Xcloud.id

Kementrian Lembaga: OJK

  • Bakal Diresmikan Presiden Prabowo, Apa Itu Bullion Bank?

    Bakal Diresmikan Presiden Prabowo, Apa Itu Bullion Bank?

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank emas, atau bullion bank, merupakan institusi keuangan yang bergerak dalam berbagai kegiatan usaha terkait emas. Bank ini akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia pada Rabu (26/2/2025).

    Dengan adanya bullion bank, pemerintah berharap agar emas yang ditambang di Indonesia tidak lagi dialihkan ke luar negeri, melainkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional.

    Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembentukan bank emas ini, mengingat selama ini Indonesia belum memiliki lembaga khusus untuk mengelola emas secara mandiri.

    Apa Itu Bullion Bank?

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, bullion bank adalah lembaga jasa keuangan yang menyediakan layanan seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan emas.

    Pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank emas merupakan lembaga yang menerima penyimpanan emas dengan standar tertentu yang dipercayakan oleh masyarakat.

    Selain itu, bank emas juga dapat menyediakan pembiayaan berbasis emas, di mana emas yang disediakan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

    Strategi Memperkuat Industri Emas Nasional

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa peresmian bank emas ini adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo dalam memperkuat industri emas nasional. Langkah ini juga mendukung program hilirisasi yang menjadi bagian dari visi Asta Cita.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumumkan rencana peresmian bank emas dalam penyampaian kebijakan terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam serta kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Februari 2025.

    Menurutnya, keberadaan bullion bank menjadi kebutuhan mendesak, mengingat selama ini emas hasil tambang dalam negeri diekspor tanpa adanya fasilitas penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Dengan hadirnya bullion bank, diharapkan Indonesia dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya emas, sekaligus memperkuat sektor keuangan dan industri emas nasional.

  • SIMAK! Berikut Ini Tips Aman Mengajukan Pinjaman di Fintech Lending

    SIMAK! Berikut Ini Tips Aman Mengajukan Pinjaman di Fintech Lending

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Di era digital yang serba cepat, kebutuhan pinjaman uang secara instan semakin meningkat dan menjadi pilihan alternatif masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kota Semarang.

    Baik itu untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau bahkan modal usaha.

    Kini, kamu tidak perlu repot-repot datang ke perbankan atau lembaga keuangan tradisional.

    Solusi praktis seperti pinjaman online atau fintech lending telah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan proses pengajuan yang cepat, mudah, dan tanpa ribet.

    Namun, sebelum kamu memutuskan untuk mengajukan pinjaman, pahamilah terlebih dahulu keunggulan, termasuk menyimak tips aman dalam memilih layanan fintech lending yang tepat sebagai berikut.

    Apa Itu Fintech Lending?

    Pinjaman online atau lebih dikenal sebagai fintech lending adalah layanan peminjaman dana yang dilakukan secara digital melalui platform teknologi finansial (fintech).

    Dengan proses pengajuan yang sepenuhnya online, kamu tidak perlu bertatap muka atau menyerahkan dokumen fisik.

    Ada beberapa sebab fintech lending ini menjadi pilihan banyak orang saat ini, beberapa di antaranya karena.

    Proses cepat dan mudah.

    Dapat diakses kapan dan di mana saja.

    Persyaratan lebih ringan dibandingkan pinjaman konvensional.

    Karenanya, pinjaman online dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari kebutuhan konsumtif seperti belanja hingga kebutuhan produktif seperti modal usaha kecil.

    Keunggulan Utama Fintech Lending

    Pengajuan pinjaman hanya memerlukan beberapa langkah sederhana.

    Kamu cukup mengisi formulir aplikasi, mengunggah dokumen seperti KTP dan bukti penghasilan, serta menunggu proses verifikasi yang cepat.

    Pencairan Dana dalam Hitungan Jam

    Beberapa platform fintech dapat mencairkan dana dalam hitungan jam, bahkan ada yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah pengajuan disetujui.

    Banyak platform fintech lending menawarkan pinjaman tanpa jaminan.

    Artinya, kamu tidak perlu menyerahkan aset berharga sebagai syarat mendapatkan pinjaman.

    Persyaratan untuk pinjaman online biasanya terbatas pada dokumen identitas (KTP), bukti penghasilan, dan rekening bank yang aktif.

    Selama memenuhi syarat, kamu bisa mengajukan pinjaman kapan dan di mana saja melalui aplikasi atau situs web fintech.

    Tips Aman Mengajukan Pinjaman Online

    Meskipun mudah dan cepat, kamu tetap perlu berhati-hati dalam memilih platform fintech lending.

    Berikut langkah-langkah aman untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan:

    Pilih Platform Terpercaya

    Pastikan platform fintech yang kamu pilih terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ini menjamin bahwa platform tersebut memenuhi standar regulasi dan memberikan perlindungan konsumen.

    Baca Syarat dan Ketentuan dengan Teliti

    Perhatikan bunga pinjaman, biaya tambahan, denda keterlambatan, dan ketentuan lainnya sebelum menyetujui pengajuan.

    Pastikan tidak ada biaya tersembunyi yang dapat memberatkan kamu.

    Ajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar.

    Jangan tergoda untuk meminjam lebih dari yang diperlukan agar cicilan tetap terjangkau.

    Siapkan Dokumen yang Diperlukan

    Pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum mengajukan pinjaman untuk mempercepat proses verifikasi.

    Pilih Jangka Waktu yang Sesuai

    Pilih tenor pinjaman yang realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan kamu untuk menghindari denda atau bunga tambahan.

    Mengapa Pinjaman Online Bisa Menjadi Solusi Ideal?

    Pinjaman online telah menjadi solusi keuangan yang populer berkat kemudahan proses pengajuan dan pencairannya.

    Baik untuk keperluan konsumtif seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau rumah tangga, hingga kebutuhan produktif seperti modal usaha, pinjaman online menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pinjaman tradisional.

    Mengapa Memilih AdaKami untuk Pinjaman Online?

    AdaKami adalah salah satu platform fintech terpercaya yang terdaftar di OJK.

    Dengan proses pengajuan yang mudah dan pencairan dana yang cepat, AdaKami memberikan solusi keuangan tanpa ribet.

    Berikut beberapa keunggulan AdaKami:

    Aman dan Terpercaya: Diawasi oleh OJK, sehingga menjamin keamanan data dan transaksi.
    Tanpa Agunan: Kamu bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menyerahkan aset berharga.
    Bunga Kompetitif: AdaKami menawarkan suku bunga bersaing tanpa biaya tersembunyi.
    Pengajuan Fleksibel: Kamu bisa mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau situs web.

    Butuh Pinjaman Online Cepat dan Mudah?

    Segera ajukan pinjaman kamu di AdaKami!

    Nikmati proses pengajuan yang mudah, pencairan dana cepat, dan bunga yang kompetitif.

    AdaKami hadir sebagai solusi keuangan terpercaya untuk kebutuhan kapan dan di mana pun. (*)

  • Artajasa Tujukan Komitmen Memperluas Ekosistem Ekonomi Digital

    Artajasa Tujukan Komitmen Memperluas Ekosistem Ekonomi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran elektronis terdepan di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan. Komitmen ini diwujudkan melalui gelaran Digital Economic Forum 2025 yang berlangsung di Jakarta (25/02).

    Mengangkat tema “Digital Innovation in Finance for Rapid and Sustainable Economic Growth”, forum yang dihadiri oleh ratusan pelaku industri sistem pembayaran ini membahas soal inovasi dan pengembangan digital yang perlu dilakukan oleh sektor keuangan untuk merealisasikan inklusi keuangan yang lebih luas. Sektor keuangan yang inklusif dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat dan berkelanjutan.

    Seperti diketahui, digitalisasi dan transformasi teknologi kian masif di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kemajuan teknologi ini terlihat dari adanya perubahan pola transaksi keuangan masyarakat dari tunai ke transaksi digital.

    Pada masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima.

    Didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, nilai transaksi digital di Indonesia meningkat pesat. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital pada 2024 mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% secara tahunan (year on year/yoy).

    Secara spesifik, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sistem pembayaran QRIS yang tumbuh 186% yoy menjadi 689,07 juta transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS hingga November 2024 telah mencapai 55,02 juta dan jumlah merchant mencapai 35,1 juta, yang mana sebagian besar adalah merchant UMKM.

    Selain itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan pembayaran digital untuk tahun 2024 kita prediksikan untuk mencapai Rp2.491,68 triliun. Perkembangan tersebut terlihat jelas di sektor keuangan seiring makin banyaknya orang yang melakukan transaksi keuangan secara digital dalam kehidupan sehari-hari.

    Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan transaksi digital juga menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya inklusi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

    Selain itu, masih ada jutaan masyarakat yang belum terjamah oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Alhasil, masyarakat tersebut belum bisa memanfaatkan platform keuangan digital dalam kesehariannya.

    Bank Dunia juga mencatat pada 2021 penduduk unbanked di Indonesia mencapai sekitar 97,7 juta orang dewasa atau 48% dari populasi. Artinya, masih dibutuhkan inovasi lembaga keuangan untuk menjangkau masyarakat melalui digitalisasi layanan.

    Sebagai informasi, acara Digital Economic Forum ini dihadiri oleh beberapa narasumber. Di antaranya adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, President Director & CEO PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk Vikram Sinha.

    Selain itu, ada juga Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dan Direktur Utama PT Artajasa Armand Hermawan.

    Armand Hermawan menjelaskan perkembangan digitalisasi di industri sistem pembayaran yang semakin masif menjadi peluang bagi para pelaku sistem pembayaran (bank maupun non bank) untuk berinovasi guna peningkatan berbagai layanan sistem pembayaran digital. Untuk itu, Artajasa sebagai pionir transaksi elektronis terdepan selama 25 tahun telah membangun solusi layanan sistem pembayaran yang terintegrasi, selaras dengan regulasi dan memberikan manfaat bagi ekosistem sistem pembayaran, pelanggan, mitra hingga masyarakat.

    “Dimulai dari mengelola layanan switching, yaitu ATM Bersama, Artajasa secara kontinyu mengimplementasikan layanan transfer antarbank di ATM Bersama secara online dan real-time, menginisiasi lahirnya Asian Payment Network, mempelopori pembuatan Standar Spesifikasi Chip Kartu Debit dan ATM di industri perbankan, Interkoneksi layanan Transfer Dana Antar Switching, mengimplementasikan solusi layanan ATM Bersama Debit, menerapkan layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), meluncurkan layanan Third Party Card Management (TPCM), mengimplementasikan layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu Antarbank di jaringan ATM Bersama, mengimplementasikan layanan Bersama Interface Processor (BIP) untuk mendukung Perbankan implementasi BI-Fast, hingga mengimplementasikan layanan QRIS Antarnegara,” jelas Armand.

    Di era digital yang membutuhkan solusi sistem pembayaran yang terpadu saat ini, Artajasa juga menghadirkan solusi Managed Service bagi Institusi keuangan seperti bank dan fintech dalam penyediaan layanan keuangan bagi nasabahnya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar.

    “Artajasa membantu pelanggan dalam menghadirkan layanan yang handal, aman dan efisien kepada nasabah, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga tenaga kerja berpengalaman di sistem pembayaran guna menunjang pertumbuhan bisnis pelanggan secara maksimal. Pelanggan dapat memanfaatkan infrastruktur dan sistem yang dimiliki Artajasa dengan skema sewa maupun revenue shared, diantaranya adalah untuk layanan Outsource Switching, layanan delivery channel seperti ATM dan EDC, layanan TPCM dan TPP,” tambah Armand.

    Lebih lanjut Armand mengatakan, dengan ekosistem sistem pembayaran yang semakin besar, Artajasa selalu berupaya menciptakan solusi untuk mendorong perubahan di sistem pembayaran, mengkolaborasikan antara regulator, pelaku industri hingga masyarakat sebagai pengguna yang tentunya akan meningkatkan awareness dan akseptasi pembayaran digital di Indonesia serta pertumbuhan ekonomi nasional.

    (dpu/dpu)

  • OJK Jateng: Sektor Jasa Keuangan Jawa Stabil dan Terjaga 

    OJK Jateng: Sektor Jasa Keuangan Jawa Stabil dan Terjaga 

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024 dalam kondisi stabil didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.

    Tercatat, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,01 persen (yoy) menjadi sebesar Rp465,44 triliun.

    Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 3,25 persen (yoy) menjadi sebesar Rp424,65 triliun dengan risiko kredit (NPL) sebesar 5,09 persen. 

    DPK Bank Umum tercatat tumbuh sebesar Rp425,11 triliun atau sebesar 5,16 persen (yoy). Total Kredit Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp386,5 triliun tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy). 

    “NPL Bank Umum di Jawa Tengah sebesar Rp15,84 triliun atau 4,10 persen, namun demikian pencadangan kredit bermasalah cukup baik sehingga rasio NPL Netto terjaga di angka 2,47 persen,” kata Kepala OJK Jateng Sumarjono pada Media Briefing & Sosialisasi IASC di kantor OJK Jateng, Selasa (25/2/2025).

    Sementara itu, kinerja intermediasi Bank Umum di Jawa Tengah terjaga dengan total Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,61 persen.

    Selanjutnya, DPK BPR/S di Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy) sebesar Rp40,33 triliun. Total Kredit BPR/S di Jawa Tengah mencapai Rp38,10 triliun naik 1,44 persen (yoy). 

    Perkembangan kinerja Perbankan Syariah, DPK tumbuh 19,75 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp40,07 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 26,99 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp33,65 triliun dengan rasio NPF sebesar 4,63 persen.

    Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), per Desember 2024, perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,42 persen yoy mencapai Rp33,17 triliun dengan NPF sebesar 3,33 persen.

    Sementara itu, modal ventura di Jawa Tengah mengalami penurunan penyaluran sebesar 10,93 persen yoy dengan total nominal sebesar Rp1,02 triliun.

    Sedangkan aset Dana Pensiun di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,68 persen (yoy) mencapai Rp6,87 triliun. 

    Jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebanyak 97 penyelenggara yang terdiri dari 90 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.

    Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif meningkat sebesar 38,42 persen (yoy) dengan outstanding pinjaman mencapai Rp6,43 triliun.

    TWP 90 P2P lending per Desember 2024 tercatat sebesar 2,49 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74 persen.

    Sementara itu, Perusahaan Penjaminan di Jawa Tengah posisi bulan Desember 2024 mencatatkan peningkatan aset sebesar 11,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp537 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,01 triliun.

    Industri Pergadaian di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 28,28 persen (yoy) mencapai Rp6,59 triliun

    “Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak secara nasional yakni sebanyak 112 LKM dengan penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai Rp470 milliar atau tumbuh 5,06 persen (yoy) dengan jumlah aset sebesar Rp736 miliar tumbuh 16,01 persen (yoy),” tambahnya.

    Perkembangan Kinerja IJK sektor Pasar Modal, transaksi Pasar Modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham mencapai 751.382 investor pada Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp16,35 triliun.

    Sementara itu jumlah SID reksadana dan SBN juga meningkat masing-masing 15,04 persen dan 20,75 persen. (*)

  • Bos Investree Buronan Interpol Nonton Balapan di Qatar, OJK Buka Suara

    Bos Investree Buronan Interpol Nonton Balapan di Qatar, OJK Buka Suara

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Founder & Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi yang masih berkeliaran bebas di luar negeri. Foto Adrian di gelaran E1 Series Doha GP 2025 bersama CEO JTA International Holding Amir Ali Salemizadeh, tersebar di internet.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan Adrian yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) masih terus diburu oleh aparat penegak hukum. Meskipun Mahendra enggan berkomentar banyak soal hal itu.

    “Sedang dalam, jadi mungkin saya tidak mengomentari karena sedang dalam proses,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Mahendra juga menegaskan status Adrian kini sudah masuk red notice interpol. Februari 2025 lalu OJK memang telah mengajukan permohonan red notice terhadap Adrian kepada interpol.

    “Sudah, sudah (red notice). Tapi saya tidak lebih jauh lagi karena sedang dalam pelaksanaan,” tegasnya.

    Namun saat di-check di situs interpol, nama Adrian belum tercantum di daftar red notice. Tercatat ada 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk red notice interpol namun tidak tertera nama Adrian.

    Kasus pengejaran Adrian Gunadi ini bermula pada 2023 saat Investree diterpa isu gagal bayar. Walaupun sempat membantah, namun beberapa bulan berlalu sejak awal 2023, dalam catatan detikcom masuk pengaduan mengenai dana nasabah yang tidak kembali.

    Lalu pada awal 2024 di tengah semakin kencangnya kredit macet perusahaan, Adrian Gunadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Investree. Kala itu kredit macet tercatat naik signifikan.

    Mengutip data yang tertera di situs resmi perusahaan, TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%. Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

    Semakin runyamnya keadaan Investree, OJK turun tangan untuk memeriksa kasus tersebut. Dugaan awalnya ternyata fraud di Investree, kemudian tak lama perusahaan terbukti gagal bayar.

    Pada 21 Oktober 2024, OJK resmi mencabut izin usaha Investree. Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

    Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

    Tonton juga Video: Interpol Ungkap ‘Gerbang Favorit’ Buron Internasional Masuk ke RI

    (ily/rrd)

  • Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Jakarta –

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengklaim bursa karbon Indonesia lebih baik dibanding bursa karbon Jepang dan Malaysia. Hal itu berdasarkan perbandingan jumlah transaksi antara ketiga bursa tersebut.

    Volume unit karbon yang diperdagangkan bursa karbon Indonesia tercatat sebesar 1.557.326 ton CO2 ekuivalen yang setara Rp 76,56 miliar. Sementara perdagangan karbon di Jepang baru 768.000 ton CO2 ekuivalen, sementara Malaysia 200.000 ton CO2 ekuivalen.

    “Kita mencoba untuk membandingkan antara bursa karbon yang ada di Indonesia dan juga di Jepang dan juga Bursa Malaysia. Ini hanya untuk pembanding kenapa kok kita ambil Jepang dan Malaysia karena didirikan tidak lama tidak terlalu berpaut jauh dengan apa yang kita didirikan di 2023,” kata Inarno dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    “Kita lihat bahwasannya untuk Indonesia ini cukup maju yang telah dilakukan atau telah transaksi yang ada itu sejumlah 1.557.000 ton CO2 ekuivalen dibanding untuk Jepang itu hanya 768.000 ton dan juga Bursa Malaysia yang setelah kita itu juga tidak terlalu jauh dari kita itu baru 200.000 ton,” tambah dia.

    Namun klaim tersebut tampaknya tidak disetujui oleh sejumlah anggota DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino misalnya yang mengkritik bursa karbon dan mengaku miris karena nilai transaksinya hanya Rp 76 miliar meski sudah diluncurkan sejak 26 September 2023.

    “Ini juga miris lagi dibuka 26 September 2023, total transaksinya tadi dikatakan hanya Rp 76,5 miliar. Padahal saya masih ingat ketika pembukaan dihadiri orang paling penting di Republik saat itu didengang-dengungkan bahwa ini akan mencapai angka ratusan triliun katanya,” sebut Harris.

    Harris menduga persoalan yang terjadi di bursa karbon disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi antara kementerian/lembaga yang membuat pasar bursa karbon tidak bisa menjadi besar. Ia juga mempertanyakan kemampuan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa kabron.

    “Kemudian OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara bursa karbon. Bapak yakin BEI siap, karena BEI tidak punya pengalaman sama sekali dengan produk ini. Evaluasinya selama ini seperti apa tentang transaksi karbon. Dan apakah OJK siap secara infrastruktur, teknologi maupun SDM untuk mengembangkan ini,” tambah Harris.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga terlihat tidak puas dengan perkembangan bursa karbon Indonesia. Meski baru berjalan selama 2 tahun, Misbakhun meminta ada evaluasi total terhadap bursa karbon.

    “Kita termasuk salah satu negara yang dianggap paru-paru dunia, hutan tropis kita dianggap nilai paling tinggi. Tapi kita juga malu melihat perkembangan bursa karbon kita. Kita malu melihat perkembangan bursa kabron,” ujar Misbakhun.

    “Apakah ini karena kita tidak bisa menjadi penyelenggara, atau kita tidak bisa bangun bursanya sebagai instrumen bursa yang bisa menarik minat para investor untuk memperdagangkan keinginan mereka. Siapa punya demand, siapa punya supply, bertemu di pasarnya. Ini perlu evaluasi total,” tegasnya.

    Tonton juga Video: Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia: Kontribusi Lawan Krisis Iklim

    (ily/rrd)

  • Penasihat Presiden Ungkap Penyebab Warga RI Terjerat Judol-Investasi Bodong

    Penasihat Presiden Ungkap Penyebab Warga RI Terjerat Judol-Investasi Bodong

    Jakarta –

    Penasihat Presiden Bambang Brodjonegoro mengungkap penyebab masih banyak masyarakat Indonesia terjebak pinjaman online (pinjol), judi online (judol) dan investasi bodong. Menurutnya, saat ini literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah.

    “Isu terkait pinjol sampai terkait dengan judol dan juga banyaknya investasi bodong yang harus tangani OJK, itu asal muasalnya, karena saya pernah komisaris di asuransi juga, berasal dari masih rendahnya literasi keuangan khususnya terkait investasi dan pinjaman,” kata dia dalam acara Digital Economic Forum, di Sopo Del Tower, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Bambang mengatakan masih banyak masyarakat yang percaya, investasi berisiko rendah tetapi bisa dapat untung besar. Padahal, konsep itu tidak ada dalam investasi. Dia mengistilahkan fatamorgana, khayalan atau tidak mungkin tercapai.

    “Investasi itu mungkin karena kebanyakan tidak pernah belajar secara intens yang mengenai basic dari ekonomi atau bisnis, sehingga menanggap low risk, high return itu mungkin terjadi. Padahal itu akan hanya ada di fatamorgana.Tapi itu dipercaya oleh banyak orang,” ungkapnya.

    Kemudian soal banyaknya orang yang terjerat pinjol, menurutnya ada anggapan pemberi pinjaman itu seperti hibah dan tidak perlu dikembalikan. Padahal, itu utang yang harus dibayarkan, berbunga dan akan membengkak.

    “Jadi seolah-olah nggak perlu dikembalikan, sehingga itu juga memicu berbagai siklusnya keuangan. Jadi itu hal pertama yang saya tekankan, masih pentingnya kita meningkatkan secara serius literasi keuangan, khususnya terkait transaksi, baik investasi maupun pinjaman,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    2 Tahun Berjalan Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 Miliar

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai perdagangan bursa karbon Indonesia mencapai Rp 76,56 miliar per tanggal 24 Februari 2025. Dari jumlah itu volume unit karbon yang diperdagangkan tercatat sebesar 1.557.326 ton CO2 ekuivalen.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, bursa karbon sendiri sudah diluncurkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 26 September 2023.

    “Sejak di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 September 2023, per tanggal 24 Februari 2024 total volume transaksi yang diperdagangkan itu telah mencapai 1.557.326 ton CO2 ekuivalen atau sebesar Rp 76,56 miliar,” kata Inarmo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Tonton juga Video: RI Sambut Baik Implementasi Perdagangan Karbon Internasional Hasil COP29

    Ada pun jumlah pengguna jasa meningkat dari yang sebelumnya adalah 16 menjadi 107 pengguna jasa. Lalu jumlah unit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 2.242.000 ton CO2.

    “Saat ini jumlah karbon, unit karbon yang dapat diperdagangkan itu mencapai 2.242.000 ton dan juga sementara jumlah retirement yang diajukan saat ini adalah 936.000 ton CO2 ekuivalen,” tambah dia.

    Jumlah proyek yang didaftarkan ada 7 yang terdiri dari PT Pertamina Geothermal Energi sebanyak 1 proyek dan sisanya dari PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power. Lalu sejak perdagangan karbon internasional dibuka tanggal 20 Januari 2025, unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2 ekuivalen.

    “Walaupun yang diperdagangkan masih cukup minim yaitu saat ini 49.545 ton Co2 ekuivalen dan juga yang untuk renewable energy yaitu 270 ton CO2 ekuivalen,” tuturnya.

    (ily/rrd)

  • Hingga 24 Februari 2025 OJK Blokir 26.658 Rekening Terkait Penipuan, Nilainya Capai Rp125,5 Miliar – Halaman all

    Hingga 24 Februari 2025 OJK Blokir 26.658 Rekening Terkait Penipuan, Nilainya Capai Rp125,5 Miliar – Halaman all

    Pemblokiran rekening tersebut tindak lanjut dari laporan masyarakat terhadap 90.377 rekening ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) .

    Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 13:20 WIB |
    Diperbarui: Selasa, 25 Februari 2025 13:21 WIB

    Seno/Tribunnews

    PENIPUAN SEKTOR KEUANGAN-Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (24/2/2025). OJK mencatat jumlah rekening telah diblokir terkait penipuan (scam) sejak periode 22 November 2024 hingga 24 Februari 2025 mencapai 26.658 rekening. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah rekening telah diblokir terkait penipuan (scam) sejak periode 22 November 2024 hingga 24 Februari 2025 mencapai 26.658 rekening.

    Pemblokiran rekening tersebut tindak lanjut dari laporan masyarakat terhadap 90.377 rekening ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

    “Total kerugian dilaporkan sebanyak Rp853,3 miliar dan total dana yang diblokir mencapai Rp125,5 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi dikutip Selasa (25/2/2025).

    Sementara untuk total keseluruhan laporan yang diterima IASC pada periode tersebut, Frederica yang biasa disapa Kiki menyampaikan sebanyak 53.748 laporan.

    Rinciannya, laporan korban langsung ke sistem IASC sebanyak 16.873 laporan dan laporan kepada pelaku usaha kemudian ditindaklanjuti melalui IASC sebanyak 36.875 laporan.

    “Jumlah pelaku usaha terkait laporan korban sebanyak 140,” ucap Kiki.

    Kiki mengimbau kepada masyarakat yang mengalami penipuan untuk segera melaporkan secara cepat ke IASC untuk bisa ditangani secara cepat agar dana yang hilang bisa kembali.

    “Jadi ketika sadar kena scam, langsung lapor bisa ke IASC ataupun ke pelaku usaha. Jadi bisa kami kejar dan dibekukan (rekeningnya),” ucapnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • BEI Bidik Volume Transaksi Foreign Index Futures Tembus 1 Juta Kontrak pada 2025

    BEI Bidik Volume Transaksi Foreign Index Futures Tembus 1 Juta Kontrak pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Foreign Index Futures atau Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA) dengan underlying indeks MSCI Hong Kong Listed Large Cap di main hall BEI, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik membidik volume transaksi Foreign Index Futures menembus 750.000 hingga 1 juta kontrak pada 2025.

    “Sepanjang tahun ini (2025) kita harapkan akan ada (transaksi) paling tidak 750.000 sampai 1 juta kontrak tahun ini,” ujar Jeffrey di BEI, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Jeffrey mengaku, target transaksi tersebut terbilang kecil mengingat Foreign Index Futures merupakan produk yang baru diluncurkan. Untuk itu, BEI akan mengedepankan edukasi dan familiarisasi produk agar investor paham potensi dan risikonya.

    “Setelah investor paham potensi dan risikonya, baru kemudian melakukan kegiatan transaksi. Jadi, edukasi dan familiarisasi kita kedepankan untuk itu,” ucap Jeffrey.

    MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks pasar dan data yang dapat digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi. Pemilihan indeks MSCI sebagai underlying dilakukan karena indeks ini secara umum digunakan sebagai acuan oleh investor institusional global untuk melacak kinerja pasar saham di berbagai negara.

    “Indeks ini bertujuan untuk merepresentasikan performa saham-saham berkapitalisasi pasar besar yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange,” ujar Jeffrey.

    Ia menuturkan, Foreign Index Futures memiliki beberapa kelebihan. Pertama, produk Foreign Index Futures dapat dimanfaatkan untuk bertransaksi efek bursa luar negeri dengan tetap menjadi investor di pasar modal indonesia.

    Kedua, Foreign Index Futures juga dapat dimanfaatkan saat keadaan pasar sedang bullish maupun bearish. Investor dapat meraih potensi keuntungan dengan mengambil posisi beli (long) ketika pasar sedang bullish atau posisi jual (short) ketika pasar sedang bearish.

    Ketiga, Foreign Index Futures memiliki tingkat leverage hingga 33 kali lipat dengan contract size sebesar Rp 10.000 per poin indeks, sehingga produk ini relatif terjangkau. Dana yang dibutuhkan untuk mentransaksikan produk ini adalah sekitar Rp 200.000.

    Keempat, realisasi keuntungan investor didapatkan lebih cepat, karena penyelesaian produk derivatif diselesaikan secara tunai dalam 1 hari bursa (T+1).

    “Selain itu, seperti produk lainnya, trade di IDX, transaksi ini aman dan transparan karena mereka dilakukan secara real-time di pertukaran, disiapkan oleh IDX dan OJK, dan disyaratkan oleh ID Clear,” pungkas Jeffrey.

    Dengan diluncurkannya Foreign Index Futures, investor diharapkan dapat mengelola risiko pasar global dengan lebih efektif dan memanfaatkan volatilitas pasar untuk mengoptimalisasi keuntungan portofolio investasinya.

    Selain itu, Foreign Index Futures diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar derivatif keuangan di Indonesia, membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai jenis investor, dan meningkatkan likuiditas pasar modal.