Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Sektor Usaha Belum Maksimalkan Teknologi. Begini Kata Kemenkeu

    Sektor Usaha Belum Maksimalkan Teknologi. Begini Kata Kemenkeu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemeterian Keuangan (Kemenkeu) melihat dunia usaha di Tanah Air belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Arief Wibisono bilang baru dua sektor yang sudah memiliki tingkat kematangan secara digital. 

    Dalam paparannya, Kementerian Keuangan mencatat baru sektor layanan keuangan serta perdagangan dan ritel yang memiliki tingkat kematangan digital secara canggih. 

    Sementara sektor-sektor lain seperti layanan Kesehatan, logistik dan rantai pasok, Pendidikan, pariwisata memiliki tingkat kematangan digital yang sedang berkembang. Sedangkan di sektor manufaktur masih sangat baru.

    “Pemerintah bersama otoritas, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan industri termasuk Artajasa kiranya perlu ambil manfaat optimal dari perkembang pesat (teknologi). Perkembangan digitalisasi juga menuntut pelaku industri terus melakukan inovasi agar semakin berdaya saing dan efisien,” tandas Arief dalam Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

    (bul/bul)

  • Sektor jasa keuangan di Malang tumbuh stabil berkinerja positif

    Sektor jasa keuangan di Malang tumbuh stabil berkinerja positif

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    OJK: Sektor jasa keuangan di Malang tumbuh stabil berkinerja positif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:29 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menilai kondisi Sektor Jasa Keuangan di wilayah kerja OJK Malang posisi Desember 2024 dalam kondisi stabil dan berkinerja positif, didukung likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga. 

    “Penyaluran kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh sebesar 13,05 persen yoy dan 12,37 persen yoy pada akhir tahun 2024, melebihi pertumbuhan nasional yang masing-masing sebesar 10,39 persen yoy dan 6,92 persen yoy. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan secara nasional di tahun 2025 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 6-8 persen,“ ujar Kepala OJK Malang,Biger Adzanna Maghribi dalam siaran persnya.

    Selain itu dipasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp220 triliun. Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10 persen dengan mencermati kondisi penjualan kendaraan bermotor yang menurun. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen dan Aset Penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen.

    “Sinergi kebijakan dengan berbagai pihak baik Pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan tidak hanya dalam konteks pencapaian outlook kinerja Sektor Jasa Keuangan, namun dalam memaksimalkan kebermanfaatan Sektor Jasa Keuangan bagi perekonomian nasional,” ungkap Bigger, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    OJK Malang telah memberikan 140 layanan konsumen selama Januari 2025 yang terdiri dari pemberian informasi (65 persen) dan pengaduan (35 persen). Diantara layanan konsumen dimaksud, 17,86 persen diantaranya berkaitan dengan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal dimana sebanyak 28,57 persen konsumen mengalami penipuan yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal dan investasi ilegal.

    Ditinjau dari jenis usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 52,86 persen berkaitan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan 32,14 persen berkaitan dengan perbankan. Secara keseluruhan, mayoritas topik layanan terkait permasalahan SLIK (16,43 persen) dan penipuan (14,29 persen).

    “Sampai dengan akhir bulan Januari 2025, OJK Malang telah memproses 1.119 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dimana 951 permintaan informasi diajukan secara luring dan 168 diantaranya diajukan secara daring,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, dalam sebuah rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/ HO – DPD RI)

    DPD RI: Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk meredam reaksi negatif yang muncul di masyarakat.

    “Kurangnya kolaborasi BPI Danantara dengan otoritas keuangan dapat memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap kebijakan terkait sektor keuangan dan ekonomi dilakukan secara transparan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (24/2).

    Nawardi menekankan pentingnya pengelolaan aset Badan Umum Milik Negara (BUMN) secara profesional, dengan tetap menjalin sinergi serta berkonsultasi dengan otoritas keuangan.

    Menurutnya, kolaborasi erat antara BPI Danantara dan OJK-BI akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat sistem ekonomi dan keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Saya berharap BPI Danantara dapat lebih cermat dalam mengambil langkah-langkah strategis. Tidak hanya dalam koordinasi dan konsultasi, tetapi juga dalam membangun kolaborasi yang solid dengan otoritas keuangan,” katanya.

    Selain itu, Nawardi menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap BPI Danantara, dengan melibatkan badan independen dan profesional.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi serta menindak tegas pelaku pelanggaran dalam pengelolaan investasi Danantara.

    “Pengawasan yang kuat akan mendukung terwujudnya cita-cita besar Presiden Prabowo dalam menjadikan Danantara sebagai badan investasi terbesar di dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun mendatang,” tutur senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.

    Keberadaan BPI Danantara menandai perubahan tata kelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya berada di bawah kementerian, kini beralih ke BPI Danantara.

    Dengan aset yang dikelola mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp14.710 triliun dalam Asset Under Management (AUM), serta kebutuhan investasi yang mencapai puluhan miliar dolar, Danantara diharapkan mampu melakukan lompatan besar dalam pengelolaan aset BUMN.

    Lebih lanjut, ia optimistis bahwa Danantara akan menjadi lembaga investasi strategis, bahkan berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, badan ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara inklusif.

    Sumber : Antara

  • BEI Optimistis Danantara Perkuat Likuiditas dan Investasi di Bursa

    BEI Optimistis Danantara Perkuat Likuiditas dan Investasi di Bursa

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut positif kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    Superholding Danantara diharapkan menjadi pendorong bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun aktivitas investasi.

    Direktur BEI Iman Rachman mengatakan kehadiran BPI Danantara membawa sentimen positif bagi pasar. Menurutnya, sosok yang memimpin lembaga ini memiliki kapabilitas tinggi dan kredibilitas di dunia investasi. 

    “Kalau melihat siapa saja yang ada di dalamnya, semua adalah figur yang kompeten. Pak Pandu Sjahrir, Pak Doni P Joewono, dan Pak Rosan Roeslani memiliki rekam jejak yang kuat di pasar. Ini memberikan kepercayaan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional,” kata Iman di Jakarta.

    Iman menambahkan keberadaan Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi indeks harga saham gabungan (IHSG) di masa depan. Sebagai lembaga superholding yang akan mengelola berbagai aset strategis negara, Danantara diharapkan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan menghadirkan lebih banyak aksi korporasi di pasar modal.

    “Dengan struktur yang kuat, mereka bisa menjadi penggerak baru di IHSG, selain saham-saham di indeks LQ45. Fundraising dan aksi korporasi mereka di pasar modal bisa memperdalam likuiditas dan memperkuat daya tarik investasi di bursa,” jelasnya.

    BEI juga membuka peluang untuk beradaptasi dengan instrumen investasi baru yang relevan dengan kebutuhan Danantara. “Bursa selalu adaptif dan agile. Kami akan melihat regulasi yang ada bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan instrumen investasi yang paling sesuai,” ujar Iman.

    Ia mencontohkan, selain saham, terdapat berbagai instrumen lain seperti obligasi, Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan sekuritisasi infrastruktur yang bisa digunakan dalam skema investasi Danantara.

    Dalam hal penggalangan dana (fundraising), Iman menegaskan  Danantara tetap memerlukan underwriter jika ingin menerbitkan efek bersifat utang atau ekuitas di pasar modal. 

    “Kalau fundraising, pasti ada underwriter yang menangani proses penerbitan efek. Untuk transaksi sekunder seperti di sistem penyelenggara pasar alternatif (SPPA), mekanismenya berbeda,” jelasnya.

  • Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Jakarta –

    Hingga saat ini, pembayaran tol di Indonesia masih belum mendukung metode QRIS dan sistem nirsentuh sepenuhnya seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Pengguna jalan tol tetap perlu melakukan transaksi menggunakan kartu uang elektronik atau e-Toll dengan cara menempelkan kartu pada mesin pembaca di gerbang tol.

    Meskipun metode pembayaran terus berkembang, sistem tap e-Toll masih menjadi pilihan utama dalam transaksi tol. Oleh karena itu, penting bagi pengendara untuk memahami cara menggunakan e-Toll dengan benar agar perjalanan tetap lancar tanpa kendala di gerbang tol.

    Bisakah Bayar Tol Pakai QRIS?

    Sejak beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran tol secara tunai sudah tidak diterapkan lagi. Sebagai gantinya, pengguna jalan tol kini harus menggunakan metode pembayaran nontunai.

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi sistem pembayaran yang banyak digunakan masyarakat karena kemudahan yang ditawarkannya dalam berbagai transaksi. Namun belum banyak yang tahu, bahwa metode pembayaran ini tidak disediakan di jalan tol.

    Hal ini pernah dibahas oleh Corporate Secretary and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana. Ia mengungkapkan bahwa saat ini QRIS belum dapat digunakan sebagai metode pembayaran di 36 ruas tol yang dikelola Jasa Marga.

    Menurut Lisye, penerapan teknologi QRIS di jalan tol membutuhkan proses yang panjang. Hingga kini, belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran.

    “Prosesnya cukup panjang, kami harus melalui verifikasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya pada wartawan belum lama ini.

    Ia juga menambahkan bahwa metode pembayaran yang tersedia saat ini masih dianggap memadai berdasarkan karakteristik pengguna jalan tol dan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada BUJT yang menerapkan QRIS untuk pembayaran tol.

    Cara Bayar Tol yang Berlaku Saat Ini

    Dirangkum dari situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pengguna perlu membayar tarif yang telah ditetapkan biasanya berdasarkan jarak tempuh atau tujuan akhir. Menggunakan kartu e-toll adalah salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan.

    Sampai saat ini, cara pembayaran tol dapat dilakukan dengan Kartu Uang Elektronik (e-Toll). Namun, sebetulnya pemerintah sedang menyiapkan metode pembayaran terbaru yang terus dinanti kelanjutannya. Berikut cara membayar tol yang masih berlaku saat ini, yakni dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-Toll):

    Siapkan kartu e-Toll atau uang elektronik dengan saldo yang mencukupi.Tempelkan kartu pada mesin pendeteksi di gerbang tol.Tahan kartu hingga sistem berhasil membacanya.Setelah transaksi berhasil, saldo yang tersisa akan ditampilkan di layar.

    Sementara itu, sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih dalam perencanaan pemerintah. Mulanya dengan pembayaran tol nirsentuh ini, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantre saat melakukan pembayaran di gerbang tol.

    Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh. Teknologi yang diterapkan pada MLFF adalah Global Navigation Satelit System (GNSS), sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

    Teknologi ini membuat alat pembaca tidak perlu ada di setiap tempat karena memakai satelit, berbeda dengan radio frequency identification atau RFID. GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit.

    Namun, pemerintah tak kunjung menerapkan sistem ini. Padahal, sistem tersebut telah molor lebih dari 2 tahun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, sistem MLFF sebetulnya sangat baik dari sisi teknologi. Namun ada beberapa persoalan dari sisi penerapannya di Indonesia.

    “Sudah banyak audit BPK segala macam yang mengatakan ini masih nggak proper. Ada beberapa hal yang harusnya kita kerjakan dulu, kita kerjakan tapi tidak dikerjakan. Kita mendadak sekali harus segera berkontrak waktu itu, saya nggak background-nya,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dody meminta waktu untuk menyelesaikan ini semua sebelum akhirnya melanjutkan rencana implementasinya. Ia juga terus berkoordinasi dengan kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar membahas sistem MLFF.

    “Proyek itu kan memerlukan bantuan dari pihak luar, konsultan-konsultan asing EY, PWC dan seterusnya. Kan semua harus dibayar dan pada saat anggaran itu masih kunci, masih belum bisa diapa-apain, nantilah,” kata Dody.

    “Tunggulah nanti kasih waktu lah saya, mungkin 3-4 bulan dibuka (anggaran), nanti saya infokan lagi langkah apa yang harus kita kerjakan tapi ini, pokoknya itu lah, kalau sudah ada kontrak, kita harus menghormati kontrak lah kalaupun kita mau putus ya putusnya baik-baik,” sambungnya.

    Nah, itulah tadi informasi terkini tentang metode pembayaran akses jalan tol. Semoga bisa membantu, ya.

    (aau/fds)

  • Hati-hati! Penipuan Jelang Ramadhan Makin Marak, Ini Modus yang Harus Diwaspadai

    Hati-hati! Penipuan Jelang Ramadhan Makin Marak, Ini Modus yang Harus Diwaspadai

    Jakarta: Menjelang bulan Ramadan, aksi penipuan finansial makin meningkat! Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan momen ini.
     
    “Menjelang Ramadan, kejahatan keuangan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi dan konsumsi masyarakat. Masyarakat diharapkan mewaspadai beberapa modus kejahatan keuangan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dilansir Antara, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Modus penipuan yang harus diwaspadai

    1. Arisan bodong
    Penawaran arisan online dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat bisa jadi jebakan! Sebelum ikut, pastikan arisan tersebut terpercaya dan sudah jelas sistemnya.

    2. Investasi tipu-tipu
    Jangan tergiur investasi dengan janji cuan besar tanpa risiko! Pastikan legalitasnya di OJK sebelum menanamkan uang.
     

    3. Social engineering
    Pelaku berpura-pura sebagai pihak bank atau perusahaan, lalu meminta data pribadi seperti OTP, PIN, atau password. Ingat, bank tidak pernah meminta data pribadi lewat telepon atau chat!

    4. Skimming dan phishing
    Hindari transaksi di ATM yang mencurigakan dan jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim lewat SMS atau email. Bisa jadi itu jebakan untuk mencuri data kartu ATM atau akun perbankanmu!

    5. Card tapping
    Modus ini dilakukan dengan memasang alat di lubang kartu ATM agar kartu tertahan dan bisa diambil oleh pelaku. Kalau kartu tersangkut, jangan tinggalkan sebelum mendapatkan bantuan resmi dari bank.

    6. Sniffing
    Hacker bisa menyadap jaringan internet dan mencuri data pribadimu. Jangan asal mengunduh aplikasi dari sumber tak dikenal, apalagi lewat WhatsApp atau email!
     

    7. THR palsu dan pinjol ilegal
    Jangan mudah percaya pesan yang mengatasnamakan perusahaan atau instansi yang menawarkan THR atau promo besar-besaran. Waspada juga terhadap pinjaman online ilegal yang tiba-tiba mentransfer uang ke rekeningmu!

    8. Promo perjalanan murah dan parcel lebaran
    Diskon besar-besaran untuk perjalanan umrah atau paket wisata bisa jadi modus penipuan. Begitu juga dengan info pengiriman parsel yang meminta kamu mengklik tautan tertentu. Jangan mudah tergiur!
     
    Friderica menuturkan bahwa kemungkinan besar laporan konsumen dan masyarakat menjelang Ramadan masih terkait penipuan eksternal dikarenakan faktor tingginya penggunaan teknologi dan masih rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya kerahasiaan dan keamanan data.
     
    Ia mengatakan bahwa jelang Ramadan dan Lebaran, aktivitas keuangan ilegal seperti penawaran pinjaman online dan investasi ilegal biasanya juga semakin marak.
     
    “Oleh karena itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan aspek 2 L (legal dan logis) dari setiap penawaran yang diterimanya. Masyarakat dapat memastikannya melalui Kontak Layanan Konsumen OJK dengan nomor telepon 157,” kata Friderica.
     
    Ramadan harusnya jadi momen penuh berkah, bukan jadi korban penipuan!
     
    Tetap waspada, jangan mudah percaya, dan selalu cek keabsahan informasi sebelum mengambil keputusan finansial.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan rasio anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) saat ini berada di atas 70% dari total anggaran. Jumlah itu diakui sudah tidak ideal.

    “Rasio dari anggaran untuk SDM menyeluruh mulai dari remunerasi, PPh, untuk iuran pensiun dan sebagainya itu sudah berada di kisaran 73-74% dari total anggaran. Jadi, memang ruang untuk gerak terkait hal ini tidak besar, kalaupun masih ada. Malah kami berpandangan di atas 70% untuk besaran SDM terhadap total anggaran itu tidak ideal, maksimum sebenarnya 65%,” kata Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/2/2025).

    Mahendra menyebut pelebaran struktur organisasi dikarenakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini OJK memiliki 9 bidang, 45 satuan kerja, 37 kantor di daerah, dan 1 PMO.

    “Realitanya adalah tuntutan dari apa yang ada di dalam P2SK tadi membutuhkan penguatan,” ucap Mahendra.

    Berdasarkan datanya, saat ini jumlah pegawai OJK 4.443 orang yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Tidak hanya menanggung gaji dan pensiun, OJK terus mendukung pegawai meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Dari 2015-2024, OJK telah memberikan izin pendidikan bagi 407 pegawai untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Rinciannya yang menjalankan studi di luar negeri 183 orang untuk S2 dan 12 orang untuk S3, sementara di dalam negeri 201 orang untuk jenjang S2 dan 11 orang jenjang S3.

    “Kami melihat anggaran tadi bertahap harus turun di bawah 67%, di bawah 2/3 itu baru cukup ruang untuk investasi tentunya untuk infrastruktur IT dan sebagainya,” beber Mahendra.

    (aid/ara)

  • Kasus Dugaan Manipulasi Kredit, Bank Jatim Pastikan Operasional Cabang Jakarta Tak Terganggu

    Kasus Dugaan Manipulasi Kredit, Bank Jatim Pastikan Operasional Cabang Jakarta Tak Terganggu

    Surabaya, Beritasatu.com – Bank Jatim merespons pemberitaan terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus (DK) Jakarta pada 20 Februari 2025 dalam kasus dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta.

    Manajemen Bank Jatim menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan, serta mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Jakarta. Perseroan juga terus berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

    Corporate Secretary Bank Jatim Fenty Rischana menjelaskan, kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim. Pihak Bank Jatim secara proaktif telah melaporkan dugaan manipulasi kredit di kantor cabang Jakarta kepada aparat penegak hukum.

    Bank Jatim juga mengapresiasi langkah cepat Kejati Jakarta dalam melakukan upaya penegakan hukum atas kasus ini. Perseroan akan terus memastikan bahwa seluruh operasional bisnis perbankan dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 

    Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam setiap aspek operasionalnya.

    “Dengan penerapan tata kelola yang baik, kelancaran operasional perusahaan dapat terjaga dan sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan oleh regulator. Maka dari itu, sebagai wujud mendukung GCG, Bank Jatim bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang terjadi di Cabang Jakarta ini secara gamblang,” kata Fenty, Senin (24/2/2025).

    Fenty menyampaikan, proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung. Bank Jatim akan mengupayakan pemulihan kerugian melalui recovery asset atau agunan, serta melakukan pencadangan kerugian pada tahun buku 2024 agar tidak berdampak pada kinerja perseroan di tahun ini.

    Bank Jatim juga menegaskan akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Perseroan menjunjung tinggi budaya integritas sebagai bagian dari nilai-nilai perusahaan.

    Terkait upaya penanganan perkara dugaan tindak pidana tersebut, Fenty memastikan hal itu tidak akan mengganggu kegiatan pelayanan operasional di Bank Jatim Jakarta.

    Berita ini merupakan hak jawab Bank Jatim atas pemberitaan sebelumnya di Beritasatu.com berjudul: Kasus Manipulasi Kredit Bank BUMD Jatim Cabang Jakarta Masuk Tahap Penyidikan.

  • 2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal meresmikan Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) pada Senin (24/2/2025).
    Tempat peresmian akan diadakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, peresmian akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    “Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).
    Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
    BUMN
    .
    Revisi undang-undang ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola
    investasi
    .
    Danantara merupakan badan pengelola Danantara (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi tersebut.
    Nama Danantara memiliki makna filosofis.
    Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti Tanah Air Indonesia.
    Dengan begitu, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
    ”
    Danantara adalah
    konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo, dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
     
    Model pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.
    Diketahui, Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Danantara pun memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA).
    Bahkan, INA rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut.
    Oleh karenanya, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar.
    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan bertugas mengelola aset negara dan mendanai berbagai proyek strategis nasional.
    Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Jumlah tersebut ditargetkan meningkat mencapai 982 miliar dollar AS sehingga menjadikan Danantara menjadi
    sovereign wealth fund
    (SWF) terbesar nomor empat di dunia.
    Diketahui, Danantara akan mengonsolidasi Lembaga Pengelola
    Investasi
    atau INA dan 7 BUMN.
    Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
     
    Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan.
    Targetnya, investasi ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun.
    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” kata Prabowo, beberapa waktu lalu.
    Pemerintah pun berharap pembentukan Danantara dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih terstruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
    Menurut Yusuf, peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astcita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.
    Ada sejumlah tugas dan wewenang badan ini jika merujuk pada aturannya.
    Berikut ini wewenangnya:
    – Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
    – Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
    – Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
    – Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.
     
    Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan yang tergabung dalam Danantara memastikan dana nasabah yang tersimpan di bank aman.
    Hal ini menanggapi ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN dan memindahkannya ke bank swasta.
    Sebagian warganet khawatir dana yang disimpan di bank Himbara terdampak keberadaan Danantara.
    Menurut Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Justru menurut dia, keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa
    joint venture
    dengan banyak perusahaan,” ujar Luhut, seusai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank BUMN, merupakan peserta penjaminan LPS.
    LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI, dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
    “Kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR/BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Senada, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan.
    Terlebih, BRI merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
    Sejauh ini, tidak ada penarikan dana massal di perbankannya.
    “Pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI. Oleh karena itu, BRI memastikan bahwa operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal dan dana nasabah aman serta terlindungi dengan baik,” tandas Agustya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Hampir 3 Bulan Berdiri, Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Rp 106 M Dana Hasil Scam

    Jakarta –

    Ooritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak awal beroperasi pada 22 November 2024 hingga 9 Februari 2025 ini sudah menerima 42.257 aduan kasus penipuan atau scam, memblokir 19.980 rekening, dengan dana diblokir sebesar Rp 106,8 miliar.

    Perlu diketahui, IASC merupakan forum kerja sama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan (scam) di sektor keuangan RI.

    “OJK bersama Otoritas, Kementerian, dan Lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI telah meluncurkan IASC untuk mempercepat penanganan penipuan di sektor keuangan,” tulis OJK dalam salah satu unggahan Instagram resminya (@ojkindonesia), dikutip Minggu (23/2/2025).

    Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan atau scam melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id atau melalui akses resmi lainnya, termasuk di telepon 157, Whatsapp 081-157-157-157, dan email konsumen@ojk.go.id.

    “Apabila masyarakat mengalami penipuan keuangan laporkan ke IASC Iasc.ojk.go.id. Info lebih lanjut hubungi Kontak OJK 157 @kontak15,” terang OJK lagi.

    Sebagai informasi, sebelumnya OJK melaporkan total kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam sudah mencapai Rp 726,6 miliar dalam kurun waktu 22 November 2024 hingga 12 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki menyampaikan sejak November 2024, IASC menerima 44.236 laporan penipuan.

    Ia menyampaikan, sebanyak 13.152 korban melaporkan langsung ke sistem IASC dan 31.084 laporan korban kepada pelaku usaha dan ditindaklanjuti melalui IASC.

    “Total kerugian yang dilaporkan ini uang masyarakat adalah Rp 726,6 miliar, dan kami juga sudah bisa memblokir Rp 109,5 miliar dari mereka yang dilaporkan kehilangan uangnya,” kata Frederica dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut, Kiki menyampaikan jumlah rekening penipuan yang dilaporkan sebanyak 73.884 rekening. Dari jumlah tersebut, Kiki mengatakan sebanyak 21.153 rekening telah diblokir.

    Meski begitu menurutnya jumlah laporan yang masuk ini bisa lebih besar dari data yang ada saat ini. “Saya rasa ini juga tidak semuanya melaporkan, banyak orang yang juga malu terkena scam,” katanya.

    (kil/kil)