasi antara keduanya dapat menjadi Kolaborasi penting dari perbankan yang belum banyak menaruh perhatian pada kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Dalam rangkaian acara BNIXBank Sampah Bersinar, melakukan kegiatan edukasi seperti seminar, pelatihan, dan workshop tentang cara-cara sederhana namun efektif untuk mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah dengan bijak.

    Selain itu, masyarakat di sekitar lokasi acara juga akan diberikan kesempatan untuk membawa sampah daur ulang untuk ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik sebagai apresiasi atas partisipasi mereka dan juga dapat ditukarkan dalam bentuk saldo tabungan yang dapat disetorkan melalui Bank Sampah yang juga merupakan BNI Agen46.

    Fifie selaku Pemilik Bank Sampah Bersinar mengatakan, “Melalui kolaborasi sebagai Super Agen dengan BNI, kami berharap dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan memaksimalkan potensi sampah sebagai sumber daya yang bernilai.”

    “Kolaborasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan sistem yang lebih modern, bernilai ekonomis, dan efisien dalam pengelolaan sampah,” sambung Fifie.

    Komitmen BNI untuk Pengelolaan Sampah

    Masyarakat dapat terlibat aktif sebagai agen pengelola sampah di Bank Sampah Bersinar hingga bisa membuka tabungan.

    Sementara itu, Rahma Dhoni selaku Division Head Divisi Agen46 BNI, mengatakan, “BNI sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan mendukung penuh inisiatif kolaborasi ini. Kami percaya, bersama dengan Bank Sampah Bersinar, kami dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah, serta dapat memperluas jaringan dan memberikan layanan kepada nasabah dimanapun dan kapanpun.”

    “Hal tersebut sesuai dengan semangat BNI Agen46 yaitu Melayani Paling Dekat,” sambung Dhoni

    Cara Menabung di Bank Sampah Bersinar

    Cara menabung di Bank Sampah Bersinar yang juga BNI Agen46.

    Keberadaan Bank Sampah memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan menabung. Masyarakat dapat memilah sampah, menyetorkannya secara periodik, dan nilai sampahnya akan dikonversikan menjadi nominal tabungan. Pencatatan dilakukan secara online menggunakan Electronic Data Capture (EDC) Agen46 sehingga konversi sampah langsung tercatat di buku tabungan.

    BNI juga membuka peluang bagi para pengelola sampah untuk bergabung menjadi BNI Agen46 dengan berbagai benefit yang bisa didapatkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan OJK tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

    Keberadaan BNI Agen46 mencerminkan komitmen serius BNI dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah untuk menjadi bagian dari ekosistem perbankan. Dengan menjadi agen, mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan di komunitas mereka sendiri.

    Sebagai wujud komitmen BNI dalam memberikan kemudahan akses perbankan bagi para pengelola sampah, BNI memberikan sertifikat Agen46 dan Tabungan Bisnis kepada dua peserta terpilih.

    BNI juga memberikan dukungan pembiayaan BNI KUR kepada UMKM setempat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Belajar dari Kasus eFishery, Analis Sebut Strategi IPO Dapat Mendorong Transparansi – Halaman all

    Belajar dari Kasus eFishery, Analis Sebut Strategi IPO Dapat Mendorong Transparansi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri startup Indonesia tercoreng oleh kasus eFishery yang melakukan fraud dan manipulasi laporan keuangan. 

    Untuk memulihkan kepercayaan investor, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya melalui langkah go public.

    Analis strategi Institute Fauzan Luthsa menjelaskan bahwa go public atau Initial Public Offering (IPO) memiliki tujuan utama untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal dan meningkatkan transparansi.

    Menurutnya, aksi ini memperkuat kredibilitas perusahaan, dengan menekankan bahwa tanpa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG), perusahaan akan rawan melakukan manipulasi.

    Salah satu tujuan utama IPO adalah untuk menciptakan transparansi perusahaan.

    Fauzan menambahkan, penerapan valuasi perusahaan dalam proses IPO melibatkan banyak pihak yang independen, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud.

    “Memang tidak menjamin sepenuhnya, tapi IPO dapat memitigasi banyak hal negatif dan diawasi langsung oleh BEI serta OJK,” jelasnya dalam keterangan, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Fauzan, banyak perusahaan menengah yang setelah IPO semakin berkembang dan meningkatkan pembayaran pajak kepada negara. 

    “Jika proses IPO dilaksanakan sesuai aturan, perusahaan tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar global,” tambahnya.

    Namun, Fauzan juga mengkritisi keterbukaan informasi di laman e-IPO BEI, yang sejak sebulan terakhir tidak memperlihatkan antrian calon emiten.

    “Emiten yang IPO pada Januari lalu penawaran umumnya dilakukan pada Desember. Padahal, target BEI tahun ini adalah ada 66 calon emiten. Namun, yang terlihat lebih banyak adalah perusahaan besar dengan aset jumbo. Jika seperti ini, kita patut skeptis bahwa jumlah calon emiten tidak akan tercapai,” ujar Fauzan.

    Dia khawatir jumlah calon emiten yang melantai di BEI pada 2024 akan jauh dari target, dan kejadian serupa bisa terulang tahun ini karena antrian IPO yang minim. 

    “Semoga BEI kembali mengaktifkan program ‘Go Big with Go Public’ yang menyasar perusahaan-perusahaan menengah agar diversifikasi calon emiten merata,” tutupnya.

  • Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bilang, skema SBN perumahan ini dialokasikan untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah. Nantinya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh tapera kemudian melalui perbankan. Kemudian kita juga memberikan PMN kepada PT SMF, itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Sri Mulyani.

    Nantinya, Kemenkeu akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara untuk menggunakan kredit Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR, ataupun yang komersial itu akan digunakan melalui kerjasama,” papar dia.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan SBN perumahan itu nantinya akan dibeli oleh BI dari pasar sekunder. Bahkan, Perry pun sudah berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk bisa digunakan tidak hanya bagi SBN yang jatuh tempo.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” jelas Perry.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa hasil daripada pertemuan antara kementerian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan. Yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” ungkapnya.

  • Lepas 500 Juta Saham VKTR, Bakrie & Brothers Raup Rp 50 Miliar

    Lepas 500 Juta Saham VKTR, Bakrie & Brothers Raup Rp 50 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah melepas 500 juta sahamnya di PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Kepemilikan BNBR di VKTR kini berkurang dari sebelumnya 13,30 miliar saham (30,41%) menjadi 12,80 miliar saham (29,26%) dari total saham yang telah diterbitkan dan dicatatkan oleh VKTR.

    Berdasarkan laporan VKTR kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (20/2/2025), transaksi tersebut dilakukan dengan harga Rp 100 per saham, sehingga total nilai divestasi BNBR mencapai Rp 50 miliar.

    Manajemen VKTR menjelaskan, saham yang dilepas oleh BNBR merupakan saham biasa dengan kepemilikan langsung. Dengan divestasi ini, kepemilikan saham publik di VKTR kini mencapai 16,67 miliar saham (38,31%).

    Sebelumnya, emiten Grup Bakrie ini telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk mengonversi sebagian utang perseroan kepada kreditur. Konversi dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru melalui mekanisme private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD).

    Wakil Direktur Utama Bakrie & Brothers (BNBR) A Ardiansyah Bakrie menyampaikan, konversi utang menjadi saham baru ini akan memperbaiki posisi keuangan. Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan berkurang, serta arus kas yang lebih kuat.

    Ardi Bakrie menambahkan, saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 13,35 miliar saham biasa seri E, setara 7,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Untuk harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp64 per saham.

    Pelaksanaan private placement ini bertujuan untuk mengonversi utang Bakrie & Brothers kepada Eurofa Capital Investment Inc dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL) dengan total nilai transaksi Rp 855 miliar.

  • Tips Memulai Investasi Kripto buat Pemula

    Tips Memulai Investasi Kripto buat Pemula

    Jakarta –

    Dari aneka pilihan produk investasi, kripto adalah salah satunya. Di sisi lain, Melalui Otoritas Jasa Keuangan, telah diatur pula tentang aset kripto.

    Bicara soal kripto, Perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan idealnya persentase untuk berinvestasi kurang lebih di angka 10%-15% dari nominal gaji bulanan yang kita terima.

    Aidil menyarankan agar menyisihkan porsi kecil terlebih dahulu untuk pemula yang baru ingin berinvestasi sambil belajar ekosistem kripto.

    “Sekitar 15% (untuk investasi). Kalau gaji sesuai upah minimum regional (UMR) Rp 5 juta, berarti harus investasi sekitar Rp 500 ribu. Dari Rp 500 ribu, bisa disisihkan 10%-20% untuk masuk ke kripto. Jadi, yang Rp 400 ribu boleh kalian masukkan ke mana pun,” kata Aidil dalam sharing session-nya kepada rekan-rekan detikcom, di Kantor Detikcom, Rabu (19/2/2025) sore.

    Selain itu, untuk pertama kali berinvestasi di kripto, bisa sambil belajar dengan berinvestasi di cryptocurrency Tether atau USDT. Hal ini lantaran, kata Aidil, USDT adalah mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil. Nilai 1 USDT biasanya setara dengan US$ 1.

    “Pertama kali, beli dulu USDT. Karena USDT itu biasanya kalau kita mau transaksi kripto, saya lebih suka pairing-nya pakai USDT supaya gampang menghitungnya, standar internasional. Kemudian, yang dibeli pertama, otomatis kalau masih baru belajar, beli saja Bitcoin,” beber Aidil lebih lanjut.

    Aidil menambahkan, jika sudah mulai mengerti bagaimana ekosistem kripto, bisa mulai merambah ke platform blockchain lainnya seperti Ethereum dan Solana.

    “Ketika saya mau beli koin, yang saya lihat pertama kali adalah ecosystem, project, dan community. Tiga itu pertanyaan saya. Sama seperti laporan keuangan: berapa asetnya? Berapa profitnya? Berapa utangnya?” terang Aidil saat menjelaskan perihal tips memilih Bitcoin

    “Cryptocurrency itu adalah satu supply-demand. Supply dibentuk dari project atau ekosistem yang membutuhkan koin tersebut. Makanya tadi saya katakan, ecosystem-project. Karena itu salah satu fundamental analysis,” tutup Aidil.

    (hns/hns)